Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Al Ahkam Istinbath : Jurnal Hukum In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Jurnal Konstitusi Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Unisia
Faiq Tobroni
FIAI UII
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Keterlibatan Negara dalam Mengawal Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (Komentar Akademik atas Judicial Review UU No.1/PNPS/1965) Faiq Tobroni
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 6 (2010)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.61 KB) | DOI: 10.31078/jk764

Abstract

A theory having been known in the discourse of civil and political rights is a state has to act by omission (by not to do anything that can limit to as well as oppress these rights). It is this theory that was used as argument to petition for judicial review of law No.1/PNPS/Th.1965. This law was regarded having limited freedom of conscience and religion, that are parts of civil and political    rights.After the implementation of freedom of conscience and religion have been evaluated, this should not be absolute because it will cause instability of harmony of religious community. The uncontrolled freedom, in fact, will encourage the deviation. The deviation that often happens is the mistaken interpretation.It caused the misuse or desecretion of religion.The state as organizer of people life, therefore, has the responsibility  for controling the implementation of religious freedom in the light of harmony, and for preventing it from the misuse or desecretion. It is in  this moment that Law No.1/PNPS/Th.1965 has been regulated to control the religious freedom in the light of harmony.
Norma Pemajuan HAM dan Degradasi Perlindungan Hak Pekerja dalam UU Cipta Kerja Faiq Tobroni
Al Ahkam Vol. 17 No. 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v17i1.4631

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah mengganti beberapa undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pengubahan ini tekah berimplikasi pada perubahan perlindungan hak pekerja. Beberapa hak pekerja yang mengalami perubahan adalah ketentuan outsorcing, pengupahan, pesangon, Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah: bagaimana perbedaan aturan hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja? dan bagaimana perbedaan tersebut ditinjau dari prinsip HAM? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, perlindungan hak pekerja dalam UU Cipta Kerja lebih lemah dibandingkan perlindungan dalam UU Ketenagakerjaan. Kedua, ditinjau dari prinsip HAM, perubahan tersebut merupakan degradasi perlindungan hak pekerja yang bertentangan dengan prinsip pemajuan HAM yang bisa ditemukan dalam UUD 1945.
Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum Ham Konteks Indonesia Faiq Tobroni
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 2 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/ijh.v17i2.2294

Abstract

In dealing with the Covid-19 pandemic, the Indonesian government uses Large-Scale Social Restrictions (PSBB) as an option to accelerate the handling of Covid-19. There is a narrative struggle regarding the limitation of human rights behind the policy of implementing the PSBB. The research uses a form of normative juridical legal research. Retrieving data through documentation, and data analysis through reduction, data presentation and conclusion. The narrative struggle that occurs regarding the protection of rights in handling Covid-19 is shown by the tug-of-war between the interests of health and the rights of community activities, where the policy of limitation has implications for the fulfillment of life's needs. The implementation of PSBB in Indonesia must be done optimally by improving domestic human rights legal instruments by incorporating public health and safety factors as the legality of human rights restrictions.
Paradigma HAM dalam Pembatasan Organisasi Masyarakat KeagamaanKontra Pancasila Faiq Tobroni
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (716.964 KB) | DOI: 10.32332/istinbath.v16i2.1701

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengungkap paradigma HAM di balik pembatasan organisasi masyarakat keagamaan yang kontra terhadap Pancasila. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut. Hak berorganisasi memang telah dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Kegiatan berorganisasi juga berkonsekuensi kepada pelaksanaan hak meyakini kepercayaan (Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945) yang artinya sama saja merupakan perwujudan hak berorganisasi keagamaan dalam konteks organisasi tersebut merupakan wadah kegiatan beragama. Akan tetapi, negara juga bisa saja membatasi (baca: membubarkan) organisasi keagamaan yang kegiatannya bertentangan dengan Pancasila sesuai amanat Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Konstitusionalitas pembatasan HAM atas berorganisasi keagamaan tersebut mendapatkan legitimasi teoritisnya dengan paradigma HAM universalisme relatif. Abstract This research reveals the human rights paradigm behind the restrictions on the religious organization that are counter to Pancasila. With qualitative research methods, this study produced the following findings. The right to organize has indeed been guaranteed in Article 28 of the 1945 Constitution. Organizational activities also have consequences for the exercise of the right to believe the faith (Article 28E Paragraph (2) of the 1945 Constitution), which means an embodiment of the right to perform in a religious organization in the context of the organization as a container for religious activities. However, the state can also limit (read: dissolve) religious organizations whose activities are contrary to Pancasila in accordance with the mandate of Article 28J Paragraph (2) of the 1945 Constitution. The constitutionality of human rights restrictions on religious organization is gaining theoretical legitimacy with the human rights paradigm of relative universalism.
Keterlibatan Negara dalam Mengawal Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (Komentar Akademik atas Judicial Review UU No.1/PNPS/1965) Faiq Tobroni
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 6 (2010)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.61 KB) | DOI: 10.31078/jk764

