Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MAQASHID : Jurnal Hukum Islam Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Masyarakat Madani Indonesia JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Maria, Juliya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Upaya Penanggulangan Judi Toto Gelap dan Kim di Desa Kampung Solok Barus Tapanuli Tengah Menurut Kriminologi Lubis*, Junaidi; Indrayani, Leni; Maria, Juliya
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.26489

Abstract

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang terus ada sampai hari ini yang sangat sulit untuk ditanggulangi. Dalam kaca mata hukum judi merupakan salah satu perbuatan tindak pidana (delict) yang meresahkan dalam masyarakat. Pola judi mendorong orang untuk selalu terbuai dengan kemenangan sehingga menyebabkan orang malas untuk bekerja dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mengenai judi merupakan tingkah laku manusia yang harus terus ditanggulangi, karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Penegakan hukum dalam menanggulangi judi yaitu penanggulangan judi secara preventif artinya penanggulangan yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya judi itu sendiri. Pada hakekatnya judi merupakan perbuatan yang jelas bertentangan dengan norma agama, moral, susila, dan hukum, serta dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, Bangsa dan Negara.
ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA GENG MOTOR OLEH ANAK: Di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Pirata, Apas; Suriyati, Chairus; Indrayani, Leni; Maria, Juliya
MAQASHID Vol. 8 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Malang Prodi. Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v8i1.1893

Abstract

Handling criminal acts involving children in motorcycle gangs is a crucial step regulated by national criminal law and Islamic law with an emphasis on child protection and moral development and the future of these children. The purpose of this study is to evaluate existing legal regulations, identify challenges in their implementation, and analyze efforts made to prevent criminal acts by children in motorcycle gangs in Bangun Sari Village, Tanjung Morawa District. The method used in this study is juridical-empirical with a case study approach, which includes interviews with the police and field data analysis. The research findings show that the preventive approach is carried out through active involvement of families, schools, and communities; the repressive approach is applied as a last resort with the principle of ultimum remedium; while the rehabilitative approach focuses on development and restorative justice. The challenges faced include technical limitations such as facilities and human resources, legal obstacles in aligning regulations, and the social impact of the environment and media. This study concludes that collaboration between preventive, repressive, and rehabilitative approaches is essential to create a supportive atmosphere in preventing deviant behavior in children. The police are implementing preventive measures consisting of preventive efforts, namely actions taken before a crime occurs, as well as enforcement measures, namely actions taken after a crime occurs.
Perlindungan Hukum Pidana Atas Hak Pekerja Di PT. Medisafe Technologies (Studi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang) Pangaribuan, Guntur; Lubis, Muhammad Salim Fauzi; Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini; Maria, Juliya
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1314

Abstract

One of the backgrounds to the birth of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is because several laws and regulations that have been in effect so far have placed workers in a less advantageous position in the service of manpower placement and the industrial relations system that emphasizes differences in position and interests so that they are considered no longer in accordance with current needs and future demands. The birth of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is expected to: Uphold the issue of protection and guarantees for workers; Implement various international instruments on ratified labor rights; As a member of the United Nations (UN) uphold and implement the Universal Declaration of Human Rights (HAM). Legal protection has been regulated in: The Preamble to the 1945 Constitution, namely based on Pancasila; The 1945 Constitution, namely Article 27 paragraph 2, Article 28 D paragraph 1, paragraph 2, Article 33 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and other regulations. Legally, the position of workers is free and balanced, but in practice it is often in an unbalanced state, causing problems. To overcome this, a solution is needed so that it can be accepted by all parties, is felt to be beneficial, has legal certainty and provides protection for all parties.
Penguatan Nilai-Nilai Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja di SMK Dharma Analitika Medan Lubis, Junaidi; Lubis, M. Koginta; Dermawan, Haris; Indrayani, Leni; Suriyati, Chairus; Maria, Juliya; Banun, Sri
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/2rx41m52

