Abdul Hakim
STIH Labuhanbatu

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA PERBANKAN (Studi Pada BRI Rantauprapat) Abdul Hakim
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v5i1.315

Abstract

Tidak semua kredit yang dapat disalurkan bank dapat dilunasi sebagai perjanjian. Macetnya pembayaran kredit oleh debitur dapat menyebabkan kelalaiannya, tidak memiliki itikad baik karena ketidakmampuannya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazana ilmiah dalam ilmu hukum normatif mengenai alternatif kredit macet sehingga bank pemberi kredit tidak memperbaikinya dan debitur tetap dapat melunasi utangnya. Spesifikasi penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini juga menggunakan metode yang mengacu pada yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum perbankan di Indonesia. Yang disetujui dengan yuridis normatif adalah melakukan pembahasan terhadap norma-norma baik yang ditulis di buku (hukum tertulis dalam buku) atau hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Cara-cara litigasi dan non-litigasi, khusus dalam hal bantuan yang lebih cepat, biaya murah, efisien dan efektif, mengutamakan win-win solution, dimana demi para pihak merupakan kunci utama dalam mencapai kesepakatan. Kata Kunci: Alternatif, Kredit Macet, Perbankan Cara-cara litigasi dan non-litigasi, khusus dalam hal bantuan yang lebih cepat, biaya murah, efisien dan efektif, mengutamakan win-win solution, dimana demi para pihak merupakan kunci utama dalam mencapai kesepakatan. Kata Kunci: Alternatif, Kredit Macet, Perbankan Cara-cara litigasi dan non-litigasi, khusus dalam hal bantuan yang lebih cepat, biaya murah, efisien dan efektif, mengutamakan win-win solution, dimana demi para pihak merupakan kunci utama dalam mencapai kesepakatan. Kata Kunci: Alternatif, Kredit Macet, Perbankan
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DENGAN ADANYA TIGA PIHAK (INTERVENSI) DI PENGADILAN NEGERI Abdul Hakim
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v2i1.430

Abstract

Berperkara dengan tiga pihak menyebabkan salah satu pihak ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu pemeriksaan perkara perdata. Ikut sertanya pihak ketiga atas diri sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, disebut intervensi. Sedangkan macam intervensi yaitu Tussenkomst (menengah) dan Voeging (menyertai). Ikut serta dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi / tussenkomst, dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktik lembaga lembaga ini dapat digunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv). Penyelesaian perkara dengan tiga pihak (intervensi) di Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan beberapa perbaikan dengan diawali pendaftaran di panitera di pengadilan negeri hingga putusan hakim keselamatan tetap (inkracht). Penyelesaian dari perkara perdata dengan tiga pihak juga dapat dilakukan hingga tingkat tertinggi pada Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi). Kata Kunci: Penyelesaian. Perkara Perdata, Tiga Pihak
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007) Abdul Hakim
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v3i1.384

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Penelitian menggunakan yuridis normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusannya hakim lebih mengedepankan kedudukan kursi dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan pengadilan, di mana satu pihak hakim membuat putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali dilain pihak hakim saksi korban. Kata kunci: Kedudukan dan fungsi hakin, penegak hukum dan keadilan
ANALISIS HUKUM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Penetapan No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.RAP) Abdul Hakim
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v4i2.329

Abstract

Konsep diversi adalah konsep untuk memindahkan beberapa kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian tesis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian mengenai mengkonsultasikan hukum terkait diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara internal juga membahas tentang pemahaman yang belum terkait dengan isi dari Perma Nomor 4 Tahun 2014, sehingga hal tersebut akan menjadi kesulitan. Diversi eksternal salah satunya adalah kerjasama yang terkait dengan penerapan Diversi. Pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Sanksi Penal, pada Penetapan No. 03 / Pid. Sus-Anak / 2015 / PN.RAP, setuju untuk menerima orang tua, sesuai dengan kesepakatan Diversi. Sanski Non Pidana, terjadi kesepakatan diversi yaitu para pihak melakukan perdamaian, anak itu orang tua telah memberikan uang tunai kepada korban. Kata Kunci: Analisis, Diversi, Anak Pelaku.