Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MUQTASID IQTISHADIA LIBRARIA Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies Journal of Community Service (JCOS) Miftah Hikmatuna Jurnal Hukum Islam
M. Arif Hakim
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM Hakim, M. Arif
IQTISHADIA Vol 8, No 1 (2015): IQTISHADIA
Publisher : IQTISHADIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas tentang konsep Islam dalam hal hubungan pemerintah dan mekanisme pasar. Dalam Islam, Negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, dapat diketahui bahwa konsep tentang mekanisme pasar sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW berdasarkan riwayat hadith. Pada masa selanjutnya, para ulama Muslim juga memberikan kontribusi pemikiran tentang mekanisme pasar secara komprehensif, seperti Abu Yusuf, Yahya bin Umar, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, dan Ibnu Khaldun. Konsep tentang supply and demand dalam ekonomi Islam, menjadi salah satu faktor penentu harga. Dalam hal terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh melakukan intervensi.      Kata Kunci: Pasar, Ekonomi, Intervensi  STATE’S ROLE IN CONTROLLING MARKET  MECHANISM IN ISLAMIC PERSPECTIVE This article discusses the concept of Islam about relationship between state and market mechanism. In Islam, the state has the role to control and observe the economy, to keep the market in fair competitions, to maintain clear information and economic justice. Using historical approach, it is understood that marker mechanism has been conducted since the time of Prophet Muhammad according to Tradition. In the next era, Muslim’s scholars have contributed on market mechanism discourse, such as Abu Yusuf, Yahya bin Umar, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah and Ibnu Khaldun. The concept of supply and demand is one factor of pricing. In case of distortion, it is possible for the state to intervene the market.         Key Words: Market, Economy, Intervention  
PERAN ETIKA KERJA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KINERJA PUSTAKAWAN PADA PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI Hakim, M. Arif
LIBRARIA Vol 2, No 2 (2014): LIBRARIA
Publisher : UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/libraria.v2i2.1253

Abstract

Tuntutan peningkatan kualitas kinerja pustakawan berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi telah diamanatkan dalam UU No. 43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Tuntutan tersebut merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin maju, serta perkembangan tuntutan reformasi di tanah air terutama terhadap pelaksanaan tugas aparatur negara termasuk dalam hal ini pustakawan.Tuntutan reformasi ini pada dasarnya adalah terciptanya aparatur negara yang profesional dalam memberikan pelayanan, pengayomaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, pustakawan perguruan tinggi dituntut untuk lebih profesional, berkualitas, berpengatahuan, berketerampilan yang tinggi dan memiliki sikap yang menunjang terlaksananya progam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini perlu upaya pengembangan pengetahuan dan kemampuan (keterampilan) pustakawan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi (pusdokinfo).Selain itu tak kalah penting harus disertai implementasi nilai-nilai etika kerja Islam oleh individu pustakawan bersangkutan. Pengembangan diri ini merupakan proses yang terkait dengan motivasi, sikap, profesi, dan ciri-ciri kepribadian lain yang harus dimiliki pustakawan. Dengan memiliki pengetahuan keterampilan dan pengembangan diri yang tinggi, memungkinkan peningkatan kinerja pustakawan yang lebih profesional dan berkualitas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas pula terhadap pemakai (pengguna) perpustakaan perguruan tinggi.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM Hakim, M. Arif
IQTISHADIA Vol 8, No 1 (2015): IQTISHADIA
Publisher : Ekonomi Syariah IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/iqtishadia.v8i1.1079

Abstract

Tulisan ini membahas tentang konsep Islam dalam hal hubungan pemerintah dan mekanisme pasar. Dalam Islam, Negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, dapat diketahui bahwa konsep tentang mekanisme pasar sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW berdasarkan riwayat hadith. Pada masa selanjutnya, para ulama Muslim juga memberikan kontribusi pemikiran tentang mekanisme pasar secara komprehensif, seperti Abu Yusuf, Yahya bin Umar, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, dan Ibnu Khaldun. Konsep tentang supply and demand dalam ekonomi Islam, menjadi salah satu faktor penentu harga. Dalam hal terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh melakukan intervensi.      Kata Kunci: Pasar, Ekonomi, Intervensi  STATE’S ROLE IN CONTROLLING MARKET  MECHANISM IN ISLAMIC PERSPECTIVE This article discusses the concept of Islam about relationship between state and market mechanism. In Islam, the state has the role to control and observe the economy, to keep the market in fair competitions, to maintain clear information and economic justice. Using historical approach, it is understood that marker mechanism has been conducted since the time of Prophet Muhammad according to Tradition. In the next era, Muslim’s scholars have contributed on market mechanism discourse, such as Abu Yusuf, Yahya bin Umar, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah and Ibnu Khaldun. The concept of supply and demand is one factor of pricing. In case of distortion, it is possible for the state to intervene the market.         Key Words: Market, Economy, Intervention  
AT-TA’MIN AT-TA’AWUNI: ALTERNATIF ASURANSI DALAM ISLAM Hakim, M. Arif
Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 2, No 2 (2011): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
Publisher : IAIN Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/muqtasid.v2i2.231-279

