Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.052
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction Justitia et Pax Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Adat dan Budaya Indonesia IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal of Law and Legal Reform Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Agustinus Astono
Faculty Of Law Universitas Panca Bhakti
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Yuridis terhadap Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Proses Penyidikan : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 Rahmad Satria; Rizki Amalia Fitriani; Agustinus Astono; Purwanto
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.67

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, antara lain studi pustaka, berupa kajian artikel-artikel yang menulis tentang judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Wawancara yang dilakukan pada beberapa Penyidik Polri dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar. Dokumentasi berupa rekaman wawancara. Hasil penelitian ini adalah tindakan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan bagi Penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan.
Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan Hybrid Arbitration dan Arbitration: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum Purwanto; Rizki Amalia Fitriani; Yenny Aman Serah; Agustinus Astono; Weni Sentia Marsalena
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.72

Abstract

Hybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga menggunakan satu atau lebih bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya, baik pada awal proses maupun selama proses penyelesaian sengketa perdata berlangsung.  kelebihan dari penggunaan metode hybrid arbitration ialah memberikan putusan yang final,  Lebih murah dan lebih efektif dari arbitrase atau pengadilan, dan Keluwesan proses dapat membantu menyelesaikan sengketa. Kelemahan  hybrid arbitration, antara lain: Para pihak mungkin tidak ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai,  rentan dan dapat ditantang serta  Para pihak khawatir bila Arbitrator mungkin tampak, dan mungkin benar-benar menjadi berat sebelah. Penyelesaian sengketa perdata menggunakan metode hybrid arbitration sebenarnya tidak berbeda jauh dengan metode penyelesaian sengketa perdata melalui arbitration karena metode hybrid arbitration merupakan penggabungan dari arbitrase dan mediasi. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan terlebih dahulu, apakah mediasi atau arbitrase. Penggunaan metode hybrid sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di Indonesia memang masih tergolong baru.
PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI KEBOCORAN DATA PRIBADI TERHADAP AKUN MICROSOFT OFFICE 365 YANG DIBELI MELALUI SHOPEE Agustinus Astono
Justitia et Pax Vol. 38 No. 2 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the new era, commonly referred to as big data, online-based storage is increasingly needed to accommodate data and information obtained and sent. The problem is that many users of Microsoft 365 series accounts are purchased illegally from sellers on the Shopee site and do not realize sellers have access to synchronize user data. The data is connected online and automatically, especially in data storage applications from the Microsoft 365 series, namely OneDrive so it can pose a significant threat to personal information leakage. This article aims to dissect and obtain an ideal concept regarding protecting the personal data of Microsoft Office 365 users purchased through the Shopee site. A legal study is a normative study of applicable legal provisions or statutory regulations. The result shows that the explicit rules in the new Personal Data Protection Law related to Cloud Computing Systems, as well as preventive measures to avoid leakage of personal data using self-literacy on the importance of protecting personal data. For example, customers should use a secure site for online transactions, stop buying products or application accounts online illegally, and use security antivirus software.
Penyuluhan Hukum Terpadu dalam Rangka Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat menuju Desa Sadar Hukum di Desa Bintang Mas, Kec. Rasau Jaya - Kab. Kubu Raya Rizki Amalia Fitriani; Temmy Hastian; Rini Setiawati; Agustinus Astono; Weni Sentia Marsalena
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2: Desember (2022)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengetahuan dan kesadaran hukum dalam bermasyarakat merupakan salah satu indikator penting untuk menilai bekerjanya hukum di lingkungan. Sehingga hukum tidak hanya bersifat cita- cita semata. Desa Bintang Mas, Kec. Rasau Jaya – Kab. Kubu Raya merupakan salah satu desa yang memiliki akses yang cukup jauh menuju Kota Kabupaten dan dibeberapa titik di desa, masyarakat agak kesulitan mendapat informasi internet karena adanya kendala jaringan yang kurang memadai. Oleh sebab itu, tim penyuluh memilih Desa Bintang Mas untuk memberikan penyuluhan kesadaran hukum berupa kesadaran membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Di masa mendatang perlu adanya pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum yang dapat bersinergi melalui program lanjutan bersama FH UPB dan  Kemenkumham Kanwil Kalimantan Barat serta dinas lain terkait melalui kolaborasi dengan program MBKM KKN – Tematik Desa Sadar Hukum yang menempatkan mahasiswa FH UPB untuk tinggal selama 6 bulan di Desa sebagai fasilitator pembentukan kelompok sadar hukum sehingga terwujud Desa Sadar Hukum.
Problematika Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan dari Yurisdiksi Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia Rahmad Satria; Ivan Wagner; Setyo Utomo; Rizki Amalia Fitriani; Agustinus Astono
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.88

