Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DEDIKASI JURNAL MAHASISWA Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya LEGALITAS LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Farahwati Farahwati
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Aspek Yuridis Terhadap Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Farahwati, Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.296 KB) | DOI: 10.31293/lg.v1i2.2857

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu organisasikhusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persainganusaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yangkondusif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPPU dalammenjatuhkan sanksi serta mengetahui tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metodologi yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (Library Research).Berdasarkan penelitan diperoleh dua kesimpulan yaitu: 1). Bahwa KPPUmerupakan lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihaklain, yang berwenang melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha agarmenumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yangsehat, dan mencegah praktek-praktek monopoli; 2). Hukum persaingan usahamerupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatanekonomi dan bisnis dalam berinvestasi yang bertujuan untuk menjamin terlaksananyapasar yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dan tingkat keuntunganyang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk dan menjadi payunghukum yang sama bagi setiap pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalammenjalankan usahanya.
PEMBUKTIAN MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM PROSES PEMERIKSAAN SIDANG PERADILAN PIDANA Farahwati, Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.808 KB) | DOI: 10.31293/lg.v3i1.3673

Abstract

The Main Role Of The Proofment In The Process Of ExaminationIn The Crime Count. The legal material of proofment is at the tool ofproofment which content of value and being considered by the corectjudge in the frame of charming the conviction to the only aim to makepunishment (vonis) of criminal core. In the judge court concerned is anaction to state of the event through the facts of the material provementsuggested. The facts found concerned are arranged to be a criminalmaterial which happed really (materiele waarheid) are will be dependedon the accuracy of the facts got and the material proofment.The writing of the law science in order to know the role of theproofment and the consideration of the judge in … decide the sentence thecorrect of crime. The kind of the method is the juridicial normative and thefollowing is the analysis in the descriptive kualitatif. The results orconviction has the important role in finishing the condernation which is tobe proved of material manly the real right based on the crime actionhappened. The judge may not make decision criminal sentence to someonebut if in the minimum to legal proofment tools. The gets the conviction thatthe criminal action has really been happened and the defendant is wrongto do based in the article 183 of the criminal book of crime.
HAKEKAT HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN ASPEK HUKUM YANG BERKEADILAN Farahwati, Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.123 KB) | DOI: 10.31293/lg.v4i1.4422

Abstract

Legal protection is an activity to maintain or maintain relationships in thecommunity in order to achieve justice. An upright law is guaranteeingjustice without justice can be said to be not law, therefore rely on the ruleof law in order to bring about justice for all people.Legal norms are the most dominant rules that are enforced with powerand for their violations subject to certain sanctions established by thestate.The existence of various fields of legal system in society gives rise tocertain legal systems which are also the structure and process of the law.The legal system covers various legal subsystems which then greatlyinfluences the ongoing process of various fields of law.The nature of the law covers the entire legal system wcihc is an activity toimplement and apply justice and take legal action against any violationsor deviations of law committed by legal subjects either through judicialprocedures or through non judicial procedures.
PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUPAKAN KEJAHATAN LUAR BIASA Farahwati, Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5864

Abstract

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime).Unsur menyalah gunakan kewenangan karena jabatannya ataukedudukannya sebagai penyelenggara negara serta menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu badan, yang sangat menghambatpertumbuhan perekonomian Negara, merusak sendi-sendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, timbulnya krisis di berbagaibidang pembangunan serta membahayakan eksistensi Negara.Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukanmewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam menjalankantugas dan fungsinya penyelenggara Negara harus secara sungguh-sungguhdan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas korupsi. Peran serta masyarakat bermaksuduntuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkanpenyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi. Dengan hak dankewajiban yang dimiliki, diharapkan masyarakat lebih bersemangat untukmelaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraanNegara dengan tetap mentaati aturan-aturan yang berlaku.Metode penulisan jurnal ilmu hukum ini menggunakan metodenormatif, tujuan penulisan untuk mengkaji praktek-praktek korupsi yangdapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa yangmenyalahgunakan kekuasannya atau jabatan ataupun kedudukannyaselaku penyelenggara Negara. Peran serta masyarakat dalam rangkamewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsidengan memperhatikan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan hukumyang berlaku.
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENJADI DASAR TERINTEGRASI DALAM PEMBANGUNAN SUATU WILAYAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Farahwati, Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v5i1.4768

