Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyuluhan Pentingnya Pendaftaran Tanah Desa Binaan Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungan Aartje Tehupeiory; I Dewa Ayu Widiyani; Gindo L Tobing; Diana Napitupulu
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 2 No. 1 (2020): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v2i1.1653

Abstract

Pentingnya Pendaftaran Tanah dilaksanankan di Desa Binaan Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Simalungan selama 2 hari yakni tanggal 14, 15 agustus 2019. Dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan Hukum di bidang Hukum Pertanahan, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran pada masayarakat pentingnya pendafatran tanah bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum bagi tanahnya yang dimiliki sehingga menimbulkan rasa mantap dan rasa aman bagi masyarakat yang memiliki tanah yang dihaki. Selanjutnya ada perlindungan hukum untuk untuk mencengah gangguan dan penguasaan sesama warga masyarakat. Dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur. Dari hasil kegiatan dapat diperoleh data bahwa masyarakat kecamatan Sidamanik belum memahami pentingnya pendaftaran tanah, masyarakat merasa aman saja dengan sikon selama ini, karena kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, sementara kebijakan pemerintah presiden Jokowi tahun 2018 sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) program percepatan pendaftaran tanah bagi masyarakat. Kata Kunci: Pentingnya; Pendaftaran; Tanah
Legal Protection of BOT Agreement in Korea Town Project: Supreme Court Decision Number 600K/Pdt/2018 Andreas Edy Saputra Nainggolan; Diana Napitupulu; Ani Wijayati
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 9 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v9i1.132807

Abstract

This study analyzes legal protection in Build, Operate, and Transfer (BOT) agreements through examination of Supreme Court Decision No. 600K/Pdt/2018 concerning The High End City Korea Town (THECKT) project. of Indonesia Number 600K/Pdt/2018. The purpose of this research is to analyze the application of the principles of justice and balance in the legal relationship between the landowner and the investor, as well as to assess the extent of legal protection granted to the parties in the event of unilateral termination of the BOT agreement. The research employs a normative juridical method with statutory, case, and comparative approaches. The data consist of primary and secondary legal materials, along with relevant non-legal materials. The analysis is conducted qualitatively using deductive reasoning. The findings reveal that unilateral termination without clear legal grounds violates the principle of legal protection and may cause economic losses to investors. The Supreme Court’s decision affirms that BOT agreements must be interpreted through the pri. Unilateral termination of the agreement without clear legal grounds constitutes a violation of the principle of legal protection and may cause economic losses to the investor. Therefore, the application of the principle of justice as proposed by John Rawls’ theory of justice and the principle of balance in contract law serves as an essential foundation to create a fair and proportional legal relationship in the implementation of BOT agreements in Indonesia.