Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESAKSIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Arya Permana Aji]]>;
<![CDATA[Siti Munawaroh]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum) Vol 12 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.708 KB)
<![CDATA[Penulisan ini dilakukan supaya untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak di bawah umur sebagai saksi dalam hukum acara pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kedudukan anak dibawah umur sebagai saksi menurut hukum acara pidana bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan. Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian bukan berarti tidak dapat dipertimbangkan akan tetapi, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, misalnya dapat menguatkan keyakinan hakim atau digunakan sebagai petunjuk. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak mengenal saksi sebagai saksi anak yang menjelaskan saksi itu adalah seorang anak yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri. 2. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana sudah cukup baik dan mendukung terhadap perombakan pemikiran untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk dapat bersaksi di pengadilan. Perlindungan terhadap Saksi Anak melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak mengenai hak Saksi anak diatur jelas dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF KEPERDATAAN AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Eko Adi Wibowo]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum) Vol 13 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/dekrit.v13n1.158
<![CDATA[Kerusakan lingkungan akan berdampak secara domino dalam kehidupan manusia.Pencemaran dan/atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampakpada kelangsungan kehidupan manusia sekarang namun juga mengancam padakelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang sehingga perlu dilakukanperlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsistenoleh semua pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuidampak pencemaran lingkungan hidup terhadap kehidupan masyarakat sertabagaimana penyelesaian sengketa akibat pencemaran lingkungan secarakeperdataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian hukum normatif dengan langkah-langkah diskripsi,sistematisasi dan eksplanasi terhadap isu hukum positif secara mendalam denganmenggunakan pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan analisissinkronisasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rusaknya lingkunganhidup akibat tercemarnya alam yang diakibatkan oleh oknmum tidak bertanggungjawab. Kedua mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup secarakeperdataan berdasarkan Undang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai daripenyelesaian didalam maupun diluar pengadilan.]]>
<![CDATA[POLICE EFFORTS IN HANDLING THE CONFLICT BETWEEN THE LOYAL HEART OF TERATE BROTHERHOOD SILAT COLLEGE AND THE FAITHFUL BROTHERHOOD OF WINONGO IN THE JURISDICTION OF THE MADIUN POLICE ]]>
<![CDATA[Gilang Ilhami]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 2 Issue. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/derecht.v2i1.212
<![CDATA[Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Constitutional Court The Pencak Silat Pencak Silat Brotherhood of Setia Hati Terate and Brotherhood of Setia Hati Winongo in Madiun are in the spotlight because of the conflict that occurred between the two organizations. This conflict raises various security problems in the region. The police's efforts to overcome this conflict were carried out using various strategies, such as a persuasive approach, dialogue and firm action against perpetrators of violence. This research aims to get an overview of the punishment given to members of martial arts schools in Indonesia in general and at large.This research uses empirical methods, or legal research which focuses on how cases will be handled, based on legal provisions or statutory regulations, and then connected to facts or realities that actually occur in society regarding the mitigation efforts that have been carried out by the Madiun Police. The results of this research show the inability of individual members of the silat college to understand the goals and teachings of the Pesilat college, in this case they do not understand and practice the Noble Principles and do not apply the teachings, rules and goals that a silat should have. ]]>
<![CDATA[PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF THE FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PRISONERS IN THE FIELD OF EDUCATION IN CLASS 1 SURABAYA CORRECTIONAL INSTITUTION ]]>
<![CDATA[Leo Bagus Satriyo]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 2 Issue. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/derecht.v2i2.227
