Articles
<![CDATA[PERSPEKTIF KELAS DALAM PERLAWANAN WARGA DESA WADAS TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER ]]>
<![CDATA[Fredick Broven Ekayanta]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 4 No 1 (2022): PERSPEKTIF KELAS DAN RADIKALISME ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JIWSP.2022.v04.i01.p02
<![CDATA[Proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah seringkali menimbulkan dampak sosial yang merugikan warga. Artikel ini menganalisis bagaimana penolakan warga terhadap rencana pembangunan infrastruktur, dengan mengambil studi kasus penolakan warga Wadas terhadap penambangan batu andesit dan Bendungan Bener. Artikel ini menggunakan perspektif kelas agar mendapat jawaban yang komprehensif dari warga yang terdampak. Dengan menggunakan teori akumulasi primitif, artikel ini berkesimpulan bahwa penolakan dan perlawanan terhadap rencana pembangunan merupakan respon atas proses separasi (penyingkiran dari kondisi kerja) dalam akumulasi primitif yang akan terjadi. Artikel ini memperkuat teori akumulasi primitif yang memiliki karakteristik adanya keterlibatan kekuasaan negara. Dari kasus Wadas ini, peran kekuasaan tersebut adalah dengan menerbitkan aturan-aturan hukum, pengerahan aparat, dan sebagai pelaksana dari proyek pembangunan tersebut.]]>
<![CDATA[Absennya Agenda Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan Redistribusi dalam Arena Politik Formal Indonesia ]]>
<![CDATA[Fredick Broven Ekayanta]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP) Vol. 1 No. 2 (2022): Gerakan Tani ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (497.498 KB)
|
DOI: 10.32734/jkakp.v1i2.10076
<![CDATA[Fenomena politik yang kerap muncul menjelang pemilihan umum di Indonesia adalah tingginya intensitas pertemuan antarelite partai politik untuk membicarakan potensi koalisi. Fenomena ini merupakan implikasi dari regulasi pemilihan presiden yang memiliki ambang batas yang cukup besar, sementara tidak ada partai politik yang mendapatkan suara mayoritas. Fenomena ini terjadi sejak Maret 2022 hingga setidaknya Oktober 2022 dalam mempersiapkan pilpres tahun 2024. Dengan menggunakan paradigma kritik sosial yang secara sederhana memiliki asumsi bahwa setiap manusia itu bebas dan otonom tetapi ada struktur yang menghambat kebebasan dan otonomi itu sehingga struktur tersebut harus dikritik, tulisan ini berargumen bahwa fenomena tersebut menunjukkan dominasi dari oligarki dalam arena politik formal di Indonesia, dan pada saat yang bersamaan menyingkirkan gerakan sosial dari akar rumput yang memiliki agenda seperti reforma agrarian, kedaulatan pangan, dan redistribusi. Hal ini menggambarkan semakin terkonsolidasinya kepentingan elite dalam mengendalikan politik Indonesia, sehingga memerlukan strategi gerakan sosial yang baru untuk memperjuangkan agenda-agenda reformisnya. Tulisan ini berargumen bahwa kondisi ini akan terus berlangsung selama gerakan sosial yang ada tidak mampu mengambil alih kontrol dan kendali atas arena politik formal.]]>
<![CDATA[Partai Buruh dan Kelas Pekerja di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fredick Broven Ekayanta]]>
<![CDATA[ Journal of Politics and Policy Vol. 4 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politics and Policy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.jppol.2022.004.02.03
<![CDATA[This article discusses the Labor Party’s initiatives to create a political party that represents Indonesia’s working class. Unlike other parties that were formed because of factionalization, internal conflict, or top-down by certain business elites, The Labor Party demonstrates the existence of political parties in Indonesia that were founded as an expression of dissatisfaction with a particular state policy, like Cipta Kerja Bill. Using the method and discourse theory by Ernesto Laclau, this article argues that the Labor Party's founding was initiated by enacting regulation that was seen as the “common enemy” of social organizations. The existence of a common enemy revives the shared awareness and forms the logic of equivalence of having a political party as its own. As a party based on the working class, it creates political frontiers against the government, existing political parties, and oligarchs, which are considered responsible for not fulfilling the demands of the working class in Indonesia.]]>
