Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal NORMATIF
Apri Amalia
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA LAPAS KELAS I MEDAN DI MASA PANDEMI SEBAGAI BENTUK ANTISIPASI PENYEBARAN COVID umi Khairiah; Apri Amalia
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : FH Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v10i1.2230

Abstract

 The Covid-19 pandemic has become a national disaster that has become a frightening specter for inmates, because the opportunities for transmission are very large due to the overloaded conditions of prisons, besides that the Covid-19 assimilation policy has caused public concern about increasing crime during the Covid-19 pandemic carried out. assimilation prisoners. The purpose of this study was to determine whether the assimilation program for prisoners during the Covid-19 pandemic could be effective in preventing the transmission of Covid-19 and the impact of providing assimilation for prisoners in terms of increasing crime in the city of Medan. The research method used is normative juridical and empirical juridical. The results of this study on the assimilation of COVID-19 are an attempt by the government to break the Covid-19 chain in prisons. created because of the prison's overcapacity. This policy has been reviewed and is considered effective in achieving the target to reduce the spread of Covid-19. The impact of releasing assimilated prisoners is a boon to prisoners and does not have the effect of increasing crime. Crimes committed by prisoners of assimilation are only 1%.Keywords: Anticipation; Effectiveness; Policy; Covid-19 Assimilation; Spread of Covid-19.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM PERJANJIAN Apri Amalia; Budiman Ginting; Agusmidah Agusmidah; Yefrizawati Yefrizawati
USU LAW JOURNAL Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.887 KB)

Abstract

ABSTRACT The labor agreement clause in PKWT in the form of a clause against the period of time the work done based on the type and nature of work, as well as a period in extension and renewal. The termination of the working relationship in the clause set in article 61 of ACT No. 13 of 2003 on Labor. Clause to rights and obligations is the trade off between the workers and employers. The main thing in the rights and obligations i.e. workers are entitled to a wage and employers shall be obliged to pay the wages, worker safety and health are entitled to work and employers are obligated to give it as well employers are entitled a good production results from the work of the workers. In the legal position of workers in article 59 paragraph (7) of the ACT. No.13 of 2003 on Labor  that  PKWT  implementation does not comply with legislation then turn into PKWTT and affirmed in Kepmenaker No. 100/MEN/VI/2004 in article 15. As for the protection of workers, namely the protection of the right to healthcare, protection of right to health care, protection of rights of security/safety and the right end of the working relationship in the form of severance money, money reimbursement rights and money Awards working period. Keywords: worker/labour, working time agreements, employment law, the law of treaties.
Kedudukan hukum pekerja kontrak terhadap penyimpangan perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ditinjau undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (PUTUSAN MA NO. 716 K/PDT.SUS-PHI/2021) Apri Amalia
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak harus selalu dilindungi karena ia adalah misi dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki harkat, martabat, dan hak yang melekat sehingga hak asasi manusia sebagai manusia harus dilindungi. Hak anak adalah hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Ordonansi Perlindungan Anak adalah UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang mengatur bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan tidak melepaskan kehendak anak-anaknya. Pasal 13 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa semua anak berhak atas perlindungan dan perlakuan selama mengasuh orang tua, wali, atau orang lain dan mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka. Diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan pelanggaran lainnya
Analisis hukum atas tanggung jawab lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Ervina Sari Sipahutar; Warsiman Warsiman; Apri Amalia
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v2i2.229

Abstract

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak, sebab wanita dianggap sebagai kaum yang lemah, Upaya normatif dari negara untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara tegas dan luas merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini dan juga kejamnya tindakan yang dilakukan terhadap korban maka, kepentingan korban sangat perlu diperhatikan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri maupun anak, diperlukan juga suatu pemulihan korban, yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Co-Authors Agusmidah Agusmidah BUDIMAN GINTING Ervina Sari Sipahutar umi Khairiah Warsiman Warsiman Yefrizawati