<![CDATA[Education is very important, especially as the first step in forming a person's character. Based on the 1945 Constitution Number 20 of 2003 concerning the National Education System, obtaining education is a right for all citizens, including prisoners. This research aims to find out and examine the implementation of the fulfillment of prisoners' rights in the field of education at the Class 1 Correctional Institution in Surabaya. The research method used is empirical legal research using a qualitative descriptive approach. This research method places the law as a guideline for behavior in life which is always interacting and connected in social aspects. This research concludes that according to the author, the implementation of fulfilling prisoners' rights in the field of education at the Surabaya Class 1 Correctional Institution has been well structured in accordance with statutory regulations, but in its implementation there are still many obstacles. Even though there are obstacles, based on the results of the author's interviews with several prisoner representatives, prisoner development activity programs such as the Sekar Mentari Elementary School Equivalency Course (KPSD) and Pursuing Equivalency Program Examination (UPK) Packages A, B and Package C must still be implemented to fulfill prisoners' rights in the field of education.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia: Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya ]]>
<![CDATA[Adellra Dwaffa]]>;
<![CDATA[Karim Karim]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 3 Issue 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/derecht.v3i2.376
<![CDATA[This study examines the investigative procedures applied by the Surabaya Metropolitan Police in handling fatal traffic accidents, with particular focus on how investigators determine the applicable legal provision and establish the form of criminal fault in cases involving alcohol-impaired driving. Employing an empirical legal research method that combines a case approach and a statute approach, data were collected through field interviews with investigators and traffic police officers, supplemented by a systematic literature review. Data were analyzed using a qualitative-descriptive technique. The findings demonstrate that the perpetrator's conduct satisfies the criteria for gross negligence, given that the decision to drive after consuming a significant quantity of alcohol constituted a serious and conscious departure from the standard of care required by law. Furthermore, Article 310 paragraph four of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation is established as the most appropriate legal provision, as it specifically governs negligent driving causing death under conditions of alcohol impairment, taking precedence over the general negligence provisions of the Criminal Code pursuant to the principle of lex specialis derogat legi generali. Consistent and evidence-based application of the Road Traffic and Transportation Law, incorporating aggravating factors such as driving under the influence, is essential for achieving both justice for victims and a deterrent effect on potential perpetrators.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PEMBELIAN KREDIT SECARA IN-HOUSE ]]>
<![CDATA[Vita Febiyanti]]>;
<![CDATA[Murry Murry Darmoko M.]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjanjian yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yangtinggi, yang acap kali berujung di pengadilan, antara lain seperti perjanjian-perjanjian bisnisyang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dandimintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Pengingkaran ini sudah tentu dibangun olehdalil-dalil yang sedemikian rupa oleh pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan.Bahkan, tidak jarang ada salah satu pihak dalam perjanjian yang kemudian meminta kepadahakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Adapun tujuan daripenelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum penyelesaian ataswanprestasi yang dilakukan konsumen yang melakukan wanprestasi kredit secara In-House.Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah supaya memberikan informasiyang dapat digunakan oleh para pembaca ini dan masyarakat pada umumnya tentangpenyelesaian atau masalah wanprestasi dalam pembelian Kredit In-house.]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN TANAH WARISAN ]]>
<![CDATA[Rangga Praka Wira Putra]]>;
<![CDATA[Ahmad Hidayat]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Suatu fondasi ketika seseorang meninggal dunia terjadi peristiwa hukum yang penting,yaitu penyerahan harta pewaris kepada ahli waris. Belum adanya hukum waris nasional,menjadikan masyarakat banyak menggunakan waris adat dalam pembagian warisan.Kenyataan tersebut dapat dilihat di Desa Wringinanom, Kabupaten Gresik. Tidak bisadipungkiri bahwa pembagian warisan bisa menimbulkan sengketa. Hukum adat tidak hanyamenjadi sumber utama pembangunan hukum nasional, tetapi juga alternatif penyelesaiansengketa tanah warisan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kronologi sengketa tanahdan penyelesaiannya yang terjadi di Desa Purwosari, serta menganalisis eksistensi HukumAdat untuk penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom. Metode penelitianyang dipakai dalam penelitian ini adalah sosio legal dan yuridis normatif , dengan deskriptifanalitis. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan dataprimer serta data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Sengketatanah warisan di Desa Wringinanom dialami oleh ahli waris Almarhum Bapak Wujud dan IbuSuliyah, yaitu anak terakhir mempunyai keinginan untuk mendapatkan jatah warisan lebihbanyak dibanding kakak-kakaknya; (2) Penyelesaian sengketa tanah warisan dimulai negosiasipara ahli waris diteruskan mediasi melalui Kepala Desa, dengan hasil anak terakhirmendapatkan harta warisan lebih banyak daripada kakak kakaknya; (3) Hukum Adat masihdipakai untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom disebabkanbanyak kelebihan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN ]]>