Abstract

The environment on earth as regulated in Law No. 32 of 2009concerning Environmental Protection and Management, thatenvironmental management consists of the natural environment inaccordance with the understanding of ecosystem life and socialenvironment that is illustrated by the existence of human groups both insociety and in families and refers to the understanding of humanity(humanism), so that includes understanding about between nations,interregion and the built environment (originally thought to be man-made;man-made environment).Development needs to pay attention to environmental conditionsthat exist from the physical side (soil, water, air), biotics (flora, fauna),and culture (culture, interactions between people). Environmental qualityconditions will tend to continue to decline if not balanced with the conceptof sustainable development planning in an effort to preserve the existingenvironmental functions.The implementation of environmentally sound development and thecontrolled use of natural resources wisely is the main objective ofenvironmental management. Sustainable development is very closelyrelated to environmental management programs and policies.The nature of environmental law enforcement in sustainabledevelopment covers all environmental law systems with the aim ofprotecting and properly managing the environment and is an activity toimplement and apply just environmental laws and take legal actionagainst any violations or deviations of law committed by legal subjectseither through judicial procedures or through non-judicial procedures.Legal norms are the most dominant rules that are enforced with powerand for their violations subject to certain sanctions that have beenestablished by the State.
PERAN ADVOKAT SELAKU PENASEHAT HUKUM TERSANGKA ATAU TERDAKWA ATAS DASAR PASAL 56 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Farahwati, Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5862

Abstract

Bantuan hukum merupakan suatu hak yang harus diperoleh tersangkaatau tersangka sebagai suatu implementasi Negara hukum untuk menjaminhak asasi warga negaranya dalam mencapai suatu keadilan dan bantuanhukum merupakan hal fundamental yang harus di dapatkan oleh tersangkaatau terdakwa melihat banyaknya realitas ketimpangan hukum bagiseorang tersangka/terdakwa untuk memperoleh haknya.Penulisan jurnal hukum ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanaperan advokat selaku penasehat hukum didalam perkara pidana yangancaman hukumannya berdasarkan Pasal 56 ayat 1 KUHAP, danmenganalisis akibat hukumnya jika tidak didampingi oleh advokat selakupenasehat hukum tersangka/terdakwa. Sehingga dapat dikaji sejauhmanapenerapan hukum Pasal 56 KUHAP bisa diterapkan kepada tersangka atauterdakwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana. Penulisanjurnal hukum ini penulis menggunakan metode penelitian yuridisnormatif.Kebutuhan akan jasa hukum (bantuan hukum) dari advokat antara lainkonsultasi hukum, legal audit, pendampingan, pembelaan, mewakili baikdi luar maupun di dalam proses pengadilan. Bantuan Hukum yangdiperlukan oleh tersangka/terdakwa atas dasar Pasal 56 ayat (1) KUHAP,merupakan suatu implementasi dari Hak Asasi Manusia dalammemperoleh bantuan hukum dalam proses perkara pidana. Berdasarkanketentuan Pasa1 56 ayat (1) KUHAP mengadopsi pedoman Miranda Ruleatau Miranda Principle, tentang formalistic legal thinking, dapat tercapaidengan kehadiran penasehat hukum yang bersifat imperative dan dapatmenjadikan hak asasi tersangka/terdakwa tetap diperhatikan, danterjaminnya pemeriksaan yang fair dan manusiawi padatersangka/terdakwa, sehingga bila diabaikan akan mengakibatkan hasilpemeriksaan atau hasil di tingkat penyidikan itu menjadi tidak sah (illegal)atau batal demi hukum (null and void). Maka untuk proses selanjutnyapunjuga menjadi tidak sah.
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN Farahwati Farahwati
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.643 KB)

Abstract

 Development of social progress quite rapidly, with the widespread phenomenon of the rule of law, human rights, globalization, democratization, decentralization, transparency and accountability are given new paradigm in seeing purpose, task, function, authority of Indonesian police republic that caused many demand and hopes of the Indonesian people about the implementation of the Indonesian National Police duties that more oriented to the communities it serves. Investigation is investigating a series of actions in terms and be regulated in law  in looking for  the evidence also collect the evidence, whereas he evidence could make the case easily to solve so that we could easily find the suspect of the crime. In describing subject matter, the writer try to analyse  the data that the writer get, so the writer use all of the information’s, and data’s even its primary or secondary. Then try to analyse in qualitative and present in by describing the case. 
HAKEKAT HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI MASYARAKAT Farahwati Farahwati
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 30, No 1 (2014)
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.209 KB) | DOI: 10.31293/ddk.v30i1.1421

