Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.363
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen) BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Islamic Law MUAMALATUNA Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam Indonesia Berdaya Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen) Journal of Shariah Economics
Jamaluddin Jamaluddin
Faculty Of Shariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Religion Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018) Ahmad Tabrani; Jamaluddin Jamaluddin; Fudoli Fudoli
Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen) Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/rn.v4i1.2440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA (return on asset), ukuran perusahaan, leverage, dan intensitas aktiva tetap secara parsial dan simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan memakai metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 35 perusahaan yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel yang digunakan. Metode analisis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan sofware e-views 10. Hasil pengujian parsial 1 antara variabel return on asset (ROA) terhadap agresivitas pajak menunjukan nilai r-value 0.0139 < alpha 0,05 artinya cukup bukti untuk menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari return on asset (ROA) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018, Hasil pengujian parsial 2 antara variabel ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak menunjukan nilai r-value 0.5965 > alpha 0,05 artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018. Hasil pengujian parsial 3 antara variabel laverage terhadap agresivitas pajak menunjukan nilai r-value 0.9877 > alpha 0,05 artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari laverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018. Hasil pengujian parsial 4 antara variabel intensitas aktiva tetap terhadap agresivitas pajak menunjukan nilai r-value 0.0032 < alpha 0,05 artinya cukup bukti untuk menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari intensitas aktiva tetap terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018. Dan hasil pengujian simultan variabel return on asset (ROA), ukuran perusahaan, laverage, dan intensitas aktiva tetap secara simultan terhadap agresivitas pajak menunjukan nilai r-value 0.0000 < alpha 0,05 artinya cukup bukti untuk menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari return on asset (ROA), ukuran perusahaan, laverage, dan intensitas aktiva tetap secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018. Kontribusi return on asset (ROA), ukuran perusahaan, leverage, intensitas aset tetap secara simultan terhadap agresivitas pajak sebesar 40,2571% dan sisanya sebesar 59,7429% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.
Hukum Ekonomi Syariah, Fungsi dan Peran Dalam Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Digital Era Industri 4.0 Sanawi Sanawi; Maulana Yusuf; Jamaluddin Jamaluddin
MUAMALATUNA Vol 11 No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v11i2.2432

Abstract

Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus (shirat al mustaqim). (Ahmad Ramzy Tadjoeddin, dkk, 1992: 3). Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan, Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur (QS. Al-A’raf: 10). Pada kesempatan lain dikatakan, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah (mencari rezeki kehidupanlah, pen) di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS.Al-Mulk: 15). Untuk itulah Allah SWT berfirman, Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu diakhiri dengan kalimat, Apabila kamu telah menunaikan salat, bertebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah…. (QS. Al-Jumu’ah: 10) Kata Kunci: hukum ekonomi syariah, era industri 4.0
Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pandeglang) Afnan Afnan; Iin Ratna Sumirat; Jamaluddin Jamaluddin
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 22 No 2 (2021): Juli - Desember
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syakhsia.v22i2.5538

Abstract

Mahkamah Agung menciptakan sistem perkara online berlandaskan PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara secara Elektronik. E-court dibentuk pada Maret 2018 dan diresmikan pada Juli 2018. Terhadap e-court yakni registrasi perkara (e-filing), pembayaran panjar (e-payment), pemanggilan (e- summouns), dan sidang (e-litigasi). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem penyelesaian perkara dengan aplikasi e-court, upaya pengadilan agama dalam mengenalkan sistem penyelesaian perkara e-court kepada masyarakat, dan kinerja pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara dengan sistem e-court dimasa pandemi. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini, untuk mengetahui proses penyelesaian perkara dengan e-court, mengetahui upaya pengadilan dalam mensosialisasikan sistem penyelesaian perkara secara e-court, dan untuk mengetahui kinerja pengadilan agama pandeglang dalam melakukan penyelesaian melalui e-court dimasa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian lapangan/observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Pandeglang dan data primer dikumpulkan melalui pustaka observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem e-court ini dapat mempermudah pihak pengguna dan penyelenggara pengadilan dalam berperkara pada masa pandemi covid-19, upaya sosialisasi pengadilan dalam memperkenalkan e-court cukup maksimal, pihak pengadilan memanfaatkan peluang yang ada melalui jejaring sosial pojok e-court dan urgensi penggunaan aplikasi e-court ini adalah asas sederhana, cepat, biaya murah dan sangat membantu pihak pengadilan dalam mengurangi resiko penyebaran virus pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Pandeglang.
The Influence of the Kampung Santri on The Economic Income of the Ciceri Jaya Community J Jamaluddin; Nisa Nuranisa; Anisa Fauziah; Yulianis Utami; Hedi Indra Lesmana
Indonesia Berdaya Vol 2, No 1: January 2021
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.202177

