Articles
<![CDATA[PERSPEKTIF KELAS DALAM PERLAWANAN WARGA DESA WADAS TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER ]]>
<![CDATA[Fredick Broven Ekayanta]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 4 No 1 (2022): PERSPEKTIF KELAS DAN RADIKALISME ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JIWSP.2022.v04.i01.p02
<![CDATA[Proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah seringkali menimbulkan dampak sosial yang merugikan warga. Artikel ini menganalisis bagaimana penolakan warga terhadap rencana pembangunan infrastruktur, dengan mengambil studi kasus penolakan warga Wadas terhadap penambangan batu andesit dan Bendungan Bener. Artikel ini menggunakan perspektif kelas agar mendapat jawaban yang komprehensif dari warga yang terdampak. Dengan menggunakan teori akumulasi primitif, artikel ini berkesimpulan bahwa penolakan dan perlawanan terhadap rencana pembangunan merupakan respon atas proses separasi (penyingkiran dari kondisi kerja) dalam akumulasi primitif yang akan terjadi. Artikel ini memperkuat teori akumulasi primitif yang memiliki karakteristik adanya keterlibatan kekuasaan negara. Dari kasus Wadas ini, peran kekuasaan tersebut adalah dengan menerbitkan aturan-aturan hukum, pengerahan aparat, dan sebagai pelaksana dari proyek pembangunan tersebut.]]>
<![CDATA[Strengthening Organizational Capacity and Empowering Coastal Communities in Sentang Village, Teluk Mengkudu District, Serdang Bedagai Regency ]]>
<![CDATA[Rosmery]]>;
<![CDATA[Zulkifli]]>;
<![CDATA[Hasim Purba]]>;
<![CDATA[Fredick Broven Ekayanta]]>
<![CDATA[ ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2022): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1437.292 KB)
|
DOI: 10.32734/abdimastalenta.v7i1.6920
<![CDATA[The societies in Sentang Village are an example of coastal community who have been left behind. The majority of people work as fishermen which have experienced a decline in income from fish catches since pandemic Covid-19. To overcome these conditions, this community service strengthens organizational capacity and empowers the community. Through these activities, it is hoped that the community will have an understanding of the importance of organizations to improve their welfare. A strong community organization will be the capital for the community to fight for their interests. Furtermore, this service will provide regular assistance to see the implementation of organizational capacity building and community empowerement.]]>
<![CDATA[Absennya Agenda Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan Redistribusi dalam Arena Politik Formal Indonesia ]]>
<![CDATA[Fredick Broven Ekayanta]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP) Vol. 1 No. 2 (2022): Gerakan Tani ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (497.498 KB)
|
DOI: 10.32734/jkakp.v1i2.10076
<![CDATA[Fenomena politik yang kerap muncul menjelang pemilihan umum di Indonesia adalah tingginya intensitas pertemuan antarelite partai politik untuk membicarakan potensi koalisi. Fenomena ini merupakan implikasi dari regulasi pemilihan presiden yang memiliki ambang batas yang cukup besar, sementara tidak ada partai politik yang mendapatkan suara mayoritas. Fenomena ini terjadi sejak Maret 2022 hingga setidaknya Oktober 2022 dalam mempersiapkan pilpres tahun 2024. Dengan menggunakan paradigma kritik sosial yang secara sederhana memiliki asumsi bahwa setiap manusia itu bebas dan otonom tetapi ada struktur yang menghambat kebebasan dan otonomi itu sehingga struktur tersebut harus dikritik, tulisan ini berargumen bahwa fenomena tersebut menunjukkan dominasi dari oligarki dalam arena politik formal di Indonesia, dan pada saat yang bersamaan menyingkirkan gerakan sosial dari akar rumput yang memiliki agenda seperti reforma agrarian, kedaulatan pangan, dan redistribusi. Hal ini menggambarkan semakin terkonsolidasinya kepentingan elite dalam mengendalikan politik Indonesia, sehingga memerlukan strategi gerakan sosial yang baru untuk memperjuangkan agenda-agenda reformisnya. Tulisan ini berargumen bahwa kondisi ini akan terus berlangsung selama gerakan sosial yang ada tidak mampu mengambil alih kontrol dan kendali atas arena politik formal.]]>
<![CDATA[Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Demokratisasi dan Desentralisasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Heri Kusmanto]]>;
