Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Thengkyang International Journal of Community Service AKM: Aksi Kepada Masyarakat
Citra Dewi Saputra
Fakultas Hukum,Universitas Sjakhyakirti Palembang, Indonesia
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Hakim Pengawas dalam Proses Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga Citra Dewi Saputra
Jurnal Tengkhiang Vol 4 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Debt in the business world is a common thing that is done by individual enterpreneurs or compaines. A business does not always run well and smoothly, frequently the businessmen’s financial situation is such that will one condition to stop paying, which is a condition where the business are not able to pay their debts that have expired. Debt or creditors who face these problems can resolve the debt/ receivable throught bankrupty, because bankcrupty is one means for the solution ofe debts fast, fairly openly, and effectively. Since declared bankcrupt so debtor is no longer has the right to d the maintenance on his property, maintenance, and sefflement of the bankcrupty assets that is done by curator, the supervision is done b the supervisor judge. Along the starting time of the debt is declared bankcrupt until the expiration of bankcrupty it needs a long time, making gap for the curators and the supervisor judge can make mistakes that can couse detriment oh the debtor assets in bankcrupty legal process ini the commersial court. This issue will make a big problem if the rules are not complete and perfect.The arrangement of legal responsibilityof supervisor judge in the UU No. 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of debt payments only limited duty and authority are not regulated in detail about the accountability of judges if the supervisor made a mistakes, and legal responsibilities of the supervisory judge may be the responsibility of civil law, administrative and criminal. It is needed on arrangement of legal responsibility of supervisor judge in the future in UU No. 37 of 2004, to avoid legal inequality.
UPAYA HUKUM PIHAK KONTRAKTOR ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA Citra Dewi Saputra
Jurnal Tengkhiang Vol 5 No 1 (2020): Edisi Desember 2020 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan fisik tidak mungkin dilakukan sendiri secara keseluruhan oleh Pemerintah, harus juga melibatkan pihak swasta( kontaktor) karena, itulah timbulnya hubungan hukum antara pemerintah dengan pihak swasta tadi. Hubungan mereka diatur oleh Hukum dimana harus ada prestasi yaitu, timbulnya suatu hak dan kewajban. Masing-masing pihak (Pemerintah sebagai pengguna barang/jasa maupun kontraktor sebagai penyedia barang/jasa) memiliki hak dan kewajiban. Ada kalanya dalam melakukan suatu perjanjian salah saru pihak tidak melakukan apa yang sesuai dengan perjanjian. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak Kontraktor Atas keterlambatan Pembayaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah Pertama Pihak Kontraktor dapat melakukan somasi berupa tindakan peneguran. Apabila somasi telah dilakukan tetapi pihak pengguna tidak juga melakukan pembayaran maka akan melakukan Upaya di luar pengadilan melalui mediasi, negoisasi maupun arbitrase. Apabila upaya di luar pengadilan juga tidak bisa maka upaya hukum lainnya ke pengadilan, Namun dalam praktek tak pernah terjadi. Pihak Penyedia barang/jasa hanya melakukan pertemuan lisan dengan pejabat penanggung jawab pekerjaan untuk menanyakan pelunasan harga proyek. Penelitian ini adalah penelitian empiris untuk mencari aturan Hukum yang tepat dalam melindungi hukum bagi kontraktor.
Penyuluhan Hukum Pancasila Sebagai Grundnorm Hukum Pada Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022 Junaidi Junaidi; Mila Surahmi; Desmawati Romli; Randi Aritama; Citra Dewi Saputra; Martindo Merta; Meirina Nurlani; Zaimah Husin
AKM Vol 4 No 1 (2023): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v4i1.782

Abstract

Pancasila sebagai gurndnorm dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dipahami dengan baik. Para peserta (mahasiswa) hanya mengetahui Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, pandangan hidup dan tuntunan hidup. Dengan adanya penyuluhan hukum ini membuat para peserta (mahasiswa) dapat mengerti, memahami dan bisa mengaplikasikan dengan menganalisis setiap peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan Pancasila. Penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat kepada para peserta (mahasiswa) dalam mengikuti perkuliahan di kampus. Penerapan dari penyuluhan ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih bijak dalam memahami pembuatan peraturan perundang-undangan. Membentuk mahasiswa yang cerdas, tanggap dan berakhlak baik yang dapat menyadari dan taat pada aturan hukum.
Legal Counseling On Civil Rights Due To Marriage Different Religions In Ogan Ilir Regency – South Sumatra Province Junaidi; Mila Surahmi; Desmawaty Romli; Citra Dewi Saputra; Liza Nofianti
International Journal Of Community Service Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021 (Indonesia - Malaysia)
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v1i3.39

Abstract

Interfaith marriage is a marriage bond between a man and a woman who have different beliefs and religions. In principle, interfaith marriages are prohibited by every religious teaching. Every religious instruction requires a marriage bond to be carried out in a bond of the same faith (one religion). Based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is explained that a marriage is considered valid if it is carried out according to their respective religions and beliefs. Legal problems arise due to interfaith marriages, including the validity of marriages that give rise to rights and obligations between husband and wife and children's status due to interfaith marriages on their inheritance rights. Interfaith marriages occur in society but are usually covered up. In the case of interfaith marriages in Ogan Ilir Regency, our Community Service Team, Faculty of Law, Sjakhyakirti University conducted legal counseling to understand the legal consequences of interfaith marriages, especially regarding the validity of marriages, child status, and inheritance.
Co-Authors Desmawati Romli Desmawaty Romli Junaidi Junaidi Liza Nofianti Martindo Merta Mila Surahmi Mila Surahmi Nurlani, Meirina Randi Aritama Zaimah Husin