Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.151
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra El-HARAKAH : Jurnal Budaya Islam EGALITA SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan
M. Aunul Hakim
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
AL-MUQORONAH BAINA AL-‘ARABIYAH WAL INJILISIYAH FIL JUMLATI AL-ISMIYAH Hakim, M. Aunul
LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Vol 2, No 2 (2007): LiNGUA
Publisher : Laboratorium Informasi & Publikasi Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/ling.v2i2.569

Abstract

Bahasa dengan keragamannya memiliki karakter yang berbeda-beda pula. Demikian juga perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalimat sempurna dalam bahasa Inggris selalu diawali dengan subyek, sementara dalam bahasa Arab bisa diawali dengan subyek maupun predikat, yaitu yang dikenal dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah, bahkan bisa diawali pula dengan kata depan atau preposisi yang jika dilihat dari perspektif bahasa Inggris bukan merupakan kalimat (sentence), tetapi merupakan phrase. Diakhirkannya subyek setelah predikat dalam bahasa Arab memiliki tujuan tertentu, baik dari sisi pengucap, pendengar maupun situasi dan kondisi. Yang demikian ini bukan berarti apresiasi bahasa Arab terhadap subyek tidak setinggi bahasa Inggris, tetapi ini semakin menunjukkan betapa bahasa Arab lebih dapat merepresentasikan kondisi jiwa dan perasaan pengucap maupun pendengar sesuai dengan kondisi.
STILISTIKA MORFOLOGI AL-QURAN JUZ 30 Hakim, M. Aunul
LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Vol 5, No 1 (2010): LiNGUA
Publisher : Laboratorium Informasi & Publikasi Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (831.468 KB) | DOI: 10.18860/ling.v5i1.610

Abstract

There are some aspects of al-Quran miracle, among other are the language and content. Al-Quran is popularly known of using the popular vocabularies that are commonly used by the people but full up with meaning and decorated with beautiful language style. One of the characteristics is, in Juz 30 contains short verses, so that they can be read in a beautiful unity of style, and as consequence, it can be seen and felt harmonious in its rhythm and rhymes. Stylistics is a branch of language science that observes the language used in literary text, an interdisciplinary of linguistics and literature. There are found out the morphological stylistics in the Juz 30 in the form of one addition of morpheme in ‘wazan’, elimination of one morpheme in wazan, morpheme change in wazan, and change in word meaning. The morphemic addition in wazan is for example, addition of harf illat, tasydid, and ha’ saktah, while the elimination one morpheme such as the elimination of harf illat, harf ta’ mudlara’ah, ya’ mutakallim, and alif isim fail. The change of wazan can be found in the wazan jamak, masdar, isim shifat, fiil and isim. The change of meaning covers the widening meaning of isim, fi’il and word.
Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara M. Aunul Hakim; Sheila Kusuma Wardani Amnesti
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i1.15833

Abstract

Abstract:Legal reform in the field of judicial power is the focus of the Judicial Power in the context of revamping the Indonesian judiciary. In the development of judicial power reform, one of which is the authority of the Administrative Court, as contained in the Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 on Guidelines for the Settlement of Administrative Court that the object of the lawsuit for State Administrative disputes extends to matters relating to unlawful acts committed by government/onrechtmatige overheidsdaad (OOD). This research was conducted in order to analyze problems related to the implementation of Article 2 of the Supreme Court Regulation No 2/2019 related to unlawful acts committed by government. The research method used is normative research with a statutory approach and case approach. This article finds that factual actions of the government can be the factual actions of the government that can be the object of disputes for lawsuits against unlawful acts carried out by agency or government officials. Many decisions of unlawful acts carried out by government/onrechtmatige overheidsdaad (OOD) at the first level tend not to grant the lawsuit with the argument of different interpretations by the judge for the unlawful act.Keywords: Administrative Court; Onrechtmatige overheidsdaad; unlawful acts.Abstrak:Reformasi hukum dalam bidang kekuasaan kehakiman menjadi fokus Mahkamah Agung dalam rangka pembenahan lembaga yudikatif Indonesia tersebut. Dalam perkembangan reformasi kekuasaan kehakiman salah satunya yakni kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara bahwa obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara meluas pada hal yang berkaitan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintah atau onrechtmatige overheidsdaad (OOD). Artikel ini mengalanisis problematika dalam implementasi Pasal 2 Perma No2/2019 terkait Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Artikel ini menemukan bahwa Tindakan Faktual pemerintah dapat menjadi objek sengketa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintah. Banyak putusan dari Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada tingkat pertama cenderung tidak mengabulkan gugatan dengan dalil penafsiran berbeda-beda oleh hakim atas tindakan perbuatan melanggar hukum tersebut. Kata Kunci: Onrechtmatige overheidsdaad; Perbuatan Melanggar Hukum; PTUN
PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Sheila Kusuma Wardani Amnesti; M. Aunul Hakim
EGALITA Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v16i2.14167

Abstract

Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan di luar pengadilan dan menjadi prinsip utama yang dianut oleh Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan case approach. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui efektivitas pelaksaan diversi dengan ditinjau dari fiqh Maslahah Mursalah. Dalam pelaksanaan diversi sejauh ini cukup berhasil dimana dari kasus yang sampai pada tingkatan kejaksaan pada kurun waktu 2 tahun selesai pada tahap diversi dan tidak berlanjut pada proses peradilan. Dimana diversi sebagai bentuk perwujudan keadilan restorative di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan bagaimana prinsip Maslahah Mursalah berlaku dimana mengambil lebih banyak manfaat daripada mudharat dalam penentuan sebuah hukum.
Analisis Pasal 284 KUHP tentang Tindak Pidana Zina M. Aunul Hakim
el Harakah: Jurnal Budaya Islam Vol 8, No 3 (2006): EL HARAKAH
Publisher : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.136 KB) | DOI: 10.18860/el.v8i3.4602

Abstract

Indonesia is a state with a Criminal Code named KUHP. The regulation draft about adultery is especially mentioned at paragraph 284. According to this paragraph, the definition of adultery is sexual intercourse conducted by a man/woman who has valid marriage with another woman/man who is not his/her wife/husband and it is conducted based on the wish of each of them. In Criminal Code, it is stated that such deed may be imposed as a crime if there is a plea from the wife/husband who is harmed. Adultery crime is called as offense that warrants complaint, and punishment is nine months. It is different from the meaning of adultery according to Islamic Law which has meaning a sexual intercourse conducted by a man and woman who are not a valid pair of marriage. Besides, the criminal code was established based on rationale consideration. While the objective of legal realism is to construct the law which is more responsive toward the social need. Therefore KUHP regulation on adultery should be revisited to accomodate the Islamic values held by moslem as the dominant citizen in Indonesia.     Indonesia adalah negara dengan KUHP yang bernama KUHP. Rancangan peraturan tentang perzinahan terutama disebutkan pada paragraf 284. Menurut paragraf ini, definisi perzinahan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pria / wanita yang memiliki pernikahan yang sah dengan wanita / pria lain yang bukan isteri / suami dan istrinya. dilakukan berdasarkan keinginan masing-masing. Dalam KUHP, dinyatakan bahwa akta tersebut dapat dikenakan sebagai tindak pidana jika ada permintaan dari istri / suami yang dirugikan. Kejahatan perzinahan disebut sebagai pelanggaran yang menjamin pengaduan, dan hukuman sembilan bulan. Hal ini berbeda dengan makna perzinahan menurut Hukum Islam yang memiliki arti hubungan seksual yang dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan pasangan perkawinan yang sah. Selain itu, kode pidana didirikan berdasarkan pertimbangan rasional. Sedangkan tujuan realisme hukum adalah membangun undang-undang yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Oleh karena itu peraturan KUHP tentang perzinahan harus ditinjau kembali untuk mengakomodasi nilai-nilai Islam yang dimiliki umat Islam sebagai warga negara yang dominan di Indonesia.
WALI HAKIM ALASAN PANDEMI PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM: (Studi KUA Cluring dan Tegadlimo) Qorrie Cornea Sunarto; Isroqunnajah Isroqunnajah; M. Aunul Hakim
LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 17 No. 1 (2023): JUNI
Publisher : LP2M Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.532 KB) | DOI: 10.35316/lisanalhal.v17i1.33-51

Abstract

The early 2020 pandemic restricted activities and marriage is one of the events that had an effect. The government has created on Large Scale Restrictions Enforcement to the Community Activities Restrictions Enforcement. So that some lineage guardians who lived in various regions were unable to attend the marriage contract. As a result, the Office of Religious Affairs initiated steps to assign custody to a magistrate guardian, which should still be possible for Taukil guardians to carry out without removing the lineage guardian. This research aims to analyze the use of magistrate guardians from the perspective of legal awareness theory. Things like this are field research that employs a qualitative descriptive approach. The collection of data used is interviews and documentation. The stage of data processing includes re-examination(editing), categorization (Clasifiying), analysis (analyzing), and conclusions (concluding). The result of this analysis revealed that the process to utilize the magistrate guardian was demonstrated by the presence of a letter of application for the magistrate guardian, then the Office of Religious Affairs would re-examine (Rafak) would re-examine (Rafak) the completeness of the files to unearth evidence relevant to the utilization of the magistrate guardian. In the circumstance of employing a magistrate guardian as the guardian of a marriage ceremony during a pandemic emergency to prevent slander and adultery, the Islamic Law perspective is a relief. Due to low levels of education, law enforcement factors, and inadequate facilities, lineage guardians legal cognizance regarding magistrate and Taukil guardians is very limited.
The Morality of Commercial Advertising Broadcast in Indonesian Television According to Islamic Economic Law Susamto, Burhanuddin; Hakim, M. Aunul; Suwandi, Suwandi; Firdaus, Dwi Hidayatul; Nasyiah, Iffaty
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.19475

Abstract

The positive or negative impact of a commercial advertisement on television media depends on the moral quality of the broadcast. This research aims to review the morality of commercial advertising broadcasts on ten Indonesian television stations. To achieve this goal, the author uses empirical legal research with an Islamic economic approach.  Data was collected through document studies, namely advertisements on television, journal articles, views of ulama, books and legal regulations. All of the data was then analyzed using quantitative descriptive methods. From data analysis, it is known that the morality of broadcasting commercial advertisements on national television media only achieves a poor rating.  This means there are several violations of Islamic economic law in broadcasting commercial advertisements in Indonesia. The most dominant violations are related to low advertising ethics and clothing displays. The fact that many commercial advertisers still behave sensually on television media has the potential to have a negative impact on society. This exploitation has the potential to damage the morality of not only advertisers, but also the public who use television services. To prevent negative impacts, unscrupulous advertising needs to be evaluated by giving warnings and even legal sanctions to advertising service providers. From these findings, the author provides input to advertising service providers to improve morality so that commercial advertising broadcasts do not conflict with Islamic economic law.
The Family System in the Social and Cultural Structure of Islamic Society in Indonesia Nurdiansyah, Putra Pandu Dinata; Anjani, Ria; Hakim, M. Aunul
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 19, No. 6 : Al Qalam (November 2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v19i6.5079

Abstract

Kinship or family systems include marriage and descent relationships, where a person is considered a relative if they are related by blood, such as siblings. Kinship systems shape the social structure of society and depend heavily on it. This research aims to understand and analyze the function of the kinship system in shaping and influencing the social and cultural structure of Indonesian society. The study will also identify the problems faced and provide suggestions for the development and reconstruction of the kinship system to ensure fair justice. This research uses library research with a sociological approach. This study concluded that the kinship system plays an important role in the formation and influence of social and cultural dynamics among Indonesian Islamic societies. This study shows that kinship systems, especially those based on Islamic values, strengthen family relationships and preserve cultural values passed down from generation to generation. Nonetheless, the study also found challenges in adjusting traditional values to social change and modernity. It is hoped that sustainable solutions can be found to maintain a balance between Islamic traditions and the needs of modern Indonesian society by understanding the role and complexity of these kinship systems.
AL-MUQORONAH BAINA AL-‘ARABIYAH WAL INJILISIYAH FIL JUMLATI AL-ISMIYAH Hakim, M. Aunul
LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Vol 2, No 2 (2007): LiNGUA
Publisher : Laboratorium Informasi & Publikasi Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/ling.v2i2.569

Abstract

Bahasa dengan keragamannya memiliki karakter yang berbeda-beda pula. Demikian juga perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalimat sempurna dalam bahasa Inggris selalu diawali dengan subyek, sementara dalam bahasa Arab bisa diawali dengan subyek maupun predikat, yaitu yang dikenal dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah, bahkan bisa diawali pula dengan kata depan atau preposisi yang jika dilihat dari perspektif bahasa Inggris bukan merupakan kalimat (sentence), tetapi merupakan phrase. Diakhirkannya subyek setelah predikat dalam bahasa Arab memiliki tujuan tertentu, baik dari sisi pengucap, pendengar maupun situasi dan kondisi. Yang demikian ini bukan berarti apresiasi bahasa Arab terhadap subyek tidak setinggi bahasa Inggris, tetapi ini semakin menunjukkan betapa bahasa Arab lebih dapat merepresentasikan kondisi jiwa dan perasaan pengucap maupun pendengar sesuai dengan kondisi.
STILISTIKA MORFOLOGI AL-QURAN JUZ 30 Hakim, M. Aunul
LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Vol 5, No 1 (2010): LiNGUA
Publisher : Laboratorium Informasi & Publikasi Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/ling.v5i1.610

Abstract

There are some aspects of al-Quran miracle, among other are the language and content. Al-Quran is popularly known of using the popular vocabularies that are commonly used by the people but full up with meaning and decorated with beautiful language style. One of the characteristics is, in Juz 30 contains short verses, so that they can be read in a beautiful unity of style, and as consequence, it can be seen and felt harmonious in its rhythm and rhymes. Stylistics is a branch of language science that observes the language used in literary text, an interdisciplinary of linguistics and literature. There are found out the morphological stylistics in the Juz 30 in the form of one addition of morpheme in ‘wazan’, elimination of one morpheme in wazan, morpheme change in wazan, and change in word meaning. The morphemic addition in wazan is for example, addition of harf illat, tasydid, and ha’ saktah, while the elimination one morpheme such as the elimination of harf illat, harf ta’ mudlara’ah, ya’ mutakallim, and alif isim fail. The change of wazan can be found in the wazan jamak, masdar, isim shifat, fiil and isim. The change of meaning covers the widening meaning of isim, fi’il and word.
Co-Authors Anjani, Ria Burhanuddin Susamto Dwi Hidayatul Firdaus, Dwi Hidayatul Iffaty Nasyiah Isroqunnajah Nurdiansyah, Putra Pandu Dinata Qorrie Cornea Sunarto Sheila Kusuma Wardani Amnesti Suwandi Suwandi