Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Journal Equity of Law and Governance Jurnal Interpretasi Hukum PKM Maju UDA Khazanah Hukum
Tajuddin Noor
Universitas Islam Sumatera Utara
Religion Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN BANGUNAN Tajuddin Noor; Suhaila Zulkifli
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 22, No 3 (2023): Edisi Mei 2023
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v22i3.7376

Abstract

In practice, many binding sale and purchase agreements (PPJB) are carried out in buying and selling transactions of land rights as immovable objects. According to the Land Law, which underlies the sale and purchase transaction of land rights, has the basic concepts of trade and cash. However, in practice this basic and clear concept for various reasons often cannot be fulfilled. Not or have not fulfilled the requirements for the legal action of buying and selling land rights with a sale and purchase deed drawn up by the Land Deed Making Officer (PPAT) does not mean transaction cannot be made. There are other legal instruments as a legal breakthrough that can be carried out with the Deed of Sale and Purchase Agreement as a binder, as a sign of the completion of the transaction while waiting for the completeness of the requirements needed to carry out transactions with the deed of sale and purchase by the PPAT. The problem in this study is how to regulate the transactions made by prospective buyers and prospective sellers in binding sale and purchase agreements (PPJB) and how is the legal protection of the buyer in binding sale and purchase agreements (PPJB). The conclusion of this study is that the PPJB arrangements are based on articles in Civil Law, especially civil laws such as Article 1320 of the Civil Code and Article 1338 of the Civil Code and several important principles underlying the birth of the agreement to protect buyers in PPJB are: 1. The clauses contained in the PPJB notary deed. 2. There is full power of attorney (absolute) to the buyer in the PPJB deed 3. The existence of repressive protection in the event of a dispute through legal proceedings to the District Court Keywords: Legal Protection, Debtor, Sale Purchase Agreement, Land and Buildings
PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM MEMBANGUN GENERASI YANG SADAR HUKUM Yanti Agustina; Suhaila Zulkifli; Marlina Elisabeth Pakpahan; Atika Sunarto; Muhammad Ali Adnan; Iwan Setyawan; Tajuddin Noor
PKM Maju UDA Vol 4 No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v4i2.3687

Abstract

Generasi muda saat ini tidak lepas dari hubungannya dengan teknologi. Adapun Perkembangan Teknologi yang terjadi saat ini adalah perkembangan terhadap telepon seluler (HP) dan internet. Generasi muda khususnya remaja sering menyalahgunakan media internet seperti mengakses video-video yang seharusnya tidak boleh ditonton oleh remaja, penggunaan media sosial facebook, twitter, whatsapp dan berbagai platfon sosial lainnya untuk menghina orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan atau bahkan dengan sengaja memperlihatkan foto-foto diri yang kurang pantas untuk diperlihatkan kepada orang banyak, yang mana hal tersebut telah melanggar Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan perbuatan tersebut memiliki resiko hukum. Maka dari itu penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pemanfaatan teknologi dikalangan generasi muda saat. Sehingga Generasi muda saat ini terutama para pelajar diharapakan lebih berhati-hati dalam menggunakan dan membagikan hal apa saja dimedia sosial dan harus menyaring segala informasi yang diperoleh melalui media sosial untuk dibagikan keorang lain agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial dan dapat menciptakan generasi muda yang sadar hukum.
KEDUDUKAN DAN WEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM PERWALIAN SEBAGAI PENGAWAS ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PADA BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN) Suhaila Zulkifli; Andrew Hans Cristoffel Aritonang; Tajuddin Noor
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3796

Abstract

Penyebab kurangnya lembaga perwalian di Balai Peninggalan adalah kurangnya pemahaman warga tentang perwalian dan kurangnya koordinasi antar lembaga untuk mengkomunikasikan keadaan masyarakat Medan kepada Balai Peninggalan di Medan. Pemahaman dasar dan kuatnya adat istiadat masyarakat yang melarang penggunaan perwalian juga menjadi faktor rendahnya keberadaan perwalian harta warisan. Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat warga negara Indonesia dalam menggunakan lembaga perwalian antara lain faktor substantif hukum, faktor kelembagaan hukum, dan faktor budaya hukum. Tidak ada definisi atau pengertian perwalian dalam undang-undang, namun jika dirangkaikan dengan ketentuan-ketentuan perwalian, maka akan diketahui bahwa wali adalah orang yang mempunyai wewenang atas diri dan harta benda anak di bawah umur yang tidak berada dalam wilayah hukumnya. dari orang tuanya. Kendala yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pengurusan perwalian anak dibawah umur terdiri dari faktor peraturan hukum dan faktor Aparatur, dimana kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan terhadap pengurusan perwalian yang berkenan dengan peraturan hukum diantaranya adalah ketidak tegasan, kesemrautan dan tumpang tindihnya peraturan perwalian, sedangkan faktor aparatur antara lain Balai Harta Peninggalan telah mempelajari terlebih dahulu laporan daftar kematian yang telah diberikan dinas kependudukan kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga Balai Harta Peninggalan dapat mengetahui apakah ada harta peninggalan yang didalamnya teurut berhak anak dibawah umur, sehingga membutuhkan pengawasan wali dari Balai Harta Peninggalan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data hasil penelitian, baik yang berupa data hasil studi dokumen yang menggambarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum in concreto yang menyangkut permasalahan maupun penelitian lapangan yang berupa data hasil pengamatan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif dilakukan oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah . Data hasil penelitian yang berupa data hasil studi dokomumen (data sekunder), data hasil pengamatan dan wawancara dianalisis dengan mentode analisis kualitatif.
THE COMPARATIVE LAW OF FRANCHISE AGREEMENTS IN REALIZING PROTECTION BETWEEN PARTIES Tajuddin Noor
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i2.33355

