Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Hukum Positum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Media Bina Ilmiah Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia
Muhammad Rusli Arafat
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGIDAP MASALAH GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Putusan Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN.DPK) Pinta Romauli; Muhammad Rusli Arafat
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.404 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1204-1212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan masalah kejiwaan kategori temporary insanity dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/Pid/B/Pn.Dpk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa temporary insanity dalam Putusan Nomor 1036/Pid/B/Pn.Dpk terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Namun, jika merujuk pada ilmu hukum pidana, terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, Hakim dalam Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/Pn.Dpk menjatuhkan putusan Mati terhadap Terdakwa.
KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM KEJAHATAN YANG MELIBATKAN HEWAN DALAM HUKUM DI INDONESIA Aditya Oktavianto; Muhammad Rusli Arafat
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.386 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.728-735

Abstract

Penggunaan ilmu veterinary forensic (kedokteran hewan forensik) pada praktiknya sering dijadikan ilmu pembantu untuk mengungkap kasus-kasus seperti keracunan terhadap hewan, penganiayaan, dan tindak kejahatan lain. Maka dari itu penulis tertarik membahas koneksi antara kejahatan terhadap hewan dan peranan praktik kedokteran hewan forensik terutama berkenaan dengan kedudukan visum et repertum terhadap hewan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif berupa norma-norma hukum positif di Indonesia sebagai data primer dan kajian kepustakaan dari berbagai sumber sebagai data sekunder.  Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya Dokter Hewan yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 dalam perannya mengungkap kejahatan yang melibatkan hewan terlihat dari fungsi-fungsi yang pada intinya yaitu sebagai pengidentifikasi, pelaksana, dan pengawas dalam aspek kesejahteraan hewan. Dalam mengungkap kasus tindak pidana yang melibatkan hewan seperti penganiayaan hewan, Dokter Hewan yang berwenang dapat mengeluarkan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah di persidangan.
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: PIDANA BARAT (KUHP) DAN PIDANA ADAT Dyka Nurchaesar; Muhammad Rusli Arafat
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.011 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.852-863

Abstract

Indonesia mempunyai 2 (dua) sistem hukum pidana, yaitu hukum pidana yang berasal dari negara barat tepatnya dari Belanda yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat. Keduanya merupakan hukum yang berjalan secara beriringan. Akan tetapi, hukum pidana adat tidak termuat dalam peraturan baku baik itu dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk secara khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya, hukum pidana adat tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum. Akan tetapi, pemerintah sudah membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang turut serta memuat tentang kepastian pelaksanaan hukum pidana adat dalam RUU KUHP tahun 2005 dan yang terbaru RUU KUHP tahun 2020. Hukum pidana barat (KUHP) dengan hukum pidana adat memiliki beberapa perbedaan yang mendasar baik segi materil maupun formil, sehingga dari perbedaan tersebut tentunya sangat menarik untuk dilakukan perbandingan (komparasii) lebih lanjut lagi tentang kedua sistem hukum pidana di Indonesia ini agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.
Analisis Pemicu Kasus Kematian Mendadak Di Tinjau Menurut Ilmu Bantu Hukum Pidana Kalista Rahma Salsabila; Muhammad Rusli Arafat
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol 16, No 1: Al Qalam (Januari 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v16i1.807

