Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IQRA`: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Kemudi Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA)
Mulia Jaya
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial Dalam Tradisi Adat Perkawinan Di Rantau Panjang Kelurahan Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin Mulia Jaya; Aura Febria
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.677 KB) | DOI: 10.36355/jppd.v4i1.41

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Lari Kawin sebagai tradisi adat perkawinan di rantau panjang, di kelurahan kampung baruh Kabupaten Merangin.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pemilihan informan yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purfosifve sampling sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimpangan tertentu) karena dalam teknik proporsive sampling ini sudah ditetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan dilakukannya karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat dipilih sedemikian rupa menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian. Hasil penelitian ini menujukan bahwa larikawin sebagai wujud penyimpangan sosial dalam tradisi adat perkawinan di rantau panjang (a) Untuk mengetahui dampak dari lari kawin sebagai wujud penyimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat kampung baruh (b) untuk menjelaskan pelaksanaan dan praktik Lari Kawin yang terjadi pada masyarakat kampung baruh dengan penyebab terbesar ialah kurangnnya ilmu pengetahuan yang menyebabkan terjadi pernikahan terhadap muda mudi yang ada di rantau panjang terkhusus lagi di kampung baruh yang mana di kelurahan kampung baruh ini lah banyak terdapat masyarakat yang pelakukan perkawinan dengan cara Lari kawin yang mana dengan cara ini masyarakat beranggapan memudahkan masyarakat untuk melakukan pernikahan.
Pengelolaan Persandian Dalam Menjaga Informasi Rahasia Negara Pada Pemerintah Kabupaten Bungo Ridwan Ridwan; Mulia Jaya; Rusdi Rusdi
Kemudi Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.351 KB)

Abstract

Encoding is one of the mandatory matters that is not related to basic services. To elaborate regional authority related to coding matters, mapping of coding affairs is carried out in the context of structuring the Provincial / Regency / City Regional Institutional Apparatus in the Field of Encoding according to the direction of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. With the enactment of Law Number 23 Year 2014 in the Jambi Provincial Government, especially in the Bungo District, realizing harmonization of policies between the center and the regions that synergize with each other and will achieve the goals of Regional Autonomy in the welfare of people's lives. In the Bungo Regency in the coding activity supported by 17 sub-districts within the Regency area, the implementation was not yet optimal. This research uses qualitative research methods, qualitative research has a flexible nature. This research found that the implementation of the duties and functions of the Bungo Regency coding team in maintaining confidential government information in the context of efforts to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) had not gone well. This is evidenced by the lack of awareness and responsibility of the coding team on the duties and functions of the coding field. Obstacles or obstacles facedby the coding team in carrying out their functions in safeguarding confidential government information in an effort to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, including lack of awareness and full support from superiors or officials authorized to carry out coding functions and functions, there is no means from the government in the implementation of duties and functions in the coding field.
Implementation Of Good Governance Principles To Increase Library Service Capacity In Sungai Kerjan Kelurahan Office In 2020 Mulia Jaya; Firmansyah Firmansyah
IQRA`: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi (e-Journal) Vol 16, No 2 (2022)
Publisher : UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/iqra.v16i2.11779

Abstract

This study describes bureaucratic transparency, participation, and the rule of law, as well as the impediments to the application of Good Governance principles at the Sungai Kerjan Village Office. The findings indicated that the application of Good Governance principles at the Sungai Kerjan Village Office was good, but it should be improved again because there are several indicators that make service delivery less than optimal. According to the findings of the study, the indicators of the factors that impede the application of good governance principles to increase the capacity of public services in the process of managing a Business Certificate (SKU) at the Sungai Kerjan Village Office, Bungo Dani District, are as follows: 1) Internal variables (factors from within). Lack of understanding of the apparatus on Good Governance principles The Kelurahan's implementation of Good Governance is still ineffective due to a lack of understanding of the principles of good governance. 2) External variables (factors come from outside) a lack of community involvement Participation is a sign of democracy when people are included in the development and implementation of a plan. as well as accept responsibility in accordance with one's maturity and level of obligation Complaint or criticism services via question cards have not been operating effectively. With the budget, the implementation of using their own personal laptops has not been liquidated. The implication of this research is that it is hoped that there will be an increase in the quality of the Human Resources (HR) workforce in providing services and improving facilities and infrastructure, allowing for better and more optimal service implementation at the Sungai Kerjan Village Office.
Kearifan Lokal Pemilihan dan Pengangkatan Bapak Angkat Bagi Pengantin Laki — Laki dari Luar Dusun Sungai Lilin Mulia Jaya; Sadri Chaniago; Ahmad Zikron
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.50

Abstract

Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagaiinstrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu desain deskriptif menggunakan data yang dikumpulkan bukan berupa angka — angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Dusun dalam menjaga kearifan lokal yakni proses pengangkatan bapak angkat bagi pengantin pria dari luar di Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo yaitu: Perangkat Desa (Dusun) belum memahami adat istiadat, seperti hukum adat yang mengatur tentang keberadaan bapak angkat dalam prasyarat perkawinan, hal ini dikarenakan masih banyak perangkat Desa (Dusun) yang berusia muda dan belum memiliki pengalaman di bidang kemasyarakatan. Kurangnya sosialisasi bagi perangkat Desa (Dusun) yang dilakukan oleh lembaga adat, sehingga keberadaan bapak angkat hanya menjadi prasyarat formal saja namun tidak dijadikan penanggungjawab dalam penyelesaian permasalahan dalam keluarga pengantin.
Kebijakan Pengoperasian Terminal Kota Lintas Muara Bungo: Dinamika Dan Permasalahannya Ridwan Ridwan; Mulia Jaya; Hasrul Mubaraq
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 2, No 1 (2018): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.766 KB) | DOI: 10.56957/jsr.v2i4.57

