Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Sosioteknologi Jurnal Civicus Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Jurnal Kewarganegaraan
Epin Saepudin
Institut Teknologi Bandung
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Environmental Science Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA: STUDI KASUS PULAU SEBATIK DAN TAWAU (INDONESIA-MALAYSIA) Chairil Nur Siregar; Sutiadi Rahmansyah; Epin Saepudin
Sosioglobal Vol 4, No 1 (2019): Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.622 KB) | DOI: 10.24198/jsg.v4i1.23933

Abstract

Artikel ini meneliti tentang ancaman keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di pulau Sebatik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengambilan datanya, yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan focus group discussion. Data diperoleh dari lapangan di Perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik. Lebih spesifik penelitian dilakukan di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah dan Tawau (Malaysia). Hasil penelitian menunjukkan ada tiga ancaman ketahanan nasional yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Ketiga ancaman itu ialah Ketiga ancaman itu ialah ancaman bidang pertahanan dan keamanan atau ancaman militer, ancaman ekonomi, dan ancaman ideologi. Ancaman terhadap bidang pertahanan dan keamanan mencakup tingginya penyelundupan narkotika terutama melalui jalur-jalur tikus, hal ini terjadi karena minimnya pengawasan yang disebabkan kurangnya jumlah personil keamanan (TNI dan Polri) yang bertugas di wilayah perbatasan. Ancaman terhadap ekonomi terjadi karena pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat masih bergantung ke Malaysia. Ancaman berikutnya ialah ancaman ideologi berkaitan dengan ideologi, potensi lunturnya kebanggaan dan nasionalisme terhadap Indonesia di daerah perbatasan sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena tingginya desakan kebutuhan ekonomi yang mendorong para pekerja dari Indonesia untuk berbondong-bondong pindah ke Malaysia, karena secara ekonomi Malaysia lebih menggiurkan dibandingkan Indonesia sehingga banyak orang Indonesia yang berpindah warga negara menjadi warga Malaysia. 
Kampus sebagai miniatur keindonesiaan Asep Wawan Jatnika; Epin Saepudin; Chairil Nur Siregar
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (962.835 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v2i1.15937

Abstract

Keberhasilan “identitas” sebagai komoditas dalam kontestasi politik tanah air terjadi karena rendahnya pemahaman, penghargaan, dan pengakuan akan keberagaman. Implikasi dari rendahnya kompetensi dalam menyikapi keberagaman bangsa Indonesia berpangkal pada cara pandang terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat. Gejala rendahnya penghargaan akan keberbedaan belakangan ini sudah mulai memasuki dunia kampus dan ditengarai menjadi cikal bakal tumbuh kembangnya paham radikal di perguruan tinggi. Terlepas dari berbagai fenomena dan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa radikalisme tumbuh subur di perguruan tinggi, tulisan ini mencoba memberikan perspektif lain dalam melihat kampus dengan cara pandang yang lebih positif. Lebih spesifik, bahasan akan difokuskan pada posisi strategis kampus sebagai miniatur keindonesiaan dan sebagai wahana pembudayaan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, akan diulas pula mengenai cara pandang, pola sikap, dan pola tindak terhadap keberagaman budaya, etnisitas, adat-istiadat, dan agama yang hadir berdampingan di lingkungan kampus.----------------------------------The success of "identity" as a commodity in political contestation in Indonesia due miss understanding, appreciation, and recognition of diversity. The implication of low competence in responding to the diversity of the Indonesian nation stems from the perspective of differences in society. Symptoms of low appreciation for diversity lately have started to enter the campus world and are suspected to be the forerunner to the growth of radical understanding in higher education. Apart from various phenomena and research results that show that radicalism thrives in universities, this paper tries to provide another perspective in viewing the campus with a more positive perspective. More specifically, the discussion will focus on the strategic position of the campus as a miniature of Indonesians and as a vehicle for the culture of national values. Besides, it will also review the perspective, attitude patterns, and patterns of action towards the diversity of cultures, ethnicities, customs, and religions that exist side by side in the campus environment.
PEMANFAATAN FACE RECOGNITION SYSTEM DALAM MENDUKUNG UPAYA PENGAMANAN DI WILAYAH BATAS NEGARA Chairil Nur Siregar; Epin Saepudin
Jurnal Sosioteknologi Vol. 19 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/sostek.itbj.2020.19.1.8

