Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.913
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DEDIKASI JURNAL MAHASISWA Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya LEGALITAS Awang Long Law Review JURNAL USM LAW REVIEW LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Farahwati Farahwati
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
HAKEKAT HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN ASPEK HUKUM YANG BERKEADILAN Farahwati Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v4i1.4422

Abstract

Legal protection is an activity to maintain or maintain relationships in thecommunity in order to achieve justice. An upright law is guaranteeingjustice without justice can be said to be not law, therefore rely on the ruleof law in order to bring about justice for all people.Legal norms are the most dominant rules that are enforced with powerand for their violations subject to certain sanctions established by thestate.The existence of various fields of legal system in society gives rise tocertain legal systems which are also the structure and process of the law.The legal system covers various legal subsystems which then greatlyinfluences the ongoing process of various fields of law.The nature of the law covers the entire legal system wcihc is an activity toimplement and apply justice and take legal action against any violationsor deviations of law committed by legal subjects either through judicialprocedures or through non judicial procedures.
Aspek Yuridis Terhadap Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Farahwati Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v1i2.2857

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu organisasikhusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persainganusaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yangkondusif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPPU dalammenjatuhkan sanksi serta mengetahui tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metodologi yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (Library Research).Berdasarkan penelitan diperoleh dua kesimpulan yaitu: 1). Bahwa KPPUmerupakan lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihaklain, yang berwenang melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha agarmenumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yangsehat, dan mencegah praktek-praktek monopoli; 2). Hukum persaingan usahamerupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatanekonomi dan bisnis dalam berinvestasi yang bertujuan untuk menjamin terlaksananyapasar yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dan tingkat keuntunganyang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk dan menjadi payunghukum yang sama bagi setiap pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalammenjalankan usahanya.
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Farahwati Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v7i1.6514

Abstract

Criminal cases related to assets or assets resulting from crime are known as money laundering crimes. The money laundering case is not only a threat to the stability and integrity of the economy and the state financial system, but also endangers the lives of the people, the nation and the State of Indonesia. In its development, money laundering offenses cases are increasingly widespread and complex to various sectors. The problem in this paper is whether the criminal act of Money Laundering must first be proven the crime of origin, and what are the legal evidence in the Law on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. There is a close relationship between the crime of money laundering and the crime of origin. These problems arise in the prosecution process related to whether both must be proven or is it sufficient to prove the crime of money laundering without first proving the original crime. The reason is, in the regulation regarding the prosecution of money laundering cases, namely Article 69 of Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering stipulates that in conducting investigations, prosecutions and examinations in courts of cases of Money Laundering, it is not obligatory to first prove the original crime.The normative juridical writing method uses primary and secondary legal materials with qualitative juridical analysis. Analysis of the effectiveness of handling the crime of money laundering without prior proof of the predicate crime, in terms of handling the crime of money laundering without the obligation to prove the predicate crime can be said to be effective because it can facilitate the judicial process. In the crime of money laundering, it still provides an opportunity to prove that the assets obtained are assets resulting from legitimate activities.
PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUPAKAN KEJAHATAN LUAR BIASA Farahwati Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5864

Abstract

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime).Unsur menyalah gunakan kewenangan karena jabatannya ataukedudukannya sebagai penyelenggara negara serta menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu badan, yang sangat menghambatpertumbuhan perekonomian Negara, merusak sendi-sendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, timbulnya krisis di berbagaibidang pembangunan serta membahayakan eksistensi Negara.Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukanmewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam menjalankantugas dan fungsinya penyelenggara Negara harus secara sungguh-sungguhdan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas korupsi. Peran serta masyarakat bermaksuduntuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkanpenyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi. Dengan hak dankewajiban yang dimiliki, diharapkan masyarakat lebih bersemangat untukmelaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraanNegara dengan tetap mentaati aturan-aturan yang berlaku.Metode penulisan jurnal ilmu hukum ini menggunakan metodenormatif, tujuan penulisan untuk mengkaji praktek-praktek korupsi yangdapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa yangmenyalahgunakan kekuasannya atau jabatan ataupun kedudukannyaselaku penyelenggara Negara. Peran serta masyarakat dalam rangkamewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsidengan memperhatikan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan hukumyang berlaku.
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENJADI DASAR TERINTEGRASI DALAM PEMBANGUNAN SUATU WILAYAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Farahwati Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v5i1.4768

