Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Jurnal Notariil Legal Spirit Prosidia Widya Saintek
Lukman Hakim
Universitas Widya Gama Malang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Transportation

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE) DALAM DIMENSI HAM : UPAYA HARMONISASI HUKUM DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA Hakim, Lukman; Negara, Purnawan Dwikora
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2018 "Inovasi IPTEKS untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.84 KB)

Abstract

Permasalahan perlindungan pengetahuan tradisional merupakan hal yang cukup pelik. Disatu sisi negara menganggap bahwa pengetahuan tradisional sebagai suatu economic asset/capital untuk menjawab tantangan kompetisi perdagangan internasional. Di sisi lain terdapat fakta bahwa banyak masyarakat asli (indigenous people) maupun masyarakat non urban di tingkat lokal merupakan masyarakat yang termarjinalisasi dari sistem pembangunan ekonomi. Untuk itu bagaimana konsep perlindungan pengetahuantradisional (traditional knowledge) dalam dimensi Hak Asasi Manusia untuk menganalisis upaya harmonisasi hukum dalam kerangka pembangunan hukum di Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dikaji secara yuridis-normatif dan yuridis-filosofis. Dilengkapi juga dengan pendekatan yuridis-empiris, pendekatan historis, dan pendekatan yuridis-komparatif. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptifanalitis. Hasilnya adalah Pembangunan hukum yang mencakup perencanaan, pembentukan, dan pembaharuan hukum nasional secara ideal dilaksanakan dengan berorientasi pada sistem. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional di dalamnya terletak harmonisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang dalam kerangka sistem hukum nasional.
PENATAAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI MAJELIS PERMUSYAWARATAN BANGSA INDONESIA Lukman Hakim
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.043 KB) | DOI: 10.31328/ls.v2i1.751

Abstract

Penataan struktur ketatanegaraan Indonesia yang terus berlangsung tidak serta-merta berjalan dengan baik. Dalam batas tertentu, penataan itu relatif berhasil meskipun dengan catatan baru sebatas pembentukan lembaga dan bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan utama MPR menurut UUD setelah perubahan adalah sebagai badan konstituante yaitu menetapkan dan mengubah UUD. Perubahan kewenangan MPR yang sangat besar tersebut menyebabkan tidak tepat lagi memposisikan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Rumusan baru tersebut di dalamnya mengandung dua asas sekaligus yaitu asas demokrasi dan asas negara hukum atau adanya unsur konstitusionalisme karena pelaksanaan kedaulatan ditundukkan kepada hukum dalam hal ini UUD sebagai hukum tertinggi. MPR sebagai pemegang kedaulatan tunggal dari rakyat sudah tidak diakui lagi, karena rakyat telah menjalankan kedaulatannya dalam wujud kekuasaan pemerintahan negara yang disalurkan melalui lembagalembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah. Meskipun demikian melalui pembicaraan tingkat tinggi di MPR ini masih menjadi terbuka semakin lebar, karena kehadirannya sangat dibutuhkan oleh rakyat. Untuk dapat memberi dasar-dasar pembahasan yang lebih komprehensif akan sangat relevan apabila menggunakan pendekatan yang tidak mendasarkan pada pendekatan yang deskriptif klasik, melainkan dipertimbangkan pula pendekatan proses dan cita negara serta jiwa bangsa, terutama nilai-nilai bernegara bangsa Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila. Kata Kunci : Penataan Kewenangan, MPR
POLITIK HUKUM PERUBAHAN STATUS DARI PEMERINTAHAN KELURAHAN MENJADI PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Hendro Agus Sutanto; Lukman Hakim; Fatkhurohman Fatkhurohman
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3629

Abstract

Adanya isu perubahan status dari pemerintahan kelurahan menjadi pemerintahan desa, memberikan perhatian khusus bagi penulis untuk mengambil tema tersebut. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah 1) untuk mengetahui dinamika perjalanan kebijakan-kebijakan pemerintahan desa di Indonesia sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2) untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum perubahan status dari pemerintahan kelurahan menjadi pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menghasilkan, Pertama, permintaan perubahan status pemerintahan kelurahan menjadi desa memiliki maksud bahwasannya agar wilayah kelurahan bisa merubah statusnya menjadi desa sehingga dapat memiliki otonomi dan dana desa dari pusat. Kedua, politik hukum pembentukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan desa sebagai sendi-sendi negara yang sangat penting dalam rangka mempercepat dan mendukung pemerintahan diatasnya
PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Faqih Akbar; Lukman Hakim; Anwar Cengkeng
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif mengenai pertanggungjawaban lembaga negara independen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia serta untuk mengetahui permasalahan dan solusi dari hasil tulisan ini. Dalam hal ini, sebuah pertanggungjawab bagi sebuah organ negara dapat dikaji secara mendalam untuk menentukan bagaimana arah atau bentuk pertanggungjawaban tersebut, yang menjadikan sebuah pertanggungjawaban organ atau lembaga telah sesuai atau ideal bagi lembaga negara independen tersebut. Dilihat dari lembaga negara independen adalah tingkat independensi dari sebuah lembaga negara independen tersebut, hal tersebut bagaimana sebuah intervensi dari lembaga negara lain termasuk lembaga negara utama didalamnya. Hal tersebut menyebabkan gangguan didalam maupun diluar sendiri dari lembaga negara independent tersebut. Hal ini yang perlu sekiranya untuk di rekonstruksi dari segi internal kelembagaan dan segi eksternal dari sebuah lembaga negara independen dan seluruh lembaga negara lain harus menghormati sesama lembaga negara yang dimana hal tersebut lembaga negara independent memliki hakikat khusus terkait keindependensian untuk menjalankan tugas dan fungsinya
ANALISIS TERHADAP DIVERSI BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg) Aulia Saputro; Lukman Hakim; Ibnu Subarkah
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3626

Abstract

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan diversi pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?, 2) Kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?, 3) Upaya apakah yang dilakukan dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?.
ANALISIS TERHADAP MASALAH PEMBANGUNAN HUKUM DALAM PRAKTEK KENEGARAAN DI INDONESIA Lukman Hakim; Purnawan D. Negara; Zahir Rusyad
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beberapa hal yang harus tekankan kembali dalam bidang Pembangunan hukum di Indonesia adalah tidak hanya diarahkan kepada pembuatan peraturan perundang-undangan dengan suatu keyakinan bahwa memiliki peraturan perundangan yang baik akan menghasilkan hukum yang baik dan hukum yang baik akan mempengaruhi kinerja dari lembaga-lembaga hukum yang potensial misalnya kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan penegak hukum lainnya seperti para Advokat. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau legal research. Analisis dilakukan dengan ‘analisis kualitatif yuridis’ dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Pilihan pertama dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia dapat dikatakan bertumpu pada pembuatan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Soal kualitas (substansi) tampaknya tidak mendapat perhatian yang cukup terlebih-lebih peraturan hukum di bawah Undang-undang. Pembangunan hukum yang selalu menitikberatkan pada bidang perundang-undangan semakin memperkuat kenyataan bahwa hukum Indonesia adalah hukum yang menempatkan asas legal formal (aturan perundang-undangan yang tertulis) dan belum tampak jelas upaya untuk menggali hukum-hukum yang lain (dalam bentuk nilai-nilai yang hidup di masyarakat). Supremasi hukum diperankan sebagai bagian sentral di dalamnya, dalam perannya sebagai ideology pelaksanaan pemerintahan. 
BIOGAS TABUNG REAKTOR PLASTIK SEDERHANA MURAH MERIAH SEBAGAI STRATEGI PENYADARAN PEDULI LINGKUNGAN DENGAN MENGATASI LIMBAH SECARA MANDIRI: STUDI IMPLEMENTASI MENGATASI LIMBAH KOTORAN SAPI PADA KELOMPOK TANI KARTIKA II DESA TAJI, KEC. JABUNG, KAB. MALANG Purnawan D. Negara; Lukman Hakim; Zahir Rusyad; Tri Wardhani
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Limbah kotoran sapi di Kampung Sidodadi, Dusun Krajan, Desa Taji selama ini menjadi persoalan karena dibuang begitu saja di jurang-jurang belakang rumah penduduk dan menimbulkan persoalan lingkungan. Sementara ini ketersediaan bahan bakar warga untuk menyangrai kopi menggunakan gas LPG 5 kg, cukup membebani pendapatan warga. Limbah kotoran sapi dapat dikelola menjadi sumber energi gratis yang tidak membebani pendapatan warga, bahkan residu kotorannya dapat dijadikan pupuk kandang. Faktor ketidak tahuan warga atas pembuatan instalasi biogas dan faktor ketidak percayaan warga karena pernah dijanjikan instalasi biogas, namun hal itu  tidak terwujud di tengah semangat warga mengharapkannya yang dibuktikan dengan telah menyediakan lahan dan menggali tanah untuk reaktor tabung biogas cor beton. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra adalah: a) Mengadakan pelatihan bersama pembuatan instalasi biogas sederhana berupa tabung reaktor plastik dengan harga murah meriah; b) Melakukan praktik bersama pembuatan instalasi biogas dengan didampingi langsung praktisi biogas tabung reaktor plastik. Tahapan mendukung solusi yang ditawarkan adalah: a) Diskusi antara pengusul dengan mitra untuk menyamakan persepsi mengenai solusi permasalahan prioritas mitra. Tim pengusul menelusuri dan mengumpulkan referensi instalasi biogas; b Mendesain instalasi biogas dengan reaktor tabung plastik; c) Mengadakan penyuluhan mengenai biogas; dan d) Mengadakan instalasi biogas sederhana. Hasil pengabdian adalah terlaksananya penyuluhan mengenai biogas dan berhasil dibangunnya  instalasi biogas sederhana pada Kelompok Tani Kartika II. Telah berhasil terbentuk gas metana yang ditunjukkan dengan menggelembungnya tabung reaktor plastik, tetapi belum maksimal akibat cuaca yang kurang mendukung, yaitu hujan sehingga belum dapat menghidupkan kompor gas dengan sumbu tunggal yang dihubungkan dengan reaktor plastik tersebut. 
Institutional Arrangement of the Regional People’s Representative Council in State Administration System of Republic of Indonesia Lukman Hakim
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.5.2.1959.97-106

Abstract

Due to repeated changes in the operational arrangements, there is a lack of clarity about the essence of these institutions, which in turn affects their position, duties, functions, and institutional roles. This study aims to find the essence of the Regional People’s Representative Council institutions in accordance with the constitutional system in the Republic of Indonesia. This study was designed in normative juridical research namely identifying, classifying, and analyzing legal materials based on the norms and principles of constitutional law. The results show that there is still no normative agreement about the Regional People’s Representative Council, either institutionally as a regional legislative institution or as an element of regional government. These two methods resulted in different legal consequences. For this reason, it is necessary to redefine the Regional People’s Representative Council. The research shows that institutional arrangements for the council needs to be carried out through stages: constitutional structuring; arrangement/synchronization of laws and regulations (position structure) of the council with regional government laws, electoral regulations, and arrangements in relation to the council with government institutions in the region. The conclusion is that within the framework of an ideal constitutional system, it is necessary to clarify the essence of the Regional People’s Representative Council to ensure legal certainty. Clarity for the institution would greatly influence its authority, duties, and institutional functions. For this reason, institutional arrangements for the council need to proceed in stages to achieve clarity about the relevant questions.
ANALISIS YURIDIS PERANAN BAPAS DALAM PENDAMPINGAN ANAK PADA TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI KOTA MALANG DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Alfa Zulfikar Al-Thoriq; Lukman Hakim; Mufidatul Ma’sumah
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2022 Transisi Global dalam Mencapai SDGs 2030
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya kasus perundungan di kalangan anak SMP menjadi suatu hal yang miris terjadi dan karena itulah dibentuknya Bimbingan Konseling (BK) di sekolah untuk memberikan pemahaman terkait permasalahan para remaja yang baru besar ini seperti perundungan. Polisi, penuntut umum. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) atau lembaga-lembaga lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa oleh kepolisian untuk memutuskan perkara-perkara anak tersebut, menurut kebijakan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang yang berbeda denganpemeriksaan orang dewasa, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing-masing dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam penyelesaian masalah perundungan oleh anak yang terjadi di Kota Malang dan hambatan-hambatan serta solusi Balai Pemasyarakatan  (BAPAS) dalam menangani tindak pidana perundungan oleh anak yang terjadi di Kota Malang dengan menggunakan metode yang berjenis yuridis sosiologis yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif yang menghasilkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan dokumentasi. Kesimpulan yang dihasilkan adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berperan penting dalam menghasilkan laporan LITMAS untuk membantu menyelesaikan perkara kasus khususnya terkait tindak pidana perundungan terhadap anak.
EFEKTIVITAS PENERAPAN DENDA E-TILANG BERBASIS ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI KOTA SURABAYA) Gunas Sekar Arum; Zulkarnain Zulkarnain; Lukman Hakim
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2022 Transisi Global dalam Mencapai SDGs 2030
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan hal baru dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Sebagai hal baru, E-TLE terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Terlebih E-TLE dikembangkan dalam rezim hukum lalu lintas jalan yang sudah ada, sehingga dapat dipastikan terdapat persinggungan dengan aspek hukum lain dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Penelitian mencoba melihat efektivitas dari penerapan denda dalam E-Tilang berbasis E-TLE dalam era digital hukum lalu lintas jalan yang berlaku di Indonesia merespon E-TLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Sosiologis dengan menelaah data sekunder dan data primer. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini yaitu: Pertama, Dasar hukum mengenai E-Tilang ini ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 272 Ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam melakukan aktivitas penindakan pelanggran lalu lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan dengan peralatan elektronik. Penggunaan alat elektronik ini bisa digunakan menjadi alat bukti di pengadilan, yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” yaitu perekam insiden atau kejadian untuk menyimpan informasi,  Kedua, faktor penghambat dalam penerapan denda E-Tilang berbasis E-TLE adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Ketiga, Penerapan E-Tilang berbasis E-TLE merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas.
Co-Authors Alfa Zulfikar Al-Thoriq Anwar, Anwar Aulia Saputro Della Edwinar Evan Luwis Vernando Lumbanraja Faqih Akbar Fatkhurohman - Firman Hidayat Gunas Sekar Arum Hendro Agus Sutanto Ibnu Subarkah Ibnu Subarkah Mufidatul Ma’sumah Mufidatul Ma’sumah Purnawan D. Negara Purnawan D. Negara Purnawan D. Negara Purnawan Dwikora Negara Purnawan Dwikora Negara Sirajuddin Sirajuddin Tri Wardhani Tri Wardhani Zahir Rusyad Zulkarnain Zulkarnain