Garuda - Garba Rujukan Digital

Dampak Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian dan Pengeluaran Daerah pada Sektor Pertanian Terhadap Kinerja Pertanian Daerah nFN Sumedi; Pantjar Simatupang; Bonar M. Sinaga; Muhammad Firdaus
Jurnal Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v31n2.2013.97-113

EnglishEffectiveness of agricultural development program is interesting along with its unfinished program targets, such as food security, strategic commodities self-sufficiency, regional autonomy. This study aims to analyze impacts of deconcentration fund, assistance task, and local government budget for agricultural sector on Regional Gross Domestic Product (RGDP) enhancement and labor absorption. This study uses panel data at provincial from 2005 to 2010. Analysis method employed in this study was a 2-SLS approach. The results reveal that government budget allocation is not effective in creating added value for agricultural sector. Based on its elasticity and multiplier value, deconcentration fund is more effective than those of local government bugdet for agricultural sector. Positive relationship between RGDP and employment enables autogrowth in agricultural sector. Improving budget effectiveness is the key to agricultural development success. Related with autonomy and strategic role of agricultural sector, it is necessary to reexamine the decentralization of this sector especially food security, diversification, and strategic food distribution. Budget effectiveness enhancement could be implemented through a synergy from program planning to its implementation and/or clear separation of tasks and responsibility. A good master plan and a good blueprint are prerequisites for integrated development program between the central and local governments.IndonesianIsu tentang efektivitas program pembangunan pertanian makin penting untuk dibahas, dalam situasi banyaknya target program pembangunan pertanian yang belum tercapai, seperti ketahanan pangan, swasembada pada komoditas strategis, dan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta APBD sektor pertanian dalam meningkatkan PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Data yang digunakan adalah data panel tingkat provinsi, tahun 2005-2010. Analisis menggunakan metode estimasi panel data instrumental variable 2sls. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi anggaran pemerintah memiliki efektivitas yang rendah dalam penciptaan nilai tambah sektor pertanian. Secara relatif, dari nilai elastisitas maupun nilai multiplier pengeluaran pemerintah, efektivitas dana dekonsentrasi lebih besar dibandingkan dengan APBD sektor pertanian. Hubungan positif antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja memungkinkan terjadinya autogrowth pada sektor pertanian. Peningkatan efektivitas anggaran merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan pertanian. Terkait dengan otonomi dan peran strategis sektor pertanian, perlu ditelaah kembali posisi sektor pertanian sebagai urusan yang diserahkan kepada daerah, terutama yang menyangkut aspek ketahanan pangan, diversifikasi, dan distribusi pada komoditas strategis. Upaya meningkatkan efektivitas anggaran dapat dilakukan dengan sinergi mulai dari perencanaan sampai implementasi program dan/atau pemilahan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Keberadaan masterplan dan blueprint yang baik dapat membantu terwujudnya program pembangunan yang padu antara pusat dan daerah.

Outlook Indikator Makro Global dan Sektor Pertanian 2016-2019 Muhammad Maulana; Pantjar Simatupang; Reni Kustiari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v15n2.2017.151-169

Macroeconomic policies are important to consider in determining agricultural targets and policies. Thus, it is necessary to conduct an analysis of historical circumstances, current status, trends, and prospects of agricultural macro indicators. This study aims to forecast and to analyze the main macroeconomic indicators in the agricultural sector from 2016 to 2019. The study used secondary data and information. Projection was calculated using two alternative models, i.e. economic behavior and polynomial trend regression models. The results showed that after a slowdown in 2011-2014, Indonesia's economy rebounded in 2015-2016. GDP growth was expected 5,6 to 5,8% while inflation was 6,8 to 7,9% in 2016-2019. Agricultural GDP’s growth in 2016-2019 was estimated around 3,5-3,7%/year. Agricultural exports and imports were expected to increase to 10%/year and 12%/year for the period of 2016-2019, respectively. Agriculture will become the economic anchor through increases in food production and industrial commodities, as well as managing generating-inflation commodities’ prices. AbstrakKebijakan makroekonomi penting dipertimbangkan dalam menentukan target dan kebijakan sektor pertanian sehingga diperlukan suatu analisis mengenai keadaan historis, status terkini, kecenderungan yang terjadi, dan prospek indikator makro sektor pertanian. Kajian ini bertujuan untuk memproyeksi dan menganalisis indikator makro utama sektor pertanian tahun 2015-2019. Kajian ini menggunakan data dan informasi sekunder. Perhitungan proyeksi menggunakan dua alternatif yaitu melakukan estimasi dengan model perilaku ekonomi atau dengan model regresi tren polinomial. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah perlambatan pada 2011-2014, perekonomian Indonesia rebound pada 2015/2016. Pertumbuhan PDB diperkirakan pada kisaran 5,6-5,8% sementara inflasi umum berada pada kisaran 6,8-7,9% pada 2016-2019. Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian pada 2016-2019 diperkirakan dalam kisaran 3,5-3,7%/tahun. Ekspor pertanian diperkirakan meningkat 10%/tahun pada 2016-2019. Impor pertanian akan meningkat 12%/tahun pada 2016-2019. Sektor pertanian akan menjadi jangkar perekonomian melalui peningkatan produksi pangan dan komoditas industri serta mengelola harga komoditas pemicu inflasi.

