Garuda - Garba Rujukan Digital

Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42/2009 dan Undang-Undang No25/2007 Alba Liliana Sanchez; Mustaqim Mustaqim; Agus Satory
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1714

ABSTRACTThe rise of online fraud practices with investment mode in DKI Jakarta is influenced by 2 (two) factors, namely the community's ignorance about investment through the online platform. Other factors are not yet optimal for law enforcement to take preventative measures by informing the public about the dangers of online investment.The purpose of this research is to better understand the legal interpretation of online fraud cases with investment mode. Another goal is for the public to be more careful with online investment offers that promise multiple benefits.The research approach is the legal sociology approach. Observations indicate that law enforcement by the National Police against suspected online investment fraud has not been carried out optimally because investigators only use the articles of the Criminal Code and the ITE Law. But not using Law Number 42/2009, and Law Number 25/2007, investigators must also immediately break the chain of online fraud practices.Keywords : Legal Interpretation, Online Fraud, Investment Mode.ABSTRAKMaraknya praktek penipuan online dengan modus investasi di DKI Jakarta dipengaruhi 2 (dua) faktor yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat perihal investasi melalui platform online. Faktor lainnya belum optimalnya penegak hukum untuk melakukan langkah pencegahan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahayanya investasi online.Tujuan penelitian ingin lebih memahami penafsiran hukum perkara penipuan online dengan modus investasi. Tujuan lainnya agar masyarakat lebih berhati-hati dengan penawaran investasi online yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda.Pendekatan penelitian yaitu pendekatan Sosiologi hukum. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polri terhadap tersangka penipuan investasi online, belum berlangsung optimal karena penyidik hanya menggunakan pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang ITE. Namun tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2009, dan Undang-Undang Nomor 25/2007, penyidik juga harus segera memutus mata rantai praktek penipuan online tersebut.Kata kunci: Interpetasi Hukum, Penipuan Online, Modus Investasi.

Hak Kekayaan Intelektual dan Kreativitas Seni Studi Kasus Perlindungan Seni dan Warisan Budaya Reog Ponorogo Shafira Nur Annisa; Nayla Lutpiana Dewi; Putri Jesika Amanda Z; Mustika Bunga H; Diana Hernida Putri; Mustaqim Mustaqim
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.868

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Right merupakan hak yang timbul dari hasil karya intelektual seseorang dan merupakan konsep yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun hak individu dihormati, kebersamaan masyarakat Indonesia yang komunal menjadi faktor yang mempengaruhi perlindungan HKI. Konsep HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penemu, melibatkan hak ekonomi dan hak moral. Pentingnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan perlindungan warisan budaya Indonesia, seperti kasus klaim Malaysia terhadap kesenian Reog Ponorogo. Meskipun HKI memberikan perlindungan, masih terdapat kasus klaim budaya yang menimbulkan protes di masyarakat. Analisis perlindungan hukum terhadap seni budaya Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjadi fokus dalam mengatasi klaim tersebut. Tinjauan pustaka membahas Hak Kekayaan Intelektual secara umum, termasuk hak milik dan hak cipta. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Namun, implementasinya masih menunggu regulasi lebih lanjut.Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan pendekatan undang-undang. Hasil dan pembahasan menunjukkan perlindungan HKI terhadap seni budaya Indonesia serta ketidaksetaraan dalam pengaturan hak cipta ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara.Kesimpulan menyoroti perlindungan HKI dan ketidaksetaraan dalam pengaturan hak cipta untuk ekspresi budaya tradisional. Saran yang diajukan mencakup promosi kerja sama antar negara, presentasi bukti sejarah, dan pendaftaran resmi warisan budaya untuk memastikan pengakuan di tingkat nasional dan internasional. Bekerja sama dalam pelestarian antara Indonesia dan Malaysia menjadi kunci dalam mengatasi klaim budaya dan melestarikan warisan seni budaya Indonesia.

Analisis Kasus Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Indra Kenz di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Shafira Nur Annisa; Nayla Lutpiana Dewi; Putri Jesika Amanda Z; Mustika Bunga H; Diana Hernida Putri; Mustaqim Mustaqim
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.869

