Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.504
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IQTISHODUNA DE JURE Jurnal Al-Ijtimaiyyah Rechtsidee Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Maslahah Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Al-Balad: Journal of Constitutional Law Al-Fikru: Jurnal Ilmiah Journal of Islamic Business Law Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Burhanuddin Susamto
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
KONSEP LIMITED LEABILITY SEBAGAI BADAN HUKUM KORPORASI Susamto, Burhanuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 1: Juni 2011
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v3i1.1315

Abstract

A strong awareness to reassert Islamic identity has emerged in these recent decades. One of the awareness is that the force of some muslim communities to internalize Islamic principles into all institutions. Nyazee, in his work, questions and also explains Islamic principles that must be the base of business organization particularly in corporation scope. The aim of this study is to show the argumentation of Islamize modern business corporation and to offer the way to realize the aim. Therefore, this study needs comprehensive and integrative way based on Islamic law towards liability limited concept as corporate law institution. Pada dekade belakangan ini telah muncul kesadaran yang kuat untuk menegaskan kembali identitas Islam. Salah satu wujudnya adalah desakan sebagian kaum Muslimin yang menghendaki agar semua institusi kehidupan disesuaikan dengan prinsipprinsip Islam. Nyazee sendiri dalam karyanya sangat mempertanyakan dan berusaha menjelaskan prinsip-prinsip Islam yang seharusnya menjadi dasar organisasi bisnis terutama dalam lingkup korporasi. Tujuan dari studi ini adalah untuk menunjukkan mengapa korporasi bisnis modern perlu di-Islamisasi, dan menawarkan bagaimana cara tersebut dapat terwujud. Karena itu untuk mencapai tujuan itu, studi ini membutuhkan upaya yang konprehensif dan terintegrasi menurut Hukum Islam terhadap konsep limited liability sebagai badan hukum korporasi.Kata Kunci: Korporasi, Limited Liability, Badan Hukum
HOW SHOULD SHARI’AH PRINCIPLES BE APPLIED IN MODERN COMPANY? Susamto, Burhanuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2156

Abstract

The purpose of this study is to show why the modern business institution (company) should be Islamized, and to suggest ways in which shari’ah principles can be applied in the company. To achieve this purpose, we should understand how company be islamized in comprehensive and integrated  manner through the Islamic law perspective, with the contemporary issues like underlying contract of company,  legal entity, and the concept of liability. The resolution of these issues is important to assert that shari’ah principles could be applied in the modern company by integrating approach. An integrating approach in the treating of these issues has, however, been lacking, nor has it been subjected to a thorough legal analysis through the principles of Islamic business law.   Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menunjukkan bahwa institusi bisnis modern (perusahaan) harus diislamisasi, dan member masukan cara-cara bagimana prinsip- prinsip shari’ah dapat ditetapkan dalam perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu memahami bagaimana perusahaan diislamisasi secara menyeluruh dan terintegrasi melalui perspektif hukum Islam terhadap persoalan kontemporer, seperti landasan kontrak perusahaan, badan hukum, dan konsep liabilitas. Solusi dari persoalan ini sangat penting untuk   menegaskan bahwa prinsip-prinsip shari’ah dapat ditetapkan pada perusahaan modern melalui pendekatan integrasi. Bagaimanapun, pendekatan integrasi dalam menyikapi persoalan ini jarang dilakukan, disamping tidak menjadi tema analisis melalui prinsip-prinsip hukum bisnis Islami.  
PENDAPAT AL-MAZÂHIB AL-ARBA’AH TENTANG BENTUK SYIRKAH DAN APLIKASINYA DALAM PERSEROAN MODERN Susamto, Burhanuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 6, No 1: Juni 2014
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.765 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v6i1.3188

