Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Akta Jurnal Wawasan Yuridika Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum Sasana Journal of Judicial Review Conference on Community Engagement Project (Concept)
Eko Nurisman
Universitas Internasional Batam
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DINAS P3AP2KB KOTA BATAM Eko Nurisman; Kennix Kho
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.247 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1213-1226

Abstract

Perempuan menjadi pihak yang lebih rentan terhadap tindakan KDRT jika dibandingkan dengan pihak laki-laki, hal ini disebabkan karena secara ukuran ataupun kekuatan fisik, perempuan cenderung memiliki fisik yang lebih lemah dari pada laki-laki. Di Indonesia, terdapat lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melindungi perempuan, salah satunya merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Pembahasan dalam artikel ini akan dibatasi hanya pada penelitian di Dinas P3AP2KB Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan sebagai korban KDRT serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan Dinas P3AP2KB Kota Batam terhadap mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara. Metode analisis data yang digunakan merupakan metode deskriptif kualitatif. Menurut hasil penelitian ini, Dinas P3AP2KB Kota Batam telah berkontribusi dalam memenuhi hak perempuan sebagai korban KDRT serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban telah sesuai dengan teori perlindungan hukum.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEJAHATAN KLITIH DAN ANARKISME JALAN OLEH REMAJA Eko Nurisman
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.45170

Abstract

Eskalasi kejahatan Klitih dan anarkisme jalan oleh remaja semakin liar dan menyimpang dari pergaulan sosial masyarakat. Awalnya, istilah Klitih merujuk kepada aktivitas seseorang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan yang jelas dan cenderung bermakna netral. Akan tetapi, terjadi pergeseran makna dari Klitih sehingga cenderung mengarah kepada perilaku anarkis remaja di malam hari. Dengan problema tersebut, upaya penegakan hukum pidana menjadi sesuatu yang krusial dan wajib merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna mempertahankan asas perlindungan anak. Urgensi dari penelitian ini untuk menguraikan skema, sekaligus upaya penegakan hukum (law enforcement) yang adil sehingga mencapai kesejahteraan sosial (social-welfare). Selanjutnya, penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang fokus terhadap eksistensi konsep hukum sebagaimana tertulis dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penulisan yuridis normatif ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan gap analysis kejahatan tersebut, hasil penelitian akan mencakup penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Klitih dan anarkisme jalan oleh remaja berdasarkan UU SPPA.
Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif Ade Borami Ju; Eko Nurisman
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i1.1055

Abstract

Saat ini salah satu bentuk kejahatan yang cukup sering terjadi di dunia maya khususnya pada kalangan remaja adalah cyberbullying. Cyberbullying sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat dilaporkan untuk selanjutnya diproses ke pengadilan. Dalam berhadapan dengan hukum, dapat memberikan berbagai pengaruh, baik terhadap mental, fisik dan juga sosial bagi anak, terutama apabila permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur formal seperti pengadilan. Keadilan restoratif dihadirkan sebagai jalur alternatif penyelesaian permasalahan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban untuk dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana Cyberbullying yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana cyberbullying terdiri dari pengaturan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan keadilan restoratif, Pertanggungjawaban bagi anak pelaku tindak pidana cyberbullying yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku anak digunakan sebagai upaya terakhir, hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan salah satunya adalah berdasarkan pada asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.
Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID.SUS/2017/PN BTM) Eko Nurisman; Samuel Tan
Journal of Judicial Review Vol 21 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v21i2.666

Abstract

This thesis studies the criminological review of rape done by father towards biological children (study case no.774/Pid.sus.2014/PN.BTM) where in this study aims to find out three things, first to find out the factors that cause criminal measures rape acts committed by father against biological children, secondly to find out the application of criminal in decision no.774/Pid.sus/2017/PN.BTM about the rape of biological children, and thirdly to find out the efforts to deal with crime against rape committed by the father of the biological children.This thesis report is prepared using normative research methods while the data is obtained through secondary data. Then the data obtained were analyzed qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions of the problem. In this thesis, the researcher finds that the main factor influencing the occurrence of rape of biological children is the opportunity that is obtained by the offender so that he can easily satisfy his lust desires, so that the perpetrator must obtain a criminal that is worthy and as fair as possible with the act that the perpetrator has committed against his child. Not only focused on criminal convictions, there are preventive measures that must be done so that these actions can be reduced even if they do not happen again such as instilling good and educative values ​​to the community and conducting socialization, seminars and counseling to the community.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG DIJADIKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA BATAM Jack Taosen; Eko Nurisman
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v6i2.5125

