Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Kesinambungan dan Perubahan dalam Diskursus Pembangunan Indonesia Ekayanta, Fredick Broven
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v13i1.3769

Abstract

Setiap negara memiliki diskursus pembangunan yang berbeda-beda, bergantung pada dinamika ide dan gagasan yang berkembang. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana kesinambungan maupun perubahan dalam diskursus pembangunan di Indonesia. Diskursus pada tulisan ini mengacu pada definisi yang dikembangkan Michel Foucault, yakni sekumpulan pernyataan yang menyediakan satu tema khusus pada satu periode tertentu. Metode yang digunakan adalah analisis diskursus terhadap data-data yang berasal dari pidato, dokumen, laporan, artikel dan sebagainya. Tulisan ini menyimpulkan bahwa diskursus pembangunan di Indonesia selalu memiliki “tema khusus” di tiap “periode tertentu”. Diskursus pembangunan yang pernah mengambil tempat di Indonesia adalah diskursus mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, ekonomi terpimpin ala Soekarno, Widjojonomics, Habibienomics, hingga diskursus pembangunan ala neoliberal.
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Demokratisasi dan Desentralisasi di Indonesia Kusmanto, Heri; Ekayanta, Fredick Broven; Bahri, Saipul
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.112 KB) | DOI: 10.32734/ljsp.v1i1.8269

Abstract

Tulisan ini mengkaji dampak pandemi terhadap pembangunan politik yang berlangsung di Indonesia. Pembangunan politik yang dimaksud adalah demokratisasi dan desentralisasi yang dimulai sejak era reformasi tahun 1998. Perubahan politik yang tidak sempurna mengakibatkan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia rentan. Kerentanan tersebut semakin terlihat saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Praktik-praktik yang tidak demokratis seperti pembatasan hak sipil dan pelibatan militer dan intelijen dalam kehidupan publik terjadi di masa pandemi. Dengan menggunakan konsep-konsep pembangunan politik, demokratisasi dan desentralisasi, tulisan ini berargumen bahwa pandemi membuktikan jika demokratisasi dan desentralisasi saat ini tidak menguntungkan rakyat, sehingga mengganggu pembangunan politik yang tengah berlangsung. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Sebagai saran, tulisan ini mengajukan agenda perbaikan institusional sebagai sesuatu yang dibutuhkan saat ini.
Strengthening Organizational Capacity and Empowering Coastal Communities in Sentang Village, Teluk Mengkudu District, Serdang Bedagai Regency Rosmery; Zulkifli; Purba, Hasim; Ekayanta, Fredick Broven
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2022): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1437.292 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v7i1.6920

Abstract

The societies in Sentang Village are an example of coastal community who have been left behind. The majority of people work as fishermen which have experienced a decline in income from fish catches since pandemic Covid-19. To overcome these conditions, this community service strengthens organizational capacity and empowers the community. Through these activities, it is hoped that the community will have an understanding of the importance of organizations to improve their welfare. A strong community organization will be the capital for the community to fight for their interests. Furtermore, this service will provide regular assistance to see the implementation of organizational capacity building and community empowerement.
Freedom and Equality Problems in Indonesia’s Democracy Harahap, Husnul Isa; Ekayanta, Fredick Broven
Jurnal Politik Vol. 9, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

What part of democracy is the most frequently an issue in a democratic country? It is freedom and equality. This book contains a collection of articles that repeat more or less the same questions. Likewise, the answer is still around the problems of freedom (speech, politics, opinion, competition, power, press, expression.) and equality (law, social rights, and other aspects.). The difference is in its perspectives and cases, as it differs in place, condition, and time.
Kekalahan Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Sianturi, Stevan Togi Mandiri; Ekayanta, Fredick Broven
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2023): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v15i2.9554