Abstract

The environment on earth as regulated in Law No. 32 of 2009concerning Environmental Protection and Management, thatenvironmental management consists of the natural environment inaccordance with the understanding of ecosystem life and socialenvironment that is illustrated by the existence of human groups both insociety and in families and refers to the understanding of humanity(humanism), so that includes understanding about between nations,interregion and the built environment (originally thought to be man-made;man-made environment).Development needs to pay attention to environmental conditionsthat exist from the physical side (soil, water, air), biotics (flora, fauna),and culture (culture, interactions between people). Environmental qualityconditions will tend to continue to decline if not balanced with the conceptof sustainable development planning in an effort to preserve the existingenvironmental functions.The implementation of environmentally sound development and thecontrolled use of natural resources wisely is the main objective ofenvironmental management. Sustainable development is very closelyrelated to environmental management programs and policies.The nature of environmental law enforcement in sustainabledevelopment covers all environmental law systems with the aim ofprotecting and properly managing the environment and is an activity toimplement and apply just environmental laws and take legal actionagainst any violations or deviations of law committed by legal subjectseither through judicial procedures or through non-judicial procedures.Legal norms are the most dominant rules that are enforced with powerand for their violations subject to certain sanctions that have beenestablished by the State.
HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA Ekawati, Achmad Mirza, Farahwati, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8415

Abstract

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Penyidik dari pihak kepolisian dalam prakteknya sering kali terdapat masalah yang kompleks karena adanya perbedaan pendapat tentang bukti dan fakta dalam suatu perkara. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti permasalahan tentang hubungan fungsional Penyidik dan Penuntut Umum dalam menangani pemeriksaan perkara pidana dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri Samarinda. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian Penelitian Empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Samarinda sudah mencerminkan tujuan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hasil penelitian dan pembahasan penulis bahwa hubungan Penyidik dan Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana sangat erat sekali dikarenakan Penyidik didalam melakukan suatu penyidikan maka harus memberitahukan kepada Penuntut Umum. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah terjadi proses bolak-balik berkas perkara dikarenakan kurang lengkapnya berkas perkara dan menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI RESIDIVIS TERKAIT PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG Imron, Imam Safi'i, Farahwati, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8420

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya lembaga pemasyarakatan dalam mencegah narapidana yang melakukan transaksi narkotika dalam penanggulangan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap residivis sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tenggarong.Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Tenggarong. Metode pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, kuisioner, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dianalisis dengan menggunakan studi analisis kuantitatif.Program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong dilakukan harus secara langsung kepada residivis yang dilasanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Disamping itu juga memberikan pencegahan melalui jalur kerohanian dengan memberikan siraman rohani yang dilakukan oleh Kementrian Agama dan tenaga ahli yang mumpuni dibidangnya. Sanksi pengulangan (recidivie) dalam KUHP pada Pasal 486 yang menyatakan bahwa pemberatan pidana   pada   residivie   dapat   ditambah   1/3   dari   maksimum   pidana   yang diancamkan.Implikasi yang diharapkan Lembaga Pemasyaraaktan Kelas IIA Tenggarong dapat melengkapi alat X-Ray yang mana penggunaan alat tersebut sangat berguna untuk melakukan pendeteksian segala macam bentuk benda terlarang termasuk Narkotika barang haram tersebut. Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong harus ditingkatkan lagi terkhusus kepada pegawai yang bertugas. Serta memberikan pemahaman kepada petugas atas tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan professional.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI INFRASTRUKTUR JALAN DI KUTAI TIMUR Imron, D’melina Putri Anggraini Sofia, Farahwati, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8417