<![CDATA[Fredick Broven Ekayanta]]>;
<![CDATA[Saipul Bahri]]>
<![CDATA[ Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Vol. 1 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.112 KB)
|
DOI: 10.32734/ljsp.v1i1.8269
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji dampak pandemi terhadap pembangunan politik yang berlangsung di Indonesia. Pembangunan politik yang dimaksud adalah demokratisasi dan desentralisasi yang dimulai sejak era reformasi tahun 1998. Perubahan politik yang tidak sempurna mengakibatkan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia rentan. Kerentanan tersebut semakin terlihat saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Praktik-praktik yang tidak demokratis seperti pembatasan hak sipil dan pelibatan militer dan intelijen dalam kehidupan publik terjadi di masa pandemi. Dengan menggunakan konsep-konsep pembangunan politik, demokratisasi dan desentralisasi, tulisan ini berargumen bahwa pandemi membuktikan jika demokratisasi dan desentralisasi saat ini tidak menguntungkan rakyat, sehingga mengganggu pembangunan politik yang tengah berlangsung. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Sebagai saran, tulisan ini mengajukan agenda perbaikan institusional sebagai sesuatu yang dibutuhkan saat ini.]]>
<![CDATA[Kekalahan Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Stevan Togi Mandiri Sianturi]]>;
<![CDATA[Fredick Broven Ekayanta]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2023): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v15i2.9554
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kandidat yang diusung oleh Partai Golkar pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 mengalami kekalahan. Padahal sebelumnya Partai Golkar selalu memenangkan kontestasi politik, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah di Pelalawan. Artikel ini berargumen bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh munculnya konflik internal, tidak adanya koalisi, dan faktor figur. Argumen tersebut dibangun berdasarkan kerangka teori yang dibangun melalui teori faksionalisasi partai politik, teori pilkada, dan konflik elite lokal. Artikel ini menganalisis data empirik yang dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dalam konteks keterlibatan DPD II Partai Golkar Pelalawan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Wawancara mendalam tersebut dilakukan pada bulan Juni-Juli 2022. Artikel ini memperkuat teori faksionalisasi partai politik yang berdampak pada penurunan perolehan suara pada pemilihan umum, serta menegaskan bahwa dinamika pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sangat dipengaruhi oleh figur, bukan partai politik.]]>
<![CDATA[Partai Buruh dan Kelas Pekerja di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fredick Broven Ekayanta]]>
<![CDATA[ Journal of Politics and Policy Vol. 4 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politics and Policy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.jppol.2022.004.02.03
<![CDATA[This article discusses the Labor Party’s initiatives to create a political party that represents Indonesia’s working class. Unlike other parties that were formed because of factionalization, internal conflict, or top-down by certain business elites, The Labor Party demonstrates the existence of political parties in Indonesia that were founded as an expression of dissatisfaction with a particular state policy, like Cipta Kerja Bill. Using the method and discourse theory by Ernesto Laclau, this article argues that the Labor Party's founding was initiated by enacting regulation that was seen as the “common enemy” of social organizations. The existence of a common enemy revives the shared awareness and forms the logic of equivalence of having a political party as its own. As a party based on the working class, it creates political frontiers against the government, existing political parties, and oligarchs, which are considered responsible for not fulfilling the demands of the working class in Indonesia.]]>
<![CDATA[Indonesian Peasants in the Constellation of Power and the Trajectory of Capitalism ]]>
<![CDATA[Ekayanta, Fredick Broven]]>
<![CDATA[ Journal of Peasants’ Rights Vol. 2 No. 1 (2023): Community Empowerment and Agrarian Political ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/jpr.v2i1.11911