Abstract

Pengadilan administrasi menjadi salah satu bagian dari tersedianya akses keadilan kepada rakyat yang disediakan dengan tujuan menyelesaikan sengketa administratif. Reformasi birokrasi, termasuk pada tubuh lembaga peradilan administrasi di Indonesia masih menyisakan sejumlah problematika. Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materil peradilan administrasi, telah menekankan penyimpangan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan sewenang-wenang (willekeur). Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai perwujudan peradilan administrasi di Indonesia masih menggunakan hukum acara lama. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai hukum acara pengadilan administrasi di Indonesia masih memuat sejumlah pembatasan yurisdiksi pemeriksaan PTUN. Khusus pada Pasal 2 huruf e, menjadi problematis apabila dikaitkan dengan keputusan administrasi yang menyimpang dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Penyimpangan dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya cacat hukum, sehingga ketentuan pembatasan yurisdiksi itu sudah seharusnya dipahami sekali lagi bahkan ditinjau ulang. Penelitian normatif ini berusaha untuk membahas seputar problematika tersebut dan menyiapkan argumen untuk mengatasi problematika itu.
Sosialisasi Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan UU No. 15 tahun 2019 di Desa Kalimas Agustinus Astono; Rizki Amalia Fitriani; Syarifah Arabiyah; Weni Sentia Marsalena; Dami Dami
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v5i4.8221

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini akhirnya berkonsekuensi pada suatu paham yang umumnya disebut sebagai positivisme. Berdasarkan paham positivisme hukum tersebut, maka diperlukan adanya peraturan tertulis sebagai landasan masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari,  selaras dengan hal tersebut pada ketentuan UU No. 15 tahun 2019 memberikan tanggung jawab akademisi untuk berpartisipasi dalam peningkatan sumber daya manusia secara aktif, termasuk pada aparatur desa. Penyuluhan ini berfokus pada aparatur desa sebagai garda terdepan pelaksana pelayanan masyarakat, hal ini bertujuan agar pemerintah desa/aparatur desa memiliki pemahaman terkait pemuatan peraturan desa melalui aspek filosofis-historis, yuridis-normatif, maupun sosiologis-empiris. Pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode “sharing discussion”. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kantor Desa Kalimas, pada pukul 13.00 – 16.00 WIB dan diikuti sebanyak 16 orang peserta. Pelaksanaan  sosialisasi ini  mendapat respon positif dari aparatur desa, maupun warga desa sehingga di masa mendatang dapat dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan pembuatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan sebagainya.Trust Law No. 15 of 2019 bestows upon academics the responsibility to actively participate in enhancing human resources, including those in village apparatus. This counseling focuses on the village apparatus, which serves as the vanguard of community service implementation. This counseling aims to impart an understanding of village regulations through philosophical-historical, juridical-normative, and sociological-empirical aspects to the village government and village apparatus. This community service utilized the "sharing discussion" method and was conducted at the Kalimas Village Office, with 16 participants in attendance. The positive response from the village apparatus and residents following the implementation of this socialization indicates the possibility of continuing training activities aimed at developing Village Regulations, Village Head Regulations, and other related aspects in the future.
PENERAPAN JARINGAN SENSOR UNTUK MEMINIMALISIR KRIMINALITAS DI KABUPATEN KUBU RAYA: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Astono, Agustinus; Muyassar, Ya' Rakha
Justitia et Pax Vol. 40 No. 1 (2024): Justitia et Pax Volume 40 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v40i1.7855

Abstract

This research is urgent to maintain public order and security in Kubu Raya Regency, one of the areas with the highest crime rate in West Kalimantan. According to Aipda Ade, Kasubbag Penmas Polres Kubu Raya, frequent crimes in 2023 include motorcycle theft, grand theft, and theft with violence. Therefore, effective measures are needed to overcome this recurring crime problem. The research problem formulated is why the application of sensor networks is needed to minimize crime in Kubu Raya Regency. This research uses a normative legal method with a statutory approach, analyzing community behavior and prevailing norms. Data were collected from primary and secondary legal materials, including laws and official documents from the Kubu Raya Regional Government and Kubu Raya District Police. The conclusion of this research is that sensor networks can detect suspicious movements or activities, such as the movement of unknown individuals or vehicles. With real-time information provided by sensor networks, security forces can respond to criminal activity quickly and appropriately. The application of sensor networks is an innovative and effective solution to overcome security problems in Kubu Raya Regency. This system is expected to reduce the crime rate and increase the sense of security and comfort for the community in their daily activities.
Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kuala Mandor B Astono, Agustinus; Satria, Rahmad; Serah, Yenny Aman; Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi; Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i2.372

