Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

KEDUDUKAN HUKUM ANAK AKIBAT PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 Dwi Putri, Andi Istiana Inayah
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 17 No. 3 (2017): Vol 17 No 3 (2017): September-Desember 2017
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Dengan berbagai alasan pembenaran, perkawinan dilakukan melalui berbagai model seperti kawin bawa lari, kawin kontrak hingga perkawinan yang populer di masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan itu dikenal dengan istilah lain seperti ‘kawin bawah tangan’ atau nikah agama, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA).Perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/isteri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak hanya diakui oleh negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Isteri dan anak yang ditelantarkian oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.Dampak buruk dari perkawinan siri merupakan akibat dari pemahaman yang tidak komprehensif terhadap Undang-Undang Perkawinan dan lemahnya penegakan hukum untuk melindungi para korban. Seyogyanya pemerintah segera mengamandemen semua produk Hukum Perkawinan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang melindungi semua golongan dan kepentingan.
Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar Asmah, A.; Putri, Andi Istiana Inayah Dwi
KERTHA WICAKSANA Vol. 18 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.2.2024.9-18

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of the provision of land dowry in marriage according to national defense law, as well as the legal protection status of ownership of land rights in marriage dowry in Tanralili District, Maros Regency. In addition, it also aims to find out and analyze legal protection for women who receive dowry land in marriage in Tanralili District, Maros Regency. In addition to field research, namely open interviews with a number of local government officials such as the Head of BPN Maros Regency, Tanralili Sub-District, Head of KUA Tanralili District, as well as questions and answers with several residents who married with land as their dowry, a literature study was also conducted (Library Research) by studying related laws and regulations, books, journals, and articles obtained through the internet. Data analysis is carried out using qualitative and normative analysis techniques. The result of this study is that the implementation of dowry in marriage of national land law is valid or permissible as long as legal certainty in terms of certificates is submitted at the time of marriage contract if and according to national land law if registered with the national land office by first proving by a deed of grant made by the Land Deed Making Officer (PPAT). And Legal protection for women who receive land, the provision of dowry in marriage in Tanralili District, Maros Regency, which is the strongest on land, is a certificate made by the local land office, further suggestion that the granting of dowry in marriage can be recognized for its implementation according to national land law.
REVIEW OF CUSTOMARY DIVORCE IN MANIPI VILLAGE, PANA DISTRICT, MAMASA DISTRICT Hidayah, Nur; Idrus, Wahyuni; Putri, Andi Istiana Inayah Dwi
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i1.991

Abstract

Divorce in Manipi Village, Pana District, Mamasa Regency still uses customary Law. Mamasa is where there is no need to bring a divorce suit to court, but it can be carried out according to custom; apart from that, there are also customary sanctions for perpetrators of divorce. This writing uses nonmatof research with a statutory and conceptual approach. Divorce according to custom in Manipi Village, Pana Subdistrict, Mamasa Regency, namely through customary judges and the local government, and giving Mamasa customary divorce sanctions (Kapaa) based on Tana' (caste) where the customary sanctions are in the form of buffalo and pigs, but due to developments the times, the payment of Kapaa at this time is by the agreement of the family in a case in the form of money or anything that costs a pig or buffalo.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kehilangan Barang Dikamar Hotel Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Andi Istiana Inayah Dwi Putri
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 10 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hotel merupakan bangunan yang memiliki kamar dengan jumlah yang banyak dan bergerak pada bidang pelayanan kepada konsumennya. Namun, pada faktanya di hotel-hotel masih ditemukan bentuk klausula baku atau perjanjian standar berupa pengalihan tanggung jawab pihak hotel terhadap barang-barang konsumen yang hilang maupun rusak di gedung hotel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pihak pengelola hotel terhadap barang pengguna jasa hotel yang hilang di kamar hotel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab atas barang-barang pengguna kamar hotel yang hilang semestinya diberikan kepada para konsumen sesuai dengan UUPK terdapat dalam Pasal 19. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen dilihat dari Pasal 19 yang menyatakan bahwa pelaku usaha akan memberikan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian yang dialami oleh konsumen yang diakibatkan karena menggunakan jasa atau barang yang diperdagangkan. Sehingga ganti rugi yang diberikan berupa pengembalian uang ataupun barang kepada konsumennya dengan nilai yang setara disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.
ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION OVER CELEBRITY ENDORSEMENT PRODUCT INFORMATION THROUGH INSTAGRAM MEDIA Putri, Andi Istiana Inayah Dwi; Rahman, Ali
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 6 No 1 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i1.336

Abstract

This study aiming For analyze pattern connection law between the parties namely perpetrator business, party consumers, and influencers who advertise and to analyze protection law consumer to product dangerous promoted​ celebrity through endorsements on Instagram. The method used in study that is method law normative. In research this , material the law used differentiated into two, namely primary and secondary. The results of the research show that activities carried out between perpetrator business, celebrity, and consumer cause existence connection law Agreement Work as regulated in 1601a of the Civil Code. The perpetrator business and consumers have connection law, namely agreement sell purchase as regulated in Article 1457 of the Civil Code. Celebgrams and consumers No own connection law Because anything, except celebrity known by the public consumers and idolized, so that consumer will interested use product anything used by celebrities, including​ cosmetics and protection law to consumer namely demand change loss, for party consumers (followers) who experience loss consequence existence a activity endorsement entitled For get protection in accordance with what is written in UUPK.