Abstract

The practice of sharia principles in our life is a necessity. A corporation as a part of life is not out of the frame of sharia perspective. The desire to view  the corporation  from the sharia perspective is starting  from the fact that in fiqh muamalah there are some  relevant  contract,  especially  syirkah  contract. Al-mazâhib al-arba'ah through their  books of fiqh  have introduced the similarities and differences of opinion concerning shirkah forms which original law is  allowed according to the Qur'an, the Sunnah and ijma '. Therefore, through this article, the author will reveal again the opinion of the each  schools concerning syirkah  forms and how to implement it in the context of a modern corporation.  
Implementasi Inside Legal Theory dalam Pembangunan Hukum Nasional Melalui Pendekatan Hukum Islam Susamto, Burhanuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.996 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3519

Abstract

Inside Legal Theory adalah teori pemberlakuan hukum agama secara internal bagi pemeluknya. Kenyataan bahwa upaya pemberlakuan hukum Islam secara yuridis formal di Indonesia sering dianggap mengancam kebeagamaan umat lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan disintegrasi. Bahkan dengan alasan keberagamaan tersebut, kelompok tertentu (kelompok anti syariat Allah) ternyata telah mampu mengubur cita-cita pemberlakuan hukum Islam di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini. Keberagamaan adalah sunatullah, karenanya pemberlakuan hukum Islam tidak perlu vis a vis dengan keberagamaan. Melalui Inside Legal Theory, pemberlakuakuan hukum Islam secara internal merupakan hak konstitusional umat Islam Indonesia sehingga serorangpun tidak akan mampu medebatnya.
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM LEMBAGA PERASURANSIAN DI INDONESIA Susamto, Burhanuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 1: Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.837 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i1.3000

Abstract

The  fact  that  the  insurance  business  institution  has  become  part  of   Indonesian  people life. However, the question whether the practice of insurance is a legitimate according to Shari’a law? To respond to these questions, DSN-MUI has issued some fatwas in order to practice the practice of insurance in accordance with Islamic principles to avoid gharar (uncertainty), gambling (gambling), riba (interest), zulmu (persecution), riswah (bribes), illicit goods, and immoral. Actually those fatwas had an impact so that the government was “forced” to adopt the principles of sharia into some regualasi insurance. This paper will  discuss  the  regulatory  aspects  in  addition  will  also  discuss  how  the  application  of Shari’a principles to the insurance agency. Kenyataan bahwa usaha perasuransian telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di  Indonesia.  Namun  yang  menjadi  pertanyaan,  apakah  praktik  perasuransian  itu  sah hukumnya menurut tinjauan syariat? Untuk merespon pertanyaan tersebut, DSN-MUI telah   mengeluarkan  beberapa  fatwa  agar  praktik  perasuransian  sesuai  dengan  prinsipprinsip  syariah,   sehingga  terhindar  dari   gharar  (ketidakjelasan),  maisir  (judi),  riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat. Fatwa-fatwa tersebut ternyata telah memberikan pengaruh sehingga pemerintah ”terpaksa” mengadopsi prinsip-prinsip syariah ke dalam beberapa regualasi perasuransian. Tulisan ini selain akan mengkaji  aspek  regulasi  perasuransian,  juga  mengkaji  bagaimana  penerapan  prinsipprinsip syariah ke dalam lembaga tersebut.
PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBAHARUAN KONSEP PERKOPERASIAN DI INDONESIA Susamto, Burhanuddin
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v9i2.5332

Abstract

Cooperative has been a part of the existing business entity in the community. This theme is important to be reviewed in Sharia principles approach for the development of cooperative concept in Indonesia. Through cooperative, the members are able to make contracts/ transactions both among members and other parties. To build the relationship, all parties need syar’i contracts which functions as the underlying contract. Therefore, to have strong validity, the implementation of necessary sharia principles is not only at the conceptual level but also at the operational level from the cooperative establishment to its dissolution. By implementing the sharia principles in developing the concept of cooperative legal entity, it is expected to give opportunity for cooperative practitioners to practice their divine values.Koperasi telah menjadi bagian dari badan usaha di tengah masyarakat. Tema ini penting dikaji kembali demi pengembangan konsep perkoperasian di Indonesia dengan pendekatan prinsi-prinsip syariah. Badan usaha koperasi memungkinkan para anggota untuk melakukan perikatan/transaksi baik dengan sesama anggota maupun dengan pihak lain. Untuk membangun hubungan tersebut semua pihak pasti membutuhkan akad-akad syar’i yang fungsinya sebagai dasar perikatan (underlying contract). Karenanya, agar memiliki keabsahan yang kuat, implementasi prinsip-prinsip syariah adalah keniscayaan tidak hanya pada level konseptual melainkan juga pada level operasional, mulai dari pendirian koperasi hingga pembubarannya. Dengan mengimplentasikan prinsip-prinsip syariah dalam pembaharuan konsep badan hukum koperasi, diharapkan lebih membuka peluang bagi para praktisi perkoperasian untuk mengamalkan nilai-nilai ilahiya.
Mustawâ Al-Fahmi Al-Thulâbi Al-Muslimin Fî Jâmi’ât Madînah Malang Haula Al-Tasâmuh Al-Dînî Fî Majâl Mu’âmalat Al-Amah Susamto, Burhanuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2086.686 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.8663