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan, menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional maka tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara sehingga menyebabkan banyak pihak yang merasakan dampaknya. Tindakan korupsi tersebut mencakup penerimaan suap, penggelapan dana, penyuapan, pemalsuan dokumen, atau tindakan lain yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Penelitian ini merumuskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi infrastruktur jalan di Kutai Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi infrastruktur jalan di Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, melakukan wawancara dan dokumentasi terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan. Hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu menggunakan pertimbangan filosofis yang mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku melalui proses pemidanaan, pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Serta pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan ahli, barang bukti, Keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Dan pertimbangan Non-Yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, kondisi atau kemampuan bertanggung jawab. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal meliputi faktor pendorong korupsi dari dalam diri dirinci menjadi aspek perilaku individu,aspek sosial, dan faktor eksternal adalah pemicu korupsi yang disebabkan oleh faktor diluar diri pelaku dirinci dari aspek sikap masyarakat, aspek ekonomi, aspek politis, aspek organisasi.
THE URGENCY OF HALAL CERTIFICATION IN ENSURING LEGAL CERTAINTY FOR MUSLIM CONSUMERS Marliana, Brian Fina; Rokhim, Abdul; Farahwati
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1562

Abstract

Perceptions about halal certification vary widely, many consumers still do not understand the importance of this certification, even though this certification is part of their rights as consumers. Without a strong understanding of the importance of halal certification, Muslim consumers may face the risk of consuming non-halal products that can interfere with their beliefs. The research method used is Normative legal research, research by approaching laws and regulations and legal literature and journals. The results of the study show that halal certification has a crucial role in providing legal certainty for Muslim consumers in Indonesia, the majority of whom are Muslim. Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance makes this certification mandatory, so it is expected to protect consumer rights in accessing products that comply with sharia principles. Legal certainty for Muslim consumers is very important in the context of consumer protection, especially in the digital era and e-commerce. Research shows that adequate regulation and protection can help Muslim consumers obtain products and services that comply with Islamic principles. Optimizing halal certification is one of the key aspects that supports legal certainty for Muslim consumers. Thus, the urgency of halal certification in this context lies not only in legal and social support, but also in collective efforts to educate the public about the importance of halal products, operationalization in business practices, and assurance that the products they consume maintain sharia values. The role of the government in supporting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and other business actors to access halal certification is very strategic, considering the importance of this certification to increase the competitiveness of MSME products in domestic and international markets.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE Imron, Indra Kurniawan, Farahwati, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i1.7990

Abstract

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini pemanfaatan internet semakin maju seiring dengan perputaran waktu dan perkembangan kehidupan masyarakat. Namun seiring dengan laju pertumbuhan internet menjadi sebuah celah yang sangat terbuka dan efektif untuk mempromosikan situs judi online ditambah dengan hadirnya media sosial seperti aplikasi Instagram. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online dan upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan menggunakan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier berupa buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tindakan pendistribusian konten bermuatan perjudian secara online. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaku selebgram yang mempromosikan situs judi online dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bentuk upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online dilakukan dengan upaya preventif berupa edukasi kepada para selebgram tentang risiko dan dampak negatif dari promosi situs judi online yang dilakukan pihak pemerintah, dan upaya represif berupa penerapan sanksi pidana bagi pelaku selebgram yang mempromosikan situs judi online. Dengan melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa oknum selebgram yang mempromosikan situs judi online secara umum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan segala upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan didukung oleh masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal.
Co-Authors Abdul Rokhim Abdul Rokhim Asyari, Fatimah Benhard Kurniawan Pasaribu ekawati Fatimah Asyari Gusti Heliana Safitri Heribertus Richard Charsarino Isnawati Isnawati Kamaludin Lukman Lukman Marliana, Brian Fina Pinkan Nazhwa Izza Tsabira Putri, Deviana Reka Dea Gita Resty, Ariska Jumai Rezky Robiatul Aisyiah Ismail Rifal Al Ikhsan S. Roy Hendrayanto Saputra, Angga Risqi