Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Law_Jurnal
Alvi Syahrin
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 159/PID.SUS/2019/PN.RAP DAN PUTUSAN NO. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP) Frengky Manurung; Alvi Syahrin; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi
Law Jurnal Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i1.1451

Abstract

ABSTRAK Disparitas putusan menjadi satu perdebatan dimana terhadap pelanhggran yang sama tethadap dua terdakwa yang berbeda memiliki perbedaan tintutan yang berbeda. penelitian ini merupakan hukum normatif, bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kedua putusan yang diangkat sebagai contoh kasus, berdasarkan teori disparitas pemidanaan sebenarnya secara hukum telah disidangkan, diproses dengan cara-cara yang berdasar hukum. Akan tetapi, hasilnya tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat; Sebaiknya, hakim yang menyidangkan perkara, sebaiknya menggali fakta-faktahukum yang lebih dalam agar menemukan kebenaran sejati dalam perkara yangdisidangkan; Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: a) Faktor hukum, terdapat multitafsir dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika; b) Faktor aparat penegak hukum, terdapat kewenangan diskresi hakim untuk menggunakan kewenangannya menemukan kebenaran sejati yang tidak digunakan oleh hakim pemutus; c) Faktor budaya hukum, terdapat budaya suap dan damai ditempat, serta pengurusan tuntutan dan putusan denganhukuman yang lebih ringan. Sebaiknya, Stakeholders, sebaiknya bersama-sama membuat “dekriminalisasi” terhadap tindak pidana pengguna narkotika dengan mengalihkannya kepada proses hukum administratif atau pelayanan kesehatan.Kata Kunci: Disparitas; Putusan; Narkotika; Pengadilan Rantauprapat.
Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terhadap Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Rifqi Muda Panjaitan; Alvi Syahrin; Robert Robert
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2040

Abstract

The enactment of the Job Creation Law has currently sparked much controversy, especially among plantation entrepreneurs. The purpose of this study is to analyze the validity of oil palm plantation permits and the factors that hinder the implementation of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The research method used in this study is empirical, namely research that aims to examine the law in society. The results of the study state that the validity of oil palm plantation business permits that have been established within forest areas after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation is threatened with no longer being valid. What factors hinder the implementation of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation for oil palm plantation business permits that have been established in forest areas consist of several factors, namely: legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors. Procedures for resolving oil palm plantations that have been established and have business permits within forest areas that can be applied to resolve this problem can be achieved in two ways: non-litigation and litigation.
Co-Authors Frengky Manurung Madiasa Ablisar Rifqi Muda Panjaitan Robert Robert Sunarmi, Sunarmi