Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM Haedah Faradz
Jurnal Dinamika Hukum Vol 9, No 2 (2009)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2009.9.2.223

During the time application of child become power of district court very Islam. Law number 3 year 2006 concerning change of law number 7 year 1989 concerning Islamic court, giving power to justice of religion to accept, to checking, and judging and also of child genesis and lifting of child pursuant to law of Islam. Stipulating of lifting of child pursuant to Islamic law by justice of religion do not decide contractual terms or lineage relation / link with old fellow contain him. foster child judicially remain to confess as child contain from old fellow contain him. Foster child in law of Islam nor make that foster child as child contain or likened by the child him and rights of like child contain and illegal foster parent become sponsor do woman foster child marry. Kata Kunci : adopsi, Hukum Islam

PERANAN DANA PERIMBANGAN DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS Haedah Faradz
Authentica Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Notary Master Programe, Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.atc.2018.1.1.5

Tax as a source of income for state finance is a manifestation of the community's direct contribution to development goals. The Regional Government of Banyumas Regency on September 10, 2004 proposed the Acquisition of Non-Taxable Tax Objects to the Minister of Finance and based on the Decree of the Head of Regional Office of the Directorate General of Taxation of West Java dated Dec-ember 23, 2004, Kep 14 /WPJ 10/BD05/2004 determine the amount of the acquisition value of non-taxable objects in Banyumas Regency. The problem examined in this paper is The Role of Balancing Funds originating from the Fees for Acquiring Land and Building Rights in financing the administration of regional government in Banyumas Regency; and Factors that influence the receipt of balance funds from the Land and Building Rights Acquisition Fees in Banyumas Regency. The research method used was normative juridical, namely statue approach and conceptual approach then analyzed qualitatively. The cost of acquiring land and building rights (BPHTB) in financing the administration of regional government in Banyumas Regency was still relatively small, and its implementation was also influenced by several factors. Keywords: tax, Customs for Land and Building Rights, locally-generated revenue.

PERCERAIAN KARENA MENELANTARKAN RUMAH TANGGA (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru No.0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb) Bangkit Yusuf Sulaeman; Siti Muflichah; Haedah Faradz
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.50

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam praktik banyak terjadi permasalahan kehidupan rumah tangga yang berakibat perceraian, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, seperti halnya salah satu perkara mengenai perceraian karena menelantarkan Rumah tangga yang terjadi dipengadilan Agama Kota Banjarbaru dengan nomor perkara : 0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Nomor: 0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, metode pengumpulan data studi kepustakaan, metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian karena Menelantarkan Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb. maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut mendasarkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menurut peneliti pertimbangan hakim dapat dilengkapi dengan Pelanggaran Taklik talak karena antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tak peduli selama 11 bulan Kata kunci : Perceraian, Menelantarkan

Juridical Overview of the Mechanism for the Forest Area Release and Investment Facilities for Infrastructure Development in Nusantara Capital City Haira, Haibati; Faradz, Haedah; Sanyoto, Sanyoto
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.2.3191

The relocation of the central government and the state capital to Nusantara Capital City is accompanied by infrastructure development in East Kalimantan, known as the world’s lungs because of its vast forest reserves, which have been designed as a national strategic priority project. This study examined and answered problems related to the identification of the use of forest areas for infrastructure development in Nusantara Capital and its forest realizing mechanism and the investment facility provided by the Indonesian government to boost the investment climate in Nusantara Capital. The research method used is a normative juridical approach. The main findings are the release mechanism for the convertible production forest carried out by Nusantara Capital City Authority for infrastructure development in Nusantara Capital City and the investment facility for its infrastructure development, including but not limited to granting fiscal and non-fiscal incentives.Keywords: forest area release; convertible production forest; state capital; infrastructure development; investment.

Gugat Cerai Karena Tidak Terpenuhi Hak Istri (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 172/Pdt.G/2018/Pn. Mdn) Tampubolon, Hardo Bagus; Rochati, Rochati; Faradz, Haedah
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.36

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, salah satunya terjadi di Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor:172/Pdt.G/2018/PN.MDN yaitu gugat cerai karena tidak terpenuhi hak istri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan perkara gugat cerai karena tidak terpenuhi hak istri terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.MDN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, teknik pengumpulan data dan studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan gugat cerai karena tidak terpenuhi hak istri terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.MDN bahwa pertimbangan hukum Hakim hanya mendasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut peneliti kurang lengkap sebaiknya dilengkapi dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 39 ayat (2) huruf (b) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kata Kunci : Gugat Cerai, Tidak Terpenuhi Hak Istri.