Abstract

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentukarisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Dalam praktek asuransi konvensional disinyalir terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syari’ah Islam, seperti maisir, gharar, riba, dzalim dan sebagainya. Secara spesifik ada tiga unsur pokok dalam asuransi yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syariah yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu ke-Islaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Di sisi lain, kajian tentang asuransi merupakan sebuah paket dari kajian ekonomi Islam yang biasanya selalu dikaji bersama-sama dengan pembahasan perbankan dalam Islam. Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghindari kedzaliman, pengharaman riba (bunga), prinsip profit and loss sharing serta penghilangan unsur maisir dan gharar. Di samping itu, lembaga asuransi syariah perlu mengembangkan sebuahmanajemen asuransi secara mandiri, terpadu dan profesional serta tidakmenyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam ajaran syariah Islam.
Analisis Aplikasi Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus Hakim, M. Arif
Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3, No 2 (2012): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
Publisher : IAIN Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/muqtasid.v3i2.231-249

Abstract

The purpose of this research is to (1) know of products of Islamic insurance at AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus; (2) know how procedure and mechanism of application of akad tabarru’ in Islamic insurance at AJBBumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus; (3) analyse the application of akadtabarru’ in Islamic insurance at AJB Bumiputera 1912 Syariah CabangKudus.This research including field research with qualitative approach. Dataanalysis using descriptive analysis.Result of this research indicate that (1)products at AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus are products withsaving system; individual insurance (Mitra Sakinah, Mitra Mabrur and MitraIqra’) and group insurance; (2) in executing daily activity of AJB Bumiputera1912 Syariah Cabang Kudus, premium which step into the company groupedto become the Tabarru’ (benefaction fund), Premium of Saving and Premiumof Cost; (3) application of Akad tabarru’ at AJB Bumiputera 1912 SyariahCabang Kudus as according to religious advices of Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 about common guidance of islamic insurance expressed that akad tabarru’ is all form akad done with benefaction purpose and help mutually, not for the commercial purpose
PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM Hakim, M. Arif
IQTISHADIA Vol 8, No 1 (2015): IQTISHADIA
Publisher : Ekonomi Syariah IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/iqtishadia.v8i1.1079

Abstract

Tulisan ini membahas tentang konsep Islam dalam hal hubungan pemerintah dan mekanisme pasar. Dalam Islam, Negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, dapat diketahui bahwa konsep tentang mekanisme pasar sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW berdasarkan riwayat hadith. Pada masa selanjutnya, para ulama Muslim juga memberikan kontribusi pemikiran tentang mekanisme pasar secara komprehensif, seperti Abu Yusuf, Yahya bin Umar, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, dan Ibnu Khaldun. Konsep tentang supply and demand dalam ekonomi Islam, menjadi salah satu faktor penentu harga. Dalam hal terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh melakukan intervensi.      Kata Kunci: Pasar, Ekonomi, Intervensi  STATE’S ROLE IN CONTROLLING MARKET  MECHANISM IN ISLAMIC PERSPECTIVE This article discusses the concept of Islam about relationship between state and market mechanism. In Islam, the state has the role to control and observe the economy, to keep the market in fair competitions, to maintain clear information and economic justice. Using historical approach, it is understood that marker mechanism has been conducted since the time of Prophet Muhammad according to Tradition. In the next era, Muslim’s scholars have contributed on market mechanism discourse, such as Abu Yusuf, Yahya bin Umar, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah and Ibnu Khaldun. The concept of supply and demand is one factor of pricing. In case of distortion, it is possible for the state to intervene the market.         Key Words: Market, Economy, Intervention  
AT-TA’MIN AT-TA’AWUNI: ALTERNATIF ASURANSI DALAM ISLAM M. Arif Hakim
Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 2, No 2 (2011): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
Publisher : IAIN Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.72 KB) | DOI: 10.18326/muqtasid.v2i2.231-279

Abstract

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentukarisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Dalam praktek asuransi konvensional disinyalir terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syari’ah Islam, seperti maisir, gharar, riba, dzalim dan sebagainya. Secara spesifik ada tiga unsur pokok dalam asuransi yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syariah yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu ke-Islaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Di sisi lain, kajian tentang asuransi merupakan sebuah paket dari kajian ekonomi Islam yang biasanya selalu dikaji bersama-sama dengan pembahasan perbankan dalam Islam. Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghindari kedzaliman, pengharaman riba (bunga), prinsip profit and loss sharing serta penghilangan unsur maisir dan gharar. Di samping itu, lembaga asuransi syariah perlu mengembangkan sebuahmanajemen asuransi secara mandiri, terpadu dan profesional serta tidakmenyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam ajaran syariah Islam.
Analisis Aplikasi Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus M. Arif Hakim
Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3, No 2 (2012): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
Publisher : IAIN Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.48 KB) | DOI: 10.18326/muqtasid.v3i2.231-249