Abstract

Kenyataan bahwa ada dua persoalan utama dalam toleransi beragama yaitu pertama masih rendahnya sikap toleran terhadap agama lain; dan  kedua adanya sikap toleransi secara berlebihan sehingga keluar dari batasan-batasan  syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa muslim di kota Malang  terkait  prinsip-prinsip toleransi beragama (al-tasâmuh  al-dīnī)  bidang kemasyarakatan atau muamalah secara umum.  Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif.  Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa   tingkat pemahaman mahasiswa muslim kota Malang secara komprehensif masih belum mencapai tataran ideal yaitu cukup faham (73,05%) sehingga perlu  adanya perbaikan melalui pendalaman fiqh toleransi.  Predikat cukup faham dipengaruhi oleh dua unsur yang saling bertolak belakang yakni kelebihan dan kelemahan dari pemahaman mereka. Karenanya, upaya pembinaan  pemahamaan  selain berkaitan dengan upaya penyadaran  bertoleransi, juga perlu difokuskan pada hal-hal yang dianggap lemah yakni terkait dengan sikap toleransi yang berlebihan yang keluar dari batasan-batasan syariah. Katakunci: pemahaman, mahasiswa, muslim, toleransi, muamalah ملخصحقيقة أن هناك مشكلتين رئيسيتين في التسامح الديني، وهما: أولاً سلوك التسامح الذي لا يزال أدنى ضد الأديان الأخرى؛ وثانيا، وجود التسامح المفرط بحيث يخرج من حدود الشريعة. كان الغرض من هذه الدراسة هو لتحديد مستوى الفهم الطلاب المسلمين في الجامعات مدينة مالانج متعلقة  مبادئ التسامح الديني في شئون اجتماعية أو المعاملة الأمة. لتحقيق هذا الأهداف، نستخدم النوع من  بحث  الحكم التجريبي مع نهج كميا. من متبجة هذا البحث، نعلم أن مستوى الفهم طلاب المسلمين في مالانج مجموعا لم يصل إلى مستوى المثالي يعنى فقط كافي (73.05٪), لذلك يحتاج إلى تحسينه من خلال تعميق فقه التسامح.  المسند كاف فهم تتأثر عنصرين متعارضين هما عنصر القوة والضعف من هذا الفهم. فإن تعزيز التفاهم  ليس فقط متعلة جهود الوعي التسامح، لكن ايضا يجب أن يركز على الأشياء التي تعتبر ضعيفة تعنى  سلوك التسامح المفرط الذى  خارج حدود الشريعة.الكلمات الرئيسية:  الفهم, الطلاب, المسلمين,  التسامح,  المعاملة 
THE CONCEPT OF PROPERTY LAW EXTRACTED FROM THEMATIC VERSES OF AL-QUR’AN Susamto, Burhanuddin
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v11i1.8309

