Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Negara Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Jurnal Public Policy To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal I La Galigo : Public Administration Journal Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara
Ulfa Ulfa
Institut Agama Islam Negeri Palopo
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN DI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO Ulfa, Ulfa
Jurnal Administrasi Negara Vol 24 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakInovasi merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah organisasi. Tanpa inovasi organisasi tidak akan berkembang, Inovasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan inovasi pelayanan publik bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif, sumber data meliputi data yang diperoleh dari dokumen, wawancara dengan informan penelitian yang berjumlah 8 orang yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo dan masyarakat pengguna layanan yang mewakili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi Sistem layanan Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo merupakan sebuah inovasi yang bersifat inkremental, tetapi dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat pengguna, meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, karena masyarakat kota palopo belum siap terhadap perubahan teknologi dan sosialisasi pemerintah yang masih pasif merupakan kendala utama dalam pengimplementasian inovasi sistem online ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, masyarakat pengguna perlu dilibatkan dalam menilai kinerja inovasi pemerintah. Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan, Inovasi Pelayanan Perizinan Online AbstractInnovation is the key to success in an organization. Without organizational innovation will not develop, this innovation is intended to improve the performance of public services. Therefore, this study aims to determine the application public service innovation of licencing section in capital investment and integrated one door office of palopo city. The research method used in this study was qualitative research methods, with a descriptive approach. Data obtained from documents, interviews with research informants with a total of 8 people from the Investment Service and One Stop Services in Palopo City and service users representing. The results showed that the innovation of Online Services of Investment Services and One Door Integrated Services of Palopo City was an incremental innovation, but could provide more benefits to the user community.  In addition, the implementation had not run optimally, because the people of Palopo were not ready for technology change, and the passive government socialization are the main obstacles in implementing this online system innovation. Therefore, cooperation from all parties is needed. The user community needs to be involved in assessing the governments innovation performance. Keywords: Innovation, Services, Online Licensing Service Innovations
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-MUSRENBANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA PALOPO ulfa ulfa
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.63 KB) | DOI: 10.35914/ilagaligo.195

Abstract

Perubahan paradigma pembangunan didorong oleh meningkatnya tuntutan masyarakat akan hasil pembangunan. Manajemen pemerintah bergeser dari tertutup menjadi terbuka juga kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat meningkat dalam setiap proses pembangunan. Penerapan Elektronik Musyawarah pelaksanaan pembangunan merupakan inovasi sistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang diyakini dapat memberikan transparansi dan lebih efektif menyaring usulan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan E-musrembang dalam perencanaan pembangunan pertisipatif di Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu penyebaran informasi yang belum merata sampai ke tingkat kelurahan, yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui program e-musrenbang sehingga masyarakat belum dapat mengakses layanan informasi yang ada disitus e-musrenbang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi e-musrenbang dapat menghemat biaya dan waktu, dan dapat menjamin pelaksanaan mesrenbang secara cepat, mudah, akurat, dan transparan dan direspon positif oleh masyarakat dan pihak penyelenggara karena dapat memberikan kemudahan, dan keterbukaan informasi mengenai usulan-usulan pembangunan yang di rencanakan masing-masing SKPD, tetapi meskipun aplikasi e-musrenbang telah diterapkan sejak tahun 2015 tetapi penggunaannya belum dapat dioptimalkan dimasyarakat Kota Palopo, karena hanya pihak penyelenggara yang mengakses e-musrenbang, sehingga masyarakat belum dapat mengetahui status usulan, dan informasi apakah usulan tersebut disetujui untuk dianggarkan pada APBD Kota Palopo.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN LUWU ulfa ulfa
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 2, Oktober 2020
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.482

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Luwu. Penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, untuk menjelaskan secara objektif detail, dan mendalam terhadap hasil yang diperoleh dilokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang terdiri dari  unsur pemerintah dan masyarakat peneriman bantuan, data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan teknik analaisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data,display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) khususnya di Desa Tanjong, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu menunjukkan belum optimalnya  implementasi kebijakan yang dilaksanakan, disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi dari Aparat Desa dan Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada masyarakat mengenai program yang dikeluarkan pemerintah, pendataan dilakukan secara tertutup, dan  lambannya aparat desa dalam melakukan validasi sehingga penentuan masyarakat yang menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diambil berdasarkan BDT (Basis Data Terpadu) tahun 2011, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government Di Kota Palopo Muammar Arafat; ulfa ulfa
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 5 No 1 (2020): Volume 5 No 1 2020 April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.5.1.57-74.2020

Abstract

Electronic Government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi digital yang mentrasformasikan bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampau birokratis, menjadi pola interaksi yang lebih bersahabat, transparan, efisien dan efektif. Tujuan dari penelitian ini mencoba menganalisis model kebijakan pengembangan electronic government, kendala dalam penerapannya, dan menemukan model pengembangan e-goverernment dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan informan Kepala Bagian Informasi dan Pelayanan, Ketua Tim Teknis, Pengawas Operator, Operator Layanan Online, dan staf serta masyarakat pengguna layanan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu kondensasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Model pengembangan e-government di DPMPTSP Kota Palopo berada pada level transaksi, meskipun berada pada level tinggi, tetapi dukungan masyarakat pengguna layanan dalam penerapan e-government masih rendah, oleh karenanya, perlu adanya kolaborasi dan integrasi antara pemerintah dan stakeholder terkait dalam mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan electronic government dilingkungan pemerintah kota palopo dengan mengembangkan sebuah model e-government dimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan, tanpa dibatasi ruang dan waktu.
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM HOME INDUSTRY UNGGULAN DI KOTA PALOPO Ulfa Ulfa; Dhela Auliya Kusumayani; Rizka Amelia Armin
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 4, No 2 (2019): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v4i2.1810

