Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudentie Jurnal Yudisial SIGn Jurnal Hukum Jurnal Supremasi Jurnal Persaingan Usaha Law Doctoral Community Service Journal Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Journal of Progressive Law and Legal Studies International Journal of Halal System and Sustainability
Asmah Asmah
Faculty Of Law, Universitas Sawerigading, Makassar, Indonesia
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
OPTIMALISASI EKONOMI KREATIF MELALUI PENERAPAN E-COMMERCE UPAYA MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN PADA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 asmah asmah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9356

Abstract

Abstract               The application of e-commerce in realizing a populist economy in the industrial revolution 4.0 is expected that people can be more creative in creating business activities so that they can generate profits and employment and not depend on the government, through e-commerce and industrial revolution 4.0 is expected to generate employment for all layers of society in the field of industry and creativity in terms of business can be further improved. In Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of Monopolistic Practices and unfair business competition, the existence of this law is expected to be economic independence and the absence of a barrier in terms of business for the community so that fair competition in terms of business can be created well.Keywords: e commerce, industrial revolution, creative economy AbstrakPenerapan e-commerce dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan pada revolusi industri 4.0 diharapkan masyarakat dapat lebih kreatif dalam menciptakan kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan lapangan kerja serta tidak tergantung pada pemerintah, lewat perapan e-commerce serta revolusi industri 4.0 diharapkan dapat menghasilkan lapangan kerja kepada semua lapisan masyarakat dalam bidang industri serta kreatifitas dalam hal berusaha dapat lebih di tingkatkan lagi. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan adanya undang-undang ini diharapkan kemandirian ekonomi serta tidak adanya sekat dalam hal berusaha bagi masyarakat sehingga persaingan yang sehat dalam hal usaha dapat tercipta dengan baik. Kata Kunci : e commerce, revolusi industri, ekonomi kreatif    
Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Masa Pandemi bagi UMKM di Kota Makassar Asmah; Melantik Rompegading
Jurnal Persaingan Usaha Vol 1 No 1 (2021): Jurnal Persaingan Usaha
Publisher : Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.972 KB) | DOI: 10.55869/kppu.v1i1.8

Abstract

Pandemi covid 19 membuat dunia usaha mengalami situasi tidak menentu terutama dari sektor UMKM. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung eksistensi UMKM. Pelaksanaan hukum persaingan usaha dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil dan menengah harus tetap diwujudkan, sehingga dunia usaha di Kota Makassar bisa menghasilkan kemandirian, kesejahteraan, serta menciptakan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum persaingan dimasa pandemi Covid-19, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris dengan perbandingan beberapa kasus, buku, dan jurnal terkait tulisan, serta analisis tentang kasus dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi hukum persaingan usaha dimasa pandemi COVID-19 khususnya bagi UMKM Di Kota Makassar berada di bawah kontrol Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai bentuk pengawasan terhadap kemitraan antara pelaku UMKM dan pemodal usaha besar agar terhindar dari perjanjian yang dilarang dengan menjalin kerjasama dengan dinas perdagangan dan koperasi, rutin melakukan kontrol lapangan, serta melakukan sosialisasi terhadap persaingan usaha yang sehat.
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL Asmah Asmah
Jurnal Yudisial Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i2.280

Abstract

ABSTRAKKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI, terlapor VII, terlapor VIII, terlapor IX, dan terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan tender. Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan Nomor 238/PDT. SUS-KPPU/2014/PN.MKS yang amarnya menolak permohonan keberatan para pemohon. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 menguatkan Putusan Nomor 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS dan Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan sanksi hukum dalam kasus persekongkolan tender pada Putusan Nomor 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Metode yang digunakan adalah normatif empiris. Kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 430 K/PDT. SUS-KPPU/2015, yang pada dasarnya menguatkan Putusan Nomor 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS dan Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 yang menyatakan bahwa terlapor telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 22 Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait persekongkolan tender, sehingga merefleksikan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam proses penegakan hukum di bidang persaingan usaha, dengan memberikan jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha melalui pencegahan terjadinya praktik persekongkolan tender.Kata kunci: sanksi, persekongkolan, KPPU.  ABSTRACTThe Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Decision Number 09/KPPU-L/2013 states that reported party I up to reported party X were proven legally and convincingly to conduct tender conspiracy. Makassar District Court imposed Decision Number 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS that refused the petition of petitioners' objections. At the cassation level, the Supreme Court in Decision Number 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 reinforces Decision Number 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS and Decision Number 09/KPPU-L/2013. The formulation of this research problem is how the analysis of the application of legal sanctions in the case of tender conspiracy in Decision Number 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 cassation level in the Supreme Court. The method used in this analysis is normative. The conclusion of this research is that consideration of the judge on the Decision of the Supreme Court Number 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 that reinforces Decision Number 238/PDT.SUSKPPU/2014/PN.MKS and KPPU Decision Number 09/KPPU-L/2013, which states that the reported party has been proven to fulfill the elements of Article 22 of Law 5 of 1999 related to the tender conspiracy. So that it reflects, the values and norms that contained in the process of law enforcement in the field of business competition, by providing guarantees of equal business opportunities for each business actor through the prevention of the practice of tender conspiracy. Keywords: sanctions, conspiracy, KPPU.
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19: Strategi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Asmah Asmah; Dian Eka Kusuma Wardani; Raodiah Raodiah
SIGn Jurnal Hukum Vol 3 No 2: Oktober 2021 - Maret 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v3i2.158