Abstract

Franchising as a business concept regarding the granting of the use of intellectual property rights and operational activity systems by franchisors to franchisees is a legal relationship between franchisors and franchisees regulated in a franchise agreement. The purpose of this research is to analyze the Regulations regarding franchising in Indonesia and Regulations regarding franchising in other countries to compare arrangements between Indonesia and other countries. This legal research uses normative juridical research methods. The approach used is a comparative approach that involves researcher activities that begin with identifying the effect of one variable on another. franchise is a relationship based on a contract between the franchisor and the franchisee. Franchisees operate using trade names, formats, or procedures owned and controlled by the franchisor. Legal regulations in other countries often provide global trademark protection, allowing trademark owners to protect their trademarks in several countries. In Indonesian legislation, the legal protection of franchises is limited to the territory of the Republic of Indonesia.
Legal Review Of Fixed-Term Employment Agreements: Justice For Foreign Workers In Indonesia Tajuddin Noor; Suhaila Zulkifli; Marlina Elisabeth pakpahan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.5730

Abstract

TThis study critically examines the legal framework governing Specific Time Work Agreements (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) and the protection mechanisms afforded to foreign workers (Tenaga Kerja Asing/TKA) in Indonesia. As foreign direct investment continues to expand, particularly in strategic sectors such as construction, infrastructure, and information technology, the deployment of TKA has become increasingly prominent. However, the implementation of PKWT for foreign workers raises significant legal and human rights concerns, including ambiguity in contractual terms, unequal treatment, and insufficient safeguards for basic labor rights. Utilizing a normative juridical approach, this research analyzes existing statutes, legal doctrines, and regulatory practices to evaluate the extent of legal protections for TKA under PKWT arrangements. The findings reveal gaps between regulatory intent and implementation, underscoring the need for stronger institutional oversight, improved regulatory clarity, and enhanced legal literacy among both employers and foreign workers. The study concludes by emphasizing the importance of coordinated efforts between government authorities, private sector stakeholders, and legal institutions to establish a more equitable, transparent, and sustainable labor environment for foreign workers in Indonesia.
Aspek Yuridis Klaim Asuransi Kesehatan oleh Tertanggung: Studi Pada PT. Prudensial Cabang Medan suhaila zulkifli; Tajuddin Noor
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1736

Abstract

This research uses the normative juridical method by examining the laws and regulations in the field of insurance as well as the policy provisions of PT Prudential Life Assurance Indonesia. The results of the study show that PT Prudential applies two health insurance claim settlement mechanisms, namely individual claims and collective claims, each of which is subject to the terms and procedures set out in the policy. Normatively, the company is obliged to provide health protection to insurance participants, but the effectiveness of this protection is highly dependent on the fulfillment of the rights and obligations of participants in accordance with applicable regulations. In practice, there are often obstacles in the form of claim rejection due to document completeness, late reporting, or participant ignorance of the contents of the policy. This research highlights the importance of legal protection for the insured so as not to be harmed by unilateral provisions in the policy. The novelty of this research lies in the normative analysis of the imbalance of legal positions between insurance companies and participants in the claims process, which can lead to legal uncertainty. Therefore, it is necessary to strengthen regulations that guarantee justice and legal certainty for insurance participants in filing health claims.  
Reconstructing Legal Protection Regulations for Parties in Franchise Agreements Based on Dignified Justice Suhaila Zulkifli; Tajuddin Noor
Khazanah Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 3 December (2024)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v6i3.35538

