Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIMENSI Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Prosiding Seminar Nasional Pakar
Ray Ferza
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Inovasi Kebijakan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sidoarjo: Isu dan Tantangan Ray Ferza; Melati Ayuning Pranasari
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.1-11

Abstract

Penerangan Jalan Umum merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang perhubungan yang disebutkan sebagai penyediaan perlengkapan jalan di daerah. Sebagai suatu bentuk penyediaan infrastruktur, kebijakan ini berkonsekuensi menggunakan sumberdaya energi yang berdampak pada emisi Gas Rumah Kaca. Berdasarkan kebijakan Pemerintah, angka emisi GRK Nasional perlu diturunkan sebesar 29% dengan rerata tahunan yang diproyeksikan dari sektor energi sebesar 6,7%. Beberapa studi terdahulu telah memotret kinerja pengelolaan PJU di daerah yang dijabarkan bahwa pengelolaan PJU cenderung kuno, menggunakan teknologi yang tidak efisien, dan didesain kurang baik, bahkan hasil yang dicapai terbilang boros energi dan sangat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta secara teknis memiliki permasalahan sebagai berikut, standar pencahayaan yang minim, ketiadaan lampu di titik-titik penting, pengelolaan masih swadaya warga, peletakkan yang masih bersinggungan dengan tiang listrik, inefisiensi, dan sebagainya. Kinerja Inovasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengelola PJU dihadapkan dengan permasalahan klasik antara lain SDM, Manajerial, dan Finansial. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan guna mengatasi permasalahan klasik pemerintah daerah dalam mengelola PJU. Walaupun demikian, permasalahan klasik tersebut tetap eksis dan tidak ada perubahan signifikan. Dalam uraian permasalahan tersebut, metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif telah digunakan untuk mengelaborasi perkembangan inovasi kebijakan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo. Adapun, Hasil yang diperoleh adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya melakukan inovasi namun dihadapkan tantangan seperti pengembangan KPDBU dengan Badan Usaha ESCO, Kebijakan PJU yang tidak adaptif, dan Persoalan koordinasi dan kelembagaan Pusat-Daerah.
Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Bingkai Bikameralisme Adi Suhendra; Ray Ferza
DIMENSI - Jurnal Sosiologi Vol 8, No 2 (2015): November
Publisher : DIMENSI - Journal of Sociology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Early Studies about Indonesian Republic Regional Representatives has been done frequently, for instance, Purnomowati (2005), Ali Safa‟at (2005), and Efriza and Syafuan Rozi (2010) respectively finished studies covering Bicameralism Implementation, Comparative Study on Bicameralism, and The Development of Indonesia Parliament from Volksraad to DPD RI. But a research on the process of authority reinforcement by DPD RI within constitutional amendment itself has rarely done. This research objected to acknowledge the process of authority reinforcement by DPD RI within Indonesian Bicameralism through constitutional amendment consisting some primary forces, formal amendment, judicial interpretation, and convention. This research is using qualitative method with descriptive approach. Result of this research is DPD RI actuating authority reinforcement through constitutional amendment consisting of some primary forces, formal amendement, judicial interpretation, and convention but each of those posses particular characteristic on the implementation and differ one another at their functional aspects achievement in order to equalize DPR RI authority under Indonesian bicameralism.
UPAYA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Ray Ferza; Eka Novian Gunawan; Purwadi Purwadi; Adi Suhendra; Herman Ya'aro Z Harefa
Prosiding Seminar Nasional Pakar PROSIDING SEMINAR NASIONAL PAKAR 2020 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pakar.v0i0.6923

Abstract

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri telah mengupayakan sistem daring dalam mencapai kinerja yang lebih baik. Sejauh ini sistem daring yang berkembang di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut: Portal litbang.kemendagri.go.id, PuJa Indah, Tuxedovation, e-library dan Open Journal System  di kedua Jurnal Kementerian Dalam Negeri. Artikel ini bertujuan menganalisis upaya badan penelitian dan pengembangan kemendagri dalam meningkatkan kinerja dengan menggunakan sistem daring. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan menghasilkan simpulan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri telah berupaya memanfaatkan sistem daring hanya saja belum mengarah pada identitas BPP Kemendagri sebagai penghasil Evidence Based Policy bagi Kemendagri.
Co-Authors Adi Suhendra Eka Novian Gunawan Herman Ya'aro Z Harefa Melati Ayuning Pranasari purwadi purwadi