Dampak Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap Eksistensi Kelembagaan Subak di Bali Herlina Tarigan; Pantjar Simatupang
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v12n2.2014.103-117

Di Bali, implementasi Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berkelindan dengan politik ekonomi dan pembangunan pariwisata massal, secara sinergis menyebabkan perubahan dimensi pemanfaatan air dari fungsi sosial, pertanian, dan lingkungan yang mengedepankan keseimbangan dan harmoni, ke arah fungsi ekonomi dan pariwisata yang mengedepankan efisiensi dan nilai tambah ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi undang-undang tersebut terhadap kelembagaan pengairan subak dan sektor pertanian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor kapitalis dalam pengelolaan dan pemanfaatan air yang berperan mendukung pembangunan berbasis pariwisata berkembang pesat, mendorong munculnya fenomena privatisasi dan komersialisasi air, yang selanjutnya menyebabkan eksploitasi air secara berlebihan, penurunan air untuk pertanian, dan konversi lahan pertanian, yang akhirnya menurunkan produksi pertanian dan pendapatan petani. Privatisasi dan komersialisasi air juga menyebabkan perubahan kelembagaan berupa peluruhan ruang spasial, nilai-nilai otonomi dan kelekatan sosial, tata kelola, kepemimpinan dan kuasa serta kewenangan subak. UU No. 7/2004 seyogianya diterapkan penuh disiplin atau malah mungkin lebih baik direvisi atau dikaji ulang konstitusionalitasnya.

Dampak Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian dan Pengeluaran Daerah pada Sektor Pertanian Terhadap Kinerja Pertanian Daerah nFN Sumedi; Pantjar Simatupang; Bonar M. Sinaga; Muhammad Firdaus
Jurnal Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v31n2.2013.97-113

EnglishEffectiveness of agricultural development program is interesting along with its unfinished program targets, such as food security, strategic commodities self-sufficiency, regional autonomy. This study aims to analyze impacts of deconcentration fund, assistance task, and local government budget for agricultural sector on Regional Gross Domestic Product (RGDP) enhancement and labor absorption. This study uses panel data at provincial from 2005 to 2010. Analysis method employed in this study was a 2-SLS approach. The results reveal that government budget allocation is not effective in creating added value for agricultural sector. Based on its elasticity and multiplier value, deconcentration fund is more effective than those of local government bugdet for agricultural sector. Positive relationship between RGDP and employment enables autogrowth in agricultural sector. Improving budget effectiveness is the key to agricultural development success. Related with autonomy and strategic role of agricultural sector, it is necessary to reexamine the decentralization of this sector especially food security, diversification, and strategic food distribution. Budget effectiveness enhancement could be implemented through a synergy from program planning to its implementation and/or clear separation of tasks and responsibility. A good master plan and a good blueprint are prerequisites for integrated development program between the central and local governments.IndonesianIsu tentang efektivitas program pembangunan pertanian makin penting untuk dibahas, dalam situasi banyaknya target program pembangunan pertanian yang belum tercapai, seperti ketahanan pangan, swasembada pada komoditas strategis, dan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta APBD sektor pertanian dalam meningkatkan PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Data yang digunakan adalah data panel tingkat provinsi, tahun 2005-2010. Analisis menggunakan metode estimasi panel data instrumental variable 2sls. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi anggaran pemerintah memiliki efektivitas yang rendah dalam penciptaan nilai tambah sektor pertanian. Secara relatif, dari nilai elastisitas maupun nilai multiplier pengeluaran pemerintah, efektivitas dana dekonsentrasi lebih besar dibandingkan dengan APBD sektor pertanian. Hubungan positif antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja memungkinkan terjadinya autogrowth pada sektor pertanian. Peningkatan efektivitas anggaran merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan pertanian. Terkait dengan otonomi dan peran strategis sektor pertanian, perlu ditelaah kembali posisi sektor pertanian sebagai urusan yang diserahkan kepada daerah, terutama yang menyangkut aspek ketahanan pangan, diversifikasi, dan distribusi pada komoditas strategis. Upaya meningkatkan efektivitas anggaran dapat dilakukan dengan sinergi mulai dari perencanaan sampai implementasi program dan/atau pemilahan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Keberadaan masterplan dan blueprint yang baik dapat membantu terwujudnya program pembangunan yang padu antara pusat dan daerah.

