<![CDATA[In historical background, Lampungnese’s culture were positioning women’s role in positive and truly appreciated in household. As time went by, either it had shiftment, contraproductive prespective, pro cons about the women’s role as in domestic and public, there were in questions. Data showing women’s participation in Lampung, specially political participation are low. Women’s representative in DPRD Lampung less than 30%. There were 85 members, only 12 were presented by women. Putra daerah was acknowledge as symbolization of men in Lampung. It consequence the domination of men in political institution and governmental office. For strategic position dominated by the Lampungnese’se men, although Lampungnese’s were not the majority in Lampung.Lampung has multiple tribe with complex cultural diversity. The largest portion were immigrant, Javanese were the largest. It stressed out the research on searching for the background of women’s political participation. Our main assumption was looking for relations on perceptions and influences of Lampungnese men’s domination and women’s role in public, specifically in politics. Using qualitative descriptive and reviewing relevance’s theory of feminism.As results, first, in custom tradition system of Lampung, women had the equal opportunity in public, in every area, include politics. Second, Lampungnese’s men were flexible in women’s options in variant responses. Lampungnese’s men were positioning as women’s partner in domestic role, it was supporting the women for having public’s role. As Marxist feminism, men denied maximalize of women’s public role as the consequences of domestic’s role. Through structural functional, distribution’s of role implicate in limitation of women’s political participation. Third, the obstacles were women’s capacity (educations and experiences), supports (social groups and politic communication), and political competitions (political intrigue, unfair, and political fault). Budaya Lampung pada aspek sejarah, wanita dipersepsikan berperan sangat positif dan dihargai justru ketika menjadi penegak rumah tangga. Pada perkembangannya apakah mengalami pergeseran, kontraproduktif pandangan, pro kontra tentang wilayah domestik dan publik, ketika perempuan dituntut tanggungjawabnya yang lebih luas. Beberapa data menunjukkan keterlibatan perempuan di Lampung dalam partisipasi politik masih rendah. Keterwakilan perempuan di kursi DPRD Lampung kurang dari 30%. Jumlah keseluruhan 85 kursi, hanya 12 orang perempuan. Sementara itu, laki-laki di Lampung lebih mendominasi kekuasaan di institusi politik dan pemerintahan dengan istilah putra daerah. Dari sekian posisi penting, laki-laki Lampung mendominasi meskipun penduduk asli ini bukan mayoritas di Lampung. Lampung memiliki multi suku dengan budaya yang beranekaragam. Prosentase terbesar penduduknya adalah suku pendatang, yang sebagian besar adalah Jawa. Maka itu, penelitian mengenai penyebab rendahnya partisipasi politik perempuan Lampung menjadi hal yang menarik. Salah satunya dikaitkan dengan dominasi politik laki-laki Lampung meskipun bukan mayoritas, untuk mengetahui persepsi dan pengaruh terhadap peran perempuan di ranah publik khususnya politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teori yang dipergunakan adalah meninjau berbagai relevansi teori mengenai feminisme. Hasil penelitian adalah pertama perempuan di Lampung dari sistem adat budaya Lampung memiliki kesempatan sama untuk berkiprah di ranah publik, dalam bidang apapun termasuk politik. Kedua, laki-laki Lampung bersikap fleksibel terhadap pilihan perempuan dengan berbagai varian sikap. Laki-laki memposisikan diri sebagai patner perempuan di area domestik, sehingga meringankan langkah perempuan di ranah publik. Laki-laki menolak maksimalisasi peran publik perempuan karena keterikatannya pada peran domestik, karena sikap perempuan menganggap peran domestik bukan hal penting ataupun adanya perjuangan pemikiran feminism marxis. Hal ini juga terbaca dengan struktural fungsional, tanpa disadari pembagian peran bukan sekedar ranah publik dan domestik tetapi juga terbawa pada ranah publik, adanya pembatasan ruang gerak perempuan dalam berpolitik. Selanjutnya, yang mewarnai dunia politik dengan kualitas feminis atau nama lain adalah ekofeminisme.Ketiga, kiprah perempuan dalam politik Lampung bukan terkendala budaya setempat tetapi lebih kepada kapasitas, dukungan dan persaingan politik. Kapasitas, faktor pendidikan dan pengalaman. Dukungan rendah karena keterbatasan ruang lingkup sosialisasi dan komunikasi politik. Persaingan politik di Lampung tidak mengarah kepada sisi gender, namun lebih kepada intrik politik, tidak fair dan tindakan pelanggaran politik.]]>