Abstract

Children are a form of gift given by God to parents. A child is every individual who is under the age of 18 years and is not yet proficient in law. So in this case, of course, both parents are the most important figures in the process of growing and developing children. The changing times that are increasingly developing are certainly a form of lifestyle changes that can trigger the emergence of new social problems. The problems that have emerged lately are economic problems that make it difficult for everyone to meet the necessities of life, so that some parents have the heart to commit disgraceful actions by making their children as commercial sex workers, this is also felt by some people, especially Batam City. The purpose of this research is to find out the government's legal protection policy in protecting minors who are used as commercial sex workers, as well as what are the main factors or causes of minors being made commercial sex workers. In solving this problem the research method used is a juridical-empirical research method, namely by using a primary and secondary data approach. Based on the results of policy research conducted by the government in protecting minors in Batam City, it is regulated in Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning Prevention and Handling of Victims of Trafficking in Persons. Where in this case the legal protection efforts carried out by the Batam City government consist of 3 stages of efforts in the form of pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. Then it refers to Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons (PTPPO). Factors that influence children to become commercial sex workers include: Family, economy, environment and so on.
MAKING WORKING CONTRACTS WITH DUTA ELEKTRONIK Suryanto Suryanto; Eko Nurisman
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An employment contract is an agreement that is agreed between workers and employers in written and oral forms that exist regarding parts of the rights and obligations of both parties in accordance with applicable regulations. With the existence of a work contract agreement that is approved by both parties, it is already in a legal bond that must be carried out if it is not implemented then there are penalties for those who violate it for workers or employers. In the employment contract, there are many things that must be considered so that the parties must read more carefully in an agreement to get a profit or loss in the written employment contract. Employment contracts usually provide losses for parties who violate the employment contract which can get fair punishment for both parties. Written or oral employment contracts are made in the workplace or a room that can be explained or read in their entirety to understand the contents of the agreement determined by the company. Employment contracts are also used to avoid unwanted events by the company and to carry out cooperation with the company properly without any obstacles or unwanted events occurring. In the case of an employment contract, it is necessary to know the contents of the employment contract agreement that makes both parties feel balance or commensurate with the advantages and disadvantages signed by the worker.
MANAGEMENT OF BUSINESS LEGALITY FOR MSMEE ENTERPRISES IN BATAM CITY THROUGH ONLINE SINGLE SUBMISSION WEBSITE SERVICE (MARIYUK.ID & PONDOK SEBLAK) Ajizah Ajizah; Eko Nurisman
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Providing legal counseling and legal assistance regarding the importance of registering for business licensing for Micro, Small and Medium Enterprises (IUMK) in Batam City by using the OSS (Online Single Submission) system service in accordance with the provisions of Government Regulation no. 24 of 2018. Based on the results of research that found the author, it can be seen that there are obstacles in implementing the legality registration of UMKM business licensing using the OSS service system in Batam City, due to the lack of education and knowledge of UMKM business actors. This community service activity is carried out in the form of legal assistance and is given to both UMKM business owners in Batam City. and the owners of UMKMs Mariyuk.id and Pondok Seblak also provide opportunities for authors to provide legal assistance when registering for business permits. In this case, the owners of UMKM is also feel the benefits of having a business permit in order to get convenience in carrying out administration. The method used by the author is the method of advocacy and legal education. In this case, the UMKM business owners Mariyuk.id and Pondok Seblak also have awareness about the importance of registering the legality of business licensing
Juvenile Social Media Hate Crime and Community Safety: Indonesia’s Constitutional Overview and Restorative Justice Challenges Abdurrakhman Alhakim; Eko Nurisman; Tantimin Tantimin
JURNAL AKTA Vol 11, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i2.35724

Abstract

This study aims to analyze the emerging juvenile criminal trend within social media usage. Utilizing normative legal research method, this study focuses on the potentials and challenges of employing restorative justice for juvenile hate crime offenders. Analysis supported by statutory approach found that Indonesia normatively supports youth development but doesn’t specifically connect the restorative justice approach with the concept of community safety. Through the statutory approach, this study also found that there’s no recognition on the different nature of hate crimes, especially among youth, which could have different and unique negative effects on community safety. These findings serve the purpose of expanding the literature and providing deeper insights for the development of legal framework to support the application of restorative justice approach in Indonesia, by expanding it to include concept of community safety.
Deradicalization of Minors Involved in Terrorist Attacks Eko Nurisman; Winda Fitri; Winsherly Tan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 7, No 1 (2023): March 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v7i1.4208

Abstract

Terrorism as a universal threat to peace has been a huge problem specifically for Indonesia, threatening the fabrics of Indonesian society in collaboration with radicalism, which can reach even minors. To fight this, efforts to eradicate radicalization as an important factor in the spread of terrorism’s influence should be supported with by adequate regulations. Using the normative legal research method, this research analyzes the reality of terrorism and its relation to the existing relevant legal framework in Indonesia. This research finds that terrorism has a wide grip on Indonesian society, especially the youth, due to the spread of radicalism and the weak normative structure surrounding the act of radicalization. Findings and analysis of this research argue that there are possibilities of using the restorative justice approach through the process of deradicalization, according to Indonesia’s ideology, Pancasila.
Co-Authors Abdurrakhman Alhakim Ade Borami Ju Ajizah Ajizah Amelia Putri Anisah Jack Taosen Kennix Kho Samuel Tan Suryanto Suryanto Tantimin Tantimin Winda Fitri Winsherly Tan