Outlook Indikator Makro Global dan Sektor Pertanian 2016-2019 Muhammad Maulana; Pantjar Simatupang; Reni Kustiari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Macroeconomic policies are important to consider in determining agricultural targets and policies. Thus, it is necessary to conduct an analysis of historical circumstances, current status, trends, and prospects of agricultural macro indicators. This study aims to forecast and to analyze the main macroeconomic indicators in the agricultural sector from 2016 to 2019. The study used secondary data and information. Projection was calculated using two alternative models, i.e. economic behavior and polynomial trend regression models. The results showed that after a slowdown in 2011-2014, Indonesia's economy rebounded in 2015-2016. GDP growth was expected 5,6 to 5,8% while inflation was 6,8 to 7,9% in 2016-2019. Agricultural GDP’s growth in 2016-2019 was estimated around 3,5-3,7%/year. Agricultural exports and imports were expected to increase to 10%/year and 12%/year for the period of 2016-2019, respectively. Agriculture will become the economic anchor through increases in food production and industrial commodities, as well as managing generating-inflation commodities’ prices. AbstrakKebijakan makroekonomi penting dipertimbangkan dalam menentukan target dan kebijakan sektor pertanian sehingga diperlukan suatu analisis mengenai keadaan historis, status terkini, kecenderungan yang terjadi, dan prospek indikator makro sektor pertanian. Kajian ini bertujuan untuk memproyeksi dan menganalisis indikator makro utama sektor pertanian tahun 2015-2019. Kajian ini menggunakan data dan informasi sekunder. Perhitungan proyeksi menggunakan dua alternatif yaitu melakukan estimasi dengan model perilaku ekonomi atau dengan model regresi tren polinomial. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah perlambatan pada 2011-2014, perekonomian Indonesia rebound pada 2015/2016. Pertumbuhan PDB diperkirakan pada kisaran 5,6-5,8% sementara inflasi umum berada pada kisaran 6,8-7,9% pada 2016-2019. Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian pada 2016-2019 diperkirakan dalam kisaran 3,5-3,7%/tahun. Ekspor pertanian diperkirakan meningkat 10%/tahun pada 2016-2019. Impor pertanian akan meningkat 12%/tahun pada 2016-2019. Sektor pertanian akan menjadi jangkar perekonomian melalui peningkatan produksi pangan dan komoditas industri serta mengelola harga komoditas pemicu inflasi.

Dampak Peningkatan Biaya Transaksi terhadap Kesejahteraan Rumahtangga Petani pada Dataran Rendah dan Tinggi di Nusa Tenggara Timur Ferdy Adif I. Fallo; Bonar M Sinaga; Sri Hartoyo; Pantjar Simatupang
Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Department of Agricultural Social Economics, Faculty of Agriculture, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jepa.2020.004.01.11

Biaya transaksi merupakan faktor pengurang terhadap bantuan modal yang diterima dan pendapatan usahatani dan usaha ternak. Peningkatan biaya tarnsaksi akan berdampak terhadap kesejahteraan rumahtangga petani. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak peningkatan biaya transaksi dan kombinasi kebijakan terhadap kesejahteraan rumahtangga petani pada agroekosistem dataran rendah dan dataran tinggi di Nusa Tenggara Timur. Sampel rumahtangga petani yang diwawancarai sebanyak 118. Metode estimasi yang digunakan adalah Two Stage Least Squares (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan biaya transaksi menurunkan kesejahteraan rumahtangga petani dataran rendah dan tinggi. Kombinasi terbaik untuk mengatasi dampak peningkatan biaya transaksi pada agroekosistem dataran rendah adalah peningkatan biaya transaksi dan peningkatan alokasi tenaga kerja keluarga untuk usaha non pertanian. Kombinasi terbaik untuk mengatasi dampak peningkatan biaya transaksi pada agroekosistem dataran tinggi adalah peningkatan biaya transaksi dan peningkatan harga output usahatani tanaman dan usaha ternak.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search