Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Progressive Law Review
Zulkarnain Hasibuan
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGADILAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Syahril Syahril; Zulkarnain Hasibuan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.033 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.368-371

Abstract

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak. fisik, mental dan sosial yang utuh, serasi dan seimbang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, Apa saja faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak, di yurisdiksi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang diterapkan adalah Pendekatan Sosiologis Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji substansi peraturan perundang-undangan terkait dengan konsep upaya meminimalisir penggunaan pidana penjara bagi anak.
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di Kabupaten Mandailing Natal Dedy Suhendra; Zulkarnain Hasibuan; Fajar Padly
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.384-393

Abstract

RINGKASANPilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal diikuti oleh tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst-Atika Azmi Utammi, pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin, dan pasangan H. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis. Berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213 /KPU-Kab/XII/2020 pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin ditetapkan sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dari kedua pasangan calon lainnya, pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst - Atika Azmi Utammi merasa tidak puas dengan rekapitulasi jumlah perolehan suara tersebut, mereka menduga telah terjadi kecurangan penggelembungan jumlah perolehan suara salah satu pasangan calon di beberapa TPS. Oleh karena itu, mereka mengajukan Gugatan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilhan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020, yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara  Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan perkara nomor: 86/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, dab bagaimana pelaksanaa putusan tersebut di Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif (legal research, dan spesifikasi penelitian hukum normatif atau doktrinal. Melalui studi dokumen terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 86/PHP.BUP-XIX/2021 di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian analisis hukum ini menggunakanKata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan, Pilkada
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN) Syahril Syahril; Zulkarnain Hasibuan; Indra Purba Harahap
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.392-395

Abstract

Dalam Penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Dalam  Perkara Pidana, kedua Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data Wawancara dan Studi Dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa yang menjadi Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGADILAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Syahril Syahril; Zulkarnain Hasibuan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.368-371

Abstract

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak. fisik, mental dan sosial yang utuh, serasi dan seimbang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, Apa saja faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak, di yurisdiksi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang diterapkan adalah Pendekatan Sosiologis Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji substansi peraturan perundang-undangan terkait dengan konsep upaya meminimalisir penggunaan pidana penjara bagi anak.
The Effectiveness Of The Village Head’s Role In The Adjudication Committee Of The Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program In Padangsidimpuan City Nur Oloan Oloan; Zulkarnain Hasibuan; Eny Mayasari
Progressive Law Review Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v8i1.340

Abstract

Land registration through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is a strategic government initiative aimed at providing legal certainty over land ownership for all Indonesian citizens. As a member of the Adjudication Committee, the village head (Lurah) holds a pivotal role in facilitating data collection, community coordination, and the resolution of land boundary disputes at the grassroots level. This study aims to analyze the effectiveness of the village head's role within the Adjudication Committee in the implementation of the PTSL program in Sitamiang Baru Village, Padangsidimpuan City. This research employs a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected through in-depth interviews, field observation, and documentation involving key informants including village head officials, BPN (National Land Agency) staff, and community members. The findings indicate that the village head has effectively carried out their role as a member of the Adjudication Committee, as evidenced by active participation in data verification, facilitation of community socialization, and mediation of land boundary disputes. Supporting factors include strong coordination between the village head and BPN officers, as well as high community participation. However, minor challenges such as incomplete administrative documents and limited public awareness were also identified. The study concludes that the village head's role is a determining factor in the success of PTSL implementation, and recommends strengthening capacity-building programs for village heads to sustain program effectiveness.
Co-Authors Dedy Suhendra Eny Mayasari Fajar Padly Indra Purba Harahap Nur Oloan Oloan Syahril Syahril