Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Yenny Aman Serah
Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Problematika Penegakan Hukum Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19 Yenny Aman Serah; Anita Yuliastini; Rini Setiawati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.878

Abstract

Artikel ini mengupas persoalan bagaimana virus corona atau dikenal dengan istilah covid-19 ini berimplikasi terhadap persoalan komunikasi dan informasi, dimana faktanya terdapat beberapa kasus di Kalimantan Barat yang berujung ke ranah hukum karena bersentuhan sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Realitasnya dibalik pandemi covid-19 terdapat beberapa kasus yang harus ditangani Aparat Kepolisian karena penyebaran informasi tidak benar/hoax terkait covid-19 melalui media sosial yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait pandemi Covid-19 serta upaya apa yang harus dilakukan dalam penanganannya. Melalui penelitian socio-legal dengan pendekatan secara kualitatif, diperoleh hasil penelitian bahwa ketidakjelasan dalam rumusan unsur pasal terkait perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutana dalam rumusan unsur pasal yang dapat dikenakan UU ITE sebagai berita bohong/hoax tersebut adalah unsur merugikan konsumen. Unsur mana tidak ada penjelasan yang tegas apa makna merugikan konsumen akibat berita bohong tersebut, sehingga dapat menimbulkan missintepretasi. Missintepretasi inilah menjadi penyebab kendala dalan penanganan hukumnya, sehingga diperlukan suatu penjelasan yang tegas di dalam perumusan normanya. Rekomendasi dari hasil penelitian ini perlunya perubahan terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait unsur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen. Terlebih mendasari fakta sosiologis bahwa perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) dan menyesatkan semakin marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di tengah marakya pandemi covid-19
Accessibility Legal Aid In Realize Fair Teacher Protection Yenny Aman Serah; Rini Setiawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait; Liza Marina; Agustinus Astono
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5256

Abstract

Rule law, in essence, has accommodated giving teacher protection; however, the reality of teacher criminalization still happen. This study aims for uncovering the challenge of fulfillment right accessibility help law as a form of fair teacher protection. The method used was socio-juridical with an approach qualitative, through tool-collecting data questionnaires, interviews, and discussions focused on teacher respondents, unit education, teacher organizations, and agencies that handle education and protection child. Research results showed that not yet a clear existence mechanism for giving protection law impacted teachers’ accessibility and help the law to the teacher yet running optimally. By substantive mechanism gift help law to the teacher, they yet accommodated. So that when occurring, problems between teachers and students were solved with various actions, of which 48.57% stated through deliberation; however, there was take action alone with each other dropping on social media. Even the teachers who experienced criminalization no get help law. In research, this uncovers required something institutional level idealized area as a Legal Service and Teacher Protection Unit (LSTPU) can be made receptacle fulfillment accessibility help law in realizing fair teacher protection. Researchers recommend that the formation of LSTPU institutions through policy Required Regional Regulations (RRG) conducted assessment continued
Co-Authors Agustinus Astono Liza Marina Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Rini Setiawati Rini Setiawati Yuliastini, Anita