Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERIAN GELAR ADAT KEPADA KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BUNGO: PROSES, STRUKTUR YANG MEMPENGARUHI DAN KENDALA Iwan Ridwan; Mulia Jaya; Een Siskawati Dewi
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Kabupaten bungo yang di pimpin oleh bupati bungo Mashuri dan wakil bupati bungo Syafrudin Dwi Apriyanto juga di beri gelar oleh LAM-J kabupaten Bungo pada tahun 2016, gelar yang di berikan pada bupati bungo yaitu Datuk Putro Arif Bijaksono Setioardjo dan wakil bupati Datuk Pemangku Setio Mandaliko. Dari paparan latar diatas dapat ada beberapa merumuskan masalah dalam penelitian ini yatu bagaimana proses pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu bungo?, struktur-struktur apa saja yang mempengaruhi dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo, apa saja kendala dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo? Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Mengenai Analis pemberian gelar adat kepada tokoh masyarakat oleh Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara melakukan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yaitu pemberian gelar adat kepada kepala daerah oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo, merupakan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pemberian gelar adat yang diberikan kepada kepala daerah merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Daerah Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Nomor 01/LAD/2008 dan Nomor 12/KEP-LAM/2016, yang dituangkan dalam dalam program kerja tahunan,Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo merupakan suatu kebijakan. Dasar pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 485/BPMPD/Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat dan bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo. Struktur-struktur yang mempengaruhi dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo, sepenuhnya diurus oleh Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo.Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Gelar Adat yaitu kendala dalam proses ceremony atau pengukuhan karena financial, tidak adanya keikutsertaan seluruh anggota Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Dalam Perumusan Gelar Adat, panduan atau pedoman pemberian gelar adat kepada kepala daerah belum di bukukan secara legal.

Pemamfaatan Tiga Jenis Pestisida Nabati untuk Mengendalikan Hama Kutu Daun Penyebab penyakit Kriting Daun pada Tanaman Cabe Merah M Ridwan; Budi Prastia
Jurnal Sains Agro Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Sains Agro
Publisher : Universitas Muara Bungo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kosentrasi yang tepat dari pemamfaatan campuran tiga jenis pestisida nabati ( Kunyit,Gadung dan abu dapur ) yang dapat mengatasi intensitas serangan dari hama vektoraphid dan trips di pertanaman cabe. Penelitian dilaksaanakan pada tanah asam dikabupaten Bungo dan apakah akan memberikan pengaruh baik pada pertumbuhan dan kesehatan tanaman cabai.Target yang hendak dicapai adalah diperolehnya varietas cabe yang tumbuh dan terbebas dari hama penyakit kriting daun cabe,dengan tanaman yang sehat. Juga diketahui kosentrasi pemberian yang terbaik. Membantu petani dikabupaten bungo dalam mensukseskan bertanam tanaman cabe terbebas dari penyakit,dengan memperbaiki teknik Budidaya. Serta berguna untuk pengayaan bahan ajar tanaman pangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak lengkap( RAL ) dengan 4 ulangan. Terdiri dari 4 tarafperlakuan, yaitu : Ko : Tampa perlakuan, K1 : 10 ml/ltr, K2 : 15 ml/ltr, K3 : 20 ml/ltr. Masing-masing perlakuandiulang 4 kali, sehingga diperoleh petak percobaan sebanyak 16 petak.Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo yang terletak didesa Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.Terhitung mulai bulan April –september 2015. Hasil penelitian bahwa Pestisida nabati dapat menurunkan populasi hama vector dengan intensitas serangan 1.67 % , yang berarti berhasil menurunkan sebesar 98.33 % pada kosentrasi K2 ( 15 ml/ltr).dengan interval waktu 1 mg/1 x semprot. Tanaman sehat dibuktikan dengan cabang produktif yang berbeda, dan penambahan diameter batang yang significant.Kata Kunci :Pestisida nabati, kosentrasi, hama vector,kutu daun, penyakit kriting daun cabe

STRATEGI LEMBAGA ADAT MELAYU DUSUN MUARA KUAMANG DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN Ridwan Ridwan; Yuli Nopriyani
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/governance.v7i4.13

In the social life of indigenous Malay community has an important role, both as a basis for the action, as well as how to solve the problems. Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang has been actively involved in land conflicts in Hamlet menyelsasikan Kuamang Estuary. This study examines the strategies of the Institute of Traditional Malay village in Muara Kuamang menyelelesaikan land conflicts in Dusun Muara Kuamang. This research was conducted in Muara Kuamang Hamlet with the research period January to April 2020. The results of the study found that customary law can be used as an alternative to conflict resolution that is more knowledgeable and prudent. Customary law is able to provide a major role in resolving land conflicts that occur in the hamlet of Muara Kuamang. Strategy Board Raya Dusun Muara Kuamang in land conflict resolution in Dusun Muara Kuamang including through mediation and custom assembly. The constraints Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang. in the settlement of the land conflict in Dusun Muara Kuamang, that is, the disputing parties did not comply, the limitations of witnesses in the trial and the order of the trial were not complied with by the disputing parties.

STRATEGI POLITIK H. SYAMSURI AL PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DAN TAHUN 2019 Ridwan Ridwan; Alek Tri Wibowo
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/governance.v8i2.48

The research was carried out in Dapil II (Central Ilir, Tebo Ilir and Tabir). This location was chosen purposively, that is, on purpose. Considering that H. Syamsuri AL is a member of the legislature in the Dapil II region where in the 2014 Election H. Sayamsuri AL failed to occupy a legislative seat because he lost votes to other candidates and in the 2019 Election in the same Dapil region H. Syamsuri AL won votes from other candidates so that he became one of the elected candidates and occupied the legislative seat of Tebo Regency. This research was conducted from June 2021 to August 2021. To obtain the data needed in this study used various techniques, namely Interview, Observation and Documentation. The types of data that will be used in the study are primary data and secondary data. Data that has been collected, processed and used qualitative research and domain analysis to obtain a general and comprehensive picture of the object by explaining analysis techniques during the field, and carried out interactively through the process of data reduction, data display and verification. The results showed that the political strategy of H. Syamsuri AL in the 2014 election was an enterprise strategy without a personal door to door approach and H. Syamsuri AL's political strategy in the 2019 election was also to use an enterprise strategy with a personal door to door approach and also carry out religious activities and social activities. . The factors that caused the defeat of H. Syamsuri Al in the 2014 Election were the presence of political opponents who were incumbent for 2 periods from the same supporting party, the formulation of uncertain targets, communication with the success team and unclear strategy control, the absence of target groups, key instruments and witnesses at the polling stations. The factor that caused H. Syamsuri Al's victory in the 2019 Election was that H. Syamsuri Al used a large number of successful teams, a personal door to door approach, carried out religious activities and social activities, as chairman of the PAN party and target groups, implemented clear concepts.

Dinamika Sosial Masyarakat Multikultural Dalam Penyatuan Nagari Ridwan Ridwan; Zumri Munajab
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.101 KB)

Nagari is a customary law community unit that lives within the Minangkabau community unit area which has clear natural boundaries, under the leadership of the chief, has its own rules and carries out arrangements based on consensus. In its development there is a lot of unification of several nagari into one nagari like in the Nagari Ranah Palabi. The reason for the union of the two Nagari into one Nagari was due to the impact of regional expansion which eventually directly changed the geographical pattern of the region. Considering the territory of the Palabi Territory whose territory is insufficient for criteria, it was finally put together with the village of Bukit Tujuh (sp8). From the merging or unification of the two villages between the villages of Ranah Palabi (SP 6) and the Village of Bukit Tujuh (SP 8), a new dynamic was created, both in terms of social, customs and customs. The occurrence of such assimilation certainly raises new social dynamics and is certainly different from the dynamics of the origin of each village so that it can foster customs, lifestyles and habits of the community itself. The formulation of the problem in this research is how is the social dynamics of the community as a result of the union of two villages? and what are the steps of the Nagari government in dealing with these social dynamics? The method in this study uses a qualitative descriptive method. Nagari Ranah Palabi is a nagari formed from the merger of two nagari, namely Nagari Ranah Palabi sp6 and Bukit Tujuh sp8. The research found that the unification gave rise to social dynamics of the community which disrupted the development and development of the country, especially towards the Nagari Ranah Palabi community. The social dynamics can be seen in all aspects such as the aspects of development, religion and youth. In the development aspect many developments are carried out based on a (primordial) kinship system where if there is a representative of their region who becomes a village apparatus or in the Nagari government, development must be carried out in their area as well as the struggle for the implementation of development by each of the respective regions. For this reason, it is necessary to have actions or efforts by the Nagari Ranah Palabi government to solve these problems so that the achievement of a unified, peaceful and equitable community. The role of the Nagari Government is very necessary in this matter because the Nagari government is the highest government institution in or in the Nagari.

Pengelolaan Persandian Dalam Menjaga Informasi Rahasia Negara Pada Pemerintah Kabupaten Bungo Ridwan Ridwan; Mulia Jaya; Rusdi Rusdi
Kemudi Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.351 KB)

Encoding is one of the mandatory matters that is not related to basic services. To elaborate regional authority related to coding matters, mapping of coding affairs is carried out in the context of structuring the Provincial / Regency / City Regional Institutional Apparatus in the Field of Encoding according to the direction of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. With the enactment of Law Number 23 Year 2014 in the Jambi Provincial Government, especially in the Bungo District, realizing harmonization of policies between the center and the regions that synergize with each other and will achieve the goals of Regional Autonomy in the welfare of people's lives. In the Bungo Regency in the coding activity supported by 17 sub-districts within the Regency area, the implementation was not yet optimal. This research uses qualitative research methods, qualitative research has a flexible nature. This research found that the implementation of the duties and functions of the Bungo Regency coding team in maintaining confidential government information in the context of efforts to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) had not gone well. This is evidenced by the lack of awareness and responsibility of the coding team on the duties and functions of the coding field. Obstacles or obstacles facedby the coding team in carrying out their functions in safeguarding confidential government information in an effort to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, including lack of awareness and full support from superiors or officials authorized to carry out coding functions and functions, there is no means from the government in the implementation of duties and functions in the coding field.

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH DALAM MENJAGA LINGKUNGAN ALAM Ridwan Ridwan
Jurnal Neo Societal Vol 5, No 4 (2020): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Hutan adat Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih merupakan wujud bahwa sebagai indigenous community mereka masih memiliki kearifan lokal dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan mereka. Hal itu terjadi di tengah kuatnya intervensi pemerintah untuk pemberian HPH kepada pengusaha dan ambisi perusahaan-perusahaan perkebunan yang sampai saat ini masih terus merayu Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih untuk melepaskan hutan adatnya menjadi kawasan perkebunan sawit. Namun berkat kearifan yang mereka miliki yang sudah dipatuhi di dalam adat istiadat mereka, maka kawasan hutan adat masih terlindungi dari berbagai ancamannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara secara mendalam (in-depth interview) menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Hasil penelitian menemukan bahwa nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih dalam menjaga lingkungan diantaranya adanya falsafah dan aturan adat sebagai pedoman menjaga hutan dan lingkungan, dibentuknya hutan adat dan lubuk larangan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dan melindungi hutan yang masih tersisa, selanjutnya diadakannya kaul adat dalam menjaga kekompakan masyarakat menjaga lingkungan alam.

Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Penutupan Prostitusi (Studi di Pemerintahan Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo) Ridwan Ridwan; Miranti Miranti; Murfhie Ferigno
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 1, No 2 (2017): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah kelurahan Wirotho Agung dalam menutup prostitusi di Gang Baung, dan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat kelurahan Wirotho Agung dalam menutup prostitusi di Gang Baung. Penelitian ini dilakukan di kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Metode penelitian adalah metode deskriptip kualitatif deskriptif yang mengutamakan penghayatan (versthehen).Hasil penelitian ini menemukan bahwa prostitusi di kelurahan Wirotho Agung saat ini ada tiga tempat prostitusi yang masih beroperasi dari lima tempat yang ada. Para PSK yang bekerja mayoritas berasal dari daerah Jawa, dan dari beberapa daerah di Smuatera. Keberadaan prostitusi di Gang Baung dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga setempat terutama pada malam hari, karena pada malam hari suara music dari tempat prostitusi yang beroperasi dapat mengganggu kenyamanan warga untuk beristirahat.Pemerintahan kelurahan Wirotho Agung tidak tinggal diam terkait dengan keberadaan prostitusi di daerah mereka, dan mereka telah melakukan beberapa strategi dam menutup tempat prostitusi yang ada di Gang Baung diantaranya melakukan musayawarah dengan masyarakat, melakukan koordinasi dengan pemilik tempat praktik prostitusi, bekerjasam dengan Polisi Pamong Praja daerah setempat untuk melakukan razia, memungut pajak penghasilah kepada pemilik tempat praktik prostitusi dengan tujuan agar pemilik prostitusi merasa rugi dan akan menutup bisanir haram tersebut, serta melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan penutupan tempat praktik prostitusi yang ada di Gang Baung.Sampai saat ini tempat praktik prostitusi yang ada di Gang Baung masih tetap beroperasi seperti biasanya. Hal ini terjadi karena susahnya pemerintah kelurahan untuk melakukan penutupan tempat prostitusi tersebut mengingat tidak adanya payung hukum yang jelas tentang larangan mengenai prostitusi. Pemerintah kelurahan Wirotho Agung juga tidak yakin untuk melakukan tindakan-tindakan yang telah mereka sepakati bersama warganya, karena mereka belum siap menyediakan lapangan kerja bagi para PSK yang nanti kehilangan pekerjaan jika ditutup. Dan hal itu akan mengakibatkan bertambah buruk dan merajalelanya prostitusi di daerah mereka, karena mereka para PSK dengan bebas melakukan aksinya. Dengan demikian lambat laun prostitusi di kelurahan Wirotho Agung akan terus berkembang, dan tidak menutup kemungkinan para pelajar juga ikut terlibat di dalamnya yang mengakibatkan rusaknya generasi penerus yang ada di daerah mereka. Itulah penyebabnya tempat prostitusi yang ada di Gang Baung kelurahan Wirotho Agung masih tetap beroperasi.

Kebijakan Pengoperasian Terminal Kota Lintas Muara Bungo: Dinamika Dan Permasalahannya Ridwan Ridwan; Mulia Jaya; Hasrul Mubaraq
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 2, No 1 (2018): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Penelitian ini dilakukan di Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kota Muara Bungo dengan pertimbangan penulis ingin mengetahui kebijakan pengoperasian Terminal Kota lintas yang telah berjalan saat ini, khususnya peran Bidang Perhubungan Darat dalam mengoptimalkan keberadaan terminal. Adapun metode yang dipergunakan adalah deskriftif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap relevan dengan penelitian. Penelitian ini dapat menggambarkan kesimpulan bahwa pengoperasian Terminal Kota lintas yang telah berjalan belum terlaksana secara dengan baik kesimpulan ini didasari atas hasil observasi dan keterangan sejumlah informan yang menjadi objek penelitian. Keberhasilan dari terlaksananya perencanaan program

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo : Analisis Kritis Atas Penempatannya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Ridwan Ridwan; Miranti Miranti; Puji Santoso
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 1, No 1 (2017): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.9 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penempatan dan tugas Satpol-PP dalam penegakan peraturan daerah dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Bungo. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dalam menjalankan tugas berdasarkan Perda No 8 Tahun 2013 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai acuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Bungo. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan teknis operasional Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dengan bekerjasama dengan aparat penertiban lainnya. Faktor yang mempengaruhi penegakkan peraturan daerah Kabupaten Bungo oleh satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah yaitu antara lain kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search