Abstract

This study aims to determine the Government’s strategy in making regulations related to health problems and economic problems for the community. In addition, this study also wants to know the impact of Makassar Municipality’s strategy in implementing regulations to increase the productivity and competitiveness of the community and business actors during the Covid-19 pandemic. This study uses two types of research: normative research and empirical research. In-depth interviews, literature review, and documentation are data collection techniques used in this research. The data that has been collected is then processed and analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The results show that the Government’s priority in dealing with the Covid-19 problem is establishing Government Regulation No. 21 of 2020 to address national health issues. Meanwhile, the Government’s priority in dealing with community economic problems is establishing Law No. 7 of 2021. In this case, the Government relaxes VAT payments and SPT reporting to individuals and business actors. Furthermore, the impact of the Mayoral Regulation of Makassar Municipality No. 51 of 2020 is the decline in people’s economic income during the Covid-19 pandemic. However, with the Mayoral Regulation of Makassar Municipality No. 51 of 2020, people can still carry out economic activities by complying with health protocols. Therefore, it is recommended that the people of Makassar Municipal continue to carry out economic activities by complying with health protocols even though they are currently entering the new normal period. In addition, business actors who have received relaxation of VAT payments and SPT reporting and their businesses have reached a stable condition to fulfill their obligations again by paying taxes. Paying taxes is a form of community participation in national development.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 29/PDT.SUS-KPPU/2019/PN BLK Terkait Persekongkolan Tender Asmah Asmah
Jurnal Supremasi Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v13i1.2638

Abstract

Considering the objection to Decision Number 17/KPPU-I/2018 at the Bulukumba District Court which was carried out by business actors to declare null and void or at least cancel the decision Number 17/KPPU-I/2018 in its entirety, it is important to do research to find out the judge's consideration of the tender conspiracy case. Through normative legal research, it resulted that the judgments of the panel of judges in examining and deciding the case Decision Number 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/Pn Blk essentially strengthens and takes over all considerations of the ICC Commission Council Decision, however, the panel of judges then decided to reduce the fine from IDR 586,903,909 to IDR 800 million with the judgment that the sanctions imposed by the Respondent against the objected Petitioner have not fulfilled a sense of justice because it was considered too big/unequal compared to the level of the Petitioner's mistake, therefore it is necessary to give the Petitioner sanctions that are more corrective, preventive and educative.
Legal Protection Against Consumers at Drugs That Do Not Have a Distribution Permit Ermita Faradilla; A. Asmah; Hiksyani Nurkhadijah
Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Vol. 1 No. 2 (2022): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.924 KB) | DOI: 10.52970/grlspr.v1i2.191

Abstract

This study aims to determine how the legal protection for drug consumers without a distribution permit at the Makassar Drug and Food Control Center and to find out what factors cause drugs without distribution permits. This study uses empirical legal research methods, namely legal research that seeks to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society. Empirical research methods can be said that legal research is taken from the facts that exist in a society, legal entity, or government agency. The results of this study indicate a form of legal protection for drug consumers without a distribution permit at the Makassar Drug and Food Control Center by carrying out pre-market and post-market supervision, both supervisions carried out from the inspection substance group, namely inspection and action group by conducting intelligence operations and providing criminal sanctions. and administration for perpetrators. The factors that cause drugs that do not have a distribution permit are abuse factors, lack of education about the dangers of drug abuse, business actors who do not have the expertise and authority. Recommendations for research by BPOM as an authorized institution should further improve its supervision in this case. The cooperation between the local government and the community is also expected to take part and be actively involved in the implementation of the supervision of drugs and foods that do not have distribution permits.
Halal Certification Guarantee for Food and Medicine Products (Human Rights Perspective) Asmah Asmah; Ummu Salamah
International Journal of Halal System and Sustainability Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/injhss.v1i1.197