Abstract

The international collaboration campaign is a program implemented between two countries, namely Indonesia and Malaysia. The two universities participating in this initiative are Sultan Maulana Hasanuddin Banten State Islamic University (UIN Banten) and Malaysia's Tun Hussein Onn University (UTHM). Several sub-themes will be implemented such as technology, economy, education, cultural history, and covid-19. Economics is one of the sub-themes to be discussed with two types of programs recommended by participants from the two countries in this sub-section, namely disseminating the application of daily financial records, and empowering the entrepreneurship of CiceripikKs. The selection of this program was planned based on the needs of the community / mahasantri in the Kampung Santri
ANALISIS PERAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI DI INDONESIA Rezky Mehta Setiadi; Muhammad Nuryatno; Jamaluddin Jamaluddin
Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rev.v2i1.55

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisasi pengaruh  peran auditor internal,akuntabilitas dan praktik transparansi dan kontrol internal terhadap kinerja organisasi dengan kontrol internal sebagai variabelmoderat. Data dikumpulkan menggunakan metode survei dengan teknik kuesioner. Responden penelitian ini  adalah auditor atau staf audit Unit Audit Internal (SPI) yang berjumlah 104 responden dari 48 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di seluruh Indonesia. Metode analitik menggunakan beberapa analisis regresi linear dengan SPSS 22  (program statistik untuk ilmu sosial)  untuk jendela. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa secara bersamaan    peran internal auditor, akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Sebagian,  peran dan akuntabilitas auditor internal tidak mempengaruhi kinerja organisasi, sementara transparansi dan kontrol internal memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Untuk menguji variabel moderating, kontrol internal bukan sebagai variabel moderat pada pengaruh   peran auditor internal,akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja organisasi.  
Talk Show Peran Perbankan Syariah di Era Pandemi Suryani Suryani; Siti Marfu’ah; Elsa Elsa; Ratu Humaemah; Rezky Mehta Setiadi; Muhamad Fadli Azim; Jamaluddin Jamaluddin; Dian Febriyani
BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : LPMP Imperium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36407/berdaya.v5i3.955

Abstract

Islamic banking has a strategic role in Indonesia’s economic development. Covid-19 pandemic has spread to various countries, including Indonesia. As a result, almost all sectors experienced contractions, including Islamic banking. However, Islamic banking is considered quite capable of surviving the storm of impact based on the previous crises' empirical facts. Several studies have proven and strengthened the theory that the profit and loss sharing used in Islamic bank is able to withstand pandemic conditions.
Examining the Synthesis of Islamic Commercial Principles and Local Customary Practices: A Case Study of Nyambut Sawah Traditions in Tejamari, Banten Jamaluddin, Jamaluddin; Hayat, Milatul; Masduki, Masduki; Mukarromah, Oom; Jamaludin, Jamaludin
Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v5i1.2091

Abstract

The influence stemming from the intersection of local traditions and religious percept manifests itself in the practice of nyambut sawah (paddy cultivation) among the Tejamari community. This practise resembles the utilisation of agricultural land (muzāra’ah) in Islamic commercial law (fiqh mu’āmalah), wherein landowners provide agricultural land to cultivators for cultivation with a profit-sharing system. This article aims to analyse the extent to which the practice of nyambut sawah adopts the principles of Islamic commercial law. This study employs a normative-empirical approach, conducting observations and interviews with eighteen informants. The research finds that the nyambut sawah tradition practiced by the Tejamari community reflects the muzāra’ah contract in fiqh mu’āmalah. The muzāra’ah contract is reflected in five models of profit-sharing systems, wherein the division of tasks, responsibilities, profits, and risks has been mutually agreed upon. Despite differences in opinion regarding the responsibility for the cost of rice milling (ngeprik padi), this practice still maintains values of mutual assistance between landowners and cultivators in overcoming economic difficulties. This article argues that local traditions and religious values can together provide solutions for the sustainability of agricultural activities. [Pengaruh interaksi tradisi lokal dengan agama tampak dalam praktik nyambut sawah di kalangan masyarakat Tejamari. Praktik ini menyerupai pemanfaatan lahan pertanian (muzāra’ah) dalam fikih muamalah, di mana pemilik tanah menyediakan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dengan sistem bagi hasil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik nyambut sawah mengadopsi prinsip-prinsip hukum bisnis Islam. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, melakukan observasi dan wawancara dengan delapan belas informan. Penelitian menunjukkan bahwa tradisi nyambut sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Tejamari mencerminkan kontrak muzāra’ah dalam fikih muamalah. Kontrak muzāra’ah tercermin dalam lima model sistem bagi hasil, di mana pembagian tugas, tanggung jawab, keuntungan, dan risiko telah disepakati secara bersama. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai tanggung jawab atas biaya ngeprik padi (penggilingan padi), praktik ini tetap mempertahankan nilai-nilai saling tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Artikel ini berargumen bahwa tradisi lokal dan nilai-nilai agama dapat bersama-sama memberikan solusi untuk keberlanjutan kegiatan pertanian.]
Gold Debt-Receivable System with Paddy Rewards Before Debt Repayment: An Islamic Law Perspective Sulkiah Sulkiah; Zakaria Syafei; Jamaluddin Jamaluddin
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS Vol. 3 No. 2 (2021): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/jse.v3i2.246