Abstract

This study aims to describe the policy evaluation of the Featured Home Industry program in Palopo City by looking at the program policy evaluation indicators, namely technical feasibility, economic and financial opportunities, political support capacity, and organizational carrying capacity. The type of research used is descriptive qualitative research type intended to reveal the problem to be investigated by describing the subject and object of research based on existing facts about the Khilan Industry program. Data obtained through observation, interviews, and documentation of a number of informants. The results showed that initially the khilan program could improve the economic level of the community, but the subsequent development of the achievement of the results was not optimal because of the 50 khilan groups that were previously members of the khilan group, now only 3 groups are still actively producing, selling raw materials for making khilan products in the form of zaro snacks. purchased from the khilan group at low prices, while the manufacturing process takes days, causing bottlenecks in the production of raw materials.
Analysis of the Employee Performance of the Palopo State Islamic Institute in Achieving Institutional Achievements Suharsih Suharsih; Ulfa Ulfa
Jurnal Public Policy Vol 8, No 4 (2022): October
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v8i4.5363

Abstract

This study aims to analyze the performance of employees in the financial sub-sector of the Palopo State Islamic Institute. The research method used in this study is qualitative, using a post-positivist research paradigm, which uses theory as a guide and a central point in finding and exploring what is hidden from the various phenomena studied by using data collection techniques, namely observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that the performance of IAIN Palopo finance employees in achieving institutional performance with performance indicators from Russell, namely ability, motivation, and opportunity, can be said to be not optimal because the opportunity/opportunity indicators are not following government regulation no. 11 of 2017 concerning the management of Civil Servants. So it is expected that the culture of giving rewards/appreciation for employees with good performance and punishment for low-performing employees.
Penyuluhan Hukum “Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu” Rizka Amelia Armin; Anita Marwing; Nirwana Halide; Ulfa Ulfa; Wawan Haryanto; Dirah Nurmila Siliwadi; Nurul Adliyah
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v6i1.1553

Abstract

Legalitas kepemilikan tanah (sertifikat) dalam mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum menjadi urgent untuk menghindari potensi terjadinya sengketa tanah. Lemahnya kesadaran masyarakat mendaftarkan hak formal kepemilikan tanah menjadi fakta masyarakat belum memahami urgensi legalitas formal kepemilikan atas tanah yang dimilikinya. Permasalahan yang sering terjadi akibat tidak dilakukannya legalitas formal terhadap hak atas tanah adalah sering terjadi sengketa tanah sebagai implikasi tidak tertib administrasi dan tidak tertib hukum sesuai yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Merespon hal ini, kegiatan pengabdian masyarakat difokuskan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat dengan melaksanakan penyuluhan hukum tentang pentingnya legalitas formal kepemilikan tanah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah materi, tanya jawab, dan diskusi. Antusiasme masyarakat setempat sebagai peserta kegiatan penyuluhan sangat tinggi, hal ini berdasar pada banyaknya jumlah pertanyaan dari masyarakat serta aktifnya peserta pada sesi diskusi membahas kasus-kasus hukum yang dihadapi tertutama kasus yang terkait legalitas formal kepemilikan hak atas tanah. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dengan dilakukannya kegiatan penyuluhan hukumini diharapkan dapat menambah informasi, merubah pola pikir dan sikap masyarakat Desa akan pentingnya melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya.
Policy Inclusiveness in Guaranteeing the Voting Rights of Persons With Disabilities: A Social Inclusion Study of the 2024 General Election in Palopo City Ulfa Ulfa; Haliyah Haliyah
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 17 No. 2 (2025): Publica
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v17i2.49713

Abstract

This study analyzes inclusion policies that ensure the political rights of persons with disabilities, using a Palopo City case study. It uses qualitative research and a case study approach to examine policy implementation from a social inclusion perspective. Data were collected from November 2024 to May 2025 using observation, interviews, and documentation. Informants included election organizers, disability communities, and voters with various disabilities in Palopo City, selected through purposive sampling for their relevance and experience with inclusion policies. The results show that inclusive election policies have been formally adopted. However, there are specific implementation gaps. These include limited physical access to polling stations, incomplete outreach and education for voters with visual and hearing impairments, and restricted involvement of disability communities. Their involvement is limited to just the socialization stage, with no role in planning or evaluation. These findings reinforce social inclusion theory. They underscore the need for a multidimensional approach that covers participation and relationships. This study strongly recommends strengthening synergy among policies, institutions, and the social environment. Effective cross-sectoral coordination among the General Election Commission, local government, and organizations of persons with disabilities is crucial for inclusive elections. This research advances inclusion theory and participatory policy. It highlights the critical importance of a multidimensional approach to creating inclusive, equitable policies.
Co-Authors Anita Marwing Dhela Auliya Kusumayani Dirah Nurmila Siliwadi Haliyah Haliyah Muammar Arafat Yusmat Nirwana Halide Nurul Adliyah Rizka Amelia Armin Rizka Amelia Armin Suharsih Suharsih Wawan Haryanto