Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Kesesuaian Layanan Informasi Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Tahun 2017-2018 Melalui Situs Dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2010 Andreas Pandiangan; Elva Visoladilla Indi
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 1, No 1: Agustus 2020
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v1i1.2675

Abstract

This research is based on public information disclosure which is an individual right and is realized through the availability of information. The availability of such information should be open and transparent. The purpoce of this research is to khow the extent of the Central Java Provincial Government regional institution suitability which have been provided information services based on PerKI No. 1 (2010), through the sites during 2017. The qualitative approaches that used in this research are descriptive analysis techniques anf interative analysis of miles and Huberman. The subjects of this research were public information services at 32 Central Jawa Provincial OPD through the sites during 2017. On an whole view, The Central Java Provincial Government organizations have not fully complied the standards of procedures PerKI No. 1 (2010), in providing information services based on Perki No. 1 (2010) thru the sites during 2017. The result is show through data numeration based Daftar Informasi Publik (DIP) score anf available information on it’s site such as; organizational structure of PPID, PPID duties and DIP.
Audit Komunikasi Instagram @Jokowi Yang Dikelola Oleh Tim Komunikasi Digital Presiden Andreas Pandiangan; Sella Ikhwanus Shafa
Jurnal Komunikasi dan Media Vol 1, No 1: November 2020
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jkm.v1i1.2846

Abstract

Salah satu media sosial yang saat ini sedang marak digunakan adalah Instagram. Instagram juga digunakan oleh humas pemerintah dalam menyampaikan informasi berupa gambar, video, musik, grafik, dan masih banyak lagi. Tujuannya tak lain untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat luas melalui dunia maya. Jokowi sebagai Presiden Indonesia dalam menjalankan tugasnya juga menggunakan akun Instagram. Komunikasi organisasi di swasta atau pemerintahan perlu dievaluasi atau biasa dikenal dengan audit komunikasi. Tujuannya untuk mengetahui kendala apa yang terjadi dalam organisasi secara internal maupun ekternal. Riset yang berjudul Audit Komunikasi Instagram @jokowi (4 Januari 2016-23 Maret 2019) ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengelolaan Instagram @Jokowi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pengelola Instagram @jokowi yaitu Tim Komunikasi Digital Presiden. Hasilnya akan dipasangkan dengan observasi unggahan  Instagram @jokowi. Hasil penelitian ini menggambarkan proses pelaksanaan audit komunikasi yang sudah baik dan berjalan sesuai dengan Pedoman Umum Audit Komunikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011. Hal tersebut ditunjukkan melalui lima unit analisis yaitu organisasi, manajemen, isi informasi, proses komunikasi dan umpan balik. Audit komunikasi yang dilakukan di setiap organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILU 2019: TANGGUNGJAWAB DAN BEBAN KERJA Andreas Pandiangan
The Journal of Society and Media Vol. 3 No. 1 (2019): Election & Politic in Society & Media
Publisher : Department of Social Science, Faculty of Social Science &Law, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsm.v3n1.p17-34

Abstract

The Voting Organizing Group (KPPS) is the spearhead of voting and counting in the 2019 Election. This includes serving the voting rights of the community an election partisicipants.This study aims to explain the responsibilities and burdens of KPPS in the 2019 Election after describing the KPPS journey so far. Within the framework of qualitative policy studies, this study will analyze the regulations of the EMB as well as the responsibilities and duties of KPPS. This study found that the work of KPPS will greatly determine the quality of the 2019 Election and have the opportunity to be sued by the public and participants of the 2019 Election if the implementation of elections does not fulfill the principles: independent, honest, fair, legal certainty, orderly, open, proportional, professional, accountable, effective and efficient. The tasks, authorities anf obligations of such a wide and severe KPPS in the 2019 Election would be offset by changes in organization and facilities and welfare received by the Chair anf Members of the Voting Organizing Group (KPPS).
Komunikasi Politik di Masa Pandemi: Analisis Isi Unggahan Instagram mengenai Program Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Yohanes Thianika Budiarsa; Andreas Pandiangan
Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 26 No 2 (2022): JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA
Publisher : BPSDMP Kominfo Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/jskm.2022.4865

Abstract

Mengingat persoalan komunikasi politik pada masa krisis pandemi Covid-19, penelitian ini bertujuan untuk memahami komunikasi politik pemerintah, partai pendukung pemerintah, partai oposisi, dan anggota DPR, terkait kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Instagram. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Konten yang dianalisis adalah unggahan Instagram dari para komunikator politik pada periode 1 April 2020 hingga 31 Agustus 2021. Dari analisis isi terhadap 172 unggahan, ditemukan bahwa pemerintah merupakan komunikator politik yang paling aktif membicarakan program pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Komunikasi politik tersebut paling banyak disampaikan dalam bentuk gambar/ foto dan video. Kendati memiliki rata-rata jumlah tagar paling sedikit, komunikasi politik yang dilakukan pemerintah memiliki tingkat engagement tertinggi dari pengikutnya dibanding komunikator politik lain. Studi ini juga menemukan bahwa frekuensi kemunculan pesan tentang program pengendalian Covid-19 lebih tinggi dibanding program pemulihan ekonomi. Pembicaraan mengenai kedisiplinan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak) paling banyak muncul dalam komunikasi politik. Sementara itu, pesan mengenai program penerapan 3T (tracing, testing, treatment), pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui program pemberian bantuan ditemukan dengan frekuensi kemunculan yang lebih sedikit.
Pergulatan di Balik Frekuensi: Studi Deskriptif Radio Komunitas di Jawa Tengah Andreas Ryan Sanjaya; Andreas Pandiangan
Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : School of Communication Science and Media Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37715/calathu.v1i1.775

Abstract

Studi ini secara spesifik mengambil tema radio komunitas. Secara umum, radio mengalami dinamika pasang surut karena berbagai persoalan yang dihadapinya. Secara khusus, radio komunitas juga mengalami persoalan yang selalu berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang membedakan dirinya dari radio komersil. Peneliti menggali informasi dari 20 (dua puluh) pengelola radio komunitas yang tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus. Data didapatkan melalui wawancara kepada setiap pengelola radio komunitas tersebut. Secara ringkas ditemukan beragam persoalan radio komunitas yang berakar pada beragamnya jenis dan motif dari komunitas tersebut, misalnya petani dan warga daerah rawan bencana. Radio komunitas juga menghadapi persoalan manajemen, pendanaan, partisipasi masyarakat, serta dukungan dari pihak ketiga.