Abstract

The purpose of this research is to (1) know of products of Islamic insurance at AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus; (2) know how procedure and mechanism of application of akad tabarru’ in Islamic insurance at AJBBumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus; (3) analyse the application of akadtabarru’ in Islamic insurance at AJB Bumiputera 1912 Syariah CabangKudus.This research including field research with qualitative approach. Dataanalysis using descriptive analysis.Result of this research indicate that (1)products at AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus are products withsaving system; individual insurance (Mitra Sakinah, Mitra Mabrur and MitraIqra’) and group insurance; (2) in executing daily activity of AJB Bumiputera1912 Syariah Cabang Kudus, premium which step into the company groupedto become the Tabarru’ (benefaction fund), Premium of Saving and Premiumof Cost; (3) application of Akad tabarru’ at AJB Bumiputera 1912 SyariahCabang Kudus as according to religious advices of Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 about common guidance of islamic insurance expressed that akad tabarru’ is all form akad done with benefaction purpose and help mutually, not for the commercial purpose
The Comparison of ‘Iddah and Ihdad in the Shafi’i and Hanafi School Yusroh; Haaniyatur Roosyidah; M. Arif Hakim
Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 9 No 2 (2023): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hikmatuna.v9i2.1213

Abstract

This article discusses comparisons that include the similarities and differences between the Shafi'i and Hanafi Schools in interpreting 'iddah and ihdad with a literature review. The method used in uncovering the purpose of this research is literature studies with research sources in the form of various books, articles, and other documents. The data were then analyzed using a comparative descriptive and a qualitative approach. The study results show the differences between the Shafi'i and Hanafi Schools in interpreting 'iddah and ihdad. Apart from the definition of 'iddah and calculating the period of 'iddah, these two schools have some similarities. The difference between these two Schools is in the meaning of the quru' during the 'iddah period for a woman divorced by her husband while her menstruation is not interrupted. The next difference is the prohibition for women in ihdad to leave the house. The two schools of thought both allow women to leave the house for ihdad, but the Hanafi school tends to limit it to working only to make a living, not for other needs, while the Shafi'i school is more relaxed, in the sense of leaving the house for a particular purpose. Another difference is that the Hanafi School requires divorced women to perform 'ihdad, whereas according to the Shafi'i School, it is only recommended. For women who work (career), if she is required to perform 'iddah or ihdad, then she continues to do so as long as she knows the limits she has to go out and does not violate the abovementioned provisions.
Sharia Fintech and Gen Z: The Mediating Role of Perceived Usefulness Hakim, M. Arif; Supriyanto, Agus
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 13, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v13i1.22990

Abstract

This study investigates the mediating role of perceived usefulness in the adoption of Sharia fintech among Generation Z individuals in Java Island, Indonesia. A sample of 155 respondents, selected through purposive sampling, participated in the research. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS 25.0. The findings reveal that perceived usefulness successfully mediates the influence of subjective norms on behavioral intention. Furthermore, perceived usefulness fully mediates the impact of perceived ease of use on behavioral intention. These results underscore the importance of fintech managers gaining deeper insights and aligning service development with market needs. Sharia fintech companies should emphasize the benefits of technology use to enhance user interest in fintech adoption. Given Indonesia's predominantly Muslim population, ensuring user-friendly technology is crucial. This study contributes to the understanding of the factors driving the adoption of Sharia fintech and offers practical implications for fintech service providers.========================================================================================================ABSTRAK – Fintech Syariah dan Generasi Z: Peran Mediasi Perceived Usefulness. Penelitian ini mengkaji peran mediasi perceived usefulness dalam adopsi fintech syariah di kalangan Generasi Z di Pulau Jawa, Indonesia. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 155 responden yang dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan AMOS 25.0, menunjukkan bahwa perceived usefulness dapat memediasi pengaruh norma subjektif terhadap niat perilaku. Lebih lanjut, perceived usefulness memediasi secara penuh dampak persepsi kemudahan penggunaan terhadap niat perilaku. Hasil ini menujukkan pentingnya wawasan mendalam bagi pengelola fintech untuk dapat menyelaraskan pengembangan layanan dengan kebutuhan pasar. Perusahaan fintech syariah harus menekankan manfaat penggunaan teknologi yang user friendly untuk meningkatkan minat pengguna dalam adopsi fintech. Hal ini berkaitan dengan ajaran Islam yang dipercayai oleh mayoritas penduduk Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman akan faktor-faktor yang mendorong adopsi fintech syariah dan menawarkan implikasi praktis bagi penyedia layanan fintech.
Co-Authors Agus Supriyanto Azzahra, Lailatul Maulida Haaniyatur Roosyidah Nia Kania Rahmawati, Yuliana Dewi Yusroh Zaenal Arifin