Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DEDIKASI JURNAL MAHASISWA Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya LEGALITAS LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Farahwati Farahwati
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
HAKEKAT HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN ASPEK HUKUM YANG BERKEADILAN Farahwati Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v4i1.4422

Abstract

Legal protection is an activity to maintain or maintain relationships in thecommunity in order to achieve justice. An upright law is guaranteeingjustice without justice can be said to be not law, therefore rely on the ruleof law in order to bring about justice for all people.Legal norms are the most dominant rules that are enforced with powerand for their violations subject to certain sanctions established by thestate.The existence of various fields of legal system in society gives rise tocertain legal systems which are also the structure and process of the law.The legal system covers various legal subsystems which then greatlyinfluences the ongoing process of various fields of law.The nature of the law covers the entire legal system wcihc is an activity toimplement and apply justice and take legal action against any violationsor deviations of law committed by legal subjects either through judicialprocedures or through non judicial procedures.
Aspek Yuridis Terhadap Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Farahwati Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v1i2.2857

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu organisasikhusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persainganusaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yangkondusif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPPU dalammenjatuhkan sanksi serta mengetahui tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metodologi yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (Library Research).Berdasarkan penelitan diperoleh dua kesimpulan yaitu: 1). Bahwa KPPUmerupakan lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihaklain, yang berwenang melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha agarmenumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yangsehat, dan mencegah praktek-praktek monopoli; 2). Hukum persaingan usahamerupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatanekonomi dan bisnis dalam berinvestasi yang bertujuan untuk menjamin terlaksananyapasar yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dan tingkat keuntunganyang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk dan menjadi payunghukum yang sama bagi setiap pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalammenjalankan usahanya.
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Farahwati Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v7i1.6514

Abstract

Criminal cases related to assets or assets resulting from crime are known as money laundering crimes. The money laundering case is not only a threat to the stability and integrity of the economy and the state financial system, but also endangers the lives of the people, the nation and the State of Indonesia. In its development, money laundering offenses cases are increasingly widespread and complex to various sectors. The problem in this paper is whether the criminal act of Money Laundering must first be proven the crime of origin, and what are the legal evidence in the Law on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. There is a close relationship between the crime of money laundering and the crime of origin. These problems arise in the prosecution process related to whether both must be proven or is it sufficient to prove the crime of money laundering without first proving the original crime. The reason is, in the regulation regarding the prosecution of money laundering cases, namely Article 69 of Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering stipulates that in conducting investigations, prosecutions and examinations in courts of cases of Money Laundering, it is not obligatory to first prove the original crime.The normative juridical writing method uses primary and secondary legal materials with qualitative juridical analysis. Analysis of the effectiveness of handling the crime of money laundering without prior proof of the predicate crime, in terms of handling the crime of money laundering without the obligation to prove the predicate crime can be said to be effective because it can facilitate the judicial process. In the crime of money laundering, it still provides an opportunity to prove that the assets obtained are assets resulting from legitimate activities.
PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUPAKAN KEJAHATAN LUAR BIASA Farahwati Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5864

Abstract

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime).Unsur menyalah gunakan kewenangan karena jabatannya ataukedudukannya sebagai penyelenggara negara serta menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu badan, yang sangat menghambatpertumbuhan perekonomian Negara, merusak sendi-sendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, timbulnya krisis di berbagaibidang pembangunan serta membahayakan eksistensi Negara.Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukanmewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam menjalankantugas dan fungsinya penyelenggara Negara harus secara sungguh-sungguhdan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas korupsi. Peran serta masyarakat bermaksuduntuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkanpenyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi. Dengan hak dankewajiban yang dimiliki, diharapkan masyarakat lebih bersemangat untukmelaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraanNegara dengan tetap mentaati aturan-aturan yang berlaku.Metode penulisan jurnal ilmu hukum ini menggunakan metodenormatif, tujuan penulisan untuk mengkaji praktek-praktek korupsi yangdapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa yangmenyalahgunakan kekuasannya atau jabatan ataupun kedudukannyaselaku penyelenggara Negara. Peran serta masyarakat dalam rangkamewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsidengan memperhatikan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan hukumyang berlaku.
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENJADI DASAR TERINTEGRASI DALAM PEMBANGUNAN SUATU WILAYAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Farahwati Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v5i1.4768

Abstract

The environment on earth as regulated in Law No. 32 of 2009concerning Environmental Protection and Management, thatenvironmental management consists of the natural environment inaccordance with the understanding of ecosystem life and socialenvironment that is illustrated by the existence of human groups both insociety and in families and refers to the understanding of humanity(humanism), so that includes understanding about between nations,interregion and the built environment (originally thought to be man-made;man-made environment).Development needs to pay attention to environmental conditionsthat exist from the physical side (soil, water, air), biotics (flora, fauna),and culture (culture, interactions between people). Environmental qualityconditions will tend to continue to decline if not balanced with the conceptof sustainable development planning in an effort to preserve the existingenvironmental functions.The implementation of environmentally sound development and thecontrolled use of natural resources wisely is the main objective ofenvironmental management. Sustainable development is very closelyrelated to environmental management programs and policies.The nature of environmental law enforcement in sustainabledevelopment covers all environmental law systems with the aim ofprotecting and properly managing the environment and is an activity toimplement and apply just environmental laws and take legal actionagainst any violations or deviations of law committed by legal subjectseither through judicial procedures or through non-judicial procedures.Legal norms are the most dominant rules that are enforced with powerand for their violations subject to certain sanctions that have beenestablished by the State.
Co-Authors