Abstract

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak keluarga di masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak buruk yang dapat timbul dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Metode pelaksanaan penyuluhan mencakup pemberian materi presentasi dan diskusi interaktif yang melibatkan tim penyuluh hukum, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesadaran hukum yang lebih baik, peningkatan ketertiban hukum, serta pengurangan praktik perkawinan di bawah tangan. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi peningkatan literasi hukum tentang pencatatan perkawinan melalui kerja sama antara akademisi, instansi terkait, dan masyarakat, penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, serta keterlibatan aktif instansi pemerintah dalam memantau dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan.
Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat’n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup Satria, Rahmad; Yuliastini, Anita; Fitrian, Yuko; Astono, Agustinus
Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jabi.v6i2.66723

Abstract

Hukum Adat, meskipun diakui keberadaannya oleh UUD 1945, tetapi dalam faktanya masih terdapat paradoks antara Hukum Adat dan Hukum Nasional. Berdasarkan fakta yang didapatkan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Daerah Kabupaten Landak, Masyarakat Hukum Adat, dalam hal ini Masyarakat Dayak Kanayat’n, sering dijadikan ”kambing hitam” dalam kerusakan terhadap ekosistem lingkungan, terutama dalam peristiwa kebakaran hutan. Kesalahpahaman dalam hal tersebut kemudian menjadi suatu kesimpulan bahwa Masyarakat Dayak Kanayat’n memiliki kecenderungan untuk dianggap sebagai masyarakat yang konservatif, tidak ingin berpikir maju, dan selalu mempertahankan status quo. Anggapan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Masyarakat Dayak Kanayat’n, terlebih aturan Hukum Adat Dayak Kanayat’n sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, kemudian diprogresifkan melalui Musyawarah Adat (Musdat). Metode penelitian hukum berupa model penelitian yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Kesimpulannya, pemikiran atau pemaknaan hukum progresif dalam musyawarah adat Dayak Kanayat’n menunjukkan bahwa peraturan adat, terutama dalam pelestarian lingkungan, jika diterapkan sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat, mengarah pada gagasan bahwa hukum dibuat untuk memanusiakan seluruh manusia, bukan sebaliknya. Musyawarah adat Dayak Kanayat’n pada tahun 2010 hadir sebagai gerbang penunjuk arah bagi setiap masyarakat, terutama masyarakat Dayak Kanayat’n, yang membutuhkannya. Dalam konteks ini, hukum adat memperoleh validitas dan relevansi yang mendalam dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.
Contextualization of Progressive Law in Designing Hybrid Legal Counseling Methods as an Effort to Build Public Legal Awareness Serah, Yenny Aman; Purwanto, Purwanto; Febrianawati, Febrianawati; Mutiara Sirait, Resmaya Agnesia; Astono, Agustinus
International Journal of Law Reconstruction Vol 8, No 2 (2024): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v8i2.40062

Abstract

Conservatism, combined with a positivist view of the law, causes the law to become rigid and merely an artificial construct. Legal actors, who should be reformist agents of change, now focus solely on rules. The implications of this static application of the law by legal actors, particularly in relation to legal counselling methods, hinder legal counselling programs aimed at building public legal awareness. Based on this, it is necessary to find a legal counselling method that is more relevant to current times—one that aligns with public aspirations, is creative, innovative, and can be effectively implemented in the community. The problem formulation in this study is how to contextualize progressive law in designing a hybrid legal counselling method as an effort to build public legal awareness. The purpose of this study is to explore and contextualize progressive law in designing such a method. This study employs an empirical legal research method with a sociological-juridical approach. The research was conducted in West Kalimantan Province, focusing on Bengkayang Regency and Landak Regency. The conclusions of this study were drawn deductively. This study concludes that the contextualization of progressive law within the hybrid legal counselling method in West Kalimantan must be based on legal awareness and the needs of the community. This method aims to liberate society from conservative rules. Additionally, the effectiveness of this method is highly dependent on the ability of legal counsellors to continuously innovate and progress while upholding legal ethics.
Co-Authors Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Aman Serah, Yenny Arabiyah, Syarifah Dami Dami Fatmawati, Indah Febrianawati, Febrianawati Fitrian, Yuko Fitriani, Rizki Amalia Gautam Kumar Jha Hazdan , M Fahmi Ivan Wagner Kariza, Cesy Iola Liza Marina Mastiurlani Christina Sitorus, Angelia Pratiwi Muyassar, Ya' Rakha Nur Armada, Ritus Pratiwilayan, Prisila Rieska Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Rahmad Satria Rahmad Satria, Rahmad Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Rini Setiawati Rini Setiawati Rizki Amalia Fitriani Serah, Yenny Aman Setyo Utomo Setyo Utomo Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Syarifah Arabiyah Temmy Hastian Wagner, Ivan Weni Sentia Marsalena Weni Sentia Marsalena Ya’ Rakha Muyassar Yenny AS Yuliastini, Anita Yus, Thadeus