Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Borneo Law Review Journal Jurnal Hukum Pelita Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Mustaqim Mustaqim
Universitas Pakuan
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42/2009 dan Undang-Undang No25/2007 Alba Liliana Sanchez; Mustaqim Mustaqim; Agus Satory
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1714

Abstract

ABSTRACTThe rise of online fraud practices with investment mode in DKI Jakarta is influenced by 2 (two) factors, namely the community's ignorance about investment through the online platform. Other factors are not yet optimal for law enforcement to take preventative measures by informing the public about the dangers of online investment.The purpose of this research is to better understand the legal interpretation of online fraud cases with investment mode. Another goal is for the public to be more careful with online investment offers that promise multiple benefits.The research approach is the legal sociology approach. Observations indicate that law enforcement by the National Police against suspected online investment fraud has not been carried out optimally because investigators only use the articles of the Criminal Code and the ITE Law. But not using Law Number 42/2009, and Law Number 25/2007, investigators must also immediately break the chain of online fraud practices.Keywords : Legal Interpretation, Online Fraud, Investment Mode.ABSTRAKMaraknya praktek penipuan online dengan modus investasi di DKI Jakarta dipengaruhi 2 (dua) faktor yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat perihal investasi melalui platform online. Faktor lainnya belum optimalnya penegak hukum untuk melakukan langkah pencegahan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahayanya investasi online.Tujuan penelitian ingin lebih memahami penafsiran hukum perkara penipuan online dengan modus investasi. Tujuan lainnya agar masyarakat lebih berhati-hati dengan penawaran investasi online yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda.Pendekatan penelitian yaitu pendekatan Sosiologi hukum. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polri terhadap tersangka penipuan investasi online, belum berlangsung optimal karena penyidik hanya menggunakan pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang ITE. Namun tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2009, dan Undang-Undang Nomor 25/2007, penyidik juga harus segera memutus mata rantai praktek penipuan online tersebut.Kata kunci: Interpetasi Hukum, Penipuan Online, Modus Investasi.
Hak Kekayaan Intelektual dan Kreativitas Seni Studi Kasus Perlindungan Seni dan Warisan Budaya Reog Ponorogo Shafira Nur Annisa; Nayla Lutpiana Dewi; Putri Jesika Amanda Z; Mustika Bunga H; Diana Hernida Putri; Mustaqim Mustaqim
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.868

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Right merupakan hak yang timbul dari hasil karya intelektual seseorang dan merupakan konsep yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun hak individu dihormati, kebersamaan masyarakat Indonesia yang komunal menjadi faktor yang mempengaruhi perlindungan HKI. Konsep HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penemu, melibatkan hak ekonomi dan hak moral. Pentingnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan perlindungan warisan budaya Indonesia, seperti kasus klaim Malaysia terhadap kesenian Reog Ponorogo. Meskipun HKI memberikan perlindungan, masih terdapat kasus klaim budaya yang menimbulkan protes di masyarakat. Analisis perlindungan hukum terhadap seni budaya Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjadi fokus dalam mengatasi klaim tersebut. Tinjauan pustaka membahas Hak Kekayaan Intelektual secara umum, termasuk hak milik dan hak cipta. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Namun, implementasinya masih menunggu regulasi lebih lanjut.Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan pendekatan undang-undang. Hasil dan pembahasan menunjukkan perlindungan HKI terhadap seni budaya Indonesia serta ketidaksetaraan dalam pengaturan hak cipta ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara.Kesimpulan menyoroti perlindungan HKI dan ketidaksetaraan dalam pengaturan hak cipta untuk ekspresi budaya tradisional. Saran yang diajukan mencakup promosi kerja sama antar negara, presentasi bukti sejarah, dan pendaftaran resmi warisan budaya untuk memastikan pengakuan di tingkat nasional dan internasional. Bekerja sama dalam pelestarian antara Indonesia dan Malaysia menjadi kunci dalam mengatasi klaim budaya dan melestarikan warisan seni budaya Indonesia.
Analisis Kasus Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Indra Kenz di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Shafira Nur Annisa; Nayla Lutpiana Dewi; Putri Jesika Amanda Z; Mustika Bunga H; Diana Hernida Putri; Mustaqim Mustaqim
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.869

Abstract

Pencucian uang melalui sistem keuangan menjadi kejahatan yang semakin dominan, terutama dengan kemajuan ekonomi dan sistem keuangan suatu negara. Kejahatan ini melibatkan penyamaran aset keuangan hasil kegiatan kriminal untuk digunakan tanpa terdeteksi. Dampak sosialnya termasuk mendukung kegiatan narkoba, judi online, terorisme, dan kejahatan lainnya. Pencucian uang tidak selalu berjalan bertahap, melainkan melibatkan tahapan yang saling menggabungkan, membuat prosesnya rumit dan melibatkan banyak pihak. Di Indonesia, perkembangan teknologi dan kurangnya kesadaran kultural masyarakat membuat penanganan kejahatan online, termasuk pencucian uang, menjadi sulit. Studi kasus Indra Kenz, affiliator aplikasi Binomo, yang dihukum karena investasi bodong, menjadi contoh permasalahan ini. Platform Binomo memungkinkan transaksi dengan nominal mulai dari Rp14 ribu hingga di atas Rp14 juta, dengan potensi kecurangan seperti perubahan algoritma dan sistem eror. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus pencucian uang Indra Kenz berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan dampak pencucian uang terhadap sektor ekonomi. Ditemukan bahwa Indra Kenz terbukti melakukan pencucian uang dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 5 miliar. Pencucian uang merugikan sektor keuangan dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pendapatan pajak, dan mengganggu distribusi pendapatan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan data sekunder. Hasilnya menunjukkan perlunya peran aktif Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan masyarakat dalam mencegah pencucian uang. Rekomendasi melibatkan peran PJK dalam menerapkan program anti pencucian uang dan masyarakat dalam tidak mendukung kegiatan keuangan yang mencurigakan. Kesimpulannya, penegakan hukum yang tegas, peran aktif PJK, dan kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam mencegah dan menangani pencucian uang.
Perlindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital : Studi Kasus Tina Toon Bedasarkan Undang-Undang Hak Cipta Zanuar Dwi Herawati; Annisa Nursabila; Lutfiah Listari; Risma Syintia Putri; Shakira Idelia; Mustaqim Mustaqim
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.2977

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai hak cipta di Indonesia yang dimana Indonesia merupakan negara hukum maka segala sesuatunya selalu berlandaskan dengan hukum tidak terlepas mengenai hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang di dapat secara otomatis bagi mereka yang menciptakan sebuah karya. Dalam penelitian ini juga termuat bagaimana cara pembagian atas royalty dari pada karya musik dan bentuk pelanggaran apa yang kerap kali terjadi di dalam dunia musik hingga menjerat artis Indonesia. Tetapi disini Tina Toon hanya sebagai pihak turut tergugat karena Tina hanya menjalankan kontraknya dalam label musik sehingga yang di kenakan denda atas pelanggaran hak cipta adalah label musik yang menaungi Tina Toon. Secara garis besar kasus yang di alami Tina adalah persoalan mengcover lagu tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta. Dalam kasus seperti ini dapat di lakukan dengan cara melalui jalur pidana dan jalur perdata. Dalam penelitian ini penulis menyarankan untuk menempuh jalur perdata atau non litigasi dengan cara menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum pidana. Dalam penelitian ini kami sebagai penulis menggunakan metode studi pustaka yang dimana bahan bahan referensi kami kumpulkan dari jurnal-jurnal online dan berita yang terkait dalam pembahasan. Kata kunci : hak cipta, hukum, musik, tina toon, penyelesaian sengketa
Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Tiket Konser Di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen shakira idelia; Zanuar Dwi Herawati; Risma Syintia Putri; Annisa Nursabila; Lutfiah Listari; Mustaqim Mustaqim
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.3101

Abstract

Seiring dengan berkembangnya zaman tingkat komsumsi masyarakat pun meningkat banyak keinginan-keinginaan yang seperti tidak akan ada habisnya terutama dalam hal menyenangkan diri sendiri salah satunya adalah dengan pergi menonton musik idola atau yang kita sebut dengan konser. Tetapi tidak semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, masalah terus berdatangan seperti penipuan dalam jual beli tiket konser yang dilakukan oleh Seala yang merugikan banyak pihak. Dalam hal ini hukum perlindungan konsumen dan undang0undang transaksi elektronik sangat berpengaruh dalam menyelesaikan perkara ini. Dimana Undang-Undang tersebut akan melindungi hak dari konsumen dan memberi hukuman pada pelaku Seala.
Co-Authors Agus Satory Alba Liliana Sanchez Annisa Nursabila Diana Hernida Putri Lutfiah Listari Mustika Bunga H Nayla Lutpiana Dewi Putri Jesika Amanda Z Risma Syintia Putri Shafira Nur Annisa Shakira Idelia Zanuar Dwi Herawati