Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

PELAKSANA SURAT KETERANGAN WARIS OLEH PEJABAT NOTARIS DI 5 KOTA JAKARTA, BANDUNG , SEMARANG, YOGYAKARTA , SURAKARTA Lidwina Maria T.; A.Aris Swantoro; Putri Purbasari Raharningtyas Marditia
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 4 No 02 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v4i02.1641

Abstract

Notary is an official appointed by the Government based on the Notary Position Regulation to be able to make a deed. The Notary is required to be responsible for the contents of the deed made by the parties so that it does not contradict the Regulation of the Notary Position, and or does not make a deed that does not meet the requirements in advance of shipping or contrary to the provisions of Article KUHPEr. So that the Notary in carrying out his responsibilities must not conflict with the authority specified in the regulations. One deed that can be made by a Notary Public is a certificate of inheritance SKW. In practice the making of SKW is not as small as a Notary who was fooled in bad faith from the parties in terms of the contender giving a fake Birth Certificate so that the Notary Public means that those who are facing are the heirs who should and are entitled to and get an inheritance. But related to this matter, if in the future the SKW is problematic it will not be the responsibility of the Notary. Civil liability can occur in 2 cases Acts against the Law and Default. Violation of Unlawful Acts by a Notary is to act beyond or contradict the responsibility that has been given to him as stipulated in the regulations relating to the making of the deed. The practice that becomes the responsibility of a notary in making SKW is as follows: First, Error in applying the article related to the distribution of inheritance. Second, mistakes in determining the parties who become heirs in good faith. Third, the error determines the amount of distribution for each heir determined by SKW. Fourth, the testator's will is not included in the SKW made by the parties. Notary in practice can avoid this risk if among the Notary professions determine and determine the procedures and prerequisites for making and format of SKW as the notary profession agrees to the code of ethics so that uniformity of the Notaries in making SKW thus prevents the Notary from legal liability that should be can be avoided in carrying out his responsibilities as a Notary
MEKANISME PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA SEBAGAI PENEMUAN HUKUM ATAS PROBLEMATIKA NON EXECUTABLE PENYITAAN ATAS ASET MILIK NEGARA Nareswari Anindya Hendrawan; Putri Purbasari Raharningtyas Marditia
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 5 No 01 (2020): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v5i01.1831

Abstract

Penulisan ini membahas mengenai pemberian ganti rugi yang diberikan terhadap putusan pengadilan yang nonexecutable atau dengan kata lain tidak dapat dijalankan karena berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan bahw pada dasarnya tidak dapat dilakukan suatu penyitaan dalam bentuk apapun terhadap barangbarang yang dikualifikasikan sebagai barang milik Negara dan barang milik Daerah. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap pihak pemohon eksekusi atau dalam hal ini pihak yang dimenangkan oleh putusan pengadilan, tidak dapat menjalankan putusan pengadilan karena objek yang akan dieksekusi merupakan barang milik Negara dan barang milik Daerah yang karenanya dilindungi oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun apabila putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dijalankan atau dengan kata lain nonexecutable maka akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Hal tersebut menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penulisan hukum ini. Dari hasil penelitian yang telah penulisan lakukan, maka jawaban atas permasalahan tersebut adalah bahwa pemohon eksekusi atau pihak yang dimenangkan oleh putusan pengadilan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar memerintahkan termohon eksekusi yang dalam hal ini pihak pemerintah atau instansi negara untuk memasukan sejumlah uang tertentu kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah guna untuk memberikan ganti rugi kepada pemohon eksekusi karena tidak dapat dilakukannya eksekusi terhadap barang milik Negara atau barang milik Daerah.
The Possible Regulation Model To Optimize The Automatic Exchange Of Information (Aeoi) In Indonesia Through Directorate General Of Taxation, Ministry Of Finance And Financial Services Authority Tivana Arbiani Candini; Putri Purbasari Raharningtyas Marditia; Kelly Kelly Kwannaka; Jeanny Liany
International Journal of Business, Economics, and Social Development Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Research Collaboration Community (RCC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46336/ijbesd.v3i1.189

Abstract

Tax Treaty is a bilateral(two-party) agreement made by two or more than two countries to resolve some issues involving double taxation, transfer pricing, and treaty shopping. Several governments and organizations use model treaties generally as starting points, such as OECD Model Convention and US Model Convention. As a member of G20, Indonesia has participated in The Automatic Exchange of Information (AEoI) provides for the automatic exchange of predefined set of financial accounts information between tax authorities, based on The Common Reporting Standard (CRS), as also mentioned in Tax Information Exchange Agreement (TIEA) implemented in 2018. In order to implement AEoI the Indonesian regulator needs to review the Banking Law and the Tax Provisions and Procedures,  There is an urgent need to regulate a regulation as a standard that will be used in CSR, support the tax reform and to enhance the capacity and the authority of Directorate General of Taxation, Ministry of Finance and Financial Services Authority, while still considering the protection for the Bank Secrecy. This research will formulate a model regulation that can facilitate the implementation of the AEoI, by carrying out a study in 3 countries, which is Indonesia, Malaysia and Singapore
Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs) Putri Purbasari Raharningtyas Marditia; Putu Devi Kuaumawardani
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 8, No 1: Juni 2022
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v8i1.4760

