Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Masyarakat Pada Perda Kabupaten Sidoarjo No 4 Tahun 2011 (Studi Pada Kawasan Terbatas Merokok Di Terminal I Bandara Internasional Juanda) Williyanto, Puspita Kusumasari; Wibawani, Sri
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Dinamika Governance
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v7i2.1204

Abstract

Banyaknya perokok yang masih merokok disembarangan tempat sehingga pemerintah memberlakukan peraturan tentang kawasan terbatas merokok, salah satunya adalah Perda Kabupaten Sidoarjo No 4 Tahun 2011. Namun upaya pemerintah tersebut terdapat berbagai kendala salah satunya adalah kurangnya kepatuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dari faktor terhadap kepatuhan masyarakat akan Perda Kabupaten Sidoarjo No 4 Tahun 2011 (Studi Kawasan Terbatas Merokok Terminal I Bandara Internasional Juanda).Tujuan dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah para pengunjung/ masyarakat yang berada di sekitar Terminal I Bandara Internasional Juanda. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Simple Purpose. Jumlah responden ditentukan sebanyak 300 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah metode kuisioner/angket. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik Koefisien Jaspen’s, Koefisien Theta dan Koefisien Gamma.Hasil penelitian yaitu: (1) Tingkat kepatuhan masyarakat yang berada di Terminal I Bandara Internasional Juanda menunjukkan sikap sangat patuh. Namun sikap sangat patuh tersebut masih pada interval batas bawah. (2) Tujuh  faktor sebagai variabel X yang diteliti terdapat 4 faktor yang secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat yaitu variabel X3 yaitu tingkat pendidikan  sebesar  0,3047%, variabel X4 yaitu tingkat pengetahuan  sebesar 0,3712%, variabel X5 yaitu perilaku merokok sebesar 0,4567% dan variabel X6 kualitas sarana merokok (smoking area) sebesar 0,5214 %. (3) Faktor yang paling tinggi tingkat pengaruhnya adalah faktor kualitas sarana merokok (smoking area) atau variabel X6. DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v7i2.1204
Pendampingan Masyarakat Melalui Perizinan Legalitas Usaha Kepada Pelaku UMKM di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar Fatiya Nur Aisyah; Aprilia Retnowati; Sri Wibawani
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v4i3.1207

Abstract

Actors in the business world are held to a level of business legality. To remain competitive in the age of the free market, MSME business players must themselves meet these standards. Since MSMEs represent the foundation of the Indonesian economy, the government has recently been working to promote them. The difficulty is that there are still a lot of MSMEs in Karangtengah Village that do not yet have business legitimacy, despite the fact that MSMEs are present there. Students from UPN "Veteran" East Java are helping MSME players get an NIB (Business Identification Number) as part of their community service project. The process starts with a survey of MSMEs in the village of Karangtengah to gather information on the low-risk microbusinesses. Continue with the preparation stage by gathering information, creating documents that include information on the completion of NIB criteria, and creating a letter of assignment from the sub-district. Due to its higher perceived effectiveness, the implementation and mentoring stage is conducted door to door. On the OSS (Online Single Submission) platform, NIB is made as the last step. As a consequence of the research, it was discovered that six business actors had received assistance in creating NIBs (Business Identification Numbers) in both hardcopy and electronic form. Future MSME company development will benefit from this paper.
UPAYA OPTIMALISASI KALIMASADA DI KELURAHAN KARANGPILANG KOTA SURABAYA Risda Wulan Nur Octafiani; Sri Wibawani
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 03 (2023): JUNI 2023
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KALIMASADA adalah singkatan dari Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan merupakan sebuah inovasi dari Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Program ini melibatkan ketua RT sebagai pionir program Kalimasada yang berada di posisi paling dekat dengan warga, dengan tujuan memberikan bantuan dan pendampingan dalam proses pengurusan administrasi kependudukan. Penilaian terhadap program KALIMASADA di Kelurahan Karangpilang menunjukkan bahwa program tersebut belum mencapai tingkat optimal, dikarenakan jumlah RT rintisan yang tidak mencapai target kuota yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Padahal, inovasi ini sangat membantu warga dalam mempermudah pengurusan dokumen kependudukan. Kurangnya informasi dan sosialisasi membuat warga merasa ragu untuk mencoba hal baru. Penulis menggunakan metode pengamatan langsung/observasi, sosialisasi, serta studi dokumen sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pengabdian. Hasil dari wawancara tersebut akan menjadi referensi bagi penulis dalam mengambil keputusan dan melakukan monitoring lebih lanjut. Hasil dari kegiatan pengabdian yang dilakukan penulis dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan akan menghasilkan pengoptimasian program KALIMASADA dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karangpilang, sehingga dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi.
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET AKTIVASI KEPENDUDUKAN DIGITAL Aprilla Intan Fatima; Sri Wibawani
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya peningkatan pencapaian target aktivasi identitas kependudukan digital. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya peningkatan pencapaian target aktivasi identitas kependudukan digital berada pada posisi comparative advantage, dilihat dari  analisis SWOT Albert Humprey yang didalamnya terdapat 4 faktor utama, sebagai berikut: 1) Strengths, kegiatan aktivasi IKD lancar karena didukung oleh tangguhnya struktur organisasi, komitmen pegawai, kualitas sumber daya manusia, keamanan data terjamin, dana digunakan secara efisien, dan lokasi strategis; 2) Weaknesses; meskipun kebijakan kurang tegas dan tidak ada pembagian job description pegawai tetapi masih bisa diatasi dengan baik; 3) Opportunity, kesempatan dikemas dengan baik dalam bentuk kegiatan Goes To School dan Jemput Bola Terpadu; 4) Threats, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, menghadapi masyarakat gagap teknologi, dan sedikitnya lembaga pengguna IKD.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN NGANJUK Putri Ambar Wanti Putri; Sri Wibawani
Journal Publicuho Vol. 7 No. 2 (2024): May - July - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i2.394

Abstract

This research aims to describe the implementation of the Child Friendly City Policy in Nganjuk Regency using Edward III's implementation theory with four variables which include communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research is descriptive research with a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results show that the communication variable with the sub-focus of transmission, clarity and consistency is not optimal because the communication carried out is still not comprehensive enough for agencies so there are agencies that are not aware of the policy. In the resource variable with the sub-focus of staff, information, authority and facilities, it shows that it has been maximized, proven by the existence of human resources who have the ability and knowledge related to the policy so that they can carry out their duties and there are regulatory guidelines and technical instructions as well as physical facilities that can support implementation. that policy. The disposition variable with the sub-focus of cognition, direction and response from implementers, and intensity of response has been carried out well as seen from employees who understand related policies and carry out various policy-supporting programs with full responsibility. The final variable, namely the bureaucratic structure, has not been implemented optimally because there is no clear bureaucratic structure.
Transparency of Village Budget Management in Ngaban Village, Tanggulangin Sub-district, Sidoarjo Regency Adellia Nanda Savira; Sri Wibawani
International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Vol. 4 No. 4 (2023): International Journal of Economics Development Research (IJEDR)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ijedr.v5i1.3506

Abstract

The allocation of large funds as a hope that can put the welfare of villagers, and therefore in its management is required to apply the concept of good governance that can create prosperous and prosperous citizens using three principles, namely: 1) Transparency; 2) Accountability; 3) Community Participation. Village funds are one of the sources of problems for people to commit acts of corruption, because the realm is in small and remote areas so that it needs supervision in its allocation. There are cases of corruption in village funds, where the village funds are used and utilized to improve public services in the village. The category of corruption cases that has the highest number of cases is corruption of village funds. The existence of village funds makes a source of income for each village, including income for the Village Budget which is used as village development. Village development plays a very important role in the welfare of the community, therefore in the process a budget is needed to implement all development activity plans, the revenue and expenditure budget obtained by each village is a budget plan set by the Village Head. The village head is a village government official who has responsibility for the central and regional governments in exercising his authority, namely organizing village households. Of the several corruption cases in Sidoarjo, one of which occurred in Ngaban Village, Tanggulangin Subdistrict in 2021, where the village head embezzled 174 million for personal gain. The purpose of this study is to describe in depth the Transparency of Village Budget Management in Ngaban Village, Sidoarjo Regency. Using qualitative research methods has a descriptive nature and tends to use analysis. The results showed that the application of the transparency dimension has been carried out well in the transparency of village revenue and expenditure budget management in Ngaban Village, Sidoarjo Regency by the Ngaban Village Government. However, there are two indicators of the transparency dimension that have not gone well.
Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Generasi Z pada Pilkada Serentak 2024 Salsabillah Azhari; Sri Wibawani; Erwing Wahyu Millensyah
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Juni - Juli 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i4.5206

Abstract

Partisipasi politik masyarakat pada pilkada serentak 2024 mengalami penurunan yaitu pada 2020 sejumlah 76,09% sedangkan pada tahun 2024 sejumlah 71,18%, sementara Generasi Z merupakan pemilih pemula pada pilkada 2024. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat dalam pengembangan kehidupan demokrasi melalui pendidikan formal dan non formal. UPN "Veteran" Jawa Timur yang berkarakter bela negara memiliki mata kuliah wajib dan mata kuliah lainnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Generasi Z Pada Pilkada Serentak 2024 pada mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, dengan mengoperasionalkan 2 variabel pendidikan politik (X) dan partisipasi politik (Y). Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data, dan peringkat Spearman, uji koefisien determinasi, dan uji-t digunakan untuk analisis. Dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001, temuan penelitian menunjukkan korelasi yang kuat antara pendidikan politik dan keterlibatan politik. Hubungan yang sangat kuat dan searah ditunjukkan oleh nilai korelasi sebesar 0,847. Pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik adalah 71,75%, artinya meskipun faktor-faktor di luar cakupan model penelitian ini memengaruhi sisanya sebesar 28,25%, pendidikan politik memiliki pengaruh sebesar 71,75% terhadap keterlibatan politik. Menurut uji hipotesis statistik, ada hubungan yang substansial antara keterlibatan politik generasi Z dan pendidikan politik, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t-hitung (31,826) > t-tabel (19,9).