Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.925
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SOLUSI JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Farmasi dan Sains Indonesia (JFSI) KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Teratai Semarang Law Review Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Rampai Jurnal Hukum Tematik Jurnal Hukum Universitas Karyaa Husada Semarang Smart Law Journal BHAKTI JIVANA
Tri Mulyani
Fakultas Hukum Universitas Semarang
Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kajian Sosiologis mengenai Perubahan Paradigma dalam Budaya Patriarki untuk Mencapai Keadilan Gender Tri Mulyani
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 02 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v3i02.1935

Abstract

Gender dapat didefi nisikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya, di masyarakat Jawa yang patrilineal, peran laki-laki digambarkansebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang menempatkan perempuan dalam kerja domestik, seperti sebagai pengasuh dan pendidik anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah dengan mendapat nafkah dari suami, sedangkan laki-laki dalamkerja publik. Pandangan demikian adalah pandangan masyarakat yang kental dengan budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan, dari fenomena ini, maka tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan wawasanmengenai pentingnya mengubah paradigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para legislatif dan eksekutif selaku pembuat kebijakan, agar dapat merumuskan segala jenis peraturan hukum yang dapat mengubahparadigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender. Metode dalam penulisan ini berbasis pada penelitian hukum sosiologis dan masalah akan dikaji berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat. Hasil pembahasan menunjukan bahwa mengubah paradigma dalambudaya patriarki adalah sangat penting, tapi tidaklah mudah karena sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi. Namun, masih ada harapan untuk mengubahnya dengan andil peran dari legislatif dan eksekutif selaku pembuat kebijakan mampu merumuskan peraturan hukumyang responsif gender, yaitu pembentukan peraturan hukum dengan mempertimbangkan hal – hal yang dapat membangun sebuah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi,dan memperoleh manfaat pembangunan.
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Ani Triwati; Subaidah Ratna Juita; Tri Mulyani
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.464 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v17i2.471

Abstract

Dengan adanya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, untuk upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Putusan MK yang memperbolehkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali lebih dari satu kali tersebut, berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan. Apabila peninjauan kembali diperbolehkan lebih dari satu kali tetapi tidak ada pembatasan sampai berapa kali maka perkara tersebut tidak akan ada akhirnya, bahwa adanya asas litis finiri oportet (setiap perkara harus ada akhirnya) tidak akan terpenuhi. Beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah apakah dengan adanya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dapat memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya bagaimana pengaturan mengenai peninjauan kembali sebagai implementasi Putusan MK No. 34/PUU- XI/2013 agar asas kepastian hukum dan asas litis finiri oportet akan terpenuhi. Putusan MK No. 34/PUU- XI/2013, yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dapat memenuhi kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai keadilan. Hal ini dapat dilihat dari pihak kepentingan terpidana yang mana dengan diperbolehkannya peninjauan kembali dalam perkara pidana lebih dari satu kali, memberikan kesempatan untuk memperoleh kebenaran materiil dan keadilan sehingga dapat diperoleh kepastian hukum yang berkeadilan bagi terpidana mengenai perkara yang dihadapi. Untuk memenuhi asas litis finiri oportet, perlu dilakukan pengaturan bahwa untuk upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat dilakukan dua kali, hal ini dilakukan untuk mencapai kepastian hukum yang berkeadilan. Di satu pihak peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi nilai keadilan. Di lain pihak adanya pembatasan permohonan peninjauan kembali yang boleh dilakukan dua kali adalah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi.With the Constitutional Court No. 34 / PUU-XI / 2013, for an extraordinary legal remedy which reconsideration can be done more than once. Constitutional Court ruling that allows an extraordinary legal remedy reconsideration more than once that, with regard to legal certainty and justice. If allowed to review more than one time but there are no restrictions on how many times it is the case there will be no end, that the principle of litis finiri oportet (every case there should be eventually) will not be met. Some issues that need to be addressed is whether the Constitutional Court No. 34 / PUU-XI / 2013 can satisfy the value of justice and legal certainty. Furthermore, how the arrangements regarding the review of the implementation of the Constitutional Court as No. 34 / PUU-X / 2013 that the principle of legal certainty and the principle of litis finiri oportet will be met. Constitutional Court decision No. 34 / PUU-XI / 2013, which states that Article 268 paragraph (3) of Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and has no binding force, can meet the legal certainty without ignoring the value of justice. It can be seen from the interests of the convict which the permissibility of judicial review in criminal cases more than once, providing an opportunity to acquire the material truth and justice so as to obtain legal certainty to convict justice regarding the case at hand. To meet the principle of litis finiri oportet, it is necessary that the arrangements for legal remedy reconsideration in criminal cases can be done twice, this is done to achieve a just rule of law. On the one hand, the review can be performed more than once to search for the material truth and fulfill justice values. On the other hand the restrictions on the reconsideration request should be done twice is to ensure legal certainty, so that the value of expediency, justice and the rule of law can be fulfilled.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK PANDANARAN SEMARANG MENGENAI PENTINGNYA MENANAMKAN NILAI KEBHINNEKAAN DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI Tri Mulyani; Dewi Tuti Muryati; Doddy Kridasaksana
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 20, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (779.422 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v20i2.1245

Abstract

Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai merauke dan dari Miangas sampai Rote, berjajar banyak pulau yaitu sekitar17.508 buah, baik pulau kecil maupun pulau besar, yang berdiam penduduk sebanyak 237.000.000 dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek yang diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Corak karakter bangsa Indonesia pada dasarnya adalah religius, humanis, menyukai persatuan, suka bermusyawarah dan dalam mengambil keputusan dikedepankan untuk keadilan sosial, namun corak karakter tersebut menjadi luntur, khususnya di kalangan pelajar, dikotori dengan aksi tawuran yang disebabkan masalah sepele saling ejek. Dapat dicontohkan terjadinya tawuran antara Siswa SMK Sudirman Ungaran dengan antar pelajar di Lingkungan Tambakboyo, Ambarawa, Jawa Tengah yang menewaskan 1 siswa SMK Sudirman yaitu Alga Hidayat (15 tahun). Dari fenomena ini kiranya Tim Pengabdian Fakultas Hukum USM tergerak melakukan sosialisai dengan mengangkat permasalahan kurangnya pemahaman siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai pentingnya menanamkan nilai kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab langsung dan evaluasi, dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 19%, artinya bahwa penyuluhan yang telah dilaksnakan, menunjukkan adanya respon positif dari peserta. Para siswa yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa pelajar juga wajib mempunyai semangat dan jiwa nasionalisme dalam diri mereka masing – masing salah satunya adalah menanamkan nilai kebhinnekaan, agar meminimalisasi konflik antar pelajar, sehingga dapat menjaga keutuhan NKRI.
SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA: STUDI PUTUSAN MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 Tri Mulyani; Albertus Heru Nuswanto; Sukimin Sukimin
Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i1.2133

Abstract

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim MK dalam Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem noken di Provinsi Papua, berserta implikasinya. Tujuan ini didasari kenyataan bahwa sistem pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan demokrasi Pancasila, dengan asas Luber-Jurdil, namun jika ada satu daerah yang melaksanakan berbeda dengan daerah lainnya, maka akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yaitu di Provinsi Papua, dengan menggunakan sistem noken, hingga berujung sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis data kualitatif. Hasil analisa menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan MK No 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem Noken Di Provinsi Papua merujuk pendapat Bagir Manan bahwa dalam setiap putusan, wajib mengandung unsur yuridis, sosiologis dan filosofis tidak terpenuhi, salah satunya adalah unsur yuridis, yaitu mengenai tata cara pelaksanaan pemilu dengan sistem Noken sebagai pengganti kotak suara dan pengambilan suara secara transparan dengan prosedur musyawarah dan kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, tidak sesuai dengan sistem pemilu nasional yang tata caranya didasarkan pada Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pemilu dilaksanakan secara Luber-Jurdil. Unsur sosiologis dapat terlihat pada kenyataan bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan penghormatan sebagai daerah istemewa dan memberikan legitimasi sistem noken. Secara filosofis tercermin pada saat Mahkamah Konstitusi mengesampingkan peraturan tertulis demi menegakkan keadilan bagi masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayah pegunungan. Adapun implikasinya bahwa putusan MK, adalah sah dan bersifat erga omnes, sehingga secara nasional, akan tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua.
Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila Tri Mulyani; Sukimin Sukimin; Wahyu Satria Wana Putra Wijaya
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.5773

Abstract

Penyelesaian perkara tata usaha negara dengan cepat dan damai senada dengan dasar negara Pancasila sangat didambakan para pencari keadilan, sehingga  tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis mendiskripsikan tentang kelemahan prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa tata usaha, dan pengaturan konsep mediasi dalam penyelesaian sengekta tata usaha negara berbasiskan nilai Keadilan Pancasila.  Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yaitu yuridis normatif, dengan analis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat dari tiga aspek, pertama, aspek struktur hukum diantaranya subyektivitas hakim dan ketidakmampuan pengacara; kedua, aspek substansi hukum, bahwa prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara saat ini, kurang efektif, sehingga banyak menyebabkan sisa perkara, lamanya waktu penyelesaian sengketa yang berdampak mahalnya biaya perkara yang harus dikeluarkan; ketiga, aspek budaya hukum, yaitu bahwa budaya yang tidak bisa hilang hingga saat ini adalah para pihak yang bersengketa kurang kooperatif dalam memberikan penjelasan dan memberikan alat bukti atau memberikan alat bukti yang tidak berkaitan dengan substansi perkara yang sedang dipersengketakan. Konsep mediasi dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tata usaha, dengan melihat karakteristik sengketa tata usaha negara itu sendiri, melihat obyek sengketa dalam alternatif penyelesaian sengketa dan berpegang pada ajaran perbuatan melawan hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991. Pengaturan konsep mediasi dalam penyelesaian sengekta tata usaha negara berbasiskan nilai Keadilan Pancasila yang tepat adalah setelah acara pemeriksaan pendahuluan
PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA: SUATU KAJIAN NORMATIF Tri Mulyani
Solusi Vol 15, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slsi.v15i2.2045

Abstract

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Dalam rangka mengatasi krisis tersebut, pemerintah Indonesia berkaca pada negara-negara donor (seperti Jepang, Jerman, Perancis) yang memiliki struktur perekonomian kuat, salah satunya diwujudkan dalam sebuah bentuk kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar dapat meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengawal program tersebut maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang terlegitimasi melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, yang mana diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, mulai dari penelitian, penyidikan hingga putusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dan menggunakan data sekunder, di mana data yang ada dianalisis, diuraiakan, dihubungkan sedemikian rupa hingga diperoleh suatu kesimpulan secara induktif. Adapun basil dari penelitian dapat diketahui bahwa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dapat di lihat dari tugas dan wewenangnya yang dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara dapat dipergunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.Kata Kunci: Komisi, Penegakan Hukum, Persaingan Usaha
Urgensi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Dengan Objek Izin Apotek Tri Mulyani; Alief Azza Baharuddin; Ahmad Faiz Akbar
Jurnal Ius Constituendum Vol. 8 No. 2 (2023): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i2.6361

Abstract

The purpose of this study was to analyze the impact of implementing the policy of issuing Certificates of Proper Function (SLF) for Buildings in relation to pharmacy licenses in Kendal Regency and their solutions. The urgency of this research is considering that so far there have been many complaints from the public regarding the high cost of SLF, while SLF is proof that the building can be relied upon and utilized. The approach method in this research is sociological juridical. The results of the study show that the impact of the implementation of the building SLF issuance policy in relation to pharmacy licenses in Kendal Regency was carried out by a team of technical reviewers of building feasibility tests originating from the private sector at different rates according to their competence and experience resulting in expensive costs. The solution that has been carried out by the agency so far is to coordinate with local governments and consultants to further reduce costs. Then simplify the SIA application requirements by requiring the completion of the SLF for a period of 1 year accompanied by a statement of commitment. But in fact a solution is needed in the form of a political elite approach to state institutions needed to equalize people's perspectives with regard to the procurement of CPNS, the format of a building adequacy consultant and the revision of the Job Creation Law as well as the establishment of a Ministerial Regulation for Administrative Reform and Bureaucratic Reform concerning the Procurement of CPNS PUPR. Tujuan  penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui implikasi pelaksanaan kebijakan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung dalam kaitannya dengan izin apotek di Kabupaten Kendal beserta solusinya. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa selama ini banyak dikeluhkan masyarakat terkait mahalnya biaya SLF, sedangkan SLF merupakan bukti bahwa bangunan dapat diandalkan dan dimanfaatkan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pelaksanaan kebijakan penerbitan SLF bangunan gedung kaitannya dengan izin apotek di Kabupaten Kendal dilakukan tim pengkaji teknis uji kelaikan bangunan gedung berasal dari swasta dengan tarif yang berbeda-beda disesuaikan dengan kompetensi dan pengalamannya sehingga mengakibatkan biaya menjadi mahal. Solusi yang dilakukan oleh dinas selama  ini adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultan untuk lebih menekan biaya. Kemudian menyederhanakan persyaratan permohonan SIA dengan mewajibkan melengkapi SLF selama kurun waktu 1 tahun disertai pernyataan komitmen. Namun sesungguhnya diperlukan solusi berupa pendekatan elite politik terhadap kelembagaan negara diperlukan guna penyamaan prespektif masyarakat berkaitan dengan pengadaan CPNS formatur konsultan kelaikan bangunan gedung dan revisi UU Cipta Kerja serta pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan CPNS Formatur Konsultan Kelaikan Bangunan Gedung di Kementerian PUPR.  
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK KRISTEN TERANG BANGSA SEMARANG MENGENAI ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Tri Mulyani; Dian Septiandani; Dhian Indah Astanti
Jurnal Pengabdian Teratai Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Teratai
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55122/teratai.v4i1.733

Abstract

Negara Indonesia menjamin kebebasan berpendapat setiap warganya, namun juga terdapat pembatasan untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik. Dengan terjadinya kemajuan teknologi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial semakin marak. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi tindak pidana pencemaran nama baik ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pencemaran nama baik, bisa siapa saja, bahkan remaja. Banyak remaja yang harus bermasalah dengan hukum karena unggahan berupa kata-kata, gambar atau foto tanpa mereka sadari mencemarkan nama baik pihak lain. Hal ini terjadi karena ketidakpahaman mereka mengenai aspek hukum pencemaran nama baik. Bertolak dari sinilah, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemahaman terhadap Siswa di SMK Kristen Terang Bangsa Semarang. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab secara langsung, dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil penyebaran kuesioner pree-test dan post-test peningkatan pemahaman siswa. Hasil pree-test pemahaman siswa 24,6%, selanjutnya hasil post-test siswa 91,8%. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman Siswa SMK Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum pencemaran nama baik di media sosial, menunjukkan adanya peningkatan 68,6%, itu artinya terdapat respons yang positif dari Siswa SMK Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum pencemaran nama baik di media sosial.
FORMULASI SABUN TRANSPARAN MENGGUNAKAN KOMBINASI MADU DAN DAUN TEH HIJAU (Camelia sinensis L.) Nurista Dida Ayuningtyas; Agustina Putri Pitarisa Sudarsono; Tri Mulyani
Jurnal Farmasi & Sains Indonesia Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Madu merupakan substansi alam yang diproduksi oleh lebah madu dan berasal dari nektar bunga atau sekret. Madu dikenal cairan menyehatkan dan berkhasiat yaitu sebagai ekspektoran dan pembersih luka pada kulit maupun bisul. Teh hijau (Camellia sinensis L.) merupakan salah satu jenis tanaman herbal, dapat dibudidayakan di Asia Tenggara sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional (herbal medicine). Khasiat teh bagi kecantikan untuk menghaluskan rambut, dan sebagai masker untuk merawat wajah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi sabun transparan menggunakan kombinasi madu dan daun teh hijau menghasilkan penampilan fisik yang cukup baik dari 12 formula. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yaitu formulasi sabun transparan yang menggunakan zat aktif madu dan daun teh hijau dengan cara mengoptimasi komponen asam stearat dan TEA sebagai emulgator. Pengujian yang dilakukan yaitu uji organoleptis, uji pembentuk busa, uji pH, uji kadar air, dan uji kesukaan pada 20 responden. Data uji pembentukan busa, uji pH, uji kadar air, dan uji kesukaan diuji normalitas dan homogenitasnya. Uji statistik kemudian dilanjutkan dengan uji parametrik (Anova) ataupun non parametrik (Kruskal-Wallis). Hasil penelitian menunjukkan pada uji organoleptis diperoleh sabun transparan berwarna putih sampai kuning kecoklatan dan homogen. Hasil statistik normalitas pembentuk busa diperoleh nilai p<0,05 yang berarti data yang diperoleh tidak homogen, sehingga analisis statistik dilanjutkan Kruskal-Wallis . Hasil statistik uji pH yang didapatkan p 3,93; uji kadar air nilai p 1,00; uji kesukaan p 9,88 (p > 0,05) artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antar tiap formula, sedangkan uji pembentuk busa nilai p 0,03 (p < 0,05) artinya ada perbedaan antar tiap formula.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU USAHA TOKO MODERN YANG MENYEDIAKAN KANTONG PLASTIK BAGI KONSUMEN DI KOTA SEMARANG Tri Mulyani; Tyas Putri Effendi; Dyah Ayu Sulistyarini
Smart Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i1.19

Abstract

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik bagi konsumen di Kota Semarang, kendala dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya : jenis penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder dengan Analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik di Kota Semarang pada tahun 2021-2023 terdapat 59 pelaku usaha yang terkena sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Adapun kendala dalam penerapannya meliputi 3 hal yaitu: pertama, lemahnya komunikasi, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; kedua, lemahnya sumber daya, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Para pelaku usaha wajib melaporkan enam bulan sekali di Dinas Lingkungan Hidup terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; ketiga, kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Dinas Lingkungan Hidup memberikan gagasan dengan membuat Bank Sampah. Bank sampah menjadi pionir utama dalam pengendalian dan mengelola sampah plastik.
Co-Authors -, Sukimin A. Heru Nuswanto Abib, Agus Saiful Afis Yunika Agung Budianto Agustina Putri Pitarisa Sudarsono Ahmad Faiz Akbar Ahmad Faiz Akbar Aista Wisnu Putra Akhmat Marzuki Alarico M. Tilman Alief Azza Baharuddin Amri P Sihotang Ani Triwati Ardhia Regita M.I.S Ayuningtyas, Nurista Dida B. Rini Heryanti Bramastyo Wisnu PT Carolina Da Crusz Carolina Da Cruz Corda Lebda Purnama Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Diah Ayu mulya Wardani Doddy Kridasaksana Dyah Ayu Sulistyarini Dyah Ayu Sulistyarini Dyah Ayu Sulistyarini Dyah Ayu Sulistyarini Fayeza Nafesyah Yusuf HANDITYA, BINOV Kartika Widya Utama Khaidar Elifika El Ula Mohammad Hidayatulloh Muhammad Iftar Aryaputra Mukharom Mukharom Nugroho Dwiyan Saputro Nuswanto, A. Heru Prio Nugroho Puji Hendro Prasetyo Rati Riana Regita Debi Marsanda Regy Pamungkas Roberto William Gaja Wora Ronald Arya Bayu Perkasa Savinatun Najati Septiandani, Dian Subaidah Ratna Juita Supriyadi Supriyadi - Supriyadi Supriyadi Surayda, Helen Intania Triasih, Dharu Tyas Putri Effendi Wahyu Satria Wana Putra Wijaya Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Yulistyowati, Efi