Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Iis Alviya
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ALOKASI LAHAN 12,7 JUTA HA UNTUK PERHUTANAN SOSIAL Fitri Nurfatriani; Iis Alviya
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (737.768 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2019.16.1.47-66

Abstract

The policy of 12.7 million ha land allocation for Social Forestry has been released since 2014.  Social forestry policy places communities as the main actors in forest management. This policy is expected to be a solution to the problems of forest degradation, poverty, and land tenure conflicts. This paper aims to: (1) determine criteria and indicators priority in land allocation policy for social forestry, and (2) analyze the effectiveness of land allocation policy for social forestry. This study uses Pairwise Comparison-AHP and scoring approaches. The results show that the environmental aspect is the top priority in land allocation policy for social forestry, followed by economic and institutional aspects. From environmental aspect, the main priority is to overcome estate forest encroachment issues, while from economic, the priorty of this policy is as a source of income for the communities who live in/ around the forest. The priority of institutional aspects is finding the way of how social forestry can create market network for social forestry commercial products. In terms of social aspects, social forestry is prioritized to overcome tenure conflicts between communities and government. Based on effectiveness index, social forestry land allocation policy is categorized quite effective with the value of 10.79.
EVALUASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN SISTEM AGROFORESTRY DI INDONESIA Iis Alviya; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (19918.379 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.1.1-13

Abstract

Agrofoestry adalahsalah satu sistem pengelolaan lahan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat adanya alih guna lahan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, dan sekaligusjuga mengatasi masalah pangan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun hingga saat ini pelaksanaan sistem agroforestry terasa kurang berkembang di Indonesia akibat kebijakan yang masih terbatas belum ada sektor yang merasa bertanggung jawab dan berkewajiban mengembangkan kebijakan tersebut.Tulisan ini merupakan hasil kajian terhadap teknik pengelolaan lahan dengan sistem agroforestry di beberapa daerah di Indonesia dan implementasi kebijakan yan terkait dalam pengembangan agroforestry.HAsil kajian menunjukan bahwa agroforestry berperan penting dalam aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Untuk memperlancar pelaksanaan sistem agroforestry, kebijakan lintas sektoral yang luas dan terpadu yang dikeluarkan secara bersama sama antara Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian mutlak diperlukan. Disamping itu, diperlukan juga kebijakan-kebijakan sektoral yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen untuk mendukung pengembangan agroforestry pada wilayah kerja dan sistem produksi yang diwadahinya.
PENETAPAN HUTAN LINDUNG GUNUNG CEREMAI MENJADI TAMAN NASIONAL DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN Iis Alviya
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.38 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.2.87-94

Abstract

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, hutan lindung pada kelompok hutan Gunung Ceremai seluas 15.000 ha yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat berubah fungsi menjadi Taman Nasional. Alasannya adalah (1) kawasan hutan Gunung Ceremai ini merupakan keterwakilan tipe ekosistem hutan pegunungan yang masih asli, (2) mempunyai fungsi hidrologis dan sumber plasma nutfah yang penting, dan (3) mempunyai habitat berbagai flora dan fauna yang khas.  Bagi masyarakat sekitar kawasan hutan Gunung Ceremai, kebijakan pemerintah tersebut terasa sangat merugikan, karena akses terhadap kawasan hutan menjadi sangat terbatas. Namun peranan taman nasional sebagai pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berpengaruh besar bukan hanya bagi masyarakat lokal tapi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan lingkungannya.  Untuk mencapai optimalisasi fungsi kawasan taman nasional maka harus terbentuk (1) pengelolaan taman nasional yang mantap, (2) kualitas SDM yang memadai, (3) pendekatan yang baik terhadap masyarakat sekitar kawasan, dan (4) membangun tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya alam taman nasional.
DAMPAK IMPLEMENTASI SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TERHADAP KEBERLANJUTAN INDUSTRI KAYU DAN HUTAN RAKYAT Elvida Yosefi Suryandari; Deden Djaenudin; Satria Astana; Iis Alviya
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.846 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2017.14.1.19-37

Abstract

International market requires producers to proof the legality of their wood products to address the issues of illegal logging and illegal trade. Timber Legality Verification System (TLVS) has been prepared by the Government of Indonesia that covering the upstream and downstream wood industries. This paper aims to evaluate gaps in the implementation of TLVS policy and its impact on the sustainability of timber industry. This study was using gap, descriptive and costs-structure analyzes. The study was conducted in three provinces, namely: DKI Jakarta, West Java and D.I. Yogyakarta. Research found that the effectiveness of the TLVS implementation was low due to relatively rapid policy changes. This situation became disincetive for investments in timber business. Private sector perceived that TLVS policy should be applied in the upstream of timber business. Hence, the industry and market in the downstream have not been fully support to this system. Furthermore, TLVS policy implementation was considered ineffective by timber industry as well as private forest managers, especially by micro industry and smallholder private forests. This situation threatened the sustainability of timber industry and private forests. Therefore, Institutions should be strengthened in order to improve the quality of human resources and the competitiveness of products.
LIBERALISASASI PERDAGANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PERDAGANGAN PRODUK KAYU INDONESIA DI PASAR ASEAN Elvida Yosefi Suryandari; Deden Djaenudin; Indartik Indartik; Iis Alviya
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.437 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2018.15.3.225-239

Abstract

Trade liberalization in ASEAN has an impact on the reduction of tariff and non-tariff trade barriers so that it encouraging economic integration. This integration is expected to improve the performance of timber trade (HS44) among ASEAN countries. The aim of this study was to determine the effect of trade liberalization in ASEAN market toward the trade performance of Indonesian timber products. The approach used consists of analysis ofmarket share and balance of trade. The results showed that in general, trade liberalization in ASEAN market has an effect on the performance of trade in Indonesian wood products, especially when the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) scheme was implemented in 2010. At that time, wood and wooden furniture tariff were set at 0%.  Non-tariff barrier of HS44 consist of certificates of origin of timber as a pre-requirement of duty-free import, and timber legality certification. Within the scope of ASEAN, wood market share is dominated by Malaysia (as a market leader) and Thailand. While in the world wood product market, Indonesia has become the competitors of Malaysia. The enhancement of Indonesian’s wood competitiveness needs to be done by overcoming non-tariff barriers and trade policies that more take sides on the timber industries.
Co-Authors Deden Djaenudin Elvida Yosefi Suryandari Elvida Yosefi Suryandari Fitri Nurfatriani Indartik Indartik Satria Astana