Abstract

A theory having been known in the discourse of civil and political rights is a state has to act by omission (by not to do anything that can limit to as well as oppress these rights). It is this theory that was used as argument to petition for judicial review of law No.1/PNPS/Th.1965. This law was regarded having limited freedom of conscience and religion, that are parts of civil and political    rights.After the implementation of freedom of conscience and religion have been evaluated, this should not be absolute because it will cause instability of harmony of religious community. The uncontrolled freedom, in fact, will encourage the deviation. The deviation that often happens is the mistaken interpretation.It caused the misuse or desecretion of religion.The state as organizer of people life, therefore, has the responsibility  for controling the implementation of religious freedom in the light of harmony, and for preventing it from the misuse or desecretion. It is in  this moment that Law No.1/PNPS/Th.1965 has been regulated to control the religious freedom in the light of harmony.
Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan Alfianita Atiq Junaelis Subarkah; Faiq Tobroni
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i2.2207

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi yang dimiliki perempuan sebagai seorang manusia. Berbagai bentuk kekerasan kepada perempuan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, dari mulai kekerasan luring yang memerlukan kontak fisik hingga kekerasan daring melalui media virtual. Penegakan hak asasi perempuan tentulah harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang tidak membolehkan adanya diskriminasi pada suatu kaum tertentu. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat mendorong pemerintah untuk menetapkan suatu Undang-Undang yang dapat berlaku secara luas dalam rangka menghapuskan berbagai macam kekerasan. Rancangan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Seksual telah berulang kali masuk dalam Program Legislasi Nasional, tetapi hingga kini belum terbentuk suatu Undang-Undang yang sah sebagai tonggak penegakan keadilan yang akan menjadi dasar dalam memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual dan juga memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karenanya, penting untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini agar dapat menekan maraknya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.
Hukuman Mati Perbandingan Islam, HAM dan KUHP (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan Maqâshid Syari'ah) Faiq Tobroni
Unisia Vol. 33 No. 73 (2010): Jurnal Unisia
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol33.iss73.art6

Abstract

Salah satu hal yang paling krusial dalam KUHP dan sampai sekarang justru memancing perdebatan sengit dalam perumusan RKUHP yang baru (rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah masalah perhatian kepada HAM. Para aktivis HAM menengarai bahwa KUHP dan RKUHP sampai sekarang masih menyimpan cacat dalam melindungi HAM. Beberapa pasal yang ditengarai sebagai instrumen pelemah penegakan HAM di antaranya adalah hukuman mati dan larangan penyebaran ideologi Komunisme dan Marxisme/Leninisme. Pasal-pasal demikian cenderung melanggar hak hidup dan kebebasan berpikir. Sementara itu, perumus RKUHP mempunyai pertimbangan sendiri. Pasal-pasal ini untuk memberi hukuman yang berat bagi kejahatan berat (pemberlakuan hukuman mati) dan melindungi ideologi Pancasila (larangan Marxisme). Mereka menganggap pencantumannya bukan sebagai pelemah penegakan HAM. Umat Islam sebagai bagian warga negara yang berhak memantau undang-undangnya sendiri juga harus melibatkan diri mengkritisinya. Saya di sini akan menganalisis pasal-pasal yang diperdebatkan melanggar HAM tersebut dengan perspektif teori Maqâshid Syarî’ah. Keywords: Maqâshid Syarî’ah; hukuman mati; Komunisme dan Marxisme-Leninisme; HAM dan KUHP.
Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional Faiq Tobroni
Unisia Vol. 32 No. 72 (2009): Jurnal Unisia
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol32.iss72.art7

Abstract

The receptie exit theory of Hazairin has freed Islamic Law from legal colonization as aresult of the receptie theory. Since the independence day, the receptie theory has not beeneffective any longer, because since then Pancasila has been the main source of laws,including Islamic Law, without any subordination. However, the inclusion of the word “Islam”in the previous Pancasila, known as Piagam jakarta, had been controversial. Nevertheless,Hatta had been successful to cope with the problem by substituting the controversialword in the first principle to the symbolic word of “Oneness” which remains tocontain Islamic spirit. This choice has succeeded to defend Indonesian state integrity.Keywords: receptie exit, receptie, colonization, state integrity.
Pergulatan HAM, Syariah dan Tradisi Lokal dalam Perda Khatam Al Qur`an di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Faiq Tobroni; Raninda Ulya Faiza
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i1.3795

Abstract

Kelahiran Perda Syariah menimbulkan dua sisi paradoks. Satu sisi merupakan strategi melestarikan budaya lokal yang mengandung nilai keagamaan. Sisi lain menyimpan potensi akan mengganggu pelaksanaan hak-hak lain. Hal itu juga tergambar dari Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Khatam Al-Qur'an bagi Peserta Didik Pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar. Setelah melakukan penelitian secara kualitatif dan memanfaatkan data kepustakaan yang tersedia, penelitian ini mengambil kesimpulan sebagai berikut. Perda tersebut merupakan strategi masyarakat Banjar untuk melestarikan tradisi lokal dalam membudayakan baca, tulis dan hafalan Al Qur`an, yakni Batamat Al Qur`an. Perjuangan pelestarian tradisi lokal ini juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi dan dokumen HAM Internasional. Kelahiran Perda merepresentasikan keterlibatan negara memenuhi hak tersebut. Oleh sebab itu, agar Perda tersebut tidak merugikan hak lain, pelaksanaannya harus diperasionalkan secara proporsional.
Co-Authors Alfianita Atiq Junaelis Subarkah Raninda Ulya Faiza