Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA SEKTOR PERIKANAN DI KOTA TARAKAN Mawardi Khairi; Sulaiman Sulaiman
Borneo Law Review Volume 3, No 2, Desember 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v3i2.1078

Abstract

ABSTRAKKota Tarakan memiliki empat kecamatan yaitu Tarakan Utara,Tarakan Barat,Tarakan Tengah dan Tarakan Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tarakan tahun 2018 terdapat 37.894 tenaga kerjawanita dan terdapat 918 orang tenaga keja wanita yang bekerja pada sector perikanan. Perlindungan hokum terhadap tenaga kerja wanita merupakan amanat konstitusi,karena itu Negara harus berpastisipasi aktif untuk melindungi hak-hak pekerja wanita agar kodrat wanita tetap terjaga. Keberadaan tenaga kerja wanita pada sector perikanan sangatlah penting,karena sector perikanan adalah salah satu komoditas unggulan pemerintah daerah Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris yaitu penelitian yang mengkombinaskan antara ketentuan ketentuan normative hokum dengan pelaksanaan hukum di lapangan (law in book and law in action). Adapun tujuan penelitian ini menitik beratkan pada pelaksanaan perlindungan hokum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada sector perikanan baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah serta menelaah hambatan-hambatan yang menjadi penghalang tidak dapat di penuhinya hak-hak tenaga kerja wanita di sector perikanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,penulis menyimpulkan bahwa baik perusahaan maupun pemerintah telah memenuhi hak-hak tenaga kerja wanita sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan khususnya tenga kerja wanita sebagai pegawai tetap perusahaan,akan tetapi belumefektif yang di akibatkan oleh rendahnya kemampuan keuangan perusahaan,petugas pengawas ketenagakerjaan yang terbatas serta perilaku tenaga kerja wanita yang terkadang tidak mematuhi ketentuan –ketentuan norma dalam bidang ketenagakerjaan.Keyword: Perlindungan,Perikanan dan Tenaga Kerja WanitaABSTRACTTarakan City has four districts namely North Tarakan, West Tarakan, Central Tarakan and East Tarakan. Based on data from the Tarakan City Central Statistics Agency in 2018 there were 37,894 female workers and there were 918 female workers working in the fisheries sector. Legal protection for women workers is a mandate of the constitution, therefore the State must actively participate in protecting the rights of women workers so that the nature of women is maintained. The existence of women workers in the fisheries sector is very important, because the fisheries sector is one of the leading commodities of the local government of Tarakan City.This study uses empirical normative research methods, namely research that combines the provisions of normative legal provisions with the implementation of law in the field (law in books and law in action). The purpose of this study focuses on the implementation of legal protection of women workers who work in the fisheries sector, both by companies and by the government, and examines the barriers that are barriers to the fulfillment of women's labor rights in the fisheries sector.Based on the results of research that has been done, the authors conclude that both companies and the government have fulfilled the rights of women workers in accordance with statutory provisions - particularly the workforce of women as permanent employees of the company, but not yet effective due to the low financial capability of the company, limited labor inspectors and the behavior of women workers who sometimes do not comply with norms in the field of employment.Keyword: Protection, Fisheries and Women Labor
Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Yasser Arafat; Mawardi Khairi
Borneo Law Review Volume 2, No 2, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v2i2.724

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang dengan prinsip negara hukum yang berorientasi kesejahteraan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Kebijakan tersebut memunculkan pro-kontra di kalangan nelayan. Bagi nelayan tradisional di sejumlah daerah yang selama ini menggunakan alat tangkap tradisional dan sejumlah lembaga yang concern pada pelestarian lingkungan mendukung kebijakan tersebut. Di sisi lain, nelayan pengguna alat tangkap cantrang justru menolak kebijakan larangan tersebut. Mereka menilai regulasi tersebut justru mematikan mata pencaharian nelayan dan akan mempengaruhi kesejahteraan mereka padahal pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang sudah sesuai dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan. Selain melarang penggunaan alat penangkapan ikan cantrang yang selama ini diperbolehkan, pemerintah juga memberikan jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada semua nelayan cantrang untuk mengalihkan penggunaan alat penangkapan ikan mereka atas dasar pertimbangan keadilan dan kesejahteraan.
PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM ANGGOTA FEDERASI SERIKAT PEKERJA KAHUTINDO KOTA TARAKAN MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Mawardi Khairi; Inggit Akim; Sulaiman Sulaiman
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 4, No 1 (2020): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.952 KB) | DOI: 10.31764/jpmb.v4i1.3011

Abstract

ABSTRAKPermasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan anggota Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kahutindo  Kota Tarakan mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lebih-lebih saat pandemik Covid 19 yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan hukum anggota mengenai perlindungan hak-hak buruh khususunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum dalam bidang ketenagakerjaan. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada mitra. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukung lainnya, dan menghadirkan anggotanya sebagai peserta penyuluhan hukum. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi serta bagian dari implementasi Tri Dharma perguruan tinggi. Kesimpulannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan hukum anggota mengenai perlindungan hak-hak buruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan setelah kegiatan dilaksanakan. Dari 25 orang peserta, 87,5% menjawab telah memahaminya. Sarannya adalah sebaiknya kegiatan dengan tema ini dilaksanakan tidak hanya kepada anggota Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kahutindo Kota Tarakan, tetapi juga kepada buruh yang belum bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja/Buruh. Kata kunci: buruh; perlindungan hak; serikat pekerja. ABSTRACTThe problem of partners in this community service activities is the lack of knowledge of members of the Kahutindo Tarakan City Trade Union Federation (TUF) regarding the protection of labor rights based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, especially during the Covid 19 pandemic which resulted in Termination of Employment (Laid off). The solution offered in this community service activity is to increase the legal knowledge of members regarding the protection of labor rights in particular based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as a legal protection in the field of employment. The method of implementation used in this community service activity is to use the method of lectures, dialogues, and discussions in order to provide legal education to partners. Participation of partners in community service activities is by providing time, providing space and other supporting facilities, and presenting members as participants in legal education. The output target of this community service activity is the publication of scientific articles in accredited national journals and part of the implementation of the Tri Dharma of higher education. The conclusion is that this community service activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants, namely increasing members' legal knowledge regarding the protection of labor rights based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This can be seen from the answers of the participants to the questionnaire given after the activity was carried out. Of the 25 participants, 87.5% answered that they understood it. The suggestion is that activities with this theme should be carried out not only for members of the Kahutindo Tarakan City Trade Union Federation (TUF), but also for workers who have not joined the Workers / Labor Union. Keywords : labour; protection of  right; trade union.