Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Syahril Syahril
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGADILAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Syahril Syahril; Zulkarnain Hasibuan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.033 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.368-371

Abstract

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak. fisik, mental dan sosial yang utuh, serasi dan seimbang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, Apa saja faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak, di yurisdiksi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang diterapkan adalah Pendekatan Sosiologis Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji substansi peraturan perundang-undangan terkait dengan konsep upaya meminimalisir penggunaan pidana penjara bagi anak.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN) Syahril Syahril; Zulkarnain Hasibuan; Indra Purba Harahap
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.392-395

Abstract

Dalam Penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Dalam  Perkara Pidana, kedua Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data Wawancara dan Studi Dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa yang menjadi Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA Syahril Syahril
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.499-509

Abstract

Penangguhan penahanan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana, adalah pelaksanaan pemberian jaminan baik berupa orang atau uang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, Apakah pertimbangan hakim dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap terdakwa .Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan studi dokumentasi.            Data penelitian diperoleh berdasarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa Jika dilihat dari apa yang berkembang dalam praktek pemberian jaminan penangguhan penahanan kiranya belum sesuai seperti yang ditentukan dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP, akan tetapi pelaksanaannya masih ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP, akan tetapi pelaksanaannya masih berjalan menurut kebiasaan yang berkembang selama ini. Kemudian dalam menentukan dapat tidaknya permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan yang diajukan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang melakukan penahanan, ternyata aparat penegak hukum sendiri masih berpedoman kepada penafsiran yang bersifat subyektif
Co-Authors Indra Purba Harahap Zulkarnain Hasibuan