<![CDATA[Indonesian Peasants in the Constellation of Power and the Trajectory of Capitalism ]]>
<![CDATA[Ekayanta, Fredick Broven]]>
<![CDATA[ Journal of Peasants' Rights Vol. 2 No. 1 (2023): Community Empowerment and Agrarian Political ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/jpr.v2i1.11911
<![CDATA[As an agricultural nation, Indonesia has a paradoxical situation where its peasants have never been a dominant political force. This condition can be seen from the lack of regulations in favor of peasants, the rampant criminalization of peasants in land conflicts, to the absence of peasant-based movements and political parties. This article explains the position of peasants in the constellation of power and the trajectory of capitalism in Indonesia. The article concludes that peasants have always been in a marginal political position at various periods, starting from the feudal era to the era of capitalism introduced by the Dutch colonial government. This position continued in the era of independent Indonesia where peasants remained on the periphery of Indonesian politics which was dominated by the bureaucracy and military during the New Order and oligarchy during the Reformation era.]]>
<![CDATA[The Hegemony of Capitalism in the 2024 Indonesia General Election ]]>
<![CDATA[Ekayanta, Fredick Broven]]>
<![CDATA[ Journal of Sumatera Sociological Indicators Vol. 3 No. 01 (2024): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/jssi.v3i01.15911
<![CDATA[This article explains how the operation of hegemonic power of capitalism works in the 2024 election in Indonesia, both in the presidential and legislative elections. The hegemonic power refers to the third-dimensional power introduced by Lukes, namely power in the ideological realm. This article argues that capitalism hegemony “grasps†all dominant narratives that emerged during the 2024 elections, both from election participants and civil societies. By using the concept of ideological cynicism introduced by Žižek, this article explains that capitalism in the ideological realm can be so effective because it appears not as an ideology, but as a kind of truth believed by everyone.]]>
<![CDATA[Kesinambungan dan Perubahan dalam Diskursus Pembangunan Indonesia ]]>
<![CDATA[Ekayanta, Fredick Broven]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v13i1.3769
<![CDATA[Setiap negara memiliki diskursus pembangunan yang berbeda-beda, bergantung pada dinamika ide dan gagasan yang berkembang. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana kesinambungan maupun perubahan dalam diskursus pembangunan di Indonesia. Diskursus pada tulisan ini mengacu pada definisi yang dikembangkan Michel Foucault, yakni sekumpulan pernyataan yang menyediakan satu tema khusus pada satu periode tertentu. Metode yang digunakan adalah analisis diskursus terhadap data-data yang berasal dari pidato, dokumen, laporan, artikel dan sebagainya. Tulisan ini menyimpulkan bahwa diskursus pembangunan di Indonesia selalu memiliki “tema khusus†di tiap “periode tertentuâ€. Diskursus pembangunan yang pernah mengambil tempat di Indonesia adalah diskursus mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, ekonomi terpimpin ala Soekarno, Widjojonomics, Habibienomics, hingga diskursus pembangunan ala neoliberal.]]>
<![CDATA[Kekalahan Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Sianturi, Stevan Togi Mandiri]]>;
<![CDATA[Ekayanta, Fredick Broven]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2023): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v15i2.9554
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kandidat yang diusung oleh Partai Golkar pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 mengalami kekalahan. Padahal sebelumnya Partai Golkar selalu memenangkan kontestasi politik, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah di Pelalawan. Artikel ini berargumen bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh munculnya konflik internal, tidak adanya koalisi, dan faktor figur. Argumen tersebut dibangun berdasarkan kerangka teori yang dibangun melalui teori faksionalisasi partai politik, teori pilkada, dan konflik elite lokal. Artikel ini menganalisis data empirik yang dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dalam konteks keterlibatan DPD II Partai Golkar Pelalawan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Wawancara mendalam tersebut dilakukan pada bulan Juni-Juli 2022. Artikel ini memperkuat teori faksionalisasi partai politik yang berdampak pada penurunan perolehan suara pada pemilihan umum, serta menegaskan bahwa dinamika pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sangat dipengaruhi oleh figur, bukan partai politik.]]>