Abstract

Abstract : A marketplace is a platform that provides and sells various kinds of commodity goods ranging from daily necessities to medicines. Marketplace users come from ages ranging from teenagers to adults, so problems arise for those who are not yet adults and make online transactions through this platform. In this paper, the author wants to discuss how the marketplace is responsible for selling drugs, one of which is abortion drugs that can be purchased freely, including by people who are not yet adults. The writing methodology used by the author is normative juridical based on library research using secondary data, namely legislation and law books. A license to sell drugs is required under the applicable laws and regulations to avoid unlawful acts and harm to consumers. Furthermore, the marketplace party should run a checking and filtering system for selling medicinal commodities to prevent illegal actions and losses. Some drugs need a prescription and are forbidden to be sold freely.. Keywords: Regulation, Marketplace, Drug Circulation, Online Transaction Abstrak: Marketplace adalah wadah atau platform yang menyediakan dan menjual berbagai macam barang komoditas mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga obat-obatan. Pengguna marketplace berasal dari kalangan usia mulai dari remaja hingga usia dewasa, sehingga timbul permasalahan bagi mereka yang belum dewasa dan melakukan transaksi online melalui platform marketplace ini.  Dalam paper ini, Penulis ingin membahas bagaimana pertanggungjawaban marketplace terhadap penjualan obat-obatan salah satunya obat aborsi yang dapat dibeli secara bebas, termasuk oleh orang yang belum dewasa. Metodologi penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif berdasarkan penelitian keperpustakaan dengan jenis data sekunder, yaitu perundang-undangan, buku-buku, literatur, dan kamus. Untuk menghindari perbuatan melawan hukum dan kerugian bagi konsumen, dibutuhkan ijin penjualan obat-obatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengindari perbuatan melawan hukum dan kerugian, pihak marketplace sepatutnya harus menjalankan sistem pengecekan dan pemfilteran terhadap komoditas obat-obatan yang boleh atau tidak boleh dijual secara bebas.Kata Kunci : Peraturan, Marketplace, Peredaran Obat, Transaksi Online
TANGGUNG JAWAB HUKUM MARKETPLACE TERHADAP PEMASARAN ALAT BANTU SEKSUAL DI BAWAH UMUR Putri Purbasari Raharningtyas Marditia; Annie Maria Rosalina Samosir
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v5i2.10238

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat mudah diaksesnya segala sesuatu dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang perekonomian yang menghadirkan marketplace sebagai salah satu wadah pemasaran. Marketplace dalam pemasarannya, menjual banyak hal bahkan termasuk alat bantu seksual. Padahal penggunanya berasal dari berbagai usia, lalu bagaimana perlindungan terhadap pengguna yang belum dewasa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana pertanggungjawaban marketplace terhadap pemasaran alat bantu seksual. Metodelogi penulisan adalah yuridis normatif yang berdasarkan penelitian kepustakaan dengan jenis data sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat batasan-batasan tanggung jawab antara marketplace dan penjual, sehingga marketplace dalam melakukan pemasarannya perlu melakukan pembatasan akses untuk barang-barang yang menyesuaikan usia penggunanya, yang mana bila dilanggar akan memenuhi ketentuan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pemasarannya marketplace perlu menerapkan sistem filter sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum atas pemasaran alat bantu seksual karena dengan begitu, melindungi penggunanya sesuai dengan ketentuan.
MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR PINJAMAN ONLINE KEPADA PEMILIK KONTAK SELULER (NON DEBITUR) ATAS AKSES ILEGAL PADA KONTAK DEBITUR: Online Loan Creditors Responsibility Model to Phone Number Owners (Non-Debtors) for Illegal Access to Debtor Contacts Putri Purbasari Raharningtyas Marditia; Michelle Widjaja
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 2 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v52i2.172