<![CDATA[Wenny gustia Prasiwi]]>;
<![CDATA[Murry Darmoko]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada era globalisasi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat.Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis – jenis danpeluang bisnis – bisnis baru, yang dimana semua transaksinya melalui elektronik. Salahsatunya adalah dengan kegiatan perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemulangsung dan bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan yang dinamis.Perubahan tersebut salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin harisemakin canggih dan berinovasi, salah satu perkembangan teknologi yang paling nyata adalahdengan ditemukannya internet. Internet merupakan teknologi yang memungkinkan kitamelakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpadibatasi oleh ruang dan waktu. 1Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membawakemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Tujuan umum penulisan artikeliniadalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap transaksi E-Commercemenurut Undang – Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan sejauh mana Undang– undang mengatur mengenai kasus kasus perlindungan konsumen yang saaat ini banyakterjadi di masyarakat. Adapun tujuan khusus penulisan artikelini adalah untuk memenuhi danmelengkapi salah satu tugas dan persayaratan akademis guna dalam menyelesaikan studi IlmuHukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara ntukpenelitian hukum empiris ini menggunakan tipe kualitatif, yaitu menjelaskan kenyataan yangdidapatkan dari kasus – kasus di lapangan. Metode ini memiliki fleksibitas yang tinggi bagipeneliti dalam menentukan langkah – langkah dalam melakukan penelitian.]]>
<![CDATA[ANALISA KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN SAAT TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 16/pdt.G/2011/PN.BJN) ]]>
<![CDATA[Chindy Maydiana Marsuseno]]>;
<![CDATA[Anggrita Esthi S.]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian diartikan sebagai perbuatan yang di lakukandua orang atau lebih untuk mengikat satu sama lain. Untuk membuat suatu perjanjian harus ada duapihak sebagai subjek hukum yang masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalamsuatu hal tertentu. Perjanjian menimbulkan perikatan yang mengandung kesanggupan yang diucapkan maupun di tulis. Perjanjian dapat juga di artikan, hubungan hukum antara subjek hukumyang satu dengan subjek hukum yang lain. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara lisan tidak diatursecara sepesifik di dalam KUHPerdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainya. Makaperaturan tentang perjanjian lisan mengikuti peraturan perjanjian pada umumnya dalam KUHPerdata.Oleh sebab itu terdapat permasalahan dalam penulisan ini yaitu, bagaimana kekuatan hukum dalamperjanjian lisan dan bagaimana analisis Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.g/2011/PN.Bjn.. Penulisanini menggunakan metode normatif maka, di harapkan kepada pihak yang membuat perjanjian dilakukan secara tertulis. Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakanseseorang itu melakukan wanprestasi dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320KUHPerdata, namun apabila perjanjikan lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak Tergugatmaka pihak tergugat diduga melakukan wanprestasi. Perjanjian lisan tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi karena perjanjian tersebut bisabenar adanya dan bisa juga tidak, tergantung dari pembuktian para pihak, saksi-saksi serta bukti]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA DAN OLX INDONESIA ]]>
<![CDATA[Refma Pamila]]>;
<![CDATA[Edi Wahjuningati]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin meningkat sejalandengan perkembangan teknologi yang semakin hari juga meningkat. Dengan cepatnya lajuperkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan internet yangmenjurus kepada perdagangan melalui system media online hal ini telah menempatkaninternet pada posisi yang strategis. Hal tersebut dikarenakan sebuah dunia yang tidakmemiliki batasan yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Kegiataanmanusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi informasi dan komunikasisaat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang akan memudahkan pengguna itu sendiri.Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang saat ini dimanfaatkanuntuk kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet inidikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. E-commercesebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnyahukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakanelektronik sebagai medianya dan mempunyai tempat di dunia internet. Untuk mengetahuidan menganalisa bagaimana perjanjian jual beli yang sah melalui media online yangditerapkan dalam marketplace Tokopedia dan OLX Indonesia Untuk mengetahui danmenganalisa pertanggungjawaban bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi pada jualbeli online yang diterapkan Tokopedia dan OLX Indonesia Tipe penelitian yang digunakandalam penyusunan artikel ini adalah penelitian empiris, masuk dalam penggolongan yangdilakukan secara penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dapat langsung dariresponden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalampenulisan penelitian.]]>