Talak Karena Isteri Menolak Mengikuti Suami Dinas (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 135/Pdt.G/2018/Pa.Tg) Sumayya, Siti Ghozlina Farah; Faradz, Haedah; Rochati, Rochati
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.6

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Kompilasi Hukum Islam dalam kenyataannya sulit untuk diwujudkan, seperti kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor : 135/Pdt.G/2018/Pa/Tg mengenai talak karena isteri menolak mengikuti suami dinas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan talak karena isteri menolak mengikuti suamidin as pada Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 135/Pdt.G/2018/Pa.Tg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, alaisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut hanya mendasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti hakim kurang teliti, sebaiknya hakim menambahkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) ,(g) angka 1, 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam tentang Sighat Taklik Talak.Kata Kunci: Talak, Isteri Menolak Mengikuti Suami

Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr) Harahap, Sarah Azzura; Prihatinah, Tri Lisiani; Faradz, Haedah
Soedirman Law Review Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.2.16070

Pencatatan perkawinan beda agama dilaksanakan melalui penetapan pengadilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan mengetahui akibat hukum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa hakim dalam memutus perkara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr. mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 Huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta fakta bahwa Para Pemohon menikah secara Katholik. Putusan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, hakim seharusnya dapat menambahkan kedua peraturan tersebut sebagai dasar pertimbangannya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 melahirkan akibat hukum perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan secara administratif kependudukan dan menutup celah hukum bagi perkawinan beda agama untuk mendapatkan pengakuan melalui penetapan pengadilan.

TUJUAN DAN MANFAAT PERJANJIAN PERKAWINAN Faradz, Haedah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 8, No 3 (2008)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.3.82

Societal perception which still consider dim towards Marriage Agreement makes Marriage Agreement seldom doing by layman. This case happens because Marriage Agreement considers does not ethic, and even does not fit with oriental custom. Actually Law No.1 Year 1974 concerning Marriage law has not yet cleared to arrange Marriage Agreement, it only declares that both parties that is husband and wife, article 29 Law No.1 Year 1974 mentioned above can conclude that inscribed Agreement which mentioned is Marriage Agreement. In fact Marriage Agreement carries a nice purpose and profit, because it is a preventive action to simplify distribution of their property. Kata kunci: Perkawinan dan perjanjian

PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK Faradz, Haedah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 8, No 1 (2008)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.1.27

Along with fast progressively growth of inter-states service and goods commerce, it needed the existence of international arrangement that giving protection guarantee and rule of law in brand area. For the agenda of giving protection to the owner of brand, governmental have renewed Law Number 21 Year 1961 and replace with Law Number 19 Year 1992. Along with ratifying of WTO which loading rule of Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS), Indonesia conducted Law Number 19 Year 1992 through Law Number 14 Year 1997 and renewed again with Law Number 15 Year 2001. Because of Indonesia taking part in WTO and agreement of TRIPS, hence Indonesia have to correspond to the rule, as consistency step to ratification which have been conducted by Indonesia, hence change the law and forming new law as a step that must be taken. An application of registration of brand will be accepted if the requirement has been fulfilled as stated in the law of brand. Main requirement which at the same time become especial characteristic of brand is the existence of distinguishing energy. Keyword: Protection, Rights of Brand.

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt/2002/PT. Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.41/Pdt.G/2000/PN.Pwt) Muflichah, Siti; Subekti, Trusto; Faradz, Haedah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 8, No 2 (2008)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.2.48

In the civil jurisdiction, truth searched is the formal truth. This matter of course different from the criminal justice, where truth searched is material truth. Searching the formal truth, meaning that judge may not be abysmal of boundary that raised by the parties. This matter contain the congeniality, that verification process is not see at wight or content, but to wide of case scope or dispute that raised by the parties. In this case judge have the passive character. in civil jurisdiction, truth searched is a truth that relying on formal verification. The Judge decision shall contain the rule of law element, justice and benefit. For the reason judge have to careful, goodness in making draft of decision and also decision intake later. In Case No. 401/ Pdt / 2002 / PT. Smg, The Judge of High Court of middle of Java made the decision by strengthening decision of District Court of Purwokerto in case No. 41/Pdt.G/2000/PN Pwt. This Judge Decision represent an example of careless of the judge in make decision. exception of the lack of party had refused. Therefore, judge have to consider this matter in its decision. Therefore, judge have to consider this matter in its decision. This matter of course relative harm the plaintiff, because if suing is not accepted, plaintiff can improve/ repair its suing or make a lawsuit to the court newly again. But refusedly of suing make the plaintiff cannot improve/ repair its suing or make the new suing again. finally, the decision which is not careful will not fulfill the rule of law elements, justice and benefit. Kata kunci: kebenaran formil, penggugat, tergugat, turut tergugat, syarat formil gugatan

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search