Abstract

The law inforcement of criminal law is one of the effort to get or create the regulation, security, and peaceful in society even it’s one of the way to prevent or criminal prosecution or the violation of law. From the formal juridical aspect a crime is forms of behavior that is contrary to human morals, detrimental to society, and in violation of the law. Criminal law as a public law so everey violation of state law through the State fittings such as police, prosecutors and judges take immediate legal action.Judiciary institution has a central position as an effort to enforce laws cored justice. The principle in the investigation of criminal cases at the trial court must assume that all persons suspected, arrested, detained, charged and appear before the court or shall be deemed not guilty before a court ruling that declared his mistakes and gain permanent legal force. 
PEMBUKTIAN MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM PROSES PEMERIKSAAN SIDANG PERADILAN PIDANA Farahwati Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v3i1.3673

Abstract

The Main Role Of The Proofment In The Process Of ExaminationIn The Crime Count. The legal material of proofment is at the tool ofproofment which content of value and being considered by the corectjudge in the frame of charming the conviction to the only aim to makepunishment (vonis) of criminal core. In the judge court concerned is anaction to state of the event through the facts of the material provementsuggested. The facts found concerned are arranged to be a criminalmaterial which happed really (materiele waarheid) are will be dependedon the accuracy of the facts got and the material proofment.The writing of the law science in order to know the role of theproofment and the consideration of the judge in … decide the sentence thecorrect of crime. The kind of the method is the juridicial normative and thefollowing is the analysis in the descriptive kualitatif. The results orconviction has the important role in finishing the condernation which is tobe proved of material manly the real right based on the crime actionhappened. The judge may not make decision criminal sentence to someonebut if in the minimum to legal proofment tools. The gets the conviction thatthe criminal action has really been happened and the defendant is wrongto do based in the article 183 of the criminal book of crime.
PERAN ADVOKAT SELAKU PENASEHAT HUKUM TERSANGKA ATAU TERDAKWA ATAS DASAR PASAL 56 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Farahwati Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5862

Abstract

Bantuan hukum merupakan suatu hak yang harus diperoleh tersangkaatau tersangka sebagai suatu implementasi Negara hukum untuk menjaminhak asasi warga negaranya dalam mencapai suatu keadilan dan bantuanhukum merupakan hal fundamental yang harus di dapatkan oleh tersangkaatau terdakwa melihat banyaknya realitas ketimpangan hukum bagiseorang tersangka/terdakwa untuk memperoleh haknya.Penulisan jurnal hukum ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanaperan advokat selaku penasehat hukum didalam perkara pidana yangancaman hukumannya berdasarkan Pasal 56 ayat 1 KUHAP, danmenganalisis akibat hukumnya jika tidak didampingi oleh advokat selakupenasehat hukum tersangka/terdakwa. Sehingga dapat dikaji sejauhmanapenerapan hukum Pasal 56 KUHAP bisa diterapkan kepada tersangka atauterdakwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana. Penulisanjurnal hukum ini penulis menggunakan metode penelitian yuridisnormatif.Kebutuhan akan jasa hukum (bantuan hukum) dari advokat antara lainkonsultasi hukum, legal audit, pendampingan, pembelaan, mewakili baikdi luar maupun di dalam proses pengadilan. Bantuan Hukum yangdiperlukan oleh tersangka/terdakwa atas dasar Pasal 56 ayat (1) KUHAP,merupakan suatu implementasi dari Hak Asasi Manusia dalammemperoleh bantuan hukum dalam proses perkara pidana. Berdasarkanketentuan Pasa1 56 ayat (1) KUHAP mengadopsi pedoman Miranda Ruleatau Miranda Principle, tentang formalistic legal thinking, dapat tercapaidengan kehadiran penasehat hukum yang bersifat imperative dan dapatmenjadikan hak asasi tersangka/terdakwa tetap diperhatikan, danterjaminnya pemeriksaan yang fair dan manusiawi padatersangka/terdakwa, sehingga bila diabaikan akan mengakibatkan hasilpemeriksaan atau hasil di tingkat penyidikan itu menjadi tidak sah (illegal)atau batal demi hukum (null and void). Maka untuk proses selanjutnyapunjuga menjadi tidak sah.
Co-Authors