<![CDATA[IndonesianPenelitian-penelitian yang menganalisis hubungan antara liberalisasi perdagangan, kemiskinan, dan pemerataan berujung pada perdebatan. Dampak dari pasar terbuka dan pengurangan kemiskinan menghasilkan pandangan yang pro (Anderson, Jha et al., dan Bhattasali et al.). dan kontra (Coller and Dollar, Twyford, Medeley, and Abbotts) secara tajam. Di sisi lain, dampak pasar terbuka terhadap distribusi pendapat bersifat lebih konklusif. Kesimpulan ini berlaku juga untuk kasus Indonesia. Dua kelompok kebijakan disintesa dari studi ini yang mencoba mensinergikan liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan dengan kemiskinan dan pemerataan untuk wilayah Asia dan Pacific. Kelompok kebijakan pertama adalah liberalisasi perdagangan yang berpihak pada pengurangan kemiskinan yaitu 1) mengoreksi ketidak-seimbangan; 2) meninjau ulang tentang timbal-balik kebijakan; 3) perlakuan yang spesial dan berbeda serta fleksibelitas; dan 4) isu-isu perdagangan yang menjadi kepentingan khusus negara berkembang. Kelompok kebijakan kedua berkaitan dengan kebijakan domestik yang berpihak kepada orang miskin yaitu 1) memperbaiki ketidak-seimbangan penguasaan asset/lahan; 2) perbaikan infrastruktur di pedesaan; 3) menciptakan iklim investasi yang kondusif; 4) mendorong penciptaan lapangan kerja yang berpihak pada orang miskin; dan v) meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang pertanian. EnglishStudies assessing the link between trade liberalization, poverty and equity come up with debatable results. The effect of open markets on poverty alleviation is usually divisive between pros (Anderson, Jha, et. al., dan Bhattasali et al.) and cons (Coller and Dollar, Twyford, Medeley, and Abbotts), while effect on equity is more conclusive. These conclusions are also true for Indonesia case. Two policy insights are derived from studies review to reconcile the benefits of trade liberalization and growth with poverty alleviation and equity improvement in Asia and the Pacific. The first one relates to pro-poor trade liberalization through 1) rectifying imbalances; 2) rethinking reciprocity; 3) special and differential treatment and flexibility; and 4) trade issues of special interest to developing countries. The second is related to pro-poor domestic policies that include 1) reducing assets/land inequity, 2) promoting rural infrastructure, 3) creating conducive investment climate, 4) promoting pro-poor employment, and v) promoting agricultural research and development.]]>