<![CDATA[As an agricultural nation, Indonesia has a paradoxical situation where its peasants have never been a dominant political force. This condition can be seen from the lack of regulations in favor of peasants, the rampant criminalization of peasants in land conflicts, to the absence of peasant-based movements and political parties. This article explains the position of peasants in the constellation of power and the trajectory of capitalism in Indonesia. The article concludes that peasants have always been in a marginal political position at various periods, starting from the feudal era to the era of capitalism introduced by the Dutch colonial government. This position continued in the era of independent Indonesia where peasants remained on the periphery of Indonesian politics which was dominated by the bureaucracy and military during the New Order and oligarchy during the Reformation era.]]>
<![CDATA[The Hegemony of Capitalism in the 2024 Indonesia General Election ]]>
<![CDATA[Ekayanta, Fredick Broven]]>
<![CDATA[ Journal of Sumatera Sociological Indicators Vol. 3 No. 01 (2024): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/jssi.v3i01.15911
<![CDATA[This article explains how the operation of hegemonic power of capitalism works in the 2024 election in Indonesia, both in the presidential and legislative elections. The hegemonic power refers to the third-dimensional power introduced by Lukes, namely power in the ideological realm. This article argues that capitalism hegemony “grasps” all dominant narratives that emerged during the 2024 elections, both from election participants and civil societies. By using the concept of ideological cynicism introduced by Žižek, this article explains that capitalism in the ideological realm can be so effective because it appears not as an ideology, but as a kind of truth believed by everyone.]]>
<![CDATA[Kesinambungan dan Perubahan dalam Diskursus Pembangunan Indonesia ]]>
<![CDATA[Ekayanta, Fredick Broven]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v13i1.3769
<![CDATA[Setiap negara memiliki diskursus pembangunan yang berbeda-beda, bergantung pada dinamika ide dan gagasan yang berkembang. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana kesinambungan maupun perubahan dalam diskursus pembangunan di Indonesia. Diskursus pada tulisan ini mengacu pada definisi yang dikembangkan Michel Foucault, yakni sekumpulan pernyataan yang menyediakan satu tema khusus pada satu periode tertentu. Metode yang digunakan adalah analisis diskursus terhadap data-data yang berasal dari pidato, dokumen, laporan, artikel dan sebagainya. Tulisan ini menyimpulkan bahwa diskursus pembangunan di Indonesia selalu memiliki “tema khusus†di tiap “periode tertentuâ€. Diskursus pembangunan yang pernah mengambil tempat di Indonesia adalah diskursus mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, ekonomi terpimpin ala Soekarno, Widjojonomics, Habibienomics, hingga diskursus pembangunan ala neoliberal.]]>
<![CDATA[Kekalahan Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Sianturi, Stevan Togi Mandiri]]>;
<![CDATA[Ekayanta, Fredick Broven]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2023): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v15i2.9554
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kandidat yang diusung oleh Partai Golkar pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 mengalami kekalahan. Padahal sebelumnya Partai Golkar selalu memenangkan kontestasi politik, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah di Pelalawan. Artikel ini berargumen bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh munculnya konflik internal, tidak adanya koalisi, dan faktor figur. Argumen tersebut dibangun berdasarkan kerangka teori yang dibangun melalui teori faksionalisasi partai politik, teori pilkada, dan konflik elite lokal. Artikel ini menganalisis data empirik yang dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dalam konteks keterlibatan DPD II Partai Golkar Pelalawan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Wawancara mendalam tersebut dilakukan pada bulan Juni-Juli 2022. Artikel ini memperkuat teori faksionalisasi partai politik yang berdampak pada penurunan perolehan suara pada pemilihan umum, serta menegaskan bahwa dinamika pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sangat dipengaruhi oleh figur, bukan partai politik.]]>
