Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
Ahmad Hidayat
Universitas Bhayangkara Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PELATIHAN DESIGN PRODUK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS BATIK ASLI SIDOARJO Susi Ratnawati; Ahmad Hidayat
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 2, No 1 (2021): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v2i1.188

Abstract

Batik Sidoarjo has two regions that became the trademark of Sidoarjo batik, batik and batik Jetisan of Jetis Kenongo of Reinforcement. The difference they are located on the motifs, colors and history. Batik motif Jetisan has a classic and just a few modifications. As for the batik Kenongo is the work of designer prior to 2006 lapindo mud disaster befall Sidoarjo district, Sidoarjo batik craft centers visited by many cutomers from different areas. Sidoarjo batik is one tourist destination shopping in Sidoarjo, in addition to industrial centers and industrial bags and luggage thunderstorm Sidoarjo. But since the Lapindo mud disaster occurs, there is also a decrease of sales turnover by 60%. The fall in sales turnover also resulted in a decrease in revenue received craftsmen. In order to decrease turnover not there are some things that can be done by the craftsmen, among others: 1) Create a model of the design development of batik design innovative and varied, and original works of craftsmen, especially batik today's competition more rapidly, 2) select and define marketing strategies appropriate.
PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN TANAH WARISAN Rangga Praka Wira Putra; Ahmad Hidayat; Karim
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.51 KB)

Abstract

Suatu fondasi ketika seseorang meninggal dunia terjadi peristiwa hukum yang penting,yaitu penyerahan harta pewaris kepada ahli waris. Belum adanya hukum waris nasional,menjadikan masyarakat banyak menggunakan waris adat dalam pembagian warisan.Kenyataan tersebut dapat dilihat di Desa Wringinanom, Kabupaten Gresik. Tidak bisadipungkiri bahwa pembagian warisan bisa menimbulkan sengketa. Hukum adat tidak hanyamenjadi sumber utama pembangunan hukum nasional, tetapi juga alternatif penyelesaiansengketa tanah warisan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kronologi sengketa tanahdan penyelesaiannya yang terjadi di Desa Purwosari, serta menganalisis eksistensi HukumAdat untuk penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom. Metode penelitianyang dipakai dalam penelitian ini adalah sosio legal dan yuridis normatif , dengan deskriptifanalitis. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan dataprimer serta data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Sengketatanah warisan di Desa Wringinanom dialami oleh ahli waris Almarhum Bapak Wujud dan IbuSuliyah, yaitu anak terakhir mempunyai keinginan untuk mendapatkan jatah warisan lebihbanyak dibanding kakak-kakaknya; (2) Penyelesaian sengketa tanah warisan dimulai negosiasipara ahli waris diteruskan mediasi melalui Kepala Desa, dengan hasil anak terakhirmendapatkan harta warisan lebih banyak daripada kakak kakaknya; (3) Hukum Adat masihdipakai untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom disebabkanbanyak kelebihan.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Siska Dewi Anggraeni; Ahmad Hidayat
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.841 KB)

Abstract

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk menjelaskan ketentuan hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 296 KUHP telah memenuhi unsur barangsiapa, dengan sengaja, menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah. Dalam memutus dan mengadili perkara tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1093/Pid.Sus/2021/PN.Sby hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang, melainkan juga hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan mempengaruhi putusan sanksi pidana.
THE LAW ENFORCEMENT AGAINST AN ILLEGAL ONLINE LOANS PLATFORM Khaq, Ifan Eldin; Hidayat, Ahmad
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 1 Issue 3 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v1i3.114

Abstract

Law is the regulation of norms and sanctions created with the purpose of regulating human behavior to maintain order, uphold justice, and prevent chaos. Each country has its own legal system, which differs from others, including Indonesia. Indonesia is a state of law, as stated in Article 1, Paragraph 3 of the 1945 Constitution. This research uses a library legal research method, which is conducted using a descriptive approach to analyze social phenomena within the community through a balanced qualitative perspective. In the Financial Services Authority Online system, despite being supervised by the OJK, online loan services still pose risks, such as high interest rates and concerns over data security, as personal information remains vulnerable to leaks. Customer data is highly susceptible to breaches and uncontrolled distribution. The enforcement of laws regarding illegal online financial services, such as law enforcement measures and dispute resolution, has not yet fulfilled the principles of legal protection and fairness for borrowers using online monetary services registered under the Monetary Service Authority Regulations.
Co-Authors Karim Khaq, Ifan Eldin Rangga Praka Wira Putra Siska Dewi Anggraeni Susi Ratnawati