Pencucian uang melalui sistem keuangan menjadi kejahatan yang semakin dominan, terutama dengan kemajuan ekonomi dan sistem keuangan suatu negara. Kejahatan ini melibatkan penyamaran aset keuangan hasil kegiatan kriminal untuk digunakan tanpa terdeteksi. Dampak sosialnya termasuk mendukung kegiatan narkoba, judi online, terorisme, dan kejahatan lainnya. Pencucian uang tidak selalu berjalan bertahap, melainkan melibatkan tahapan yang saling menggabungkan, membuat prosesnya rumit dan melibatkan banyak pihak. Di Indonesia, perkembangan teknologi dan kurangnya kesadaran kultural masyarakat membuat penanganan kejahatan online, termasuk pencucian uang, menjadi sulit. Studi kasus Indra Kenz, affiliator aplikasi Binomo, yang dihukum karena investasi bodong, menjadi contoh permasalahan ini. Platform Binomo memungkinkan transaksi dengan nominal mulai dari Rp14 ribu hingga di atas Rp14 juta, dengan potensi kecurangan seperti perubahan algoritma dan sistem eror. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus pencucian uang Indra Kenz berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan dampak pencucian uang terhadap sektor ekonomi. Ditemukan bahwa Indra Kenz terbukti melakukan pencucian uang dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 5 miliar. Pencucian uang merugikan sektor keuangan dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pendapatan pajak, dan mengganggu distribusi pendapatan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan data sekunder. Hasilnya menunjukkan perlunya peran aktif Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan masyarakat dalam mencegah pencucian uang. Rekomendasi melibatkan peran PJK dalam menerapkan program anti pencucian uang dan masyarakat dalam tidak mendukung kegiatan keuangan yang mencurigakan. Kesimpulannya, penegakan hukum yang tegas, peran aktif PJK, dan kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam mencegah dan menangani pencucian uang.

Perjanjian Distribusi antara Rumah Makan Bakso Prasmanan Pakansari dengan PT Mayora Indah TBK Refina Kintan Tristadewi; M. Luthfi Nuriansyah; Angelina Trifosa Panjaitan; Zahra Syahlahaifa; Putry Ananda; Aryo Wibowo; Mustaqim Mustaqim
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12915

Salah satu perjanjian yang digunakan dalam dunia bisnis yaitu adalah perjanjian distribusi Dasar hukum mengenai perjanjian distribusi adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian barang oleh Distributor untuk Agen. Definisi perjanjian distribusi adalah perjanjian antara distributor dengan supplier yang dimana distributor membeli sebuah produk barang atau jasa milik supplier sendiri dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh supplier untuk dijual kembali kepada pembeli. Dan perjanjian distribusi ini juga digunakan oleh Rumah Makan Bakso Prasmanan Pakansari dengan PT Mayora Indah TBK. Tujuan dari perjanjian distribusi tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada baik perlindungan hukum terhadap distibutor maupun perlindungan hukum kepada supplier. Metode yan penulis pakai dalam jurnal ini adalah Penulis menggunakan metode penelitian sosio legal yaitu gabungan antara Metode normatif dan metode empiris yaitu bersumber pada bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer dan data yang diambil secara langsung yaitu melalui wawancara kepada narasumber apabila terjadi sebuah wanprestasi atau sengketa upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu secara litigasi maupun non litigasi.

Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Musik Dewa 19 Zahra Syahlahaifa; Putry Ananda; Aryo Wibowo; Refina Kintan Tristadewi; M. Luthfi Nuriansyah; Angelina Trifosa Panjaitan; Mustaqim Mustaqim
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12916

Konflik diantara Ahmad Dhani dan Once Mekel mengenai izin dan pembayaran royalti menjadi perhatian khalayak ramai, terkhusus dalam dunia musik Indonesia. Konflik ini bermula saat Once menyanyikan lagu Dewa 19 di festival musik dan Ahmad Dhani selaku pencipta seluruh lagu Dewa 19 tidak terima apabila ada yang menyanyikan lagunya tanpa izin serta tidak adanya pembayaran royalti yang masuk kepadanya, sebab seluruh lagu Dewa 19 telah di daftarkan hak cipta. Keberadaan konflik tersebut membuat banyak musisi, penyanyi, dan grup band di Indonesia menjadi sadar akan pentingnya hak cipta dalam suatu karya musik. Banyak dari mereka yang langsung mendaftarkan hak cipta pada suatu karya maupun produk yang dibuatnya untuk menghindari adanya pembajakan dan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersumber pada bahan pustaka seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Buku yang Dicetak Secara Illegal dan Diperjual-Belikan Secara Massal Fanny Liu; Jennifer Kayla Esfandiary; Salsa Putri Nabila; Ferdinandus Kaki Rangga; M. Ivan Julianto; Mustaqim Mustaqim
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13251

