Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PRINSIP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Marthin, Marthin; Salinding, Marthen B; Akim, Inggit
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang- Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan alternatif bentuk-bentuk kegiatan CSR bagi perusahaan perseroan terbatas (PT) yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Malinau dan Tanah Tidung dan untuk mengetahui apa saja kendalakendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam implementasinya. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif , yaitu data skunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalahmasalah sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa norma kewajiban CSR bagi perseroan terkesan tidak tegas, karena tidak memuat sanksi bagi perseroan yang melanggarnya. Pelaksanaan CSR dalam pelaksanaannya selama ini mengalami kendala karena hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung kepada kebijakan perusahaan masing-masing

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NUNUKAN Akim, Inggit; Sapriani, Sapriani
Borneo Law Review Journal Volume 1, No 1 Juni 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

PATEN dimaksudkan untuk untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk mewujudkannya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kewenangan Camat dalam melaksanakan PATEN meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Peneli t ian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dalam upaya peningkatan kuali tas pelayanan publik dan hambatan-hambatan dal am penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Nunukan. Kebijakan PATEN merupakan suatu upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang wilayah geografisnya sangat luas dan sulit terjangkau, sehingga dapat mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Dalam implementasi PATEN di Kabupaten Nunukan ditemui hambatan-hambatan seperti Sumber Daya Manusia yang masih kurang baik jumlah maupun keahliannya, sarana dan prasana masih minim, pelaksana teknis yang belum optimal, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sistem PATEN ini.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NUNUKAN Inggit Akim; Sapriani Sapriani
Borneo Law Review Volume 1, No 1 Juni 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v1i1.711

PATEN dimaksudkan untuk untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk mewujudkannya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kewenangan Camat dalam melaksanakan PATEN meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Peneli t ian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dalam upaya peningkatan kuali tas pelayanan publik dan hambatan-hambatan dal am penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Nunukan. Kebijakan PATEN merupakan suatu upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang wilayah geografisnya sangat luas dan sulit terjangkau, sehingga dapat mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Dalam implementasi PATEN di Kabupaten Nunukan ditemui hambatan-hambatan seperti Sumber Daya Manusia yang masih kurang baik jumlah maupun keahliannya, sarana dan prasana masih minim, pelaksana teknis yang belum optimal, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sistem PATEN ini.

PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Inggit Akim
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 6, No 1 (2021): Jurnal Akta Yudisia Volume 6 Nomor 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v6i1.2088

ABSTRACTSupervise the government as the provider of public services to carry out their duties and authorities under applicable regulations. Large-Scale Social Restrictions are restrictions on certain activities in an area suspected of being infected with Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), which causes the quality of public services to be disrupted. The Ombudsman has the task of supervising the implementation of shared services organized by state or government officials and private or individual bodies assigned the task of providing services according to minimum service standards as a benchmark for service delivery and assessing the quality of services to the community. The research method used is normative juridical research with a conceptual approach (Statute Approach).The results of this study are large-scale social restriction policies through the Mayor of Tarakan Regulation Number 17 of 2020, restrictions on activities outside the house such as the implementation of learning at schools and/or other educational institutions, Work From Home (WFH), religious movements in houses of worship, activities in public places, social and cultural activities and Mandatory rapid tests for those using Sea and Air transportation modes, and providing social assistance to communities affected by COVID-19. Ombudsman's supervision of public services during the COVID-19 pandemic in Tarakan City, namely by conducting coordination and control and cooperation with state and private officials as well as community or individual organizations, opening an Online Complaint Post for COVID-19 Affected Persons. Also, conduct unannounced checks to improve public services in the City of Tarakan. Based on the supervision, the receipt of reports on suspicion of maladministration and the Ombudsman's investigation results are subject to examination. Suppose it is proven that it has committed maladministration in public services, the Ombudsman of the Republic of Indonesia can take corrective action and provide recommendations/suggestions to state administrators to improve the quality of public services. Keywords: Surveillance; Ombudsman; Public Service; COVID-19 Pandemic

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PEMENUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA TARAKAN Darwis Manurung; Mawardi Khairi; Inggit Akim
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Akta Yudisia Vol. 3 Nomor 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v3i1.986

ABSTRACT Social security constitutes As a part of constitutional right for every citizen as mentioned in article 28 letter h paragraph 3 of the 1945 Constitution which states that everyone is entitled to social security which enables to development dignified human being. In addition, the provisions of Article 34 paragraph 2 of the 1945 Constitution also states that the state develops social security system for all people and empower the weak and incapable in accordance with human dignity. The fulfillment of labor rights by the company is a mandate of Law Number 13 Year 2003 on Manpower Article 86 paragraph 1 which states that every worker / laborer has the right to obtain protection for safety, health, morals, morals and treatment in accordance with the dignity and human dignity and religious values.Company policy in fulfilling labor rights on social security of labor is done through Collective Labor Agreement (PKB). In order to ensure the fulfillment of the right to social security of employment the Government of Tarakan City has issued Tarakan Mayor Instruction Number 2 Year 2014 on the Implementation of BPJS Employment Program through Licensing Administration in Tarakan City requiring employers / apprentices applying, extending permits to self-preservation and employee in BPJS Employment before the issuance of company licensing documents. The legal consequences for non-self-employed companies and their employees in the Employment BPJS program are subject to administrative sanctions to the imposition of criminal sanctions. While the legal consequences for the workforce are not able to claim compensation to BPJS Employment if experiencing work accident, death, pension and old age pension. Keyword: Rights of Worker, Company, Employment BPJS

PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM ANGGOTA FEDERASI SERIKAT PEKERJA KAHUTINDO KOTA TARAKAN MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Mawardi Khairi; Inggit Akim; Sulaiman Sulaiman
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 4, No 1 (2020): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAKPermasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan anggota Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kahutindo Kota Tarakan mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lebih-lebih saat pandemik Covid 19 yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan hukum anggota mengenai perlindungan hak-hak buruh khususunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum dalam bidang ketenagakerjaan. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada mitra. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukung lainnya, dan menghadirkan anggotanya sebagai peserta penyuluhan hukum. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi serta bagian dari implementasi Tri Dharma perguruan tinggi. Kesimpulannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan hukum anggota mengenai perlindungan hak-hak buruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan setelah kegiatan dilaksanakan. Dari 25 orang peserta, 87,5% menjawab telah memahaminya. Sarannya adalah sebaiknya kegiatan dengan tema ini dilaksanakan tidak hanya kepada anggota Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kahutindo Kota Tarakan, tetapi juga kepada buruh yang belum bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja/Buruh. Kata kunci: buruh; perlindungan hak; serikat pekerja. ABSTRACTThe problem of partners in this community service activities is the lack of knowledge of members of the Kahutindo Tarakan City Trade Union Federation (TUF) regarding the protection of labor rights based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, especially during the Covid 19 pandemic which resulted in Termination of Employment (Laid off). The solution offered in this community service activity is to increase the legal knowledge of members regarding the protection of labor rights in particular based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as a legal protection in the field of employment. The method of implementation used in this community service activity is to use the method of lectures, dialogues, and discussions in order to provide legal education to partners. Participation of partners in community service activities is by providing time, providing space and other supporting facilities, and presenting members as participants in legal education. The output target of this community service activity is the publication of scientific articles in accredited national journals and part of the implementation of the Tri Dharma of higher education. The conclusion is that this community service activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants, namely increasing members' legal knowledge regarding the protection of labor rights based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This can be seen from the answers of the participants to the questionnaire given after the activity was carried out. Of the 25 participants, 87.5% answered that they understood it. The suggestion is that activities with this theme should be carried out not only for members of the Kahutindo Tarakan City Trade Union Federation (TUF), but also for workers who have not joined the Workers / Labor Union. Keywords : labour; protection of right; trade union.

Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Mawardi Khairi; Inggit Akim
Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Ownership residence documents are very important to all communities as proof of recognition by the state. The residence documents such as birth certificate is one of the rights of children that must be met by the government as a form of legal protection or recognition of citizenship. Based on the results of research shows that fulfilling the children's right to document a birth certificate in cabs Nunukan to do the service, the act of the scope of the public directly entered by local governments through measures in the form of direct services birth certificate in the office The Department of Population and Civil Registration, generally carried out (deed scope), held a collection directly children who have no birth certificates with the help of local authorities under the district, village, neighborhood / village up to the neighborhood and have signed a cooperation agreement (MOU ) to establish with competent authorities such as the Ministry of Education and Culture of Nunukan, Nunukan Nunukan hospitals and IBI Branch since 2016 as an attempt to optimize the fulfillment of the child's rights to legal documents such as birth certificate that all benefits are free. The results of this study are expected to contribute to training in specific areas of law and human rights as well as to refer both central and local governments into making future policy, especially in the area of population administration.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN SEBAGAI DAERAH PERBATASAN Inggit Akim; Nur Indah Sari
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3239

AbstrakUUD NRI Tahun 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berhak juga atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akibat minimnya lowongan kerja maka tenaga kerja Indonesia memilih ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun menjadi PMI banyak persoalan yang timbul diantaranya PMI yang hendak ke luar negeri banyak yang melalui non procedural atau yang dikenal dengan istilah Ilegal yang berakibat timbulnya berbagai persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia oleh Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan UU No 18 Tahun 2017, PP No. 10 Tahun 2020 dan UU No. 11 Tahun 2020. Perlindungan hukum merupakan suatu proteksi yang diberikan terhadap pekerja migran Indonesia sebagai subjek hukum dan tanggungjawab bersama, baik Pemerintah Pusat juga Pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab dalam penentuan pekerja migran mulai dari proses sebelum, masa kerja dan setelah bekerja. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan secara umum adalah pendampingan kepada PMI yang mengahdapi masalah hukum dari negara/pemerintah Indonesia sampai adanya putusan pengadilan. Dan mendapatkan bantuan hukum dari pengacara jika PMI yang bersangkuta telah berada di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Nunukan wajib melaksanakan urusan dibidang ketenagakerjaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah daerah

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search