Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal on Education Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Innovative and Creativity
Indra Purba Harahap
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN NOMOR, 473/PID.B/2008/PN.PSP TENTANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Indra Purba Harahap; Sutan Siregar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.154 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.738-747

Abstract

Research on the verdict issued or handed down by the Judge of Padangsidimpuan District Court against the perpetrator with the title of the study then the formulation of this research problem is, how does the Judge impose the penalty on the perpetrator of the crime participating in the theft by ballast according to the Verdict of padangsidimpuan District Court Number, 473/Pid.B/2008/PN.Psp?  and what is the dominant factor why a person wants to participate in helping to commit a crime of theft by ballast in the District Court area of Padangsidimpuan?  The research method that the authors used in the writing of this study is descriptive research and normative research which is the study that is done with the results of the author's interview with the respondent and also conducts research on the data and files related to this research and also through a ruling of the Padangsidimpuan District Court Number, 473/Pid.B/2008/PN.Psp which has legal force fixed by doing Field Research and Field Research. The judge sentenced the perpetrator of the crime of participating in the theft by ballast according to the District Court's Verdict padangsidimpuan Number, 473/Pid.B/2008/PN.Psp where the sentence was handed down and based on Article 363 paragraph (1) to 3, 4 and 5 with a sentence of one year and cut with during the period of detention both against the person who participated in committing the crime of theft with a ballast and that is the dominant factor because a person wants to do the role of helping to commit a crime of theft in the jurisdiction of padangsidimpuan District Court is due to the fact that poverty expects rewards and the resentment
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Sutan Siregar; Indra Purba Harahap
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.527 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3387-3398

Abstract

Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Seharusnya setiap perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk mendatangkan kebahagiaan bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konsep. Lokasi penelitian berada di Kota Padangsidimpuan. Tujuan penelitian mengkaji penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan (KDRT)  yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Dari hasil penelitian baik berupa  data dan wawancara yang dilakukan dengan Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Mediasi yang dilakukan dengan cara  Unit PPA menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang intinya, korban mau    memaafkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh pelaku dan pelaku sendiri bersedia dan sanggup untuk tidak mengulanggi dan menyesali perbuatannya, sehingga keluarga diharapkan dapat hidup harmonis dan bahagia.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN) Syahril Syahril; Zulkarnain Hasibuan; Indra Purba Harahap
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.392-395

Abstract

Dalam Penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Dalam  Perkara Pidana, kedua Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data Wawancara dan Studi Dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa yang menjadi Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)
Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan (Studi Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) Sarmadan Pohan Pohan; Indra Purba Harahap
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.245-254

Abstract

Pengaturan mengenai pemeriksaan saksi melalui teleconference diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus menyangkut pembuktian dengan media elektronik di mana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatur mengenai pemeriksaan saksi di persidangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan praktek kesaksian yang disampaikan secara teleconference di persidangan, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengetahuan hukum teleconference serta kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui teleconference di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat sahnya sebagai saksi yaitu keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu serta tentang peristiwa tertentu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Karakter Dalihan Na Tolu Pada Siswa SMA Negeri 4 Kota Padangsidimpuan Indra Purba Harahap; Rica Gusmarani; Syukron Firdaus Siregar
Journal on Education Vol 6 No 2 (2024): Journal on Education: Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i2.5407

Abstract

The government issued Law Number 22 of 1997 replaced by Law Number 35 of 2009 concerning Drugs to prevent the adverse effects of drugs. However, the Drug Law has not been able to prevent the increase in drug abuse, especially at the high school level. Dalihan na tolu character education is considered to have a significant effect on preventing drug abuse. The purpose of the study was to find out how the influence of dalihan na tolu character education on drug abuse prevention. The type of research conducted is quantitative with a descriptive approach. The research instrument uses questionnaires. The results of the study stated that Dalihan Na Tolu Character Education had a positive and significant effect on the Prevention of Drug Abuse in students of SMA Negeri 4 Padangsidimpua Town. If dalihan an tolu character education is improved, drug abuse prevention will increase in SMA Negeri 4 Padangsidimpuan Town.
Tindak Pidana Judi Online: Studi Kasus terhadap Platform Aplikasi Indra Purba Harahap; Nur Oloan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2872

Abstract

Maraknya tindak pidana perjudian daring melalui platform aplikasi menunjukkan transformasi bentuk kejahatan konvensional menjadi digital yang lebih kompleks dan sulit dijangkau oleh sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam konteks regulasi yang berlaku di Indonesia, serta mengevaluasi hambatan normatif dan teknis yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta laporan lembaga terkait seperti PPATK dan Kominfo. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum implementatif yang signifikan, terutama terkait ketiadaan ketentuan yang mengatur tanggung jawab pidana penyedia platform digital yang memfasilitasi perjudian online. Regulasi yang berlaku saat ini, yakni Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) junto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, terbukti belum mampu menjangkau modus operandi perjudian berbasis aplikasi yang tersembunyi melalui sistem top-up, reward acak, dan mekanisme pembayaran digital. Hambatan teknis dalam pembuktian elektronik, keterbatasan SDM forensik digital, serta ketidakharmonisan antar regulasi juga memperburuk efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus tentang judi online dan tanggung jawab platform digital, penguatan infrastruktur digital forensik, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat. Pembaruan sistem hukum pidana yang adaptif terhadap kejahatan berbasis teknologi menjadi syarat mutlak untuk menanggulangi ekosistem perjudian daring secara menyeluruh.
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik dalam Kejahatan Kebocoran Data Pribadi: Analisis Pasca Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indra Purba Harahap; Anwar Sulaiman Nasution
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.8131

Abstract

Digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan menempatkan data pribadi warga negara sebagai elemen penting dalam pelaksanaan fungsi publik. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebocoran data pribadi yang melibatkan instansi pemerintah dan pejabat publik sebagai pengelola data. Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memperkenalkan sanksi pidana sebagai instrumen perlindungan hukum, sehingga menimbulkan persoalan mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam kejahatan kebocoran data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pejabat publik sebagai subjek pertanggungjawaban pidana serta menentukan batas antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana pasca berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kebocoran data pribadi apabila perbuatan atau kelalaiannya memenuhi unsur tindak pidana dan prinsip kesalahan dalam hukum pidana. Jabatan tidak dapat dijadikan dasar penghapusan pidana ketika kebocoran data terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian serius dalam pengelolaan data pribadi. Penelitian ini menegaskan bahwa kebocoran data pribadi dalam lingkup pemerintahan tidak selalu dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif, melainkan dapat menjadi kejahatan pidana yang mengancam hak privasi warga negara. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat kepastian hukum dan kerangka penegakan hukum pidana terhadap pejabat publik dalam era pemerintahan digital.
Co-Authors Anwar Sulaiman Nasution Gusmarani, Rica Nur Oloan Sarmadan Pohan Sutan Siregar Syahril Syahril Syukron Firdaus Siregar Zulkarnain Hasibuan