Perlindungan hukum terhadap hak cipta buku adalah aspek penting dalam menjaga integritas karya intelektual. Hak cipta adalah instrumen penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi. Namun, fenomena pencetakan ilegal buku secara massal telah menjadi tantangan serius dalam mengamankan hak-hak kreator. Pencetakan ilegal buku secara massal telah mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi industri penerbitan dan pencipta karya. Fenomena pencetakan ilegal buku secara massal membuka diskusi tentang kebutuhan untuk memperkuat sistem hukum yang mengatur hak cipta. Pencetakan ilegal buku secara massal telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri penerbitan dan kreativitas intelektual. Perlindungan hukum terhadap buku yang dicetak secara illegal di pasar massa menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya teknologi pencetakan. Perlindungan terhadap hak cipta buku yang dicetak secara ilegal dan dijual secara massal memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan industri penerbitan. Artikel ini mengeksplorasi kerangka hukum yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan ini, serta implikasi ekonomi dan sosial dari praktik pencetakan ilegal yang merajalela.

Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Saat Terjadinya Covid-19 Terhadap Laju Perekonomi di Indonesia Tahun 2020-2022 Jennifer Kayla Esfandiary; Fanny Liu; Salsa Putri Nabila; Ferdinandus Kaki Rangga; M. Ivan Julianto; Mustaqim Mustaqim
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13277

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan mengenai Dampak Hadirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Saat Terjadinya COVID-19 Terhadap Laju Perekonomi di Indonesia Tahun 2020-2022. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode normatif dalam hukum. Pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap ekonomi global, termasuk di Indonesia. Tindakan pencegahan seperti pembatasan sosial berskala besar telah diimplementasikan untuk mengendalikan penyebaran virus. Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam sektor ekonomi akibat dari pembatasan sosial. Aktivitas ekonomi utama seperti perdagangan, pariwisata, dan manufaktur terpukul parah. Namun, hadirnya pembatasan sosial berskala besar selama pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, terlihat adanya indikasi pemulihan yang lebih kuat, dimana perekonomian Indonesia menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dan pertumbuhan yang lebih kuat, terutama dengan menguatnya investasi asing. Meskipun mengalami penurunan awal yang tajam, adopsi kebijakan stimulus dan adaptasi sektor ekonomi telah membantu dalam memulihkan dan membangun ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.

Perlindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital : Studi Kasus Tina Toon Bedasarkan Undang-Undang Hak Cipta Zanuar Dwi Herawati; Annisa Nursabila; Lutfiah Listari; Risma Syintia Putri; Shakira Idelia; Mustaqim Mustaqim
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.2977

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai hak cipta di Indonesia yang dimana Indonesia merupakan negara hukum maka segala sesuatunya selalu berlandaskan dengan hukum tidak terlepas mengenai hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang di dapat secara otomatis bagi mereka yang menciptakan sebuah karya. Dalam penelitian ini juga termuat bagaimana cara pembagian atas royalty dari pada karya musik dan bentuk pelanggaran apa yang kerap kali terjadi di dalam dunia musik hingga menjerat artis Indonesia. Tetapi disini Tina Toon hanya sebagai pihak turut tergugat karena Tina hanya menjalankan kontraknya dalam label musik sehingga yang di kenakan denda atas pelanggaran hak cipta adalah label musik yang menaungi Tina Toon. Secara garis besar kasus yang di alami Tina adalah persoalan mengcover lagu tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta. Dalam kasus seperti ini dapat di lakukan dengan cara melalui jalur pidana dan jalur perdata. Dalam penelitian ini penulis menyarankan untuk menempuh jalur perdata atau non litigasi dengan cara menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum pidana. Dalam penelitian ini kami sebagai penulis menggunakan metode studi pustaka yang dimana bahan bahan referensi kami kumpulkan dari jurnal-jurnal online dan berita yang terkait dalam pembahasan. Kata kunci : hak cipta, hukum, musik, tina toon, penyelesaian sengketa

Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Tiket Konser Di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen shakira idelia; Zanuar Dwi Herawati; Risma Syintia Putri; Annisa Nursabila; Lutfiah Listari; Mustaqim Mustaqim
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.3101

Seiring dengan berkembangnya zaman tingkat komsumsi masyarakat pun meningkat banyak keinginan-keinginaan yang seperti tidak akan ada habisnya terutama dalam hal menyenangkan diri sendiri salah satunya adalah dengan pergi menonton musik idola atau yang kita sebut dengan konser. Tetapi tidak semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, masalah terus berdatangan seperti penipuan dalam jual beli tiket konser yang dilakukan oleh Seala yang merugikan banyak pihak. Dalam hal ini hukum perlindungan konsumen dan undang0undang transaksi elektronik sangat berpengaruh dalam menyelesaikan perkara ini. Dimana Undang-Undang tersebut akan melindungi hak dari konsumen dan memberi hukuman pada pelaku Seala.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search