Abstract

Kenakalan remaja merupakan tindakan yang sangat meresahkan dalam dunia pendidikan, termasuk di SMK Dharma Analitika Medan. Dalam jangka waktu 3 tahun terakhir kenakalan remaja yang dilakukan usia 15-18 tahun itu meningkat. Sehingga pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk kembali mengingatkan bahwa ada dampak buruk yang menanti ketika kenakalan remaja tidak diredam sedini mungkin sebagai upaya untuk memperkecil keberulangan terjadinya kenakalan remaja dalam bentuk apapun. Adapun tujuan kegiatan ini dilakukan adalah sebagai bentuk kepedulian Universitas terhadap dunia Pendidikan dilingkungan sekolah menengah atas agar bersama-sama memperbaiki dunia remaja dan dunia pendidikan yang lebih humanis sesuai dengan harapan kita semua, dan kegiatan ini membawa dampak yang positif bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan khususnya bagi remaja yang masih sekolah ditingkat atas. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan penyuluhan yaitu menyampaikan materi secara ceramah, diskusi kasus, membuat sesi tanya jawab untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman peserta dalam menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja yang bisa berakibat buruk untuk dirinya, keluarga dan juga sekolah. Dengan kegiatan penyuluhan ini harapannya kenakalan remaja di sekolah SMK Dharma Analitika Medan dapat diturunkan agar peserta didik kembali bisa fokus dengan tujuan awal yaitu belajar dan menggapai cita-cita dimasa yang akan datang
Criminal Liability for Owners of Protected Animals Without a Permit Maria, Juliya; Indrayani, Leni
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 10, No 1 (2025): February 2025, Disaster and Disease in History
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v10i1.33853

Abstract

The abundance of animal natural resources is a gift from God Almighty intended for countless Indonesian people. With these diverse types of biological natural resources being very rarely found in their habitats, rare animals whose populations are difficult to find are almost extinct, due to destruction of forests which causes the loss of the protective function of animal life support systems and their ecosystems from the wild, the impact is the extinction of protected animals, illegal wildlife trade and ownership of animals without permits, and the government has issued a law that regulates the prohibition of ownership of wild animals for keeping and determines which animals can and which cannot be kept by the community. Based on the research results, the legal regulations governing the ownership of animals that may be owned for keeping are only types of animals that are not protected, while those that are protected by law are prohibited from being owned and kept and this act is included in the criminal act of owning protected animals without permission, and the perpetrators can be subject to criminal sanctions and can be punished with administrative fines.
Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Bangun Sari Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang) Indrayani, Leni; Lubis*, Junaidi; Maria, Juliya
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 1 (2024): Februari, Educational Studies, History of Education and Social Science
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v9i1.29538

Abstract

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pembuatan peraturan Desa harus melalui proses dan tahapan sebagaimna menurut peraturan perundang-undangna yang berlaku. Oleh karena itu penulisan ini mengkaji mengenai keberadaan peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-undangan, proses penyususan peraturan desa di Desa Bangun serta faktor hambatan dalam penyusunan peraturan Desa. Hasil penelitian diketahui proses pembutan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam sistem perundang-undangan berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan selain dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bukan berkedudukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui. 1)Proses penyusunan peraturan Desa Bangun Sari Baru sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. 2)Hambatan dalam penyusunan peraturan desa adalah sumber daya manusia kurangnya partisipasi masyarak dalam membangun desa dan perarnan pemerintah desa tidak terbina dengan baik.
Efforts to Overcome Community Diseases in Kampung Solok Village, Barus District, Central Tapanuli According to Criminology Lubis, Junaidi; Indrayani, Leni; Suharno, Suharno; Maria, Juliya
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.31903

Abstract

The disease of society (guessing numbers) is one of the diseases that continues to exist to this day and is very difficult to overcome. From a legal perspective, social illness is a crime (delict) that is disturbing in society. The pattern of societal ills encourages people to always be lulled by momentary pleasures, causing some people to be lazy about carrying out business activities. Based on the research results, it is known that community disease is a community behavior that must continue to be addressed, because it has a negative impact on society. Law enforcement in dealing with community diseases, namely preventative management of community diseases, means that the response is carried out by preventing the spread of community diseases from becoming more widespread. In essence, this social disease is an act that is clearly contrary to legal, religious, moral and moral norms, and can endanger the survival of the community, nation and state.
Co-Authors Dermawan, Haris Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Leni Indrayani, Leni Lubis*, Junaidi Lubis, Junaidi Lubis, M. Koginta Lubis, Muhammad Salim Fauzi Pangaribuan, Guntur Pirata, Apas Sri Banun, Sri Suharno Suharno Suriyati, Chairus