Abstract

Minimnya personil yang bertugas melakukan pengamanan di wilayah batas negara memerlukan sejumlah langkah strategis agar stabilitas wilayah tetap terjaga ditengah keterbatasan yang ada. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung upaya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, terutama di wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan face recognition system dapat dimanfaatkan dan mendukung upaya pengamanan di wilayah batas negara, terutama dalam mengawasi pergerakan manusia, pergerakan barang, dan pergerakan hewan yang terjadi di sepanjang wilayah perbatasan negara. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat menekan potensi ancaman yang muncul sehingga kondusivitas wilayah tetap terjaga
INTERKONEKSI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN BAHASA INDONESIA DALAM MEMBANGUN PEMAHAMAN MULTIKULTURAL GENERASI DIGITAL Epin Saepudin; Asep Wawan Jatnika
Jurnal Sosioteknologi Vol. 20 No. 2 (2021): AUGUST 2021
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/sostek.itbj.2021.20.2.8

Abstract

Intolerance phenomenon that is currently happening in Indonesia requires a quick and precise response and involvesvarious parties. Universities as a miniature of the diversity of the Indonesian nation need to make a series of efforts toimprove multicultural understanding so that they can produce students who are friendly to diversity, and view differencesas a necessity as well as a gift from God. This research, conducted through library research, discusses the interconnectionbetween Pendidikan Kewarganegaraan and Bahasa Indonesia courses to build multicultural understanding of studentsliving in the digital era. The results of the research indicate that the interconnection between Pendidikan Kewarganegaraan and Bahasa Indonesia courses can be an alternative strategy to build multicultural understanding of the digital generation, especially when the substance of Bahasa Indonesia is embedded in the subject matter, i.e. the dynamics of national and state life, national identity, and integration, as well as synergies for the prosperity of the nation packaged creatively and innovatively through a digital campaign.
URGENSI TRANSPARANSI PUBLIK PADA KASUS KELANGKAAN MINYAK GORENG Lili Fatri; Akhirul Insan; Bagus Aulia Ahmad Fahrezi; Candra Hardianto; Natan Sinurat; Epin Saepudin
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8018

Abstract

Good governance merupakan suatu kesatuan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif dengan konsep antara lembaga-lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat. Salah satu prinsip good governance adalah transparansi. Prinsip ini memiliki kebebasan dan kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat dan mencukupi, dapat diandalkan, serta mudah diperoleh dan sulit. Prinsip juga menghendaki kepatuhan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam penyajian informasi. Masalah yang sedang marak adalah kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia.Dinamisasi isu maupun perumusan kebijakan terkait kasus minyak goreng membuat informasi yang mengalir begitu cepat dan membuat masyarakat tidak begitu terjelaskan mengenai setiap proses dan justifikasi perumusan kebijakan tersebut. Berdasarkan hal itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan urgensi transparansi publik dalam mendukung terciptanya tata kelola yang baik pada kasus tersebut. Transparansi pada penelitian ini dinilai melalui dua parameter yaitu komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan data primer yaitu survei untuk mahasiswa ITB, serta analisis kualitatif dengan kajian literatur dari kebijakan dan berbagai media mainstream. Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan kedua parameter transpransi tersebut masih belum berjalan secara optimal.
PERSEPSI MAHASISWA/I TERHADAP WACANA AMANDEMEN UUD NRI 1945 (Survei terhadap Mahasiswa STEI ITB Angkatan 2018) Hendra Chayadi S.; Mohamad Alamsyah; M. Izzrul Izzrufi; Selma Racinta L.; Epin Saepudin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.807 KB) | DOI: 10.31316/jk.v5i1.1440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa/i Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) angkatan 2018 terhadap wacana amandemen UUD NRI 1945 dengan menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif berupa kuesioner yang diberikan kepada 43 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa/i STEI ITB 2018 sering mengikuti berita politik yang terjadi di Indonesia melalui media sosial. Mereka juga tidak setuju amandemen UUD NRI 1945 Kelima dilakukan serta dari berbagai responden, mereka berharap, bila amandemen dilakukan, untuk mengoptimalkan alur kerja lembaga pemerintahan tanpa merubah sistem pemerintahan di Indonesia. 
KAJIAN VALIDITAS KLAIM CHINA ATAS WILAYAH LAUT CINA SELATAN INDONESIA Patrisius Bagus Alvito Baylon; Octavianus Bagaswara Adi; Linquinn Aiko; Inditha Roulina Silalahi; Satrio Hasian Sitanggang; Dimas Naufal Al Ghifari; Bernard Susanto; Laode Muhammad Syarifizal; Alfiannisa Nur Afifah; Qoulan Thoyyibah Sulaiman; Epin Saepudin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.409 KB) | DOI: 10.31316/jk.v5i2.1986

