Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Teknologi Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Hukum Positum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Media Bina Ilmiah Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia
Muhammad Rusli Arafat
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Upaya Pemenuhan Perlindungan Hak Lingkungan Masyarakat Desa Kiara Kabupaten Karawang Wahyu Donri Tinambunan; Muhammad Rusli Arafat; Galih Raka Siwi; Reviansyah Erlianto
Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jpni.v4i2.187

Abstract

Environmental issues in the target municipalities are issues that affect the sustainability of the municipalities' own future development processes, namely waste disposal (environmental management) issues. This activity aims to provide an understanding that a healthy environment is the fulfillment of the rights earned by communities, and the concept of the right to a good environment to develop useful and profitable waste management skills. It is intended to be offered to eligible partners for devotion. and be healthy yourself. The method used consists of a preparation phase, an implementation phase, and a reporting phase. During the implementation phase, Abdimas activities are carried out using socialization and demonstration techniques. Socialization occurs through the engagement of performance goal partners and actively and interactively between resource personnel and participants. The resource officer stressed that a healthy environment is the realization of the rights that communities have earned. In the demonstration, food waste composting technology (Takakura technology) was introduced to reduce waste in the community target area. This Abdimas action went according to plan.
PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN Annisa Justisia Tirtakoesoemah; Muhammad Rusli Arafat
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 18 No. 1 (2019): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v18i1.1084

Abstract

Intellectual property rights by nature provide economic benefits to the creator or holder of copyright and also to the state. Among the European countries that are members of the Euroean Union (EU) and in America, this awareness of economic benefits has been firmly planted. In these developed countries, several economic studies have been conducted which have proven the rapid growth of copyright contribution to the national income of the country. The need to recognize, protect and reward individuals or companies for their inventions and access to their work for the benefit of humans is beginning to be felt in Indonesia. In the context of copyright ownership over anything related to intellectual property rights, the law acts and guarantees the creator to control and enjoy exclusively the results of his work and if necessary with the assistance of the state for law enforcement. The results showed that legal protection can be carried out with supervision by the government and involves legal entities that already have the authority, socializing both the creators of a work or the copyright holder of a related rights product on the importance of registering or recording the work and the copyright holder submits lawsuit to the Commercial Court.Keywords:Legal Protection, Intellectual Property Rights, Copyright, Legal Entity
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGIDAP MASALAH GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Putusan Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN.DPK) Pinta Romauli; Muhammad Rusli Arafat
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1204-1212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan masalah kejiwaan kategori temporary insanity dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/Pid/B/Pn.Dpk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa temporary insanity dalam Putusan Nomor 1036/Pid/B/Pn.Dpk terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Namun, jika merujuk pada ilmu hukum pidana, terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, Hakim dalam Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/Pn.Dpk menjatuhkan putusan Mati terhadap Terdakwa.
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: PIDANA BARAT (KUHP) DAN PIDANA ADAT Dyka Nurchaesar; Muhammad Rusli Arafat
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.852-863

Abstract

Indonesia mempunyai 2 (dua) sistem hukum pidana, yaitu hukum pidana yang berasal dari negara barat tepatnya dari Belanda yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat. Keduanya merupakan hukum yang berjalan secara beriringan. Akan tetapi, hukum pidana adat tidak termuat dalam peraturan baku baik itu dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk secara khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya, hukum pidana adat tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum. Akan tetapi, pemerintah sudah membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang turut serta memuat tentang kepastian pelaksanaan hukum pidana adat dalam RUU KUHP tahun 2005 dan yang terbaru RUU KUHP tahun 2020. Hukum pidana barat (KUHP) dengan hukum pidana adat memiliki beberapa perbedaan yang mendasar baik segi materil maupun formil, sehingga dari perbedaan tersebut tentunya sangat menarik untuk dilakukan perbandingan (komparasii) lebih lanjut lagi tentang kedua sistem hukum pidana di Indonesia ini agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.
KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM KEJAHATAN YANG MELIBATKAN HEWAN DALAM HUKUM DI INDONESIA Aditya Oktavianto; Muhammad Rusli Arafat
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.728-735

Abstract

Penggunaan ilmu veterinary forensic (kedokteran hewan forensik) pada praktiknya sering dijadikan ilmu pembantu untuk mengungkap kasus-kasus seperti keracunan terhadap hewan, penganiayaan, dan tindak kejahatan lain. Maka dari itu penulis tertarik membahas koneksi antara kejahatan terhadap hewan dan peranan praktik kedokteran hewan forensik terutama berkenaan dengan kedudukan visum et repertum terhadap hewan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif berupa norma-norma hukum positif di Indonesia sebagai data primer dan kajian kepustakaan dari berbagai sumber sebagai data sekunder.  Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya Dokter Hewan yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 dalam perannya mengungkap kejahatan yang melibatkan hewan terlihat dari fungsi-fungsi yang pada intinya yaitu sebagai pengidentifikasi, pelaksana, dan pengawas dalam aspek kesejahteraan hewan. Dalam mengungkap kasus tindak pidana yang melibatkan hewan seperti penganiayaan hewan, Dokter Hewan yang berwenang dapat mengeluarkan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah di persidangan.
Strategy for Increasing Competitiveness Based on Evaluation of Service Quality, Brand Image, Satisfaction, and Customer Loyalty in the Fresh Milk Beverage Shop Culinary Business Risma Fitriani; Ade Momon Subagyo; Muhammad Rusli Arafat; Ghema Rivana
Jurnal Teknologi Vol. 18 No. 1 (2026): Jurnal Teknologi
Publisher : Faculty of Engineering Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/jurtek.18.1.69-80

Abstract

The competition in the culinary industry has intensified, particularly among beverage shops offering fresh milk–based products. In this highly competitive environment, customers no longer evaluate products based solely on taste but also on the quality of service, the strength of the brand image, and the consistency of their overall experience. Field observations indicate ongoing issues, such as inconsistent service quality, a brand image that has not been strongly established, and varied levels of customer satisfaction all of which ultimately affect customer loyalty. These challenges highlight the need for data-driven strategies to strengthen business competitiveness. This study aims to analyze the influence of Service Quality, Brand Image, and Customer Satisfaction on Customer Loyalty, and to formulate the most appropriate strategy to enhance competitiveness in fresh milk beverage shops. A descriptive quantitative approach was applied by integrating the Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine variable priorities and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) to identify the most effective strategic alternatives. Data were collected through direct observation of service activities, interviews with the business owner, and questionnaires distributed to customers with prior purchase experience. Results indicate that service quality holds the highest weight in shaping customer loyalty, followed by brand image and customer satisfaction. Through QSPM analysis, the recommended priority strategies include strengthening service standards, enhancing brand identity through more effective communication, and developing customer loyalty programs to maintain long-term relationships. These findings provide a strategic foundation for fresh milk culinary businesses to adapt to competition and evolving customer preferences, ensuring sustainable growth and improved market positioning.
Co-Authors Aditya Oktavianto Annastasya Sandra Annisa Justisia Tirtakoesoemah Dyka Nurchaesar Galih Raka Siwi Ghema Rivana Imam Budi Santoso Jaya, Belardo Prasetya Mega Kalista Rahma Salsabila Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto Nur Hasanah Siregar Pinta Romauli Rafid ekkarandy Reviansyah Erlianto Risma Fitriani Teuku Syahrul Ansari Wahyu Donri Tinambunan