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kandidat yang diusung oleh Partai Golkar pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 mengalami kekalahan. Padahal sebelumnya Partai Golkar selalu memenangkan kontestasi politik, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah di Pelalawan. Artikel ini berargumen bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh munculnya konflik internal, tidak adanya koalisi, dan faktor figur. Argumen tersebut dibangun berdasarkan kerangka teori yang dibangun melalui teori faksionalisasi partai politik, teori pilkada, dan konflik elite lokal. Artikel ini menganalisis data empirik yang dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dalam konteks keterlibatan DPD II Partai Golkar Pelalawan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Wawancara mendalam tersebut dilakukan pada bulan Juni-Juli 2022. Artikel ini memperkuat teori faksionalisasi partai politik yang berdampak pada penurunan perolehan suara pada pemilihan umum, serta menegaskan bahwa dinamika pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sangat dipengaruhi oleh figur, bukan partai politik.
Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Terhadap Bergabungnya Indonesia dengan BRICS Alyvia Jingga Salsabila; Fernanda Putra Adela; Adil Arifin; Fredick Broven Ekayanta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2379

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bergabungnya Indonesia dengan BRICS. Keputusan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut merupakan fenomena yang menarik, karena kedekatannya dengan negara-negara Barat selama ini, dan prinsip politik luar negerinya yang bersifat Bebas-Aktif. Sehingga penting untuk mengetahui bagaimana persepsi dari mahasiswa sebagai kalangan akademis terhadap fenomena bergabungnya Indonesia dengan BRICS. Penelitian ini menggunakan teori Rezim Internasional, Kerjasama Internasional, dan Persepsi sebagai kerangka teoretis. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BRICS sebagai rezim internasional dan bergabungnya Indonesia dengan BRICS dalam rangka kerjasama internasional, mempengaruhi persepsi mahasiswa melihat urgensi bergabungnya Indonesia dengan BRICS
Partai Buruh dan Kelas Pekerja di Indonesia Ekayanta, Fredick Broven
Journal of Politics and Policy Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jppol.2022.004.02.03

Abstract

This article discusses the Labor Party’s initiatives to create a political party that represents Indonesia’s working class. Unlike other parties that were formed because of factionalization, internal conflict, or top-down by certain business elites, The Labor Party demonstrates the existence of political parties in Indonesia that were founded as an expression of dissatisfaction with a particular state policy, like Cipta Kerja Bill.  Using the method and discourse theory by Ernesto Laclau, this article argues that the Labor Party's founding was initiated by enacting regulation that was seen as the “common enemy” of social organizations. The existence of a common enemy revives the shared awareness and forms the logic of equivalence of having a political party as its own. As a party based on the working class, it creates political frontiers against the government, existing political parties, and oligarchs, which are considered responsible for not fulfilling the demands of the working class in Indonesia.
Kemandirian dalam Sejarah Lembaga Independen Indonesia: Kontestasi Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia 1998–2024 Evi Novida Ginting Manik; Azhari M Latief; Fredick Broven Ekayanta
Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 7 No. 2 (2026): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Program Studi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v7i2.14428

Abstract

Although regulatory reforms have strengthened the institutional position of Indonesia’s General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum, KPU) as a national, permanent, and independent electoral management body, contestation over the boundaries of its independence in relation to the House of Representatives (DPR) and the government continues to shape electoral governance in Indonesia. This persistent contestation suggests that KPU independence cannot be understood merely as a normative status guaranteed by the Constitution. This study examines how the concept of mandiri (independent) in Article 22E(5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emerged through a political process and how its historical formation has shaped the institutional development of the KPU through the 2024 elections. Drawing on Historical Institutionalism, particularly the concepts of critical juncture and path dependency, the study analyzes records of the constitutional amendment debates, laws and regulations, Constitutional Court decisions, and in-depth interviews with actors involved in the constitutional amendment process and KPU commissioners who served during the 2017–2022 and 2022–2027 terms. The findings demonstrate that the term mandiri emerged from a political compromise in which it replaced the term independent during the constitutional amendment process. This conceptual ambiguity was subsequently reproduced through regulatory changes, commissioner recruitment mechanisms, and the KPU’s institutional relations with the DPR and the government, thereby sustaining contestation over the boundaries of its independence. Theoretically, the study demonstrates that path dependency does not necessarily produce institutional stability; it may also reproduce institutional contestation. The findings further highlight the limitations of legal-formal approaches that conceptualize the independence of electoral management bodies as a static institutional attribute.