Abstract

In fulfillling the needs of life, humans will always need other people around them, like the debt and credit tradition that occurred in Teras Bendung Village, Lebak Wangi Sub-District, a tradition that has long developed and has become the culture of the Teras Bendung village community. Lending gold with guaranteed rice per each harvest, either from rice fields or land products, before the debtor is able to repay the debt, the creditor will withdraw the harvest without reducing the debt burden. The type of research used was field research, where researchers researched directly in the field to obtain reliable data. The data collection techniques were observation, interviews and documentation. The data processing technique was qualitative data analysis, starting with analyzing all the data obtained, after reviewing the next steps are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research concluded that: the gold debt-receivable system with the provision of rice in return before paying off the debt from the perspective of Islamic law in Teras Bendung Village, Lebak Wangi Sub-District is forbidden. The transfer of responsibility when the debtor dies before paying off the debt will be transferred to the heirs. The consequences for debtors who cannot pay off their debts will get social sanctions, and their assets will be taken over by creditors. Repayment of debt using the exchange rate of goods is usually done by parties who owe, provided that the money is equal to the current price of gold.
Financial Technology Analysis for MSMEs Based on Sharia Peer To Peer Lending Dian Febriyani; Mahfud; Jamaluddin; Suliyati
Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN) Vol. 8 No. 1 (2025): REKOMEN (Riset Ekonomi dan Manajemen)
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/rekomen.v8i1.1792

Abstract

This research is aligned with the advancement of Financial Technology (FinTech) in Indonesia. FinTech provides a convenient option for the general public to carry out financial transactions online, including meeting the financial needs of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). One of the challenges faced by MSMEs is difficulty in accessing traditional financial institutions. This problem can be resolved through the advancement of FinTech in Indonesia, namely through the establishment of FinTech Shariah as a startup that offers a platform for connecting funders and entrepreneurs seeking money using the sharia system. This research methodology employs qualitative descriptive research by observing the website of a FinTech Peerto-Peer (P2P) lending company in Indonesia, specifically focusing on seven companies listed in the Financial Services Authority. Additionally, interviews with UMKM (Micro, Small, and Medium Enterprises) are conducted to gather information pertaining to the utilization of Sharia-compliant FinTech by MSMEs. The research findings revealed that out of the 50 informants who were thoroughly analyzed, only 2% utilized Fintech peer-to-peer lending shariah as their corporate lending institution. Additionally, the majority of the informants were unaware of and lacked understanding regarding the application of fintech peer-to-peer lending shariah for their corporate financing needs. There should be a boost in Sharia FinTech financial literacy for MSMEs in order for them to fulfill their financing requirements through Sharia Fintech Peer-To-Peer Lending (P2P).
Co-Authors Afnan Afnan Ahmad Tabrani Anisa Fauziah Elsa Elsa Febriyani, Dian Fudoli Fudoli Hayat, Milatul Hedi Indra Lesmana Iin Ratna Sumirat Jamaludin . Mahfud Masduki Masduki Maulana Yusuf Muhamad Fadli Azim Muhammad Nuryatno Mukarromah, Oom Nisa Nuranisa Ratu Humaemah Rezky Mehta Setiadi Sanawi Sanawi Siti Marfu’ah Suliyati Sulkiah Sulkiah Suryani Yulianis Utami Zakaria Syafei