Abstract

Pada penelitian ini membahas tentang analisis pemicu kasus kematian secara mendadak yang ditinjau melalui ilmu bantu hukum pidana yakni ilmu kedokteran forensic. Dalam peranan ilmu forensik ini dapat mempercepat penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pindana apakah seseorang yang mati mendadak itu karna pembunuhan, keracunan dan segala macam tindak pidana lainnya. Namun apabila seseorang wafat secara mendadak ini karna memang sudah kondisi tubuhnya maka dapat dikaji berdasarkan ilmu bantu seperti ilmu kedokteran ini. Mengenai ilmu bantu forensik ini meliputi ilmu biologi forensik, kimia forensik, fisika forensik, entomologi forensik, balistik, metalurgi forensik, toksikologi forensik, kriminalistik, odontologi forensik, antropologi forensik, psikiatri forensik, psikologi forensik, patofisologi forensik, dan digital forensik. Penggunaan metode penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dengan mengolah data kualitatif yakni menggabungkan bahan-bahan hukum yang sama dengan penelitian ini lalu dibahas sehingga memperoleh kebenaran. Adapun kematian secara tiba-tiba kematian sepanjang 24 tersebut terjalin tanda- tanda yang dirasakan oleh korban sehingga terdapat sebagian pemicu yang dapat jadi alibi hendak terbentuknya kematian tiba- tiba tersebut antara lain merupakan hipertensi, kandas jantung dan lainnya.
IDENTIFIKASI FORENSIK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN MASSAL (PESAWAT) DI TINJAU DARI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK Rafid ekkarandy; Muhammad Rusli Arafat
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam menunjang kehidupan manusia teknologi kian gesit maju pada perkembangan yang inovatif salah satunya dalam bidang transportasi yakni pesawat terbang Banyaknya penggunaan transportasi pesawat terbang juga tidak terlepas dari potensi kecelakaan transportasi yang terjadi maka dari itu dibutuhkan proses penyelidikan dengan cara investigasi yang bertujuan mengidentifikasi untuk medapatkan informasi dan data dari para korban serta perlu metode – metode untuk mendapatkan data informasi tentang korban kecelakaan pesawat Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mehami identifikasi korban kecelakaan massal (pesawat) berdasarkan ilmu kedokteran forensik, Kemudian, penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekаtаn konseptuаl, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis. bahwasannya identifikasi korban kecelakaan massal dapat di gunakan dengan metode sidik jari, metode visual, metode medik, dan metode eksklusi. Dalam proses identifikasi harus menggunakan Operasi DVI (Disaster Victim Identification ) sebagai prosedur yang dilakukan. Dalam operasi DVI ini di lakukan lima fase untuk melakukan identifikasi dan mendapatkan data korban kecelakaan masal. Fase pertama ialah proses olah tempat kejadian perkara. Fase kedua yaitu proses pemeriksaan mayat, fase ketiga yaitu fase pengumpulan data antemortem, fase keempat yaitu fase rekonsiliasi, dan fase terakhir yaitu fase debriefing. Kata Kunci : Identifikasi, Metode, Prosedur ABSTRACT In supporting human life, technology is increasingly agile to advance in innovative developments, one of which is in the field of transportation, namely aircraft, the wide use of aircraft transportation is also inseparable from the potential for transportation accidents that occur Therefore, an investigation process is needed by means of investigation aimed at identifying to obtain information and data from victims and need methods to get information data about victims of plane crashes Writing this journal aims to understand the identification of victims of mass accidents (aircraft) based on forensic medical science Then, the research is conducted with normative juridical methods through a statutory approach, a konseptuаl short, and a comparative approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using methods of grammatical interpretation, systematic interpretation. The identification of victims of mass accidents can be used by fingerprint methods, visual methods, medical methods, and exclusion methods. In the identification process must use Operation DVI (Disaster Victim Identification) as a procedure carried out. In this DVI operation, there are five phases to identify and obtain data on victims of mass accidents. The first phase is the process of processing the crime scene. The second phase is the post-mortem examination process, the third phase is the antemortem data collection phase, the fourth phase is the reconciliation phase, and the last phase is the debriefing phase. Key words: Identification, Method, Procedure
KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto; Muhammad Rusli Arafat
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i1.5723

Abstract

Dalam Pemeriksaan terhadap perkara pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum guna mendapatkan kebenaran yang materill dapat dilihat dari proses-proses yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam mencari bukti yang konkret terhadap perkara pidana baik pada tahap penyidikan, penyelidikan, hingga pada proses persidangan perkara diperlukannya Visum Et Repertum dengan berbentuk surat guna dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hasil Visum Et Repertum dalam persidangan. Dalam Metode penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis-normatif yang dimana diambil dari beberapa sumber buku, jurnal dan undang-undang mengenai kekuatan pembuktian visum dalam persidangan. secara khusus. Tetapi, hasil dari Visum Et Repertum dapat digunakan dalam pembuktian, karena hasil Visum Et Repertum ialah berbentuk surat keterangan dan dibuat oleh keterangan ahli. Oleh karena itu kedudukan Visum Et Repertum dalam pembuktian persidangan dapat digunakan untuk kepentingan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Kata Kunci: Visum Et Repertum, Pembuktian, Kedudukan.
Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks) Muhammad Rusli Arafat
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6744