Abstract

The Guarantee of Halal certificates for food and medicinal products is a must and an obligation. This aims to provide protection for consumers as well as a human right based on the belief in the religion and the rights that must be obtained as citizens. The method used in this paper is descriptive qualitative with a case approach and statutory regulations. The result of this study shows that halal certificates have a very important role not only for consumers but also for business actors. It becomes the part of the health rights for the citizens themselves and for their families as stated in the DUHAM.
Comparative Analysis of Competition Authority Decisions Based on Mergers and Acquisitions in the Philippines, Malaysia, and Indonesia Asmah, Asmah
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 1 № 02 (2023): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v1i02.85

Abstract

In order to compare merger and acquisition decisions made by competition authorities in the Philippines, Malaysia, and Indonesia, this study will investigate each country's decisions. This study aims to pinpoint the variations in the strategies and practices used by competition authorities in the three nations and examine how they affect the preservation of healthy economic competition and the general welfare. The research involves gathering and studying merger and acquisition-related decisions made by competition authorities in the Philippines, Malaysia, and Indonesia. Differences in each nation's determination of the approval requirements, oversight procedures, and sanctions were discovered through this investigation. The findings demonstrate that there are differences between the strategies used by competition authorities in Indonesia, Malaysia, and the Philippines in relation to mergers and acquisitions. The applied threshold standards, sanctions policies, and legal interpretations vary. The results shed light on the initiatives taken by each nation to uphold fair competition and consumer protection.
A New Mode of MSME Empowerment Creating a Strong Indonesian Economy (Perspective on Business Competition Law) Asmah, Asmah; Rompegading, Melantik
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 2 № 02 (2024): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v2i02.710

Abstract

Indonesia is included in the category of world economic power in terms of increasing micro, small and medium enterprises (MSMEs), which amount to 19 million. The business competition law in Indonesia in Law No. 5 of 1999 and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) can make MSMEs an important sector in the Indonesian economy through this institution. MSMEs that carry out business or partner with investors or large businesses reduce unfair business competition that can benefit both parties. However, along with the development of technology and people's habits, business actors, especially the MSME sector, are doing various activities to increase turnover by carrying out various business strategies so that their business can continue. Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises regulates MSMEs' activities, hoping that MSMEs can realize Indonesia as a world economic power with an empowerment model from upstream to downstream and can be easily recognized and accessed quickly. The research method used is descriptive normative legal research. As a result, the new model of the compass network in empowering MSMEs by accelerating the network, roadmap mode, and images can increase MSME production and be free from the influence of an uncertain economic situation.
Pancasila's Economic Existence in Business Development: The Efforts to Realize Justice in Business Law Asmah, Asmah; Azizah, Azizah; Dewi, Retno Sari; Chansrakaeo , Ruetaitip
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i2.1224

Abstract

The Pancasila economy as a characteristic of Indonesia's unique economy encounters problems when faced with increasingly massive business developments. Business law has a role so that the existence of the Pancasila economy is maintained in the era of business development. This study aims to analyze the existence of Pancasila during business development to realize justice in the realm of business law. This is because the Pancasila economy seeks to apply the economic values of Pancasila in accordance with the interpretation of the constitution. This research is normative legal research with conceptual, statutory, and philosophical approaches. The results of the study confirm that the existence of the Pancasila economy is urgent to be maintained through various legal policies so that business development does not perpetuate capitalism which can create injustice in business competition. Business law in its development needs to refer to and pay special attention to the Pancasila economy so that existing business practices in Indonesia are in line with Pancasila values.
Co-Authors Andi Istiana Inayah Dwi Putri Azizah Azizah Chansrakaeo , Ruetaitip Dian Eka Kusuma Wardani Dian Eka Kusuma Wardani Ermita Faradilla Fentry Hernaningsi Ruing Hiksyani Nurkhadijah Melantik Rompegading Raodiah Raodiah Retno Sari Dewi, Retno Sari Ummu Salamah