Abstract

Franchise agreements are recognized globally and Indonesia is experiencing significant growth in this industry. However, weaknesses in existing regulations, particularly Government Regulation No. 42 of 2007 and Minister of Trade Regulation No. 71 of 2019 hinder legal certainty and protection for franchisors and franchisees. This research aims to reconstruct Article 8 of Government Regulation No. 42/2007 on franchising to improve legal certainty and protection and promote justice for all parties involved. A critical review of Article 8 of Government Regulation No. 42/2007 reveals an ambiguity in the term ‘sustainable’, which can lead to various interpretations and potential legal conflicts. The research findings show that adding the word ‘periodically’ before the word ‘sustainable’ in Article 8 will provide clearer guidelines for franchisors regarding their obligation to guide the form of training, operational management, marketing, research, and development to franchisees. Using the normative juridical method, this research analyses secondary data from relevant laws and regulations. The insights gained can inform policymakers and stakeholders on reforms that need to be made to improve legal clarity. Implementing these recommendations may result in a more balanced power dynamic between franchisors and franchisees, which may ultimately contribute to the sustainable growth of the franchise industry in Indonesia. In conclusion, addressing vagueness in franchise agreements is critical to creating a fair business environment, and bringing dignified justice to the parties. Clarity in regulation will not only protect the rights of franchisors and franchisees but also promote the growth and stability of the franchise sector in Indonesia.
Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Aset Ruko Atas Pembina Yayasan Medica Dengan Cara Jual Beli (Studi Putusan Nomor : 21/Pid.B/2021/Pn.Bnj) Muhammad Ali Adnan; Ruben Rezeky Sianturi; Atika Sunarto; Tajuddin Noor
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.7720.324-329

Abstract

Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dalam peraturan tersebut, jelas disebutkan bahwa yayasan memiliki kekayaan dan hak miliknya sendiri, yang tidak dimiliki oleh para pengurusnya. Sebelum adanya undang-undang tentang yayasan, keberadaan aset yayasan sering menimbulkan kontroversi karena kadang-kadang yayasan, yang seharusnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, disalahgunakan untuk melakukan tindakan ilegal. Dalam beberapa kasus, tanah dan aset yayasan bahkan diperjual belikan secara ilegal, yang tentunya melanggar undang-undang dan hak milik yayasan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian normatif, di mana hukum menjadi acuan dasar dalam penelitian. Dalam hal permasalahan dalam penelitian ini ialah aset Yayasan yang dialihkan yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Veteran, Kec Binjai, Kota Binjai. Adapun aset tersebut ialah merupakan milik Yayasan Medica namun atas nama dr Reinhard Silalahi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pembina Yayasan dan Terdakwa dalam Perkara pada Putusan No.21/Pid.B/2021/Pn.Bnj. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 dalam Undang-Undang Yayasan, Pembina merupakan organ Yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Dalam putusan majelis hakim, mereka berpendapat bahwa tidak ada perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, seperti memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Namun, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata.
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang yang Hilang atau Rusak Pada Aplikasi Jual Beli Secara Online Suhaila Zulkifli; Jeremia Maruli Simbolon; Mutiara Henramawati Christin Waruwu; Deviana Br. Haloho; Tajuddin Noor
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7775.255-261

Abstract

Hadirnya transaksi jual-beli online lewat aplikasi setidaknya melibatkan dua pihak, yaitu pelaku usaha yang berperan menyediakan barang/jasa, dan pihak konsumen yang berperan sebagai pengguna barang/jasa yang ditawarkan. Berangkat dari bentuk upaya dalam menjamin kepastian hukum guna mewujudkan perlindungan terhadap pelaku konsumsi, dihadirkanlah UU Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kulitatif. Bertujuan untuk memahami ketentuan dan bentuk perlindungan hukum serta tanggungjawab pelaku usaha atas barang yang hilang atau rusak. Adapun bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen dapat dilihat ketika barang yang dibeli hilang atau rusak, pelaku usaha akan memenuhi jaminan atau garansi yang disepakati.
Legal Construction of Parameters Determining Default and Fraud in an Agreement tajuddin noor
Journal Equity of Law and Governance Vol. 7 No. 2 (2025): Journal Equity of Law and Governance
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.7.2.2025.110-115

Abstract

Legally made agreements are binding for the makers. However, in practice, contractors who do not perform their obligations are often prosecuted through criminal law based on Article 378 of the Criminal Code, giving rise to the perception of overlap between default and fraud. This pape analyzes the legal parameters to distinguish between default and fraud based on a normative juridical approach. This research uses secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the analysis show that default is born from contractual obligations based on agreements with indicators of good faith, while fraud is rooted in criminal acts based on malicious intent (mens rea) with indicators of a series of lies. This research recommends a strict separation between the civil and criminal domains to realize legal certainty
Co-Authors Andrew Hans Cristoffel Aritonang Atika Sunarto Atika Sunarto Azhari AR Deviana Br. Haloho Frans Mangatur Jeremia Maruli Simbolon Kurnia Ganda Putri M. Faisal Rahendra Lubis Marlina Elisabeth Pakpahan Masnun Masnun Muhammad Ali Adnan MUHAMMAD ALI ADNAN Mutiara Henramawati Christin Waruwu Ruben Rezeky Sianturi Siti Kayla Haliza Suhaila Zulkifli suhaila zulkifli Suhaila Zulkifli Sutarni Sutarni Yanti Agustina Manik