Abstract

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, bentuk- bentuk kejahatan Bisnis kini beranekaragam bentuknya. Seperti penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer atau automatic teller machine, penyalahgunaan ijin perdagangan, tindak pidana dalam masa pembiayaan perjanjian leasing seperti penggelapan kendraan. Tentunya perbuatan di atas berada pada ranah kegiatan hukum perdata atau hukum bisnis. Namun di dalamnya mengandung unsur kejahatan, maka ujungnya adalah menjadi perbuatan pidana. Penelitian ini sangat penting guna menjawab permasalahan penerapan asas lex spesialis derogat legi generalis dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia dengan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaturan tentang tidak pidana pengalihan obyek fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia serta Bagaimana penerapan asas lex spesialis derogat legi generalis oleh majelis hakim dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia pada putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mks. Penerapan asas Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis harus secara cermat di pertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa, tindak pidana pengalihan obyek fidusia melekat pada hukum perdata sehingga akibat hukum dari tidak dilakukannya prosedur pendaftaran jaminan fidusia berakibat pada pemenuhan unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Upaya Pemenuhan Perlindungan Hak Lingkungan Masyarakat Desa Kiara Kabupaten Karawang Wahyu Donri Tinambunan; Muhammad Rusli Arafat; Galih Raka Siwi; Reviansyah Erlianto
Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) AMIK Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jpni.v4i2.187

Abstract

Environmental issues in the target municipalities are issues that affect the sustainability of the municipalities' own future development processes, namely waste disposal (environmental management) issues. This activity aims to provide an understanding that a healthy environment is the fulfillment of the rights earned by communities, and the concept of the right to a good environment to develop useful and profitable waste management skills. It is intended to be offered to eligible partners for devotion. and be healthy yourself. The method used consists of a preparation phase, an implementation phase, and a reporting phase. During the implementation phase, Abdimas activities are carried out using socialization and demonstration techniques. Socialization occurs through the engagement of performance goal partners and actively and interactively between resource personnel and participants. The resource officer stressed that a healthy environment is the realization of the rights that communities have earned. In the demonstration, food waste composting technology (Takakura technology) was introduced to reduce waste in the community target area. This Abdimas action went according to plan.
MEKANISME PENYELESAIAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DITINJAU DARI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPASTIAN HUKUM Teuku Syahrul Ansari; Nur Hasanah Siregar; Imam Budi Santoso; Muhammad Rusli Arafat
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 10: Mei 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan atau Perseroan harus melaksanakan penerapan prinsip good corporate governance sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan Perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Dalam hal ini seringkali terjadi hubungan Direksi Perusahaan dengan pihak lain dan menimbulkan adanya penyimpangan transaksi yang mengandung benturan kepentingan di dalamnya. Dirugikannya Perusahaan atau Perseroan Terbatas harus menjadi tanggung jawab penuh Direksi maupun pengurus atau pihak lainnya yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Untuk itu, Perusahaan perlu dengan konsisten untuk memahami dalam penanganan terkait transaksi yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan dengan pihak lain terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan di dalamnya, sehingga terciptanya pengelolaan Perusahaan yang baik sesuai prinsip good corporate governance, dan terpenuhi nya mekanisme dalam penyelesaian permasalahan transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan kepastian hukum.
PERAN SMILE PHOTOGRAPH (FOTO TERSENYUM) DALAM PROSES IDENTIFIKASI FORENSIK Annastasya Sandra; Muhammad Rusli Arafat
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.402-408

Abstract

Identifikasi forensik terhadap korban tidak dikenal wajib untuk dilakukan. Dalam hal terjadinya kerusakan berat terhadap jaringan lunak jenazah maka proses identifikasi hanya dapat dilakukan dengan metode odontologi forensik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, serta dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum serta berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, identifikasi forensik dengan metode odontologi forensik dapat dilakukan dengan menganalisis struktur dan karakter gigi yang terlihat dalam foto korban saat sedang tersenyum (smile photograph). Pada umumnya analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan rekam medis sebagai sumber data antemortem. Namun dalam hal tidak ditemukannya rekam medis korban, foto korban saat sedang tersenyum lebar yang menampilkan struktur gigi korban dapat digunakan sebagai pengganti darurat dari rekam medis.
Co-Authors Aditya Oktavianto Annastasya Sandra Annisa Justisia Tirtakoesoemah Dyka Nurchaesar Galih Raka Siwi Imam Budi Santoso Jaya, Belardo Prasetya Mega Kalista Rahma Salsabila Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto Nur Hasanah Siregar Pinta Romauli Rafid ekkarandy Reviansyah Erlianto Teuku Syahrul Ansari Wahyu Donri Tinambunan