Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Tri Pantang
Mahendra Kusuma
Dosen FH Universitas Tamansiswa Palembang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
URGENSI AMANDEMEN TERHADAP UUD 1945 Mahendra Kusuma
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 4 No 1 (2018): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap negara di dunia mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. UUD suatu negara memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme bekerjanya lembaga-lembaga negara di negara tersebut. Indonesia mempunyai konstitusi yang bernama UUD 1945. Sejak disahkan oleh PPKI tahun 1945, UUD 1945 belum pernah dilakukan perubahan, padahal perkembangan ketatanegaraan terus mengalami perkembangan. UUD 1945 mengalami sakralisasi di era Pemerintahan Orde Baru. Upaya untuk mengamandemen UUD 1945 waktu itu dianggap sebagai kegiatan subversi. UUD 1945 akhirnya berhasil dilakukan amandemen ketika terjadinya reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998.
INTEGRASI PAPUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Mahendra Kusuma
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 4 No 2 (2018): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbincangan masalah proses politik integrasi Papua kedalam NKRI seakan tidak pernah habis-habisnya. Selalu menjadi sorotan yang diperbincangkan sejak masa lalu hingga kini. Kendati masalah Papua telah selesai pasca Pepera tahun 1969, dalam kelompok masyarakat Papua sendiri masih ada kelompok yang menilai bahwa integrasi Papua kedalam NKRI belum final, sehingga perlu diperdebatkan. Dalam perspektif hukum internasional sebenarnya posisi Indonesia atas integrasi Papua cukup kuat, karena hasil Pepera 1969 telah disetujui oleh mayoritas anggota dalam Sidang Majelis Umum PBB. Kasus integrasi Papua berbeda dengan kasus integrasi Timtim yang tidak disetujui oleh PBB. Itulah sebabnya Timtim berhasil menjadi negara merdeka terpisah dari Indonesia.
REKONSTRUKSI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KDRT Mahendra Kusuma
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 5 No 1 (2019): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v5i1.202

Abstract

Kasus KDRT yang menjadi salah satu penyebab dominan perkara perceraian di pengadilan agama sudah ditangani secara tidak langsung melalui mediasi perdata (yang biasa disingkat menjadi mediasi saja). Perceraian sebagai lingkup perkara perdata wajib didamaikan terlebh dahulu oleh Pengadilan Agama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sementara di Pengadilan Negeri sendiri belum ada dasar hukum yang mengatur mediasi sebagai metode penanganan perkara KDRT yang masuk dalam lingkup perkara pidana. Namun demikian ada beberapa putusan Pengadilan Negeri dalam kasus KDRT yang penyelesaiannya dilakukan secara mediasi dengan putusan perdamaian atau hukuman percobaan.
PENJATUHAN SANKSI ATAS PELANGGARAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN Mahendra Kusuma
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 5 No 2 (2019): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v5i2.207

Abstract

Penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian memang dapat dibenarkan. Sesuai hukum ratifikasi PBB, polisi pengayom, pelindung dan penegak hukum dengan rambu-rambu yang jelas. Polisi dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan kekerasan secara fungsional, profesional dan proporsional. Namun, tidak jarang juga aparat kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kurang menghargai hak-hak tersangka dan ada kecenderungan pamer kekuasaan. Sudah banyak pelaku tindak pidana yang tewas atau terluka ditembak oleh aparat kepolisian, belum lagi korban yang terkena peluru nyasar petugas ketika akan menangkap penjahat.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA BERKEDOK PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Mahendra Kusuma
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 6 No 1 (2020): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v6i1.217

Abstract

Salah satu bidang dalam sektor ekonomi Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain adalah sektor ketenagakerjaan. Indonesia membutuhkan dan menerima tenaga kerja asing. Pada saat yang bersamaan, Indonesia mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Namun, penempatan tenaga kerja di luar negeri selama ini justru mengiris hati sebagaian besar rakyat Indonesia. Hampir setiap hari, rakyat Indonesia mendengar, menonton, dan membaca berita tentang permasalahan yang dialami calon tenaga kerja Indonesia dan pekerja migran Indonesia baik pra-pemberangkatan, di tempat kerja di negara penempatan, maupun di bandara Soekarno-Hatta ketika mereka kembali ke tanah air.Dalam praktek seringkali perekrutan pekerka migran Indonesia dilakukan oleh mafia yang menarik keuntungan dari calon pekerja migran. Para mafia biasanya menawarkan sebagai TKW/TKI baik dalam maupun luar negeri dengan iming-iming gaji yang tinggi..
IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SUKABANGUN Mahendra Kusuma
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 6 No 2 (2020): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v6i2.262

Abstract

Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani).
KARAKTERISTIK PERJANJIAN KEAGENAN DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA Rosida Diani; Mahendra Kusuma
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 7 No 1 (2021): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v7i1.293

Abstract

Perjanjian keagenan merupakan perjanjian yang muncul dan berkembang dimasyarakat namun tidak diatur secara khusus di dalam KUHPerdata, sehingga dapat dikategorikan sebagai perjanjian innominaat. Pengaturan khusus perjanjian keagenan ini hingga saat ini belum ada, sehingga apabila terjadi sengketa maka merujuk pada perjanjian keagenan yang telah dibuat oleh para pihak. Apabila ada hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian itu maka akan diberlakukan aturan-aturan umum mengenai pemberian kuasa sebagaimana tercantum di dalam KUHPerdata. Perjanjian keagenan ini mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan perjanjian komis antara komisionter dan komiten. Sehingga aturan-aturan di dalam KUHD mengenai perjanjian komisi juga dapat diterapkan dalam perjanjian keagenan dalamhal tidak diatur secara khusus dalam perjanjian keagenan para pihak.
Co-Authors Rosida Diani