<![CDATA[ANALISIS DISKURSUS PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2022 ]]>
<![CDATA[Ekayanta, Fredick Broven]]>
<![CDATA[ Komunika Vol. 18 No. 2 (2022): Komunikasi Politik, Komunikasi Publik dan Komunikasi Pemasaran ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/komunika.v18i2.9501
<![CDATA[Penggunaan perspektif analisis diskursus sebagai alat analisis untuk mengkaji politik Indonesia masih relatif jarang dan terbatas dilakukan. Padahal perspektif ini memiliki kelebihan dalam membaca dan menginterpretasikan karakter politik dan kontestasi kuasa yang terjadi. Tulisan ini akan berupaya untuk menganalisis apa saja makna yang diproduksi pada pidato kenegaraan presiden tahun 2020-2022, dan mengapa makna tersebut, bukan yang lain, yang ditampilkan, dalam mengkaji politik Indonesia kontemporer. Dengan menggunakan pidato kenegaraan presiden pada tahun 2020, 2021, dan 2022, dan data sekunder mengenai kajian politik Indonesia, serta menggunakan analisis diskursus sebagai teknik analisis, tulisan ini berargumen bahwa kondisi struktural kekuasaan yang belum terdistribusi dengan baik menjadikan diskursus-diskursus atau isu-isu politik yang diproduksi negara, masih tidak menyinggung persoalan riil rakyat yang lebih penting, dan terkadang justru mengandung kontradiksi.]]>
<![CDATA[Kesinambungan Sistem Proporsional Terbuka sebagai Sistem Pemilihan Legislatif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ekayanta, Fredick Broven]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.15.2.2024.201-2017
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang kesinambungan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilihan untuk anggota legislatif di Indonesia yang sudah diterapkan sejak 2009. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan mengapa terdapat kecenderungan sistem tersebut dipertahankan kendati pelbagai masalah yang dihasilkan, dikritik banyak pihak, hingga diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Untuk menjawabnya, tulisan ini menggunakan kombinasi tiga pendekatan institusionalisme baru, yaitu pilihan rasional, sosiologis, dan historis. Tulisan ini menemukan bahwa kecenderungan bertahannya sistem proporsional terbuka adalah karena adanya insentif bagi mayoritas partai-partai politik yang ada di parlemen dengan sistem tersebut, adanya kecenderungan dukungan publik dan para pemilih sebagai lingkungan yang mempengaruhi pilihan sistem tersebut, serta faktor historis pemilihan sistem tersebut yang dianggap demokratis. Sistem proporsional terbuka telah menciptakan suatu path dependent yang membuatnya sulit untuk diubah dan berpotensi menjadi locked-in, yang diterima oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang “permanen”.]]>
<![CDATA[State and Farmers’ Protest in India ]]>
<![CDATA[Valarthodi, Mohamed Iyas]]>;
<![CDATA[Ekayanta, Fredick Broven]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP) Vol. 3 No. 2 (2024): In Progress ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/jkakp.v3i2.19120
<![CDATA[The Indian farmers' protests against the government's agricultural reforms marked a pivotal moment in the country's history, resonating not only nationally but also garnering international scrutiny and support. The Marxist theory of the state, which holds that the state primarily serves as an instrument of class power, advancing the interests of the ruling capitalist class at the expense of the working class, is used to study the farmers' response to the creation farmers' bills in India. This article employs the study of documents containing secondary data from the journal, news, working paper, and official website. The analysis highlights that the government has consistently favored capitalist interests, contributing to the marginalization of these farmers, and the current laws are seen as a continuation of this trend, further entrenching the power of large agribusinesses. The farmers, therefore, represent a significant moment of struggle against neoliberal policies that prioritize corporate interests ahead of the demands of the agrarian community.]]>