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kota Muara Bungo dengan pertimbangan penulis ingin mengetahui kebijakan pengoperasian Terminal Kota lintas yang telah berjalan saat ini, khususnya peran Bidang Perhubungan Darat dalam mengoptimalkan keberadaan terminal. Adapun metode yang dipergunakan adalah deskriftif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap relevan dengan penelitian. Penelitian ini dapat menggambarkan kesimpulan bahwa pengoperasian Terminal Kota lintas yang telah berjalan belum terlaksana secara dengan baik kesimpulan ini didasari atas hasil observasi dan keterangan sejumlah informan yang menjadi objek penelitian. Keberhasilan dari terlaksananya perencanaan program
Partisipasi Petani Sawit Dalam Program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo 2021 Tri Martial; Mulia Jaya; Arsika Mia Febiawati
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.115

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai partisipasi dan faktor apa saja yang mempengaruhi pada masyarakat petani sawit di Desa Giriwinangun dalam keikutsertaan sebagai peserta pada program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo adalah Desa yang berhasil mendapatkan penghargaan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2019. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif pendekatan kualitatif dengan teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff dan faktor yang mempengaruhi partisipasi berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Slamet. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan utama,sumber tertulis dari arsip dan dokumen, serta foto yang dihasilkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) masyarakat petani sawit Desa Giriwinangun menjadi peserta utama dalam program tersebut: sistem pembayaran yaitu dengan iuran setiap bulannya sebesar Rp 45.000 per jiwa dan bagi perangkat desa pembayaran dengan dilakukan potong gaji setiap bulannya: masyarakat petani sawit terdaftar dalam program BPJS yaitu kategori sebagai Bukan Penerima Upah (BPU): masyarakat petani sawit terdaftar hanya dalam program  jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sedangkan dalam perangkat desa terdaftar dalam 4 program (jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jamiana pensiun): 2) faktor yang paling utama mempengaruhi dalam partisipasi petani sawit ini adalah di tingkat penghasilan dan pekerjaannya selain itu adanya faktor pendukung yaitu adanya komunikasi dari pihak Desa terhadap masyarakatnya dan adanya kemauan dan kemampuan masyarakat desa giriwinangun dalam keikutsertaan menjadi peserta BPJS tersebut.
Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Mulia Jaya; Anggi Fanrezha
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.111

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan memberikan kesempatan kepada subjek (pemilih pemula) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Tujuannya, untuk mengetahui peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Peran Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo yaitu Peran Masyarakat dalam Promosi dan Pencegahan Narkoba, Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat, Melakukan Penindakan dengan cara melaporkan kepihak Kepolisian, Memberikan informasi tentang Pemulihan pasca penggunaan Narkoba. Faktor penghambat Peran Masyarakat Sebagai Mitra polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang kecamatan Bathin II pelayang yaitu Kurangnya minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan  narkoba,  Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis narkoba, Waktu Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kurang tepat, Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Keengganan Melapor, Ketakutan atas Kerahasiaan Identitas Pelapor. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo yaitu Meningkatkan minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan narkoba, Meningkatkan Dukungan Kerja Sama Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika Berupa Penanaman Budaya Kearifan Lokal, Meningkatkan Peran Tokoh Agama Terhadap penyalahgunaan Narkoba serta meningkatkan komitmen bersama.
Power and Authority Pasca Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo Mulia Jaya; Sadri Sadri; Willyan Willyan; Sri Zul Chairiyah
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i2.129

Abstract

Power and Authority (Power and Authority) after the merger of the Civil Service Police Unit and the Fire Department. Through Bungo Regent's Regulation Number 5 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus, referring to Government Regulation Number 18 of 2016 which states that if a government affair does not meet the requirements to form a Regional/Regency Service then the Government affairs can be merged. The formulation of the problem in this research is first, what is the power and authority of leaders after the merger between Pol PP and Damkar units. Second, the obstacles and efforts after the merger between Sat Pol PP and Damkar. The benefits of this research are first, to provide references and academic studies to policy makers in Bungo Regency. Second, provide knowledge about policy development in the field. The object of this research was carried out at the Civil Service Police Unit and the Bungo Regency Fire Department. Descriptive research method with a qualitative approach. The results of this research show that there is overlap and the use of power and authority in leadership is ineffective and tends to be subjective. The power and authority of leaders tends to be outside the operational standards of work tasks, giving rise to the impact of overlapping work. The obstacles faced are regarding the budget, the minimal budget provided by the regional government and the absence of education and training which has an impact on employee performance. The power and authority of leaders in giving orders or tasks should be in accordance with standard operational procedures that have been determined by regulations. legislation
Co-Authors Ahmad Zikron Andika Andika Anggi Fanrezha Arsika Mia Febiawati Aura Febria Domri Domri Domri Domri Dwi Pradana Ariska Dwi Pradana Ariska Ediyanto Ediyanto Een Siskawati Dewi Firmansyah Firmansyah Harry Saputra Hasrul Mubaraq Iwan Ridwan Mimiyanti Mimiyanti Rizki Arlidya Ronal Dison Rusdi Rusdi Sadri Chaniago Sadri Sadri Siti Maryam Sri Zul Chairiyah Tri Martial Willyan Willyan