Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LEGALITAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DALAM KONSEP CYBER NOTARY DI MASA DARURAT KESEHATAN Rezky Aulia Yusuf; Nur Azisah; Muhammad Aswan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.256 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1344-1360

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep Cyber Notary Di Masa Darurat Kesehatan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebeumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan cyber notary di masa darurat kesehatan tidak memiliki legalitas dan bernilai sebagai akta di bawah tangan. Hal ini karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang cyber notary dalam pelaksanaan jabatan Notaris, kecuali pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran serta pengesahan status badan hukum.
Pengaturan Honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah Husna Handayani; Aminuddin Ilmar; Muhammad Aswan
Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 2, 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistmatis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dengan adanya kejelasan mengenai honorarium PPAT serta untuk mewujudkan keadilan melalui pemerataan honorarium PPAT. Penerapan prinsip keadilan dalam pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah menggunakan keadilan distributif yang menilai keadilan dari proporsionalitas atau kesebandingan yang berdasarkan pada hak, jasa, uang dan juga jabatan, sehingga PPAT merupakan suatu jabatan yang mana menerima haknya berupa honorarium atas jasa yang diberikan kepada masyarakat.