Abstract

Metode Penagihan Kreditur pinjaman online (pinjol) dengan mengakses secara illegal kontak debiturbertujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontakdebitur sehingga memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya. Perbuatan AksesIlegal oleh Kreditor ini, merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Pemilik Kontak Seluler(non-debitur) dikarenakan Pemilik Kontak Seluler (non-debitur) bukan pihak yang tunduk dalam perjanjianantara debitur dan kreditur. Akses Kontak telepon Debitur dilakukan tanpa izin. Perbuatan tersebut Ilegalyang melanggar hak subyektif Pemilik Kontak Seluler (non-debitur) berupa hak atas ketenangan untuk hidupatau hider. Sehingga yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait Bagaimana Model pertanggungjawabanyang dapat ditempuh oleh Pemilik Kontak Seluler (non-debitur) atas gangguan ketenangan hidup yangditimbulkan oleh Metode Penagihan Kreditor Pinjol dengan mengintimidasi pemilik kontak pada kontakdebitur. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif Yuridis berdasar kajian studi Kasus Toonen v.Australia. Hasil penelitian diketahui bahwa metode penagihan kreditur pinjaman dengan mengakses kontakseluler pemilik (bukan debitur) tanpa izin memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal1365 KUHPerdata. Sehingga pemilik kontak seluler (non-debitur) dapat mengajukan gugatan terhadapgangguan ketenangan hidup (hider) berupa intimidasi kepada pemilik kontak seluler (non-debitur) melaluiakses ilegal terhadap kontak debitur oleh kreditur sebagai model pertanggungjawaban atas Tindakantersebut.
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 52 NOMOR 2 TAHUN 2022 Muh Afdal Yanuar; Fahrurozi Muhammad; Albert Lodewyk Sentosa Siahaan; Syahrijal Syakur; Putri Purbasari Raharningtyas Marditia; Michelle Widjaja; Billa Ratuwibawa Nyimasmukti; Mustika Setianingrum Wijayanti; Dewi Bella Juniarti; Otniel Yustisia Kristian
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 2 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 (tujuh) tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
The Model Regulation of Know Your Customer Principles in Technology-Based Lending and Borrowing in Indonesia Putri Purbasari Raharningtyas Marditia; Ridani Faulika
JURNAL AKTA Vol 9, No 4 (2022): December 2022
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v9i4.22560

Abstract

The Financial Services Authority Regulation Number 77 /POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services does not provide details on the process of applying the know-your-customer principle. As  Article 42 of the Financial Services Authority Regulation Number 77 /POJK.01/2016 only states that organizers are required to implement anti-money laundering and terrorism financing prevention programs in the financial services sector. Cases on users who can use many online loan applications (pinjol) unfairly, proves that there are loan companies disregarding the background, eligibility and ability of the borrower or known as credit scoring, which is the method used by a financing institution/bank in determining whether or not it is appropriate to receive a loan from the institution. Currently, the Financial Services Authority (OJK) itself has prepared a Draft OJK Circular Letter (RSEOJK) on Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs for Information Technology-Based Borrowing-Lending Service Providers which can be used as a basis for implementing KYC p2p lending activities in Indonesia. This research is conducted based on the above, the writing method is a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The purpose of this study is to provide an overview and analysis related to the implementation of KYC consisting of Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD), which may provide better protection than previous regulations. Based on this, the writer is interested in doing this research
MODEL PENGATURAN PENGAMPUAN PARSIAL UNTUK LANJUT USIA SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Raharningtyas Marditia, Putri Purbasari
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 1 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2023
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v8i1.4315

Abstract

The background for writing this article was based on the publication on September 14, 2021, of Presidential Regulation Number 88 of 2021 concerning Old Age. The presidential regulation explains that to realize independent, prosperous, and dignified elderly people, cross-sectoral coordination is needed between the Central Government, Regional Governments, and all stakeholders. Based on this situation, the author through this paper offers the idea of legal protection that can support the capacity building of the elderly by continuing to pay attention to the guarantee of its implementation as a legal subject that has Subjective Rights and Objective Rights. So based on this, the author offers the concept of a Partial Supporting Regulatory Model for Seniors as a Guarantee of Legal Protection. The method used is normative legal research. This research was conducted using a library-based approach that focuses on reading and examining primary and secondary legal sources, through the statutory approach. The result of this paper is a Recommendation Model for Setting Partial Support for the Elderly as a Guarantee of Legal Protection, this partial coverage for the elderly aims to provide this system will provide legal protection that is far more measurable because a person who is given amnesty is still given the freedom to decide for himself what is to be his will with the help of the beneficiary. These recommendations will be included in the regulatory model.
Pengembangan Model Regulasi untuk Pewarisan Digital Aset Kripto: Perspektif Hukum Indonesia: Developing a Regulatory Model for Digital Inheritance of Cryptocurrency Assets: the Indonesian Legal Perspective Raharningtyas Marditia, Putri Purbasari; Nazhif Kuncoro , Rafi Radithya
Perspektif Hukum VOLUME 25 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v25i2.437

Abstract

The rapid development of digital technology has introduced new forms of wealth, with cryptocurrencies being a prominent example. In Indonesia, these assets have gained significant popularity as investment instruments, but their intangible nature and reliance on private keys for ownership pose serious legal challenges in the realm of inheritance. The research aims to analyze the legal position of cryptocurrencies as inheritable objects and to formulate a viable inheritance mechanism that ensures legal certainty for heirs. This research uses normative legal methods by analyzing relevant statutory law, legal doctrine, and comparative perspectives of the legal system in the Netherlands and the United States. The findings show that cryptocurrencies meet the criteria to be classified as movable and intangible objects, in accordance with Articles 503 and 504 of the Civil Code. Nevertheless, a significant gap was identified between the legal rights of heirs (de jure) and their practical ability to access assets (de facto), due to the lack of uniform technical regulations. Therefore, the research concludes that two strategic steps are needed: the issuance of national technical guidelines to standardize inheritance claims procedures and the development of a "Digital Executor" mechanism, which is officially empowered to manage the digital assets of the deceased.