Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Waraqat : Jurnal Ilmu_Ilmu Keislaman Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Intelek Insan Cendikia
Zamakhsyari bin Hasballah Thaib
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
تحليل القيم ال ب تروية في ضوء شخصية لقمان الحكيم في القرآ ن Zamakhsyari bin Hasballah Thaib
Almufida : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 2, No 1 (2017): Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.568 KB)

Abstract

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN Rahman Frija; Utary Maharany Barus; Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib; Dedi Harianto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.207

Abstract

Akibat hukum pasca merger bank tidak hanya terjadi pada penggabungan dan pergantian nama perseroan, tetapi berlanjut pada setiap perbuatan hukum bank sebelum merger. Begitu pula yang ditemui PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani, dimana memiliki dokumen pengikatan jaminan dengan nama bank sebelum merger sehingga diperlukan proses konversi atau perubahan identitas bank atas dokumen pengikatan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: Bagaimana pengaturan terkait pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara terhadap perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang telah dibuat sebelum merger? Bagaimana akibat hukum pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara terhadap pengikatan jaminan yang dibuat sebelum berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.? Bagaimana kendala perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang dibuat sebelum berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan mengumpulkan data secara penelitian kepustakaan (Library Research) serta penelitian lapangan (Field Research). Metode analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisi data hasil penelitian dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif melalui kerangka normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan merger mengakibatkan pada dokumen pengikatan yang tertera nama penerima jaminan adalah PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah atau PT. BRI Syariah, Tbk. maka dilakukan konversi menjadi menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Hal tersebut berdasarkan asas hukum jaminan, dalam dokumen pengikatan jaminan harus ada, wajib dan terdaftar atas nama penerima. Dalam hal PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. belum melakukan perubahan identitas bank pada dokumen pengikatan jaminan maka akan menimbulkan potensi dapat ditolak permohonan lelang oleh pejabat lelang, karena pemohon lelang eksekusi bukanlah nama yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan.
Formulating The Concept of Mufassir: A Critical Study Zamakhsyari bin Hasballah Thaib; Mukhamad Hadi Musolin; Vina Annisa
WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 10 No. 1 (2025): Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51590/waraqat.v10i1.1081