Abstract

AbstrakLewat nine dash line, China melakukan klaim atas wilayah Laut China Selatan, termasuk di dalamnya meliputi wilayah Indonesia. Dampak dari klaim tersebut adalah peningkatan aktivitas China di Laut China Selatan, seperti meningkatnya aktivitas kapal-kapal China di wilayah laut Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk melihat validitas klaim China atas wilayah Indonesia di Laut China Selatan. Klaim China didasarkan pada klaim historis berdasarkan aktivitas kelautan nelayan tradisional China di wilayah tersebut. Dalam mengatur wilayah yuridiksi di laut, terdapat hukum internasional untuk mengaturnya, yakni United Nation Convention on The Law of The Sea. Dalam hukum tersebut, telah diatur bahwa suatu negara berhak atas beberapa wilayah laut, seperti Zona Ekonomi Ekslusif, Landas Kontinen, dan Laut Teritorial. Klaim dan aktivitas yang dilakukan China di wilayah Laut China Selatan merupakan pelanggaran terhadap berapa pasal dalam UNCLOS sekaligus pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia yang memiliki hak atas wilayahnya di laut tersebut, beserta dengan sumber daya di dalamnya.Kata kunci: Laut China Selatan, UNCLOS, Indonesia, China AbstractChina claims the majority of the South China Sea as their territory using nine-dash line, including Indonesia’s sea territory. To strengthen the claim, China increases its activity in the region by sending its ships into Indonesia’s territory. China's claims over the region are based on a historical claim from their traditional fishermen's activity in that area. There is international law to regulate jurisdiction areas in the sea, such as The United Nations Convention on The Law of The Sea. The document regulates that a nation has a right over sea territories, such as Exclusive Economic Zone, Continental Shelf, and Territorial Sea. China's claim and activity over the region are a violation to several clauses in the UNCLOS and Indonesia’s sovereignty over the region, including are the resources in it.Keywords: South China Sea, UNCLOS, Indonesia, China
Strengthening Banuroja Multicultural Social Integration from Social Conflict Threats Socio-Cultural Ethnographic Study in Gorontalo Wahyudin Noe; Epin Saepudin; Irwan Efendy; Irwan Djumat
Jurnal Civicus Vol 22, No 2 (2022): JURNAL CIVICUS, DECEMBER 2022
Publisher : Department of Civic Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/civicus.v22i2.51800

Abstract

This research was motivated by the researcher’s anxiety about the nation’s problems that seem to never end from social conflicts related to ethnicity and religion, because of the attitude of sectoral egoism and intolerance towards diversity. The people of Banuroja are very aware of the impact of risks if social conflict befalls their citizens. This can happen due to a lack of understanding in accepting diversity as a necessity. Their critical readiness has been built very strongly, where seeing diversity is not a threat to people's lives. Therefore, it is important to strengthen social integration in multicultural societies as practiced by the Banuroja community. This study aims to describe the efforts of the Banuroja multicultural community in strengthening social integration in order to avoid the threat of conflict in their communities. This research used a qualitative approach with ethnographic study methods. The results showed that strengthening social integration in the multicultural society of Banuroja was carried out through (1) Strengthening tolerance in the midst of community diversity; 2) Prevent the emergence of sectoral egoism and foster an attitude of solidarity; and 3) Strengthening the role of community leaders as unifier from the threat of social conflict.
Co-Authors Akhirul Insan Alfiannisa Nur Afifah Asep Wawan Jatnika Bagus Aulia Ahmad Fahrezi Bernard Susanto Candra Hardianto Chairil Nur Siregar Dimas Naufal Al Ghifari Hendra Chayadi S. Inditha Roulina Silalahi Irwan Djumat Irwan Efendy Laode Muhammad Syarifizal Lili Fatri Linquinn Aiko M. Izzrul Izzrufi Mohamad Alamsyah Natan Sinurat Octavianus Bagaswara Adi Patrisius Bagus Alvito Baylon Qoulan Thoyyibah Sulaiman Satrio Hasian Sitanggang Selma Racinta L. Sutiadi Rahmansyah Wahyudin Noe, Wahyudin