Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS Legal Spirit Jurnal Konstitusi
Fatkhurohman -
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Legal Spirit

 1 
PERLAKUAN NEGARA TERHADAP PENOLAKAN PEMBERIAN VAKSIN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) OLEH WARGA NEGARA Suyarno Suyarno; Fatkhurohman Fatkhurohman; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3623

Abstract

Virus Covid-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal tahun 2020. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya virus tersebut dan banyaknya penduduk Indonesia yang terpapar virus Covid-19, maka pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut seperti himbauan memakai masker, lockdown wilayah, pemberlakuan physical distancing, social distancing, mencuci tangan, pemakaian handsanitizer, Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lain-lain. Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan kebijakan tentang vaksinasi secara nasional untuk melindungi warganya dari virus tersebut. Dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, tidak sedikit masyarakat yang masih belum bersedia atau bahkan enggan untuk ikut serta dalam program vaksinasi tersebut. Hal ini dikarenakan banyak informasi negatif tentang vaksinasi tersebut, serta terkesan dipaksa dalam pelaksanaannya. Sehingga banyak yang mengaitkan pelaksanaan vaksinasi tersebut dengan hak asasi manusia perihal kebebasan menentukan hak atas kesehatan
POLITIK HUKUM PERUBAHAN STATUS DARI PEMERINTAHAN KELURAHAN MENJADI PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Hendro Agus Sutanto; Lukman Hakim; Fatkhurohman Fatkhurohman
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3629

Abstract

Adanya isu perubahan status dari pemerintahan kelurahan menjadi pemerintahan desa, memberikan perhatian khusus bagi penulis untuk mengambil tema tersebut. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah 1) untuk mengetahui dinamika perjalanan kebijakan-kebijakan pemerintahan desa di Indonesia sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2) untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum perubahan status dari pemerintahan kelurahan menjadi pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menghasilkan, Pertama, permintaan perubahan status pemerintahan kelurahan menjadi desa memiliki maksud bahwasannya agar wilayah kelurahan bisa merubah statusnya menjadi desa sehingga dapat memiliki otonomi dan dana desa dari pusat. Kedua, politik hukum pembentukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan desa sebagai sendi-sendi negara yang sangat penting dalam rangka mempercepat dan mendukung pemerintahan diatasnya
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINGKAT PENYIDIKAN Ecky Widi Prawira; Fatkhurohman Fatkhurohman; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3738

Abstract

The legal process against the perpetrators of the crime of rape at the investigation level is the first step in providing protection for victims who have experienced trauma. The legal process against the perpetrators of the crime of rape at the investigation level can be carried out with Restorative justice without overriding the customary law that applies in certain communities. The form of prevention efforts carried out by the police are preventive and repressive (action efforts) such as providing counseling and conducting socialization in Tamiyang Layang Regency in order to increase awareness of all possible occurrences of rape crimes against women and children in the family and community environment, as well as conducting patrols. at night where children and teenagers are dating so that immoral acts can be minimized.
Co-Authors Anwar Anwar Bambang Budiantono Ecky Widi Prawira Hendro Agus Sutanto Lukman Hakim Lukman Hakim Nalom Kurniawan Sirajuddin Sirajuddin Suyarno Suyarno Toni Dwi Putra