Abstract

Artikel ini menjelaskan hasil penggalian hukum tentang harta dari ayat-ayat al-Qur’an. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulisan diawali dengan melakukan klasifikasi ayat-ayat al-Qur’ansecara tematik (maudlu’iyah);baik itu menggunakan lafadz al-mal secara langsung maupun lafadz lainnya yang berkaitan dengan harta. Ayat-ayat yang telah terkumpul kemudian akan digali menggunakan metode istinbath sehingga dapat diketahui hukum-hukum tentang harta. Keberadaan harta dari perspektif hukum al-Qur’an merupakan ujian Allah bagi manusia. Apabila ujian tersebut dapat dilalui dengan baik melalui ketaatan maka akan bernilai ibadah dari hasil pengamalan hukum-hukum harta baik yang bersifat perintah, larangan maupun kebolehan. Begitupula sebaliknya, kegagalan menghadapi ujian harta dapat menjerumuskan pemiliknya berbuat istidraj melalui kemaksiatan sehingga akan mendapatkan azhab Allah.This study explains the results of extracting the law about property derived from the verses of al-Qur’an. To achieve this purpose, the writing is begun by classifying the verses inal-Qur’an thematically (maudlu’iyah); either using that term al-mal directly or other terms related to property. The collected versenthen will be analyzed using the method of istinbath, so the laws of propertyare discovered. Propertyfrom the perspective of al-Qur’an is God’s examination for humans. If they pass the examination properly through obedience, it will be worth the worship as a result of law practice in the form of instruction (al-amr), prohibition(al-nahy) or permissibility (al-ibahah). On the contrary, the failure in examinationcan trigger the owners to do istidraj by doing immoral acts that cause them to be punished (azab) by God.
APLIKASI JUAL BELI SBSN (SUKUK NEGARA) SECARA LELANG DI INDONESIA Susamto, Burhanuddin
IQTISHODUNA IQTISHODUNA (Vol 7, No 1
Publisher : Fakultas Ekonomi, UIN Maliki Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.959 KB) | DOI: 10.18860/iq.v0i0.1748

Abstract

In financial empowerment, the government needs to improve efficiency in the management of state assets through efforts to diversify sources of financing the national budget. Conventional financing instruments issued by governments are ever Government Securities (SUN). Such instruments are operated based on usury system (riba) that becomes its own expense for the state budget from year to year. Not to mention it is evaluated in terms of the transcendental, SUN based on usury means has violated religious teachings. Therefore, as an alternative effort, the government has elicits other financing instruments, such as through an auction sale (penjualan lelang) of the SBSN (Sovereign Sukuk) which has been published.
The Codification of Syar'i Norms in The Compilation of Sharia Economic Law Burhanuddin Susamto; Thohir Luth; Masruchin Rubai; Jazim Hamidi
Rechtsidee Vol 4 No 1 (2017): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v4i1.843

Abstract

It is a fact that The Compilation of Sharia Economic Law (CSEL) was arrangedfor a guiding of sharia principle in the settlement of Islamic economic disputes. As a guiding of sharia principle, ideally CSEL norms should contain the values of sharia as desired by God.The purpose of this article is to ascertain the level validity of CSEL norms when viewed from a sharia perspective. To achieve the intended purpose, the author used normative legal research and use the approach of theory fiqhmu’âmalâh iqtishâdiyah and fatwâ of DSN-MUI. From the analysis we know that CSEL norms has not legitimized the Islamic sharia as a fundamental principle formally, so consequently the existence of the norm seems to replace God's verses. Of the total norms in CSEL, there are 98.48% norms which has contained the shar'î values, while approximately 1.52% is still found problematic normsso they needs to be revised.
Co-Authors Abbas Arfan Achmad Abdul Jabbar Achmad Bagus Syaifullah Andy Apriansah Anggit Wasesa Praja Atsna Farihatul ‘Ulya Azizah, Noer Dikta Ayu Lestari Dwi Hidayatul Firdaus, Dwi Hidayatul Elya Nur Maulana Fakhrijal Fajar Alifianto Hakim, Mohammad Ainul Iffaty Nasyiah Ita Wardatul Jannah Jazim Hamidi M. Aunul Hakim M. Fauzan Zenrif Masruchin Rubai MHD ALFIN LUBIS Muhammad Jamalulail Muhammad Khatibul Umam Nida’ Maulida Sudirman Sudirman Supriyadi Suwandi Suwandi Thohir Luth Zafiratul Jamilah MZ