Abstract

Establishing the concept of a mufassir is an important issue that greatly influences the understanding of the character of those who perform tafsir as well as the criteria and distinctive features of their work. This discussion is also related to determining the levels of mufassir and the criteria that distinguish who belongs to this category and who does not. Unfortunately, this concept has not received adequate attention in heritage studies, and contemporary efforts to explore this issue are still limited and often face various challenges. This article aims to present a critical analysis in formulating the concept of mufassir, so that the forms of tafsir work that qualify someone to be recognized as a mufassir can be identified. Furthermore, this article will discuss the categorization of mufassir and provide a general explanation of their levels based on the methods they employ. This research is based on library study with a critical analytical approach. Among the results of this research, there are two main points:(1) The work of tafsir has various forms and does not exist at the same level, which generally includes various categories such as author of tafsir works, explainer of the difference between correct and weak understandings, compiler of tafsir materials, summarizer of tafsir works, explainer of tafsir works, teacher of tafsir, and transmitter of tafsir; (2) The use of the term mufassir allows for a lot of tolerance, where generally mufassir can be categorized into two groups, namely practical mufassir and participatory mufassir
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS IJBARI DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan) Prayogi Prayogi; Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib; Mhd Yadi Harahap; Utary Maharany Barus
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembagian harta warisan baru dapat dilakukan setelah pewaris dinyatakan meninggal. Salah satu asas yang mendasar dari pembagian harta warisan menurut hukum Islam adalah asas ijbari. Asas ijbari mengandung arti paksaan dalam hal ini wajib dilakukan pembagian harta warisan diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris, yaitu peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis tanpa adanya tindakan hukum baru. Perumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas ijbari dalam pembagian harta warisan. Bagaimana penerapan asas ijbari dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas ijbari di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris di mana sumber datanya diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan koesioner kepada responden. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas ijbari dalam pembagian harta warisan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 175 ayat (1) huruf d dan Pasal 187 ayat (2) yang merupakan suatu ketetapan yang harus diterima oleh para ahli waris. Walaupun tidak secara jelas tercantum kata asas ijbari tetapi memiliki makna yang sama yaitu wajib membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Penerapan asas ijbari dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan tidak dilakukan menurut Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya kepatuhan anak terhadap aturan orang tua dengan tidak membagi harta warisan. Jika demikian, maka ini tidak dibenarkan. Alasan terhadap penundaan pembagian harta warisan harus dengan alasan sesuai dengan al-mashlahah dharuriyah yang dibenarkan hukum Islam. Akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas ijbari di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan yaitu pertama, memiliki potensi berkurangnya nilai atau jumlah bagian harta warisan yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diperoleh ahli waris dan kedua, memiliki potensi timbulnya pertikaian di antara para ahli waris dikarenakan keterlambatan untuk membagi harta warisan
AKAD NIKAH DENGAN WALI NASAB FASIK PADA MASYARAKAT PIDIE JAYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rini Majlina Kalisha; Hasballah Thaib; Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib; Aprilyana Sembiring
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad nikah dengan wali nasab fasik dalam masyarakat Pidie Jaya dari perspektif Hukum Islam. Wali nasab fasik adalah wali yang melakukan dosa besar dan tidak memenuhi syarat keadilan menurut hukum Islam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: pengaturan akad nikah dengan wali nasab fasik dalam Hukum Islam, pelaksanaan pernikahan dengan bantuan dari wali hakim menggantikan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya, dan akibat hukum terhadap pernikahan dengan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas KUA dan tokoh masyarakat, serta studi dokumen terkait hukum perkawinan Islam dan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam, wali nasab yang fasik tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah dan harus digantikan oleh wali hakim. Pelaksanaan pernikahan di Pidie Jaya dengan wali hakim sebagai pengganti wali nasab fasik sudah dilakukan, namun masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Akibat hukum dari pernikahan dengan wali nasab fasik meliputi ketidakabsahan pernikahan dan potensi konflik hukum terkait status anak dan harta perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam praktik pernikahan di masyarakat yang memiliki wali nasab fasik, serta memberikan rekomendasi bagi petugas KUA dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini.
Analisis Yuridis Pembagian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/Pa.Kdi) Delvi Widhia Astuti; Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib; Utary Maharany Barus; Yefrizawati Yefrizawati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran hibah dalam konteks warisan menjadi penting karena dapat memengaruhi hak dan kewajiban ahli waris. Salah satu putusan yang relevan dalam konteks ini adalah Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, yang menjadi objek studi dalam analisis yuridis ini. Putusan ini mengangkat isu tentang pembagian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai bagian dari warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan hukum pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam hukum Islam, untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap ahli waris atas hibah oleh pewaris yang diperhitungkan sebagai warisan serta untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam hibah yang diperhitungkan warisan pada kasus Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan sumber data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam Hukum Islam dibatasi maksimal 1/3 dari total harta sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 dan hadits Rasulullah SAW. Perlindungan hukum terhadap ahli waris diwujudkan melalui beberapa mekanisme yaitu pembatasan jumlah hibah, hak mengajukan gugatan, kewenangan pengadilan untuk membatalkan/mengurangi hibah yang melebihi ketentuan, kewajiban mempertimbangkan asas keadilan, dan keharusan mendapat persetujuan ahli waris lainnya. Dalam Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, hakim mengakui keabsahan hibah dari La Undu kepada cucunya (Tergugat) namun membatasinya maksimal 1/3 dari total harta, sedangkan sisanya ditetapkan sebagai warisan yang dibagi kepada seluruh ahli waris
Co-Authors Aprilyana Sembiring Dedi Harianto Delvi Widhia Astuti Hasballah Thaib Mhd Yadi Harahap Mukhamad Hadi Musolin Prayogi Prayogi Rahman Frija Rini Majlina Kalisha Utary Maharany Barus Vina Annisa Yefrizawati Yefrizawati