Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Sosiologis mengenai Perubahan Paradigma dalam Budaya Patriarki untuk Mencapai Keadilan Gender Tri Mulyani
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 02 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v3i02.1935

Gender dapat dideﬁ nisikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya, di masyarakat Jawa yang patrilineal, peran laki-laki digambarkansebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang menempatkan perempuan dalam kerja domestik, seperti sebagai pengasuh dan pendidik anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah dengan mendapat nafkah dari suami, sedangkan laki-laki dalamkerja publik. Pandangan demikian adalah pandangan masyarakat yang kental dengan budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan, dari fenomena ini, maka tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan wawasanmengenai pentingnya mengubah paradigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para legislatif dan eksekutif selaku pembuat kebijakan, agar dapat merumuskan segala jenis peraturan hukum yang dapat mengubahparadigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender. Metode dalam penulisan ini berbasis pada penelitian hukum sosiologis dan masalah akan dikaji berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat. Hasil pembahasan menunjukan bahwa mengubah paradigma dalambudaya patriarki adalah sangat penting, tapi tidaklah mudah karena sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi. Namun, masih ada harapan untuk mengubahnya dengan andil peran dari legislatif dan eksekutif selaku pembuat kebijakan mampu merumuskan peraturan hukumyang responsif gender, yaitu pembentukan peraturan hukum dengan mempertimbangkan hal – hal yang dapat membangun sebuah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi,dan memperoleh manfaat pembangunan.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK PANDANARAN SEMARANG MENGENAI PENTINGNYA MENANAMKAN NILAI KEBHINNEKAAN DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI Tri Mulyani; Dewi Tuti Muryati; Doddy Kridasaksana
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 20, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai merauke dan dari Miangas sampai Rote, berjajar banyak pulau yaitu sekitar17.508 buah, baik pulau kecil maupun pulau besar, yang berdiam penduduk sebanyak 237.000.000 dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek yang diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Corak karakter bangsa Indonesia pada dasarnya adalah religius, humanis, menyukai persatuan, suka bermusyawarah dan dalam mengambil keputusan dikedepankan untuk keadilan sosial, namun corak karakter tersebut menjadi luntur, khususnya di kalangan pelajar, dikotori dengan aksi tawuran yang disebabkan masalah sepele saling ejek. Dapat dicontohkan terjadinya tawuran antara Siswa SMK Sudirman Ungaran dengan antar pelajar di Lingkungan Tambakboyo, Ambarawa, Jawa Tengah yang menewaskan 1 siswa SMK Sudirman yaitu Alga Hidayat (15 tahun). Dari fenomena ini kiranya Tim Pengabdian Fakultas Hukum USM tergerak melakukan sosialisai dengan mengangkat permasalahan kurangnya pemahaman siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai pentingnya menanamkan nilai kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab langsung dan evaluasi, dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 19%, artinya bahwa penyuluhan yang telah dilaksnakan, menunjukkan adanya respon positif dari peserta. Para siswa yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa pelajar juga wajib mempunyai semangat dan jiwa nasionalisme dalam diri mereka masing – masing salah satunya adalah menanamkan nilai kebhinnekaan, agar meminimalisasi konflik antar pelajar, sehingga dapat menjaga keutuhan NKRI.

SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA: STUDI PUTUSAN MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 Tri Mulyani; Albertus Heru Nuswanto; Sukimin Sukimin
Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i1.2133

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim MK dalam Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem noken di Provinsi Papua, berserta implikasinya. Tujuan ini didasari kenyataan bahwa sistem pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan demokrasi Pancasila, dengan asas Luber-Jurdil, namun jika ada satu daerah yang melaksanakan berbeda dengan daerah lainnya, maka akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yaitu di Provinsi Papua, dengan menggunakan sistem noken, hingga berujung sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis data kualitatif. Hasil analisa menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan MK No 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem Noken Di Provinsi Papua merujuk pendapat Bagir Manan bahwa dalam setiap putusan, wajib mengandung unsur yuridis, sosiologis dan filosofis tidak terpenuhi, salah satunya adalah unsur yuridis, yaitu mengenai tata cara pelaksanaan pemilu dengan sistem Noken sebagai pengganti kotak suara dan pengambilan suara secara transparan dengan prosedur musyawarah dan kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, tidak sesuai dengan sistem pemilu nasional yang tata caranya didasarkan pada Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pemilu dilaksanakan secara Luber-Jurdil. Unsur sosiologis dapat terlihat pada kenyataan bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan penghormatan sebagai daerah istemewa dan memberikan legitimasi sistem noken. Secara filosofis tercermin pada saat Mahkamah Konstitusi mengesampingkan peraturan tertulis demi menegakkan keadilan bagi masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayah pegunungan. Adapun implikasinya bahwa putusan MK, adalah sah dan bersifat erga omnes, sehingga secara nasional, akan tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI 2 BOYOLALI MENGENAI SANKSI HUKUM BAGI PELAKU BALAP MOTOR LIAR Tri Mulyani; Dewi Tuti Muryati
JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/jmm.v4i2.69

AbstractThe world of motorbike racing should be done professionally, but then it has developed into wild motor racing. Illegal motorbike racing is an event that is held without a permit which is often carried out in public places and this illegal motorbike racing activity is not carried out at all on official racing tracks, but on the highway. This illegal racing is a place to look for prestige among teenagers, as well as a place for gambling where every race is carried out there is always a bet money from hundreds of thousands to millions of rupiah, even causing casualties. Illegal motor racing actors can be subject to sanctions stipulated in Law No. 22/2009 concerning Road Traffic and Transportation and the Criminal Code, so that considering the importance of understanding legal sanctions for illegal motorbike racers, dedication is necessary. to the community in the form of Student Understanding of SMA Negeri 2 Boyolali. This service was carried out by way of lectures and direct questions and answers and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity was carried out. The results of the dedication with the theme of understanding the law of the Boyolali 2 Public High School Students regarding sanctions for illegal motorbike racers showed an increase of 5.4%. Keywords: improvement; understanding; legal sanctions; students; wild motor racing AbstrakDunia balap motor seharusnya dilakukan secara profesional, namun kemudian berkembang menjadi balap motor liar. Balap motor liar merupakan suatu ajang yang diselenggarakan tanpa izin yang kerap kali dilakukan di tempat umum dan kegiatan balap motor liar ini sama sekali tidak dilakukan di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Balap liar ini menjadi ajang mencari gengsi antara remaja, juga sebagai wadah perjudian di mana setiap dilakukan balapan selalu ada uang taruhan dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, bahkan menimbulkan korban jiwa. Pelaku balap motor liar dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga kiranya mengingat pentingnya pemahaman mengenai sanksi hukum bagi pelaku balap motor liar, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil pengabdian dengan tema pemahaman hukum Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai sanksi bagi pelaku balap motor liar, menunjukkan adanya peningkatan 5,4%.Kata Kunci: peningkatan, pemahaman, sanksi hukum, siswa, balap motor liar

Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila Tri Mulyani; Sukimin Sukimin; Wahyu Satria Wana Putra Wijaya
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.5773

Penyelesaian perkara tata usaha negara dengan cepat dan damai senada dengan dasar negara Pancasila sangat didambakan para pencari keadilan, sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis mendiskripsikan tentang kelemahan prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa tata usaha, dan pengaturan konsep mediasi dalam penyelesaian sengekta tata usaha negara berbasiskan nilai Keadilan Pancasila. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yaitu yuridis normatif, dengan analis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat dari tiga aspek, pertama, aspek struktur hukum diantaranya subyektivitas hakim dan ketidakmampuan pengacara; kedua, aspek substansi hukum, bahwa prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara saat ini, kurang efektif, sehingga banyak menyebabkan sisa perkara, lamanya waktu penyelesaian sengketa yang berdampak mahalnya biaya perkara yang harus dikeluarkan; ketiga, aspek budaya hukum, yaitu bahwa budaya yang tidak bisa hilang hingga saat ini adalah para pihak yang bersengketa kurang kooperatif dalam memberikan penjelasan dan memberikan alat bukti atau memberikan alat bukti yang tidak berkaitan dengan substansi perkara yang sedang dipersengketakan. Konsep mediasi dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tata usaha, dengan melihat karakteristik sengketa tata usaha negara itu sendiri, melihat obyek sengketa dalam alternatif penyelesaian sengketa dan berpegang pada ajaran perbuatan melawan hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991. Pengaturan konsep mediasi dalam penyelesaian sengekta tata usaha negara berbasiskan nilai Keadilan Pancasila yang tepat adalah setelah acara pemeriksaan pendahuluan

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA: SUATU KAJIAN NORMATIF Tri Mulyani
Solusi Vol 15, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slsi.v15i2.2045

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Dalam rangka mengatasi krisis tersebut, pemerintah Indonesia berkaca pada negara-negara donor (seperti Jepang, Jerman, Perancis) yang memiliki struktur perekonomian kuat, salah satunya diwujudkan dalam sebuah bentuk kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar dapat meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengawal program tersebut maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang terlegitimasi melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, yang mana diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, mulai dari penelitian, penyidikan hingga putusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dan menggunakan data sekunder, di mana data yang ada dianalisis, diuraiakan, dihubungkan sedemikian rupa hingga diperoleh suatu kesimpulan secara induktif. Adapun basil dari penelitian dapat diketahui bahwa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dapat di lihat dari tugas dan wewenangnya yang dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara dapat dipergunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.Kata Kunci: Komisi, Penegakan Hukum, Persaingan Usaha

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK KRISTEN TERANG BANGSA SEMARANG MENGENAI ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Tri Mulyani; Dian Septiandani; Dhian Indah Astanti
Jurnal Pengabdian Teratai Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Teratai
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55122/teratai.v4i1.733

Negara Indonesia menjamin kebebasan berpendapat setiap warganya, namun juga terdapat pembatasan untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik. Dengan terjadinya kemajuan teknologi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial semakin marak. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi tindak pidana pencemaran nama baik ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pencemaran nama baik, bisa siapa saja, bahkan remaja. Banyak remaja yang harus bermasalah dengan hukum karena unggahan berupa kata-kata, gambar atau foto tanpa mereka sadari mencemarkan nama baik pihak lain. Hal ini terjadi karena ketidakpahaman mereka mengenai aspek hukum pencemaran nama baik. Bertolak dari sinilah, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemahaman terhadap Siswa di SMK Kristen Terang Bangsa Semarang. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab secara langsung, dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil penyebaran kuesioner pree-test dan post-test peningkatan pemahaman siswa. Hasil pree-test pemahaman siswa 24,6%, selanjutnya hasil post-test siswa 91,8%. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman Siswa SMK Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum pencemaran nama baik di media sosial, menunjukkan adanya peningkatan 68,6%, itu artinya terdapat respons yang positif dari Siswa SMK Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum pencemaran nama baik di media sosial.

Karakteristik dan Konstitusionalitas Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perpu No.1 Tahun 2020 Tri Mulyani; Binov Handitya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 1 No. 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v1i1.1666

Tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa wabah pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) melanda dunia pada tahun 2020 termasuk juga di negara Indonesia. Keadaan ini memberikan dampak secara global yang berpengaruh pada tingkat kestabilan ekonomi, sosial dan keamanan bagi negara yang terkena covid-19 tersebut. Beberapa negara harus menerapkan lock-down untuk memutus rantai penyebaran covid-19 di antaranya Thiongkok, Spanyol, Perancis, Italia. Pemerintah Indonesia sangat serius menangani permasalahan wabah ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2020 sebagai landasan yuridis bagi langkah-langkah penanganan wabah corona oleh pemerintah.

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU USAHA TOKO MODERN YANG MENYEDIAKAN KANTONG PLASTIK BAGI KONSUMEN DI KOTA SEMARANG Tri Mulyani; Tyas Putri Effendi; Dyah Ayu Sulistyarini
Smart Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i1.19

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik bagi konsumen di Kota Semarang, kendala dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya : jenis penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder dengan Analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik di Kota Semarang pada tahun 2021-2023 terdapat 59 pelaku usaha yang terkena sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Adapun kendala dalam penerapannya meliputi 3 hal yaitu: pertama, lemahnya komunikasi, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; kedua, lemahnya sumber daya, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Para pelaku usaha wajib melaporkan enam bulan sekali di Dinas Lingkungan Hidup terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; ketiga, kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Dinas Lingkungan Hidup memberikan gagasan dengan membuat Bank Sampah. Bank sampah menjadi pionir utama